<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/76E297F7-7D51-4428-B0A8-DEFCB6315F99-3049292576.jpeg" alt="Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto." width="100%">
<figcaption>Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto memprediksi perang antarnegara adidaya (hegemonic war) menjadi salah satu ancaman bagi pertahanan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Saat resmi berdiri nanti, IKN Nusantara menjadi pusat pertahanan (center of gravity) Indonesia. Andi Widjajanto menjelaskan, ancaman perang terbuka tidak datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan Australia. Tetapi justru dari dampak konflik dua negara adidaya yang saat ini pengaruhnya dapat ditemukan di berbagai negara di dunia. Misalnya, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. &rdquo;Dalam 5 sampai 10 tahun lagi, kalau memikirkan mempertahankan IKN, konteksnya perang hegemoni. Itu konteksnya bukan Tiongkok menyerang Indonesia, bukan Amerika Serikat menyerang Indonesia, bukan Malaysia menyerang Indonesia, melainkan saat kita berusaha mempertahankan IKN, konteksnya ada pertarungan di global, pertarungan geopolitik besar Amerika Serikat versus Tiongkok,&rdquo; kata Andi Widjajanto seperti dilansir dari Antara. Andi menjelaskan, IKN dan wilayah lain di Indonesia kemungkinan tidak menjadi sasaran utama serangan. Tetapi Indonesia menjadi titik yang dilintasi atau dilewati untuk memobilisasi serangan. &rdquo;Indonesia bukan menjadi mandala utama. Melainkan dari Darwin, dari Adelaide menuju ke mandala utamanya pasti lewat ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II. Pasti, harus melakukan itu,&rdquo; kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto. Daerah perairan ALKI II yang membentang dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi, kata dia, merupakan daerah pelayaran terbuka yang dekat dengan IKN. Oleh karena itu, dalam kajian awal mengenai pertahanan IKN, dia menyampaikan, ada beberapa skenario pertahanan yang dapat dipersiapkan. &rdquo;Di antaranya menerapkan delapan protokol A2/AD (anti-akses/penangkalan wilayah). Strategi pertahanan A2/AD saat ini juga telah diatur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg),&rdquo; papar Andi Widjajanto. &rdquo;Kita bisa menggelar A2/AD (anti access area denial), anti akses/penangkalan wilayah. Katakanlah kita bisa menggelar delapan protokol A2/AD, mulai dari pertahanan berlapis, pengawasan laut-udara, yang paling susah nanti zona larangan terbang, zona eksklusi maritim sebagai bagian dari ADIZ (zona identifikasi pertahanan udara),&rdquo; terang Andi Widjajanto. Dalam paparan Andi, yang mengutip hasil kajian Lab 45 pada 2022, delapan protokol A2/AD yang dapat digelar di IKN, yaitu pertahanan berlapis, pengawasan laut dan udara, gelar tindakan balasan, penetapan zona larangan terbang, zona eksklusi maritim, pertahanan siber, pemutusan komunikasi, dan diplomasi. Lab 45 merupakan lembaga kajian yang berkonsentrasi membuat analisis dan riset mengenai dinamika geopolitik berikut dampak-dampaknya terhadap kemajuan dan stabilitas di Indonesia. Andi Widjajanto merupakan salah satu penasihat senior Lab 45. &rdquo;Hal-hal ini saya ungkapkan sebagai titik awal dari kajian kita memperkuat pertahanan Nusantara, tetapi tesis utama yang saya sampaikan membangun pertahanan Nusantara,&rdquo; ujar Andi Widjajanto. &rdquo;Jadi, bukan sekadar membangun Ibu Kota Nusantara, melainkan memikirkan bagaimana pertarungan negara (pemegang) hegemoni, terutama Amerika Serikat, Tiongkok, yang nanti menjadikan Indonesia, Nusantara sebagai salah satu titik yang harus mereka dapatkan untuk memastikan kemenangan dalam pertarungan mereka,&rdquo; tambah dia. Dengan&nbsp;demikian, kata dia,&nbsp;cenderung tidak akan bilateral A lawan Indonesia, B lawan Indonesia, tetapi A dan B bertarung, lalu Indonesia terjepit di tengah-tengah. Indonesia masih memiliki waktu untuk menyusun strategi pertahanan dan menyiapkan pasukan dan alutsista untuk membuat pertahanan berlapis demi menjaga wilayah NKRI, terutama Ibu Kota Nusantara. &rdquo;Kita masih punya waktu untuk mengembangkan pertahanan-pertahanan ini, terutama untuk mengadopsi teknologi,&rdquo; kata Andi Widjajanto. &nbsp;

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto memprediksi perang antarnegara adidaya menjadi salah satu ancaman bagi pertahanan IKN Nusantara

Gubernur Lemhannas Sebut Perang Hegemoni Jadi Ancaman Pertahanan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230204-WA0017_1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemda Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemda Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melahirkan atau merumuskan gagasan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya.  Dalam Rakernas KNPI Tahun 2023, di Kota Bandung, hadir juga sultan dan raja.  ”Kalau Anda sudah memakai Gedung Merdeka, harus lahir gagasan-gagasan besar. Tidak boleh gagasan-gagasan biasa. Di sini (Gedung Merdeka) harus lahir sebuah perubahan, sebuah sikap, sebuah konsepsi tentang masa depan yang besar,” kata Ridwan Kamil, Sabtu (4/2).  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Musyawarah Agung Raja dan Sultan di Gedung Merdeka, Kota Bandung. Gubernur menuturkan, Pemprov Jabar selalu terdepan dalam membantu kegiatan kepemudaan.  ”Pemda Provinsi Jabar dikenal sebagai provinsi yang peduli dengan eksistensi kepemudaan. Tadi pagi kami menerima Indonesian Youth Diplomacy yang akan menyelenggarakan forum pemuda se-ASEAN. Sorenya, kita mendukung kegiatan Rakernas KNPI dan Musyawarah Agung Sultan dan Raja,” tutur Ridwan Kamil.  Dia menginginkan para pemuda yang hadir dalam rakernas tersebut menjadi generasi yang cerdas, tidak menjadikan perbedaan sebagai pertengkaran. Dengan begitu, mimpi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.  ”Mari sebagai pemilik masa depan, jangan bertengkar, jangan bodoh, jangan kena stunting. Kalau semua bisa berhasil, 2045 benar-benar mimpi besar itu akan kita jemput,” ujar Ridwan Kamil.  ”Tugas saya, sebagai gubernur, menginspirasi dengan cerita, dengan tindakan, dengan prestasi, agar mereka mengikuti. Kalau seorang saya bisa, insya Allah anak-anak muda yang luar biasa ini bisa berprestasi di zamannya masing-masing,” tambah dia.  Sementara itu, dalam rakernas tersebut, Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan meluncurkan tiga hal kebaruan dari KNPI yang berbasis digital. ”Hari ini kita launching Aktivis Preneur Card, Aplikasi Mobile Apps berbasis Android dan iOS, juga kita punya website KNPI,” kata Ryano.  ”Gunanya adalah untuk mendigitalisasikan yang betul-betul kita punya anggota, itu akan terlihat menggunakan barcode sistem dan mendapatkan akun virtual dan bisa digunakan bertransaksi baik itu online atau transfer antarbank sesama anggota,” lanjut Ryano.  Menanggapi bonus demografi pada 2030-2045, Ryano akan memperkuat sektor inovasi digital. Salah satunya lewat aktivispreuneur.  ”Oleh karena itu, kita dari sisi KNPI meluncurkan visi kita adalah aktivispreneur memadukan antar aktivisme dengan entrepreneurship. Kenapa aktivis yang kita sasar di awal? Hampir 70 persen yang menggerakkan masyarakat banyak, mereka yang mempunyai advokasi pendampingan kepada masyarakat secara sosial dan mempunyai jiwa sosial,” tutur Ryano.

Gubernur Jawa Barat Minta KNPI Lahirkan Gagasan Besar untuk Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Kapal-Frigat-Hull-568.jpg" alt="Kapal perusak radar milik Angkatan Laut Tiongkok Hull 568 menjalani misi latihan tempur di Laut China Selatan pada 18 Juni 2020. China Military/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapal perusak radar milik Angkatan Laut Tiongkok Hull 568 menjalani misi latihan tempur di Laut China Selatan pada 18 Juni 2020. China Military/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik yang terjadi di sejumlah negara dinilai berpotensi mengancam ekonomi dan keamanan Indonesia. Hasil Kajian Laboratorium Indonesia 45 (LAB 45) dan Parahyangan Center for International Studies (PACIS) Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) memetakan, terdapat enam konflik yang mesti diwaspadai Indonesia.  Keenam konflik tersebut di antaranya Laut China Selatan, Selat Taiwan, Kepulauan Diaoyu/Senkaku, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Rusia-Ukraina.  Tim Kolaborasi Riset LAB 45 dan PACIS Unpar Reine Prihandoko menyampaikan, konflik Laut China Selatan menjadi konflik dengan risiko paling tinggi untuk Indonesia.  “Sebenarnya semua skenario berada di tingkat intensitas konflik yang cukup tinggi. Di sisi lain dilihat dari risikonya, yang paling tinggi adalah Laut China Selatan karena dari sisi disrupsi perdaganganya tinggi, tapi jarak geografisnya rendah, bahkan sebenarnya bersinggungan langsung dengan Indonesia,” kata Reine dalam keterangannya, Kamis (29/9).  Menurut Reine, strategi yang bisa diambil oleh Indonesia dapat mencakup empat opsi yaitu, reposisi strategis dengan intensifikasi diplomasi bilateral dan kerja sama minilateral. Kemudian, deeskalasi untuk menghadapi bahaya laten perang bumi hangus total dan sekaligus mencegah risiko konflik yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.  Selain itu, sekuritisasi untuk melindungi kedaulatan nasional dan menjaga netralitas Indonesia. Serta, mobilisasi untuk menciptakan efek gentar dan mengantisipasi kemungkinan perluasan konfrontasi militer ke wilayah perbatasan Indonesia.  “Yang paling buruk dari skenario tadi adalah kita harus melakukan mobilitasi untuk menciptakan efek gentar dan mengantisipasi ini bisa meluas ke daerah kita. Bisa mengaktifkan komcad (komponen cadangan) atau bahkan wajib militer,” ucap Reine.  Sementara itu, Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Kawasan I Gede Ngurah Swajaya menuturkan, eskalasi tidak hanya sebatas retorika, tetapi juga berupa aksi-aksi yang akan membuat situasi geopolitik global memasuki tahapan-tahapan sangat membahayakan keamanan dunia. Rivalitas yang dulu hanya sebatas retorika semata antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia, maupun di kawasan Indo Pasifik sudah betul-betul menjadi konflik militer terbuka.  “Bahkan saat ini narasi yang muncul justru juga membawa kemungkinan penggunaan senjata nuklir yang sudah masuk ke dalam wacana yang berbahaya,” pungkasnya.

Konflik Antar Negara Adidaya Bisa Ancam Keamanan dan Ekonomi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/RK-beri-ceramah-di-masjid-UGM-antara.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil saat menjadi penceramah menjeleng salat Tarawih di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (5/4/2022) malam. ANTARA/Luqman Hakim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil saat menjadi penceramah menjeleng salat Tarawih di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (5/4/2022) malam. ANTARA/Luqman Hakim</figcaption>
</figure>Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil meyakini pada Ramadan 2045 Indonesia bakal diproklamasikan sebagai salah satu negara adidaya di dunia.  "Saat Ramadan 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Pada Ramadan 2045, insyaallah, diproklamasikan sebagai negara adidaya," kata Ridwan Kamil saat menjadi penceramah menjelang salat Tarawih di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa malam.  Keyakinan Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) berdasar pada posisi perekonomian Indonesia yang kini di peringkat 16 di antara negara-negara anggota G20.  Jika Indonesia bisa terus merawat perdamaian dan menghindari pertengkaran, dia memperkirakan 10 tahun mendatang peringkat ekonomi Indonesia di G20 bakal menanjak pada posisi ke-10.  Kendati demikian, lanjut Kang Emil, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk wujudkan Indonesia menjadi negara adidaya pada tahun 2045.  "Pertama, sumber daya manusianya harus berkualitas, tidak boleh ada stunting (tengkes). Stunting itu fisiknya tidak tumbuh otaknya lemah berpikir pasti besarnya jadi sasaran bansos (bantuan sosial), tangan di bawah yang menjadi beban negara ketimbang jadi 'besi' negara," ucapnya.  Kedua, kata Gubernur Jabar, ekonomi di Indonesia harus berwujud ekonomi unggul yang terdiri atas ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi kreatif, serta ekonomi hilirisasi Industri.  Syarat terakhir, lanjut dia, adalah yang paling berat yakni harus mampu membuat situasi sosial dan politik di Indonesia kondusif atau tidak banyak kerusuhan.  "Tidak boleh banyak pertengkaran. Saya mengimbau seluruh jiwa-jiwa di sini untuk mengurangi nafsu ingin berperang. Dari jempolnya, dari pikirannya, dari gerakannya hindari nafsu ingin berperang," ujar dia di hadapan jemaah.  Tiga pesan itu, khususnya ditekankan kepada para generasi Z atau penduduk yang lahir pada periode 1997—2012 karena menurut dia merekalah yang bakal memegang peran utama kala Indonesia menjadi negara adidaya.  "Saya titip kalau betul pada tahun 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai negara adidaya, Anda yang pegang bendera emas. Kuncinya hanya satu jangan sering bertengkar," ujar Kang Emil.

Ridwan Kamil Yakin pada Ramadan 2045 Indonesia Jadi Negara Adidaya

negara adidaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#negara adidaya

Berita Terkini

Gubernur Lemhannas Sebut Perang Hegemoni Jadi Ancaman Pertahanan IKN

Gubernur Jawa Barat Minta KNPI Lahirkan Gagasan Besar untuk Bangsa

Konflik Antar Negara Adidaya Bisa Ancam Keamanan dan Ekonomi Indonesia

Ridwan Kamil Yakin pada Ramadan 2045 Indonesia Jadi Negara Adidaya

Download Aplikasi JawaPos.com