<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/Selatan-Itikaf-2025-RIANA-SETIAWAN_JAWA-POS-2176428376.jpg" alt="ILUSTRASI: Umat muslim memadati Masjid Nasional Al- Akbar Surabaya saat mengikuti itikaf pada malam ke 23 Ramadan, Minggu (23/3/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Umat muslim memadati Masjid Nasional Al- Akbar Surabaya saat mengikuti itikaf pada malam ke 23 Ramadan, Minggu (23/3/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebagian besar masyarakat pemeluk Islam di Indonesia berlebaran hari ini, Senin (31/3). Hal tersebut mengacu pada sidang isbat yang digelar pemerintah. Organisasi Islam terbesar di, Muhammadiyah, juga merayakan Idul Fitri hari ini. Berkenaan dengan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah atau Lebaran tahun 2025, beberapa negara Arab merayakan Idul Fitri pada Minggu (30/3) kemarin. Termasuk Arab Saudi, tempat dimana Kabah berada, kiblat umat Muslim dunia, juga merayakan hari Lebaran lebih dulu. Dilansir dari Morocco World News, Arab Saudi telah mengumumkan hari Minggu, 30 Maret sebagai Idul Fitri 2025. Negara Teluk itu mengumumkan tanggal resmi setelah komite keagamaan melakukan penampakan bulan pada hari Sabtu (29/3). Berdasarkan hasil pengamatan bulan, panitia telah melihat bulan sabit pada bulan Syawal, bulan kesepuluh dalam kalender Islam.&nbsp; Konfirmasi ini berarti bahwa hari Minggu menandai Idul Fitri di Arab Saudi, mengumumkan berakhirnya bulan suci Ramadan yang berlangsung selama 29 hari atau 30 hari tahun ini karena negara tersebut mulai berpuasa untuk bulan suci tersebut pada tanggal 1 Maret. Banyak negara lain yang mengukuhkan hari Minggu sebagai Idul Fitri. Termasuk Qatar, juga merayakan Idul Fitri kemarin, Minggu (30/3). Sebagaimana diketahui, Idul Fitri merupakan hari raya yang dirayakan umat Islam di seluruh dunia, namun hari raya ini sangat istimewa di negara-negara Islam, dan adat istiadat serta tradisinya berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Perayaan Idul Fitri dimulai dengan shalat subuh di seluruh masjid dimana hari tersebut dirayakan oleh umat Muslim. Di masjid-masjid, mempertemukan ratusan orang yang mengenakan pakaian-pakaian terbaik mereka. Idul Fitri juga dirayakan dengan banyak tradisi berbeda di berbagai negara. Setiap negara memiliki tradisinya masing-masing, begitu juga dengan penganan khasnya.

Masyarakat Indonesia merayakan Idul Fitri 2025 pada 31 Maret, sementara beberapa negara Arab merayakan pada 30 Maret.

Umat Muslim di Indonesia Berlebaran Hari Ini, Beberapa Negara Arab Sudah Duluan Pada Minggu 30 Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/peta-gaza-2373943060.jpg" alt="Peta peperangan Israel." width="100%">
<figcaption>Peta peperangan Israel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Ketegangan yang terjadi di jalur Gaza sejak (7/10) lalu telah membuat pihak Israel menginginkan adanya zona penyangga di perbatasan Gaza. Zona penyangga adalah wilayah netral yang terletak di antara dua atau lebih daratan, biasanya berkaitan dengan negara. Zona tersebut dapat berfungsi untuk memisahkan wilayah atau menggabungkannya. Jenis-jenisnya d yakni zona demiliterisasi, zona perbatasan, dan zona kemudahan tertentu yang bersifat restriktif serta&nbsp;jalur&nbsp;hijau. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013352850/hari-kedua-setelah-berakhirnya-gencatan-senjata-israel-kembali-memperluas-serangannya-di-jalur-gaza">Hari Kedua Setelah Berakhirnya Gencatan Senjata, Israel Kembali Memperluas Serangannya di Jalur Gaza</a> Dilansir dari Reuters, Israel telah memberi tahu beberapa negara Arab bahwa mereka ingin membuat zona penyangga di perbatasan Gaza sisi Palestina. Hal ini dilakukan &nbsp;untuk mencegah serangan di masa depan sebagai bagian dari proposal wilayah di kantong tersebut setelah perang berakhir. Menurut tiga sumber regional, Israel telah mengaitkan rencananya dengan negara tetangganya seperti Mesir,&nbsp; Yordania, &nbsp;Uni Emirat Arab (UEA) serta Arab Saudi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013352849/gencatan-senjata-berakhir-militer-israel-bagikan-peta-daerah-aman-untuk-evakuasi-penduduk-gaza">Gencatan Senjata Berakhir, Militer Israel Bagikan Peta Daerah Aman untuk Evakuasi Penduduk Gaza </a> &ldquo;Israel menginginkan zona penyangga antara Gaza dan Israel dari utara ke selatan untuk mencegah Hamas atau militan lainnya menyusup atau menyerang Israel,&rdquo; kata seorang pejabat senior keamanan regional. Ketika ditanya tentang rencana zona penyangga, Ophir Falk, penasihat kebijakan luar negeri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan kepada Reuters: "Rencananya lebih rinci dari itu. Ini didasarkan pada proses tiga tingkat sehari setelah Hamas." Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013352702/perang-kembali-pecah-di-gaza-70-orang-tewas-israel-tolak-seluruh-opsi-negosiasi">Perang Kembali Pecah di Gaza, 70 Orang Tewas, Israel Tolak Seluruh Opsi Negosiasi</a> Ia menambahkan, tiga tingkatan tersebut adalah penghancuran Hamas, demiliterisasi Gaza, dan deradikalisasi wilayah kantong&nbsp;tersebut. Sementara itu belum ada komentar resmi dari Mesir, UEA, Yordania dan Turki terkait keinginan Tel Aviv tersebut. Seorang pejabat UEA tidak menanggapi secara langsung ketika ditanya apakah Abu Dhabi telah diberitahu tentang zona penyangga tersebut, akan tetapi ia&nbsp; mengatakan: &nbsp;&ldquo;UEA akan mendukung segala pengaturan pascaperang di masa depan yang disepakati oleh semua pihak terkait,&rdquo; ujarnya.

Ketegangan yang terjadi di jalur Gaza sejak (7/10) lalu telah membuat pihak Israel menginginkan adanya zona penyangga di perbatasan Gaza.

Israel Ajukan Zona Penyangga di Perbatasan Gaza kepada Sejumlah Negara Arab, Demi Keamanan Politik?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/jpg_20231114_194754_0000-2611665371.jpg" alt="Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman memimpin pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama islam di Riyadh pada (11/11). Sumber foto : (AFP/wionews)" width="100%">
<figcaption>Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman memimpin pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama islam di Riyadh pada (11/11). Sumber foto : (AFP/wionews)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Hasil pertemuan puncak bersama Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh menyoroti perpecahan regional mengenai tanggapan perang Israel-Palestina. Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya memblokir langkah untuk memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel selama pertemuan bersama. Konferensi atau pertemuan itu berlangsung di tengah kemarahan yang meluas di Timur Tengah dan sekitarnya atas serangan udara dan darat Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 11.000 orang yang sebagian besar warga sipil, bahkan anak-anak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013285043/israel-serang-markas-besar-komite-qatar-di-gaza-arab-saudi-naik-darah">Israel Serang Markas Besar Komite Qatar di Gaza, Arab Saudi Naik Darah</a> Negara-negara Arab seperti Aljazair dan Lebanon mengusulkan untuk mengurangi pasokan minyak ke Israel sebagai respons terhadap serangan gencar Israel di jalur Gaza. Selain itu, beberapa negara tersebut juga membuat tuntutan lain seperti mencegah pemindahan militer Amerika Serikat (AS) ke Israel dari pangkalan AS di wilayah itu. Kemudian mereka juga berharap dapat membekukan semua kontak diplomatik dan ekonomi dengan Israel, melarang penerbangan dari maupun ke Israel melalui wilayah udara negara-negara Arab. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013283804/arab-saudi-uea-yordania-dan-6-negara-lainnya-menolak-untuk-memutuskan-hubungan-dengan-israel">Arab Saudi, UEA, Yordania dan 6 Negara Lainnya Menolak untuk Memutuskan Hubungan dengan Israel</a> Serta mengirimkan delegasi gabungan ke Amerika, Eropa, dan Rusia untuk mendorong gencatan senjata. Namun, sebagian besar negara Liga Arab dan OKI menolak usulan mereka pada pertemuan di Riyadh hari itu. Negara-negara yang menolak tuntutan tersebut adalah Arab Saudi, Unit Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, Yordania, Qatar, dan Mesir. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013283201/indonesia-sukses-tahan-panama-1-1-bima-sakti-sebut-minta-timnya-bermain-seperti-arab-saudi-saat-kalahkan-argentina-di-piala-dunia-2022">Indonesia Sukses Tahan Panama 1-1, Bima Sakti Sebut Minta Timnya Bermain Seperti Arab Saudi Saat Kalahkan Argentina di Piala Dunia 2022</a> Negara-negara tersebut merasa ada kebutuhan untuk menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dengan Israel, karena itu mereka menolak tindakan atau usulan tersebut.. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, meminta berkumpulnya negara-negara Islam untuk menetapkan Israel sebagai &lsquo;organisasi teroris&rsquo;. Namun, Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengatakan bahwa konferensi perdamaian internasional harus diadakan untuk mencari solusi jangka panjang atas konflik Israel-Palestina. &ldquo;Apa yang kita perlukan di Gaza bukanlah jeda selama beberapa jam, melainkan kita memerlukan gencatan senjata permanen,&rdquo; ujarnya. Akan tetapi, sejauh ini Israel dan pendukung utamanya yakni Amerika Serikat, menolak tuntutan gencatan senjata. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013280903/negara-arab-muslim-adakan-konferensi-tingkat-tinggi-berikut-hasil-konferensi-tentang-israel-palestina">Negara Arab-Muslim Adakan Konferensi Tingkat Tinggi, Berikut Hasil Konferensi tentang Israel-Palestina</a> Tayyip Erdogan juga mengatakan, &ldquo;Sangat disayangkan bahwa negara-negara Barat yang selalu berbicara tentang hak asasi manusia dan kebebasan, tetap diam dalam menghadapi pembantaian yang sedang berlangsung di Palestina.&rdquo; Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, juga mengecam &lsquo;standar ganda&rsquo; dalam respons dunia terhadap perang tersebut, dengan mengatakan bahwa Israel dibiarkan saja melakukan pelanggaran hukum internasional.

Negara-negara Arab seperti Aljazair dan Lebanon mengusulkan untuk mengurangi pasokan minyak ke Israel sebagai respons konflik gaza.

Alasan Negara Arab Menolak Usulan Aljazair Mengenai Embargo Minyak ke Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/14/image-21-1421078056.png" alt="Warga Palestina mencari korban di bawah reruntuhan setelah serangan Israel, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, 14 Oktober 2023." width="100%">
<figcaption>Warga Palestina mencari korban di bawah reruntuhan setelah serangan Israel, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, 14 Oktober 2023.</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-&nbsp;Negara-negara Arab mengecam adanya seruan ultimatum yang diberikan Israel agar warga sipil Palestina segera meninggalkan Gaza. Seruan ultimatum dari Israel tersebut, disampaikan menjelang serangan darat sebagai tindakan pengusiran terhadap Palestina. Sementara itu, Mesir, satu-satunya negara Arab yang berbatasan langsung dengan Gaza, dan Yordania, yang berbatasan dengan Tepi Barat yang diduduki Israel, juga memperingatkan agar warga Palestina tidak diusir dari tanah mereka. Hal ini mencerminkan kekhawatiran Arab bahwa perang terbaru Israel dengan Hamas di Gaza dapat memicu gelombang baru pengusiran permanen dari tanah di mana warga Palestina ingin membangun negara di masa depan. Presiden Mesir juga menegaskan bahwa penting bagi rakyat palestina untuk tetap berada di tanah mereka. "Penting bagi rakyat (Palestina) untuk tetap teguh dan hadir di tanah mereka,"&nbsp;kata Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada hari Kamis dilansir dari reuters. Bagi warga Palestina, gagasan untuk meninggalkan atau diusir dari mereka&nbsp;bisa diartikan sebagai "Nakba", atau "malapetaka". Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01217936/4-negara-arab-kecam-as-akui-dataran-tinggi-golan-milik-israel">4 Negara Arab Kecam AS Akui Dataran Tinggi Golan Milik Israel</a> Sekitar 700.000 orang Palestina, merupakan setengah dari populasi Arab yang dulu dikuasai Inggris, dirampas dan mengungsi. Banyak dari mereka yang menyebar ke negara-negara Arab yang berdekatan, di mana mereka atau banyak dari keturunan mereka masih tinggal di kamp-kamp pengungsi. Sementara itu, Israel membantah pernyataan bahwa mereka mengusir warga Palestina, dengan mengatakan bahwa mereka diserang oleh lima negara Arab setelah pembentukannya. Sejak Israel melancarkan pengeboman intens terhadap Gaza pada 7 Oktober lalu, ratusan ribu penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang telah meninggalkan rumah mereka, namun mereka masih bertahan di Gaza, sebuah wilayah kecil yang terjepit di antara Israel, Mesir, dan Laut Tengah. Diketahui sebelumnya, militer Israel pada hari Jumat memperingatkan warga sipil Kota Gaza, yang berjumlah lebih dari 1 juta orang, untuk pindah ke selatan dalam waktu 24 jam. Mereka mengatakan hal tersebut demi keselamatan warga sipil Gaza, sebuah pengumuman yang dianggap sebagai sinyal bahwa Israel akan segera melancarkan serangan darat. Di sisi lain mayoritas warga sipil Gaza menolak untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka. "Bertahanlah di rumah Anda. Bertahanlah di tanah kalian," demikian pesan yang disiarkan dari masjid-masjid di Gaza, ketika puluhan ribu orang menuju ke selatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01144544/ini-penyebab-enam-negara-arab-memblokir-qatar">Ini Penyebab Enam Negara Arab Memblokir Qatar</a> Yang lainnya bersumpah untuk tetap tinggal. "Kematian lebih baik daripada pergi," kata Mohammad, 20 tahun, di luar sebuah gedung di Gaza yang dibom dilansir dari reuters. Raja Yordania Abdullah menanggapi hal tersebut dengan memperingatkan untuk tidak memperburuk masalah pengungsi serta mencegah krisi meluas ke negara-negara tetangga. "[Yordania] menyerukan untuk mencegah meluasnya krisis ke negara-negara tetangga serta memperburuk masalah pengungsi,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Ketua Liga Arab yang beranggotakan 22 negara, Ahmed Aboul Gheit, mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengutuk "upaya Israel yang gila untuk memindahkan penduduk". Amerika Serikat mengatakan bahwa minggu ini mereka sedang berbicara dengan Israel dan Mesir tentang gagasan perjalanan yang aman bagi warga sipil Gaza. Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa warga sipil perlu dilindungi, mereka tidak menginginkan adanya perpindahan oleh penduduk Gaza. &nbsp;"Warga sipil perlu dilindungi. Kami tidak ingin melihat eksodus (perpindahan) massal warga Gaza." Ungkapnya. Utusan Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan bahwa peringatan evakuasi tersebut adalah "untuk memindahkan (warga) ke selatan untuk sementara waktu... untuk mengurangi bahaya bagi warga sipil." "PBB seharusnya memuji Israel atas tindakan pencegahan ini," kata Erdan kepada para diplomat PBB dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Israel bersama keluarga-keluarga warga Israel yang diculik Hamas. "Selama bertahun-tahun, PBB telah menaruh kepalanya di pasir dalam menghadapi teror Hamas di Gaza," lanjutnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01390554/buntut-pernyataan-sharma-hubungan-india-dengan-negara-arab-terancam">Buntut Pernyataan Sharma, Hubungan India dengan Negara Arab Terancam</a> Nasib para pengungsi Palestina merupakan salah satu isu paling pelik dalam proses perdamaian yang mandek. Palestina dan negara-negara Arab mengatakan bahwa kesepakatan harus mencakup hak para pengungsi dan keturunan mereka untuk kembali, sesuatu yang selalu ditolak oleh Israel. Beberapa pernyataan Israel telah memicu kekhawatiran Arab. Di Khan Younis di selatan Gaza, Mariam al-Farra, seorang ibu berusia 36 tahun dengan dua anak, mengatakan bahwa orang-orang yang mengungsi di daerah terkepung itu berdesakan tanpa air, listrik, dan jaringan internet. "Orang-orang mengatakan kami semua akan pergi ke Sinai - bahwa kami akan dipindahkan secara paksa," katanya. "Kami tidak ada hubungannya dengan semua ini. Kami hanya ingin hidup dengan tenang." &nbsp;***

Negara-negara Arab mengecam adanya seruan ultimatum yang diberikan Israel agar warga sipil Palestina segera meninggalkan Gaza.

Kecam Keras Ultimatum yang Disapaikan Israel Pada Palestina, Negara Arab Buka Suara Beri Peringatan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/08/IMG_20231008_211122-1079874220.jpg" alt="Api dan asap membubung di atas gedung-gedung selama serangan udara Israel di Kota Gaza setelah Hamas melancarkan serangan kejutan besar-besaran." width="100%">
<figcaption>Api dan asap membubung di atas gedung-gedung selama serangan udara Israel di Kota Gaza setelah Hamas melancarkan serangan kejutan besar-besaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setengah abad silam, serangan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin Mesir dan Syria kepada Israel berujung perang selama hampir tiga pekan. Israel berhasil mempertahankan Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan yang mereka rebut pada 1967. Tapi, di sisi lain koalisi negara-negara Arab juga masih merasa bisa tegak kepala karena berhasil unjuk kekuatan. Meski berhasil mempertahankan diri, Israel merasa belum tentu bisa melakukannya lagi jika sewaktu-waktu para tetangga kembali melakukan serangan. Karena itu, upaya lobi dilakukan dan berujung pada Perjanjian Camp David 1978. Sinai sepenuhnya dikembalikan ke Mesir dengan kompensasi pengakuan Kairo atas legalitas Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Lobi intensif serupa juga belakangan dilakukan Israel. Uni Emirat Arab sudah menormalisasi hubungan atau menjalin kesepakatan damai dengan Tel Aviv. Begitu pula Bahrain, Sudan, serta Maroko. Arab Saudi pun dilaporkan siap bekerja sama secara diplomatik dengan Israel tahun depan. Mesir dan Jordania malah sudah lama sekali melakukannya. Bagaimana dengan gempuran Hamas kali ini? Memang ada kemiripan dengan gempuran koalisi 50 tahun lalu. Serangannya mengejutkan dan salah satu dampaknya, harga minyak naik. Tapi, ya sudah sampai di situ saja persamaannya. Yang menyerang secara fisik kali ini hanya Hamas, bukan koalisi sejumlah kekuatan. isBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013054406/hamas-serang-wilayah-israel-balasan-terjadi-di-kota-gaza-sebabkan-ratusan-jiwa-meninggal">Hamas Serang Wilayah Israel, Balasan Terjadi di Kota Gaza Sebabkan Ratusan Jiwa Meninggal</a> Selain itu, pasar minyak saat ini berbeda karakteristik dengan situasi sebelum Perang Yom Kippur pada Oktober 1973. Saat itu permintaan melonjak, sedangkan saat ini demand cenderung termoderasi menyusul kian meningkatnya penggunaan kendaraan listrik. "Ekonomi global tidak akan mengalami embargo minyak dari Arab lagi yang menyebabkan harga minyak mentah naik tiga kali lipat. Tapi, di sisi lain, salah juga kalau meremehkan kemungkinan efek perang ini bakal mengerek harga minyak untuk waktu yang lebih lama,&rdquo; tulis Javier Blas, kolumnis sekaligus co-author buku The World for Sale: Money, Power and the Traders Who Barter the Earth&rsquo;s Resources di Bloomberg.com (7/10). Situasinya, tulis Blas, akan bergantung pada reaksi Israel kepada Hamas. Juga respons Iran, yang mendukung penuh Hamas. "Saat ini OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak) tidak berusaha untuk menggenjot harga. Sebelum Oktober 1973, para anggota OPEC sepakat menaikkan harga minyak sampai 70 persen. Meski embargo minyak yang paling diingat (dari Perang Yom Kippur), kenaikan hargalah yang justru lebih krusial,&rdquo; tulis Blas lagi. (c7/ttg)

Setengah abad silam, serangan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin Mesir dan Syria kepada Israel berujung perang selama hampir 3 pekan.

Serangan Yang Dialami Israel Ada Kesamaan dengan Perang 1973, tapi Tak Akan Ada Embargo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Nupur-Sharma-DNA-India.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ”Kami telah menyingkirkan produk-produk India.” Tulisan berbahasa Arab tersebut dipasang di salah satu supermarket di dekat Kuwait City, Kuwait. Ia bukan satu-satunya. Banyak toko di Kuwait dan negara-negara Arab lainnya yang melakukan hal serupa.  Itu adalah bentuk protes atas pernyataan Nupur Sharma yang dinilai telah menghina Nabi Muhammad, Aisyah, dan beberapa ajaran Islam. Gara-gara Sharma, hubungan India dengan negara-negara Arab terancam.  Satu per satu negara maupun organisasi melayangkan nota protes dan kecaman. Mulai dari Qatar, Iran, Kuwait, Pakistan, Afghanistan, Bahrain, hingga yang terbaru Arab Saudi. Al-Azhar University dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengecam pernyataan Sharma. Duta besar India di negara-negara tersebut dipanggil untuk menjelaskan situasi dan menyatakan keberatannya.  ”Membiarkan pernyataan Islamofobia seperti itu berlanjut tanpa hukuman merupakan bahaya besar bagi perlindungan HAM dan dapat menyebabkan prasangka serta marginalisasi lebih lanjut yang akan menciptakan siklus kekerasan dan kebencian,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar seperti dikutip BBC.  Gejolak di negara-negara Arab tersebut muncul bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Wakil Presiden India Venkaiah Naidu. Padahal, kunjungan tersebut salah satunya untuk menggenjot hubungan ekonomi dua negara.  Kecaman datang bertubi-tubi karena Sharma memang bukan orang biasa. Saat membuat pernyataan tersebut di sebuah acara debat televisi pada 27 Mei, statusnya adalah juru bicara Bharatiya Janata Party (BJP). Acara tersebut disiarkan oleh salah satu stasiun televisi lokal Times Now. Pasca penayangan acara itu, banyak pihak yang melayangkan protes. Baik di dalam maupun luar negeri. Sharma pun dicopot dari jabatannya dan keanggotaan BJP-nya ditangguhkan.  Duta Besar India di Qatar Deepak Mittal sudah menegaskan bahwa pernyataan tersebut dibuat oleh oknum saja. Hal itu tidak merepresentasikan pandangan pemerintah India. Sehari sebelumnya, pemerintah India menyatakan hal serupa. Sharma juga sudah meminta maaf secara terbuka. Namun, kecaman untuknya belum mereda.

Buntut Pernyataan Sharma, Hubungan India dengan Negara Arab Terancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemimpin-senior-negara-arab-akan-betemu-trump-bahas-apa_m_191208.jpeg" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trump" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trump</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pemimpin senior Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump beberapa bulan ke depan. Pertemuan ini dilakukan di tengah upaya Washington untuk mencoba menyelesaikan perselisihan antarnegara teluk. Pangeran Saudi Mohammed bin Salman, Pangeran Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan dari Uni Emirat Arab, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, semuanya berencana untuk bertemu Trump pada bulan Maret dan April. Selain itu, negara-negara tersebut juga dijadwalkan akan bertemu kempali pada akhir tahun. Kali ini akan membahas dewan kerja sama teluk serta perdamaian Timur Tengah dan Iran. Washington berharap pertemuan keduanya nanti akan dilaksanakan pada akhir tahun 2018. "Kami berharap perselisihan dapat diselesaikan sebelum pertemuan itu, untuk memfokuskan pada masalah lainnya seperti Iran," kata pejabat AS dilansir dari Reuters Sabtu (24/2). Sebelumnya UEA, Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir, memotong hubungan akses jalan dan perdagangan dengan Qatar Juni 2017. Mereka menuding Qatar mendukung terorisme dan Iran. Doha pun membantah tuduhan tersebut dan menuding bahwa negara-negara tersebut hanya ingin membatasi kedaulatannya. Qatar menjadi tuan rumah bagi pasukan AS dan International Forces di Al Udeid Air Base yang merupakan rumah bagi Combined Air Operations Center. Pusat tersebut mengoordinasikan serangkaian data dan intelijen dari satelit, pesawat tak berawak, dan radar yang terbang di atas titik-titik panas di Timur Tengah dan mengebom keberadaan ISIS.

Pemimpin Senior Negara Arab akan Betemu Trump, Bahas Apa?

negara arab

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#negara arab

Berita Terkini