<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/Eddy-Soeparno-1836772490.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno pada acara The 3rd IICS Forum 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno pada acara The 3rd IICS Forum 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Indonesia terus berambisi untuk menjadi pusat pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) di kawasan Asia Pasifik. Dalam kesempatannya, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap misi net zero emission (NZE) yang tak hanya perihal pengurangan emisi karbon, tetapi harus selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikannya pada acara The 3rd IICCS Forum 2025 dengan tema 'Advancing Indonesia as a CCS Hub Leader in the Asia Pacific: Achieving Net Zero and Economic Growth' di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (7/10). "Melalui pendekatan yang seimbang antara keberlanjutan lingkungan dan pembangunan ekonomi, IICCS Forum 2025 menjadi wadah penting untuk mendorong investasi hijau, inovasi teknologi karbon, dan kolaborasi lintas sektor demi masa depan Indonesia yang lebih bersih dan sejahtera," kata dia. Pencapaian target NZE bukan hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon ke atmosfer, melainkan juga harus selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses transisi menuju NZE perlu menjadi momentum untuk mendorong inovasi, membuka peluang kerja baru, serta memperkuat daya saing industri hijau di dalam negeri. "Upaya dekarbonisasi yang dirancang secara strategis memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan mengalihkan fokus investasi ke sektor energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan infrastruktur hijau, negara dapat menciptakan ekosistem industri yang lebih efisien, inovatif, dan tahan terhadap krisis iklim,"&nbsp;ungkap dia. Investasi pada sektor-sektor tersebut tak hanya berdampak pada penurunan emisi karbon, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing global, serta penguatan ketahanan ekonomi jangka panjang. Integrasi dekarbonisasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional menjadi pondasi penting dalam mewujudkan masa depan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. "Dengan sinergi antara kebijakan iklim dan agenda ekonomi, Indonesia dapat membuktikan bahwa keberlanjutan dan kemajuan ekonomi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling memperkuat," pungkasnya. Sementara itu, penyelenggaraan forum ini pun sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 43,2 persen pada 2030 (dengan dukungan internasional) dan mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat. CCS menjadi teknologi kunci untuk mendukung transisi energi, terutama pada sektor-sektor industri yang sulit didekarbonisasi. Selain berperan menurunkan emisi, CCS juga berpotensi menciptakan rantai nilai ekonomi baru, mulai dari pembangunan infrastruktur penyimpanan karbon, pengembangan lapangan kerja, hingga menciptakan peluang bisnis bagi industri energi, manufaktur, dan logistik. Adapun Belladonna Troxylon Maulianda, Executive Director Indonesia CCS Center (ICCSC), menegaskan bahwa forum ini dirancang sebagai sarana untuk memberikan dampak kolaborasi nyata untuk percepat implementasi CCS.&nbsp; "IICCS Forum adalah ruang bertemunya semua pihak yang berkepentingan untuk menemukan solusi bersama. Harapan kami, forum ini akan melahirkan rekomendasi kebijakan, kemitraan, dan proyek baru yang mempercepat implementasi CCS di Indonesia," tukas dia.

Indonesia bertekad menjadi pusat pengembangan teknologi CCS di Asia Pasifik, mendukung net zero emisi dan pertumbuhan ekonomi.

Di IICCS Forum 2025, Eddy Soeparno Ingatkan Upaya Dekarbonisasi Harus Jaga Ekonomi Tetap Tumbuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/20-November-2023-Ramai-Coldplay-2047686090.jpg" alt="Emisi Karbon Hasil dari Kegiatan Industri Kelompok Capital (geographical.co.uk)" width="100%">
<figcaption>Emisi Karbon Hasil dari Kegiatan Industri Kelompok Capital (geographical.co.uk)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengatakan terdapat 2,48 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) siap diperdagangkan secara global pada 20 Januari ini.&nbsp;Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudjianto menyebut hingga saat ini tercatat 2,48 juta ton CO2e siap diperdagangkan secara global. "Ini adalah langkah besar bagi Indonesia. Kita optimis bahwa bersama-sama, kita mampu mengimplementasikan dan menghadapi tantangan perdagangan karbon internasional demi mencapai target NDC sekaligus memperoleh manfaat ekonomi," kata Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudjianto, Rabu (15/1). Dia menyebut Indonesia dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) siap meluncurkan perdagangan karbon internasional yang akan diresmikan pada 20 Januari 2025. Potensi besar karbon di Indonesia sendiri tecermin dari nilai perdagangan yang telah mencapai Rp 55,237 miliar sejak bursa karbon mulai beroperasi pada September 2023, dengan volume perdagangan mencapai 1,040 juta ton CO2e. Dengan potensi besar perdagangan karbon dalam negeri, Indonesia kini siap melangkah ke pasar internasional. IDXCarbon,&nbsp;platform&nbsp;perdagangan karbon yang dikembangkan Bursa Efek Indonesia (BEI), akan menjadi tulang punggung transaksi karbon internasional. Namun, dia menyebut bahwa keberhasilan ini memerlukan fondasi kokoh berupa regulasi yang adil, sistem pengawasan transparan, dan komitmen bersama dari semua pihak. Indonesia, katanya, telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, didukung oleh infrastruktur transparansi berupa Sistem Registri Nasional (SRN) PPI. Langkah perdagangan karbon itu sendiri menjadi instrumen penting untuk mencapai target iklim nasional yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Dengan berdasarkan Enhanced NDC terdapat target pengurangan emisi GRK menjadi 31,89 persen lewat upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Indonesia juga bersiap mengeluarkan Second NDC yang akan disampaikan ke UNFCCC pada 2024 yang memperkuat komitmen iklim hingga 2035. Dokumen itu mencakup sektor baru, seperti kelautan dan hulu migas, serta elemen penting seperti&nbsp;just transition&nbsp;dan adaptasi iklim. "Kita semua harus terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mengurangi emisi GRK serta meningkatkan ketahanan iklim demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," demikian Ary Sudjianto.

Indonesia siap meluncurkan perdagangan karbon internasional yang akan diresmikan pada 20 Januari 2025, guna mengurangi emisi GRK.

Carbon Trading, KLH Sebut Indonesia Siap Perdagangkan 2,48 Juta Ton CO2e secara Global Mulai 20 Januari 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/31/PLN-PGE-4102333457.jpg" alt="PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) dan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) telah resmi menandatangani Joint Development Agreement (JDA) di Jakarta, Kamis (30/5)." width="100%">
<figcaption>PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) dan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) telah resmi menandatangani Joint Development Agreement (JDA) di Jakarta, Kamis (30/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) dan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) telah resmi menandatangani Joint Development Agreement (JDA) di Jakarta, Kamis (30/5). JDA ini menandai tahap baru dalam upaya bersama mengoptimalkan kapasitas sejumlah pembangkit listrik panas bumi (PLTP) di Indonesia. Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, Julfi Hadi, menyampaikan bahwa JDA ini adalah langkah strategis yang akan meningkatkan sinergi antara dua perusahaan energi besar dalam negeri dan sebagai salah satu upaya PGE dalam meraih target kapasitas terpasang 1 GW. "Penandatanganan JDA ini menunjukkan komitmen kuat kami untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya panas bumi yang melimpah di Indonesia dalam rangka mendukung percepatan transisi energi nasional, pencapaian komitmen pemerintah terhadap Enhanced National Determined Contribution (NDC), dan program Net Zero Emission di Indonesia. Kami meyakini kerja sama ini akan mempercepat pengembangan proyek-proyek panas bumi yang lebih efisien dan berkelanjutan, sebagai salah satu upaya strategis PGE mencapai 1 GW dalam dua tahun ke depan," kata Julfi dalam keterangan tertulis, Jumat (31/5). JDA ini sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Joint Development Study Agreement (JDSA) oleh kedua perusahaan pada 22 Februari 2024. Salah satu fokus utama JDA adalah pengembangan proyek co-generation di dua wilayah kerja panas bumi dengan memanfaatkan brine atau air panas hasil pemisahan uap untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik. Target pengembangan awal PLTP co-generation (binary plant) yang sudah siap dikembangkan yaitu di PLTP Ulubelu Binary Unit dan PLTP Lahendong Binary Unit yang masing-masing berpotensi menambah kapasitas terpasang sebesar 30 MW dan 15 MW. Melalui pemanfaatan teknologi canggih dan pendekatan yang inovatif, kedua perusahaan berharap dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya panas bumi dan mempercepat komersialisasi proyek-proyek ini. Julfi Hadi menyebut co-generation berpotensi menambah kapasitas terpasang PGE sampai 230 MW sehingga dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi energi panas bumi. Julfi berharap, kemitraan dalam penerapan teknologi ini akan menjadi pendorong utama dalam percepatan transisi energi di Indonesia. "JDA ini memungkinkan kita tidak lagi hanya fokus pada peningkatan kapasitas listrik, tetapi juga pada percepatan pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari strategi besar transisi energi nasional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip operational excellence, kami memastikan bahwa setiap tahap dari pengembangan hingga operasi proyek dilakukan dengan efisien dan kualitas tertinggi, sehingga mampu meningkatkan penggunaan energi terbarukan," ujar Julfi. Langkah selanjutnya, PGE dan PLN IP berkomitmen untuk menyelesaikan Power Purchase Agreement (PPA) dengan cepat dan efisien untuk memastikan bahwa proyek-proyek ini dapat segera dibangun dan beroperasi sehingga memberikan manfaat optimal. Kemitraan antara PGE dan PLN IP juga diharapkan dapat menjadi model untuk kolaborasi serupa di&nbsp;masa depan, yang akan mempercepat transisi energi dan mendukung target nasional untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. "Kami berharap JDA ini dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek energi terbarukan lainnya di Indonesia. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, kita bisa mencapai tujuan bersama untuk menciptakan masa depan energi yang lebih berkelanjutan," kata Julfi. Turut hadir dalam penandatanganan JDA, Direktur Proyek dan Operasi Pertamina New &amp; Renewable Energy (Pertamina NRE), Norman Ginting yang mengapresiasi dan berharap kolaborasi serta sinergi penting ini dapat dilanjutkan. "Hari ini Pertamina melalui PGE dan PLN melalui PLN IP berhasil menandatangani JDA yang merupakan capaian penting bagi pengembangan panas bumi. Pertamina NRE sangat mengapresiasi langkah ini, dan harapannya ke depan, kedua BUMN energi penting bangsa ini bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk mendorong dekarbonisasi yang lebih masif," ujar Norman. Penandatanganan JDA ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan kedua perusahaan untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Melalui kerja sama strategis ini, PGE dan PLN IP bertekad untuk memaksimalkan potensi energi panas bumi, menciptakan nilai ekonomi, serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang signifikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014710672/komit-tegakkan-prinsip-esg-pgeo-masuk-indeks-esg-quality-45-idx-kehati">Komit Tegakkan Prinsip ESG, PGEO Masuk Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI</a> Kedepannya, PGE akan terus memperkuat komitmennya untuk menjadi perusahaan energi hijau kelas dunia dengan menegakkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam segala aktivitas bisnis dan operasionalnya. Berdasarkan pengumuman di Bursa Efek Indonesia (28/5), efektif per 3 Juni 2024, perusahaan dengan kode saham PGEO ini masuk ke dalam indeks ESG Quality 45 KEHATI, menempatkannya sebagai salah satu dari 45 saham terbaik berdasarkan penilaian kinerja keberlanjutan, kualitas keuangan, likuiditas, dan implementasi aspek ESG. Pengakuan ini tidak terlepas dari berbagai inisiatif yang dilaksanakan di berbagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PGE, seperti pemberdayaan masyarakat PGE Area Ulubelu yang berfokus pada perhutanan sosial masyarakat, program unggulan kopi Canaya Geothermal Coffee di PGE Area Kamojang, serta program Setor Jo di PGE Area Lahendong yang mengolah limbah menjadi eco-enzym dan ecobrick.

Target pengembangan awal PLTP co-generation yang sudah siap dikembangkan yaitu di PLTP Ulubelu Binary Unit dan PLTP Lahendong Binary Unit.

PGE-PLN IP Teken JDA Optimalkan Kapasitas Produksi PLTP Ulubelu dan Lahendong Lewat Pemanfaatan Brine

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/PIP-854614579.jpg" alt="Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam sesi diskusi Panel di Indonesia Pavilion." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam sesi diskusi Panel di Indonesia Pavilion.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PLN Indonesia Power menegaskan komitmennya, bersama PLN, dalam transisi energi dan mengakselerasi dekarbonasi kepada dunia di gelaran United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP28 yang diselenggarakan pada 30 November-12 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam konferensi tingkat global ini, PLN Indonesia Power memaparkan pengembangan Carbon Capture Storage (CCS) di pembangkit PLN sebagai langkah agresif PLN Group mendukung Pemerintah Indonesia mengakselerasi dekarbonisasi dan mencapai Net Zero Emissions (NZE)&nbsp;pada 2060. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam sesi diskusi Panel di Indonesia Pavilion menyampaikan, PLN telah melakukan kajian untuk memprioritaskan melakukan retrofit CCS pada pembangkit listrik fosil. Perusahaan juga telah memetakan 19 pembangkit fosil berkapasitas besar serta potensi kapasitas penyimpanannya. "Kami bersama PLN berkomitmen penuh untuk mengakselerasi dekarbonasi di Indonesia. Salah satu programnya adalah pengembangan Carbon Capture &amp; Storage (CCS) untuk 19 PLTU batu bara PLN, dimana 9 PLTU milik PLN IP, program ini untuk mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission 2060," ujar Edwin dalam keterangannya, Kamis (7/12). Kedepan, PLN akan menjalin kerja sama dengan mitra profesional untuk melakukan kajian teknis lebih lanjut dan melaksanakan uji coba pada pembangkit listrik. Mengusulkan regulasi yang memungkinkan proyek CCS dapat meningkatkan ketersediaan penyimpanan karbon di seluruh negara dan dukungan pendanaan. Menjajaki opsi pembiayaan untuk proyek CCS agar layak secara ekonomi bagi industri ketenagalistrikan di Indonesia dengan kombinasi kepemilikan dan pajak karbon. Sementara itu,&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-esdm">Menteri ESDM</a>&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/arifin-tasrif">Arifin Tasrif</a>&nbsp;mengatakan, sesuai E-NDC, Indonesia menyatakan peningkatan target pengurangan&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/emisi-karbon">emisi karbon</a>&nbsp;secara total dari 29 persen atau 835 juta ton CO2 menjadi 32 persen atau 912 juta ton CO2 pada 2030. "Adapun di sektor energi, Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi menjadi 358 juta ton CO2 pada 2030, dengan mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi, bahan bakar rendah karbon, dan teknologi batu bara bersih," ujarnya. Di hadapan forum ETC itu, Arifin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan, yang sangat besar, yakni 3.687 gigawatt (GW), dengan mayoritas energi surya sebesar 3.294 GW. "Menyadari perlunya pemanfaatan potensi energi terbarukan, baru-baru ini kami mencapai tonggak sejarah baru dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 145 megawatt, dan menjadi terbesar di kawasan Asia Tenggara," katanya.

"Kami bersama PLN berkomitmen penuh untuk mengakselerasi dekarbonasi di Indonesia. Salah satu programnya adalah pengembangan CCS 19 PLTU".

Di COP28 Dubai, PLN Indonesia Power Paparkan Upaya Akselerasi Dekarbonisasi Lewat Pengembangan CCS di 9 PLTU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/mosaic-697282911.jpg" alt="Muslim for Shared Action on Climate Impact (Mosaic) meluncurkan inisiatif Wakaf Hutan." width="100%">
<figcaption>Muslim for Shared Action on Climate Impact (Mosaic) meluncurkan inisiatif Wakaf Hutan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyambut pelaksanaan COP 28 yang dimulai hari ini di Dubai, Mosaic (Muslim for Shared Action on Climate Impact) meluncurkan inisiatif Wakaf Hutan sebagai salah satu solusi pendanaan inovatif bagi masalah perubahan iklim yang dihadapi Indonesia. Wakaf Hutan merupakan gerakan kolaboratif penggalangan dana untuk pelestarian hutan melalui wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam. "Peluncuran inisiatif Wakaf Hutan dalam suasana gelaran COP 28 dimana berbagai negara bernegosiasi tentang pencapaian target emisi adalah momen yang tepat untuk mengirimkan sinyal darurat bahwa perlindungan alam lebih penting dari profit dan kepentingan politik," kata&nbsp;Steering Committee MOSAIC Rika Novayanti, dalam keterangannya, Jumat (1/12). Kampanye Wakaf Hutan yang diluncurkan hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi filantropi Islam sebagai salah satu solusi inovatif bagi pembiayaan aksi iklim. Dana yang terkumpul dari penggalangan ini akan disalurkan untuk program ekologi, ekonomi, dan edukasi melalui Yayasan Hutan Wakaf Bogor sebagai salah satu nazir Wakaf Hutan yang terletak di Desa Cibunian, Kabupaten Bogor. "Melalui kampanye Wakaf Hutan, kami berharap dapat memberikan inspirasi bahwa pendanaan iklim tidak harus hanya bersumber dari luar negeri, namun dapat juga melalui kolaborasi dan pemanfaatan potensi besar dari pendanaan umat," lanjut Rika. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, Indonesia membutuhkan dana sebesar USD 281 miliar atau sekitar Rp 4.299 triliun untuk mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution) pada 2030. Pembiayaan dan filantropi Islam bisa menjadi alternatif solusi pendanaan yang inovatif karena potensinya yang sangat besar di Indonesia. Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia, drh. Emmy Hamidiyah, M.Si, mengatakan bahwa potensi wakaf mencapai Rp 180 triliun setiap tahun. Badan Wakaf Indonesia melaporkan hingga Oktober 2023, telah terkumpul Rp 2,3 triliun melalui wakaf uang. "Namun sebagian besar masih tersalurkan untuk pendidikan dan pengentasan kemiskinan, sedangkan untuk lingkungan masih kecil sekali atau di bawah&nbsp;Rp 5 miliar," tutur drh. Emmy. Inisiatif Wakaf Hutan telah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu dan dimulai secara mandiri oleh beberapa komunitas masyarakat di beberapa lokasi seperti Hutan Wakaf di&nbsp;Janto, Nanggroe Aceh Darussalam. Gerakan pelestarian hutan sejenis juga telah dilakukan komunitas masyarakat Laskar Hijau di Gunung Lemongan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Menanggapi tentang potensi ekonomi dari inisiatif wakaf hutan,&nbsp;Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Bambang Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., menyampaikan bahwa seperti di Brasil dan Kongo, hutan Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan green economy dan carbon trading. "Demand secara global untuk carbon trading sudah ada, sekarang tinggal bagaimana kita menyediakan supply-nya," katanya. Menurutnya, Wakaf Hutan sejalan dengan visi program perhutanan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kondisi hutan tetap lestari dengan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi kehidupan masyarakat sekitar. "Saya ingin melihat Wakaf Hutan dipromosikan sebagai bagian dari upaya mengembalikan peran hutan sebagai aset yang paling berharga, yang saat ini semakin dilupakan," harap Bambang. Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Ignatius Denny Wicaksono, CFA, FRM, CIPM, juga menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif wakaf hutan ini. "Di bursa karbon kredit, inisiatif seperti Wakaf Hutan ini sangat potensial untuk menjadi carbon credit kategori premium. Karena tidak hanya menghasilkan karbon, tapi juga memberikan manfaat sosial yang nyata kepada masyarakat sekitar dan biodiversity," tuturnya. &nbsp;

Seperti di Brasil dan Kongo, hutan Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan green economy dan carbon trading.

Mosaic Luncurkan Wakaf Hutan sebagai Alternatif Pendanaan Inovatif Tangani Perubahan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/IMG-20230928-WA0061-1742174477.jpg" alt="Potret Hutan Tanaman Energi (HTE) di Jawa." width="100%">
<figcaption>Potret Hutan Tanaman Energi (HTE) di Jawa.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi dinilai masih kurang tepat. Forest Watch Indonesia (FWI) menyoroti masifnya potensi deforestasi dari pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk proyek biomassa kayu. &nbsp; Sebagaimana diketahui, pemerintah memiliki target ambisius pengurangan emisi sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri sampai 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030, yang termaktub dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2022. Target tersebut didesain dapat dicapai dari sektor hutan dan penggunaan lahan dan energi sebanyak 97 persen dari total komitmen nasional. &nbsp; Di sisi lain, upaya meningkatkan bauran energi baru terbarukan sebanyak 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050 diklaim sebagai upaya pengurangan emisi. Menurut Manager Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI, Anggi Putra Prayoga, upaya tersebut memiliki konsekuensi signifikan terhadap sektor hutan dan lahan. Pasalnya, semua proyek energi akan mendapatkan 'karpet merah'. &nbsp; "Eksklusivitas proyek energi dari sektor kehutanan terbilang istimewa. Berdasarkan analisis terhadap Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, setidaknya terdapat 9 'karpet merah' pengadaan tanah untuk proyek energi yang berasal dari penurunan fungsi dan perubahan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, serta dari pemanfaatan hutan," katanya kepada JawaPos.com, Kamis (28/9). &nbsp; Lebih lanjut Anggi memaparkan, KLHK terang-terangan akan melakukan pelepasan kawasan hutan seluas 6,91 juta Hektare (Ha) yang 78,39 persennya adalah sawit yang juga berpotensi untuk menjadi sumber bioenergi. Selain itu, ada juga izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 0,44 juta Ha yang merupakan konsesi Hutan Tanaman Industri (PBPH-HT) untuk proyek energi. &nbsp; Sementara itu, Kementerian ATR/BPN akan menyediakan lahan seluas 4 juta Ha secara bertahap khusus untuk kebun energi selama 2016 sampai 2025, untuk memenuhi program B30-B50 bioenergi nonlistrik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013026247/dukung-transisi-energi-masyarakat-sipil-desak-industri-fashion-tak-pilih-biomassa-yang-merusak-hutan">Dukung Transisi Energi, Masyarakat Sipil Desak Industri Fashion Tak Pilih Biomassa yang Merusak Hutan</a> &nbsp; Dalam dokumen RUPTL, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berkomitmen untuk mengimplementasikan bauran pembakaran biomassa kayu (cofiring) hingga 10 persen di 52 PLTU di Indonesia. Bioenergi dengan memanfaatkan biomassa dari kayu diklaim sebagai terobosan dalam strategi meningkatkan porsi energi baru terbarukan. Inilah yang kemudian diklaim sebagai energi bersih. &nbsp; Pemerintah melalui KLHK telah menargetkan pembangunan HTE melalui perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 1,29 juta Ha untuk memenuhi kebutuhan biomassa. Sayangnya, FWI mencatat, praktik pembangunan HTE sejauh ini sudah mengakibatkan kehilangan hutan alam sebanyak 55 ribu Ha dan sebanyak 420 ribu Ha hutan alam tersisa terancam dirusak untuk kepentingan pembangunan HTE (planned deforestation). &nbsp; Apalagi, lanjut Anggi, dari 31 perusahaan HTI yang membangun HTE, tidak semuanya memiliki kejelasan status perizinan. Terdapat 8 izin dalam status dicabut, dan 3 dalam proses dievaluasi. &nbsp; "Pada akhirnya, urgensi pengurangan emisi melalui pembangunan HTE hanya menjadi upaya untuk melanggengkan penguasaan hutan dan lahan semata, apalagi pasca diterapkan skema perizinan berusaha pemanfaatan hutan melalui sistem Online Single Submission (OSS)," tuturnya. &nbsp; Sementara itu, dalam dokumen Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030, untuk memenuhi target net sink 2030 dibutuhkan pembangunan hutan tanaman baru hingga 6 juta Ha. Untuk memenuhi target tersebut dibutuhkan pembangunan hutan tanaman melalui skema arahan pemanfaatan hutan produksi dan pemberian izin baru (Persetujuan Perhutanan Sosial) sesuai Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). &nbsp; Selain melalui pemberian izin baru, pemenuhan target pembangunan hutan tanaman (termasuk HTE) dapat dipenuhi melalui skema multiusaha kehutanan, kemitraan, dan kerja sama perhutanan sosial (PS). &nbsp; Hasil analisis FWI pada 2023, proyek pembangunan HTE diproyeksikan akan merusak hutan alam seluas 4,65 juta Ha yang berasal dari konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), HTI, PS yang turut mengusahakan HTE, dalam rangka pemenuhan target pembangunan hutan tanaman agar target net sink 2030 tercapai. &nbsp; "Jika ini yang dinamakan transisi energi, maka ini keliru. Pembangunan Hutan Tanaman Energi untuk menghasilkan biomassa kayu (bioenergi) yang berasal dari deforestasi tidak bisa diklaim sebagai energi bersih dan tergolong sebagai energi terbarukan," jelas Anggi. &nbsp; "Niat memenuhi target pengurangan emisi dari sektor hutan&nbsp; dan lahan melalui pembangunan Hutan Tanaman Energi tidak akan pernah tercapai dan bukan sebuah cara yang tepat di tengah krisis ekologi," pungkasnya.

"Pembangunan HTE untuk menghasilkan biomassa kayu yang berasal dari deforestasi tidak bisa diklaim sebagai energi bersih," kata Anggi.

FWI Proyeksikan Deforestasi Hutan Alam dari Transisi Energi Capai 4,65 Juta Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/oojjkk-3625312897.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya Pemerintah dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyelenggaraan&nbsp;serta pengawasan bursa karbon sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan hal tersebut seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan karbon di dunia dan besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun saat ini OJK sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang akan menjadi aturan pendukung dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Sebelumnya, RPOJK tersebut telah dikonsultasikan bersama Komisi XI DPR-RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;"Hal ini tentunya menjadi penyemangat dan meningkatkan rasa optimis untuk dapat menyelenggarakan perdagangan perdana unit karbon di bursa karbon pada bulan September mendatang sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden RI," kata&nbsp;Inarno dalam keterangan resmi, Senin (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pemerintah memiliki target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 43,2 persen dengan bantuan partisipasi internasional pada 2030 sesuai dokumen Enhanced NDC 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, diperlukannya dukungan berbagai sektor dalam rangka upaya menurunkan GRK termasuk sektor Industri Jasa Keuangan. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam perdagangan karbon, salah satunya adalah pada subsektor pembangkit tenaga listrik yang Indonesia mempunyai 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara untuk dapat mengikuti perdagangan karbon tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia. Adapun PLTU yang ikut dalam perdagangan karbon adalah PLTU di atas 100 Megawatt, dan 2024 di atas 50 Megawatt dan pada 2025 diharapkan seluruh PLTU serta PLTG akan masuk pasar karbon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dari subsektor pembangkit, perdagangan karbon di Indonesia juga akan diramaikan oleh sektor lain yang akan bertransaksi di bursa karbon seperti sektor Kehutanan, Perkebunan, Migas, Industri Umum, dan lain sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendukung peluang itu, OJK juga akan terus memastikan perangkat infrastruktur tidak hanya fit tetapi juga lengkap mulai dari infrastruktur primer,&nbsp;sekunder, dan pasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga dapat menopang beroperasinya bursa karbon, serta mekanisme pengawasan yang sesuai untuk pasar karbon agar selaras dengan target&nbsp;nasional yang ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC)," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah memiliki target menurunkan emisi GRK sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 43,2 persen dengan bantuan partisipasi

Dukung Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, OJK Siapkan RPOJK soal Penyelenggaraan Bursa Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Wakil-Menteri-Keuangan-Suahasil-Nazara-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebutkan kebutuhan pembiayaan untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia sebesar Rp 4.002,44 triliun.  Kebutuhan tersebut untuk mencapai target NDC tanpa syarat sebesar 29 persen pada tahun 2030 berdasarkan Third Billenial Update Report.  "Kebutuhan mencapai target NDC ini bukan angka yang kecil," ungkap Suahasil dalam Seminar Standard Chartered Bank World of Wealth (WOW) ke-19 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.  Ia memerinci kebutuhan yang dimaksud meliputi kebutuhan untuk sektor kehutanan sebesar Rp 309 triliun, energi sebesar Rp3.500 triliun, industri sebesar Rp 930 miliar, limbah sebesar Rp 185,27 triliun serta pertanian sebesar Rp 7,2 triliun.  Dengan demikian Indonesia setidaknya membutuhkan pendanaan sekitar Rp 400 triliun per tahun, yakni dalam periode 2021-2030.  Sejauh ini, pengeluaran pemerintah pusat untuk kegiatan terkait iklim antara lain belanja iklim tahun 2016-2021 mencapai senilai Rp502 triliun, dengan tingkat pertumbuhan 12,2 persen.  Sebanyak 62 persen dihabiskan untuk kegiatan mitigasi dan 34 persen untuk adaptasi, sisanya untuk campuran kegiatan mitigasi dan adaptasi.  Adapun rata-rata pengeluaran iklim tahun 2016-2021 per tahun yakni sebanyak Rp84 triliun atau 4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Pemenuhan kebutuhan pendanaan per tahun baru mencapai 24 persen, sehingga terdapat celah pendanaan sebesar 76 persen yang harus dipenuhi.  Maka dari itu, Suahasil menuturkan seluruh pihak harus bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk mencapai NDC agar tak mengandalkan APBN saja.  "Kita harus bersama-sama bagaimana mengkombinasikan pembiayaan untuk memenuhi target tersebut," ucap dia.  Dari sisi kebijakan fiskal, kata dia, beberapa yang telah dikembangkan untuk kebutuhan pendanaan NDC selain belanja pemerintah yakni melalui pendapatan negara dan pembiayaan.

Wamenkeu Sebut Kebutuhan Pembiayaan NDC RI Capai Rp 4.002,44 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#NDC

Berita Terkini