<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/razif-rahman.jpg" alt="Razman Airf Nasution" width="100%">
<figcaption>Razman Airf Nasution</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengacara Razman Arif Nasution mengaku kecewa dengan koleganya di Partai Demokrat kubu Moeldoko yakni Darmizal dan M Nazaruddin.  Hal ini karena menurut Razman, mereka berdua bukan orang yang mengerti hukum. Tapi banyak melakukan intervensi terkait gugatan-gugatan Partai Demokrat. ’’Melakukan intervensi terhadap saya, padahal dia nggak mengerti hukum. Karena itu saya merasa sangat tidak sejalan dengan Darmizal dan Nazaruddin,’’ ujar Razman dalam jumpa pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (2/4).  Razman mengaku tidak nyaman dengan dua koleganya tersebut. Karena banyak urusan yang berkaitan dengan hukum yang semestinya tidak dicampuri oleh Darmizal dan Nazaruddin. ’’Saya merasa enggak nyaman saja. Banyak hal hukum yang menurut saya dia (Darmizal dan Nazaruddin, Red) tidak perlu dicampuri,’’ katanya.  Bahkan Razman mengaku sudah mengadukan hal tersebut Ketua Umum Partai Demokrat Moeldoko mengenai ulah Darmizal dan Nazaruddin tersebut. ’’Saya sudah beritaku ke pimpinan (Moeldoko, Red),’’ ungkapnya.  Oleh sebab itu dirinya merasa sudah tidak dibutuhkan lagi di dalam Partai Demokrat. Sehingga memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Advokasi dan Hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko. ’’Jadi kalau pikiran saya sebagai penegak hukum tidak didengar, buat apa saya masih berada di dalam grup (Partai Demokrat, Red). Saya punya cara sendiri," tuturnya.  Sebelumnya, Razman Arif Nasution mengaku mundur dari jabatannya sebagai Ketua Advokasi dan Hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko.  Razman menjelaskan alasannya mengundurkan diri lantaran adanya ketidak cocokan dengan para koleganya di Partai Demokrat. Apalagi dalam menangani kasus hukum dirinya merasa tidak dlilibatkan. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Z0N-JKM9oI  &nbsp;

Razman Arif Mengaku Tak Nyaman dengan Nazaruddin dan Darmizal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nazaruddin-Imam-Husein.jpg" alt="M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Isu kudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ramai diperbincangkan publik. AHY sendiri yang mengeluarkan dugaan, ada gerakan politik yang dilakukan pejabat lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa dari tangannya.  ’’Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang. Terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu,’’ kata AHY dalam konfrensi persnya di Kantor Partai Demokrat, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (1/2).  Menelisik kader Partai Demokrat yang tersangkut korupsi pada sembilan tahun lalu yakni mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Dia terjerat kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan pada 2011 lalu.  Nazaruddin saat itu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Anas Urbaningrum yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pemecatan Nazaruddin juga mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena terjerat kasus korupsi dan dianggap membebani partai, melanggar etika politik, serta melanggar AD/ART partai.  Nazaruddin yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Juni 2011 sempat melakukan pelarian ke luar negeri atau menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nazaruddin saat itu berpindah-pindah negara agar tidak diproses hukum oleh KPK.  Kendati demikian, lembaga antirasuah berhasil meringkus Nazaruddin pada 8 Agustus 2011 di Kota Cartagena, Kolombia. Dia kemudian langsung menjalani proses hukum dan penahanan oleh KPK. Nazaruddin terjerat dalam dua kasus berbeda yakni, kasus korupsi wisma atlet Hambalang divonis  penjara selama 7 tahun. Sedangkan perkara yang kedua, terkait suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar, dalam perkara ini divonis hukuman penjara selama 6 tahun.  Jika diakumulasikan, dari dua kasus tersebut Nazaruddin harus menjalani hukuman 13 tahun penjara. Nazaruddin sebenarnya baru bebas pada tahun 2024. Namun dia mendapatkan remisi dari Ditjen PAS selama 4 tahun dengan alasan telah ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama (justice colaborator) oleh KPK berdasarkan, Surat nomor R-2250/55/06/2014 tertanggal 9 Juni 2014.  Setelah mendapat pembebasan bersyarat dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, sejak Minggu, 14 Juni 2020. Nazaruddin kini telah bebas murni sejak 13 Agustus 2020, dia kini tidak lagi menjalani hukuman dan menghirup udara segar dari dua kasus rasuah yang menjeratnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kcuLSkqvukI

AHY Beberkan Kader Demokrat yang Akan Kudeta, Nazaruddin Terlibat?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/elza-syarief-sebut-nazaruddin-miliki-dendam-dengan-anas-urbaningrum_m_191679.jpeg" alt="Muhammad Nazarudin saat akan bersaksi di sidang perkara dugaan korupsi e-KTP" width="100%">
<figcaption>Muhammad Nazarudin saat akan bersaksi di sidang perkara dugaan korupsi e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dinyatakan bebas murni pada Kamis (13/8) kemarin. Mantan koruptor kasus wisma atlet Hambalang ini mendapat potongan hukuman penjara selama empat tahun atau remisi 49 bulan dari masa hukumannya.  Ditjen PAS Kemenkumham meyakini, Nazaruddin mendapatkan justice collaboratore (JC) karena telah membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus.  Namun, Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar menegaskan, Nazaruddin tidak pernah mendapatkan JC dari KPK. Dia meyakini, pimpinan KPK sebelumnya belum pernah menerbitkan status JC untuk Nazaruddin.  "KPK tidak pernah menerbitkan status JC kepada yang bersangkutan. Karena dulu juga kepada LPSK diajukan juga menolak, koordinasi kepada KPK dan tidak pernah terbitkan surat JC," kata Lili dikonfirmasi, Jumat (14/8).  Mantan Wakil Ketua LPSK ini berujar, status JC diterbitkan jika Nazaruddin masih dalam proses persidangan. Menurutnya, keringanan Nazaruddin mendapatkan remisi 49 bulan berdasarkan pada surat turut membantu KPK dalam memberantas korupsi.  Hal ini pun turut disesalkan. Dengan mengklaim mendapatkan JC dari KPK, masa kurungan Nazaruddin turut dipotong selama empat tahun. Namun, kata Lili, hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Ditjen PAS Kemenkumham.  "Ini yang kemudian jadi alat bagi Nazaruddin untuk ajukan permohonan dapatkan hak sebagai warga binaan," tandasnya.  Sebelumnya, Nazaruddin telah dinyatakan bebas murni setelah sebelumnya menjalani cuti menjelang bebas (CMB). Kini, masa bimbingan pemasyarakatan terhadap Nazaruddin telah berakhir.  "Iya betul hari ini, Nazzarudin telah selesai menjalankan bimbingan sebagai klien program cuti menjelang bebas," kata Kabag Humas Ditjen PAS, Rika Aprianti dikonfirmasi, Kamis (13/8).  Rika menyampaikan, terpidana korupsi wisma Hambalang itu telah bebas murni atau sudah menjalani masa penahanan. "Saat ini statusnya bebas murni," cetus Rika.  Nazaruddin mendapat pembebasan bersyarat dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, sejak Minggu, 14 Juni 2020. Kebebasan Nazaruddin tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor PAS-738.PK.01.04.06 bertanggal 10 Juni 2020.  Untuk diketahui, terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin mendapatkan remisi 49 bulan selama menjalani masa hukumannya. Selain remisi tersebut, Nazaruddin juga mendapatkan program Cuti Menjelang Bebas (CMB) sehingga ia bisa keluar lembaga pemasyarakatan pada Minggu (14/6). Seharusnya, jika masa hukuman dikurangi remisi, Nazaruddin bebas pada 13 Agustus 2020.  Nazaruddin dipidana sebanyak dua putusan dengan akumulasi pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1,3 miliar. Denda tersebut sudah dibayar lunas oleh pihak Nazarddin.

KPK Sesalkan Nazaruddin Dapat Pemotongan Kurungan Penjara 4 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nazaruddin-Imam-Husein.jpg" alt="M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin telah dinyatakan bebas murni setelah sebelumnya menjalani cuti menjelang bebas (CMB). Kini, masa bimbingan pemasyarakatan terhadap Nazaruddin telah berakhir.  "Iya betul hari ini, Nazzarudin telah selesai menjalankan bimbingan sebagai klien program cuti menjelang bebas," kata Kabag Humas Ditjen PAS, Rika Aprianti dikonfirmasi, Kamis (13/8).  Rika menyampaikan, terpidana korupsi wisma Hambalang itu telah bebas murni atau sudah menjalani masa penahanan. "Saat ini statusnya bebas murni," cetus Rika.  Nazaruddin mendapat pembebasan bersyarat dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, sejak Minggu, 14 Juni 2020. Kebebasan Nazaruddin tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor PAS-738.PK.01.04.06 bertanggal 10 Juni 2020.  Untuk diketahui, terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin mendapatkan remisi 49 bulan selama menjalani masa hukumannya. Selain remisi tersebut, Nazaruddin juga mendapatkan program Cuti Menjelang Bebas (CMB) sehingga ia bisa keluar lembaga pemasyarakatan pada Minggu (14/6). Seharusnya, jika masa hukuman dikurangi remisi, Nazaruddin bebas pada 13 Agustus 2020.  Nazaruddin dipidana sebanyak dua putusan dengan akumulasi pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1,3 miliar. Denda tersebut sudah dibayar lunas oleh pihak Nazarddin.

Eks Bendum Demokrat Nazaruddin Dinyatakan Bebas Murni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Edwin-Partogi.jpg" alt="Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan adanya selisih pendapat antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM. Adapun, selisih pendapat tersebut terkait status Justice Collaborator (JC) terhadap terpidana kasus korupsi Wisma Atlet M Nazaruddin.   Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyampaikan, perselihan pendapat ini saja tidak terjadi apabila penegak hukum sedari awal menjadikan UU No 31 Tahun 2104 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai rujukan utama ketika menetapkan seseorang sebagai saksi pelaku atau yang lebih masyarakat kenal dengan istilah JC.   "UU 31 Tahun 2014 telah mengatur pemenuhan hak JC yang berstatus sebagai narapidana. Dalam memenuhi hak narapidana seperti remisi, pembebasan bersyarat dan hak lainnya, LPSK diberikan wewenang untuk memberikan rekomendasi tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), agar narapidana mendapatkan penghargaan sesuai yang dijanjikan oleh UU," kata Edwin dalam keterangannya, Jumat (19/6).  Dalam ketentuan ini, lanjut Edwin, UU 31 Tahun 2014 memerintahkan Menkumham untuk menjalankan rekomendasi LPSK dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, aturan tentang Saksi Pelaku atau JC ada di Pasal 10A UU No 31 Tahun 2014.  Edwin menuturkan, UU tersebut juga mengatur bahwa LPSK merupakan lembaga satu-satunya yang diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi status JC kepada pelaku pidana. Kewenangan LPSK dalam memberikan rekomendasi JC kepada penegak hukum bisa dimulai dari proses penyidikan.   “Jadi bisa disimpulkan apabila penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan terdakwa adalah JC tanpa didasari rekomendasi LPSK, maka hal tersebut tidak sejalan dengan hukum acara yang telah diatur dalam UU No 31 Tahun 2014, yang mensyarakatkan rekomendasi LPSK” jelas Edwin.  Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan, dirinya tidak menampik bila memang sudah ada aturan tentang JC sebelum UU No 31 Tahun 2014 lahir. Dia menyebut hal ini juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK tahun 2011 serta PP No 9 Tahun 2012.   "Aturan tersebut dinilai sebagai peraturan yang sifatnya untuk mengisi kekosongan hukum pada saat itu," ujar Manager.  Dengan demikian, kata Manager, muatan pengaturan mengenai JC yang ada pada aturan lain seperti dalam aturan yang sudah disebutkan diatas, tidak relevan untuk diterapkan setelah UU No 31 Tahun 2014 terbit. Namun, dalam hal rumusan yang belum diatur dalam UU atau peraturan pelaksanaan, maka masih bisa dirujuk sepanjang tidak bertentangan dengan UU No 31 Tahun 2014.  Selain itu, Manager berujar, penggunaan istilah yang seragam juga penting untuk menyatukan pandangan aparat penegak hukum. UU No 31 Tahun 2014 hanya mengenal istilah Saksi Pelaku, sedangkan SEMA No 4 tahun 2011 dikenal istilah Saksi Pelaku yang Bekerja Sama atau juga dikenal dengan istilah Justice Collaborator.   Oleh karena itu, LPSK meminta kepada Presiden melalui Menkumham untuk menerbikan Peraturan Presiden terkait koordinasi aparat penegak hukum dengan LPSK, terkait pengaturan soal Saksi Pelaku.  "Agar kasus semacam ini tidak terulang, dirinya menilai perlu adanya kesamaan pandangan dalam mekanisme penetapan, penghargaan, dan perlindungan terhadap JC dari seluruh aparat penegak hukum, mengingat pentingnya peranan Saksi Pelaku khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi," tukasnya.  Untuk diketahui, pemberian cuti menjelang bebas (CMB) terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menuai polemik. Karena, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak pernah memberikan justice collaboratore (JC) kepada Nazaruddin.  Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum memandang, status JC untuk Nazaruddin ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dalam Surat Keterangan dari KPK Nomor: R-2250/55/06/2014. Padahal KPK menyebut, surat keterangan saat itu hanya bekerja sama dengan Nazaruddin bukan JC.  Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham, Rika Aprianti menyampaikan, pemberian CMB kepada Nazaruddin tidak perlu mensyaratkan rekomendasi dari instansi terkait dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab dipandang, Nazaruddin memenuhi syarat untuk mendapat CMB.  "Bahwa CMB selama remisi terakhir sebesar dua bulan tidak mensyaratkan rekomendasi dari instansi terkait (KPK). Diberikannya hak CMB karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat administratif maupun syarat substantif," ucap Rika.  Rika menjelaskan, CMB yang diberikan kepada mantan politikus Partai Demokrat itu diputus melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Ditjen PAS. Karena telah memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 103 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.   Terlebih, Rika menyebut terpidana Nazaruddin telah menjalani 2/3 masa pidana, sudah bekerja sama dengan penegak hukum atau menjadi justice collaborator (JC). Menurutnya, status JC Nazaruddin juga ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dan dimuat di banyak media massa dan tertuang di dalam Surat Keterangan dari KPK Nomor: R-2250/55/06/2014.   "Jadi, CMB untuk Nazaruddin semata-mata dilakukan untuk melaksanakan aturan yang berlaku," tukas Rika.

LPSK Sesalkan Perselisihan KPK-Ditjen PAS Soal Status JC Nazaruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/nazaruddin-imam-husein-2.jpg" alt="M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberian cuti menjelang bebas (CMB) terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menuai polemik. Karena, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak pernah memberikan justice collaboratore (JC) kepada Nazaruddin.  Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum memandang, status JC untuk Nazaruddin ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dalam Surat Keterangan dari KPK Nomor: R-2250/55/06/2014. Padahal KPK menyebut, surat keterangan saat itu hanya bekerja sama dengan Nazaruddin bukan JC.  Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menyampaikan, Ditjen PAS dinilai kurang koordinasi terkait pengertian JC oleh KPK. Karena JC diberikan pada saat masih menjalani proses hukum, sementara itu Nazaruddin diminta bekerja sama oleh KPK saat jeratan hukumnya telah berkekuatan hukum tetap.  "Itulah ego sektoral, kurang koordinasi, seharusnya sebelum memutuskan seluruh stake holder dilibatkan dan diajak bicara. Saya berharap polemik ini bukan soal siapa dapat berapa," kata Fickar dikonfirmasi, Jumat (19/6).  Fickar tak menampik, seorang yang terjerat hukum jika diberikan JC akan mendapat keringanan hukuman. Namun dengan syarat bukan pelaku utama.  Akademisi Universitas Trisakti ini menduga, Nazaruddin tidak berstatus sebagai JC, melainkan whistleblower dalam kasus proyek e-KTP. Whistleblower merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.  "Mungkin ketika Nazarudin melaporkan e-KTP yang kedudukannya sebagai whistleblower oleh Kemenkumham dianggap sebagai JC. Karena hampir di semua tindak pidana Nazaruddin sebagai pelaku utama," tukas Fickar.  Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham, Rika Aprianti menyampaikan, pemberian CMB kepada Nazaruddin tidak perlu mensyaratkan rekomendasi dari instansi terkait dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab dipandang, Nazaruddin memenuhi syarat untuk mendapat CMB.  "Bahwa CMB selama remisi terakhir sebesar dua bulan tidak mensyaratkan rekomendasi dari instansi terkait (KPK). Diberikannya hak CMB karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat administratif maupun syarat substantif," ucap Rika.  Rika menjelaskan, CMB yang diberikan kepada mantan politikus Partai Demokrat itu diputus melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Ditjen PAS. Karena telah memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 103 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.  Terlebih, Rika menyebut terpidana Nazaruddin telah menjalani 2/3 masa pidana, sudah bekerja sama dengan penegak hukum atau menjadi justice collaborator (JC). Menurutnya, status JC Nazaruddin juga ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dan dimuat di banyak media massa dan tertuang di dalam Surat Keterangan dari KPK Nomor: R-2250/55/06/2014.  "Jadi, CMB untuk Nazaruddin semata-mata dilakukan untuk melaksanakan aturan yang berlaku," tegas Rika.  Sebelumnya pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyesalkan langkah Ditjenpas Kemenkumham yang memberikan cuti menjelang bebas kepada Nazaruddin. Ali menyebut, KPK sudah tiga kali menolak memberikan rekomendasi sebagai persyaratan asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat yang diajukan Ditjenpas Kemenkumham, M. Nazarudin maupun penasihat hukumnya pada Februari 2018, Oktober 2018 dan Oktober 2019.  "Surat keterangan bekerjasama tersebut menegaskan bahwa pimpinan KPK saat itu tidak pernah menetapkan M. Nazarudin sebagai Justice collaborator (JC)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Rabu (17/6).  KPK berharap, Ditjenpas dapat lebih selektif dalam memberikan hak binaan, seperti remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi dan lainnya kepada napi kasus korupsi. Hal ini karena perkara korupsi merupakan kejahatan luar biasa.  "Mengingat dampak dahsyat dari korupsi yang merusak tatanan kehidupan masyarakat," tegas Ali.  Untuk diketahui, terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin mendapatkan remisi 49 bulan selama menjalani masa hukumannya. Selain remisi tersebut, Nazaruddin juga mendapatkan program Cuti Menjelang Bebas (CMB) sehingga ia bisa keluar lembaga pemasyarakatan pada Minggu (14/6). Seharusnya, jika masa hukuman dikurangi remisi, Nazaruddin bebas pada 13 Agustus 2020.  Nazaruddin dipidana sebanyak dua putusan dengan akumulasi pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1,3 miliar. Denda tersebut sudah dibayar lunas oleh pihak Nazarddin.

Ditjen PAS Dinilai Kurang Koordinasi Keluarkan Nazaruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nazaruddin-Imam-Husein.jpg" alt="M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan, surat keterangan bekerja sama yang pernah dikeluarkan KPK pada era kepemimpinannya kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bukan merupakan Justice Collaborator (JC). Saut menyebut, surat keterangan bekerjasama berbeda dengan JC.   "Pada 9 Juni dan 21 Juni 2017 KPK menerbitkan surat keterangan bekerja sama untuk Nazaruddin (bukan JC). Karena yang bersangkutan sejak proses penyidikan, penuntutan dan di persidangan telah mengungkap perkara korupsi. Jadi yang diberikan surat keterangan bekerjasama," kata Saut dikonfirmasi, Kamis (18/6).  Saut menyebut, JC diberikan dalam masa proses persidangan atau akan putusan sidang. Namun, surat keterangan bekerjasama kepada Nazarudin diberikan KPK saat perkara hukum yang menjerat Nazaruddin telah berkekuatan hukum tetap.  "Jadi yang diberikan surat keterangan bekerjasama," tegas Saut.  Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti menyampaikan, dua surat keterangan yang dikeluarkan KPK merupakan JC. Menurut Rika, status JC untuk Nazaruddin juga sudah ditegaskan pimpinan KPK sebelumnya.  "Status JC untuk Nazaruddin juga ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dan dimuat di banyak media massa. Dalam Surat Keterangan dari KPK Nomor: R-2250/55/06/2014, Muhammad Nazaruddin disebut sudah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi," kata Rika dalam keterangannya, Kamis (18/6).  Berdasarkan Pasal 34A ayat 1 PP Nomor 99 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu selain harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34. Selain itu, juga harus memenuhi persyaratan, yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.  Rika menuturkan, selain surat keterangan yang diberikan KPK, Nazaruddin juga telah membayar lunas subsider sebesar Rp 1,3 miliar. Oleh karenanya Nazaruddib mendapat hak remisi sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, baik remisi umum maupun remisi khusus keagamaan, dan remisi terakhir yaitu selama 2 bulan Remisi Khusus Idulfitri tahun 2020.   "Pemberian remisi itu menegaskan status Nazaruddin sebagai JC. Karena remisi tidak mungkin diberikan pada narapidana kasus korupsi yang tidak menjadi JC sesuai PP 99/2012," tukas Rika.

Eks Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Pernah Keluarkan JC untuk Nazaruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/nazaruddin-imam-husein-2.jpg" alt="M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, pihaknya tidak pernah menetapkan Muhammad Nazarudin sebagai pihak yang bekerjasama atau justice collaborator (JC) dengan KPK. Karena Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mengklaim, Nazarudin diberikan JC oleh KPK sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor R-2250/55/06/2014 tanggal 09 Juni 2014 perihal surat keterangan atas nama Muhammad Nazaruddin.  "Surat keterangan bekerjasama tersebut menegaskan bahwa pimpinan KPK saat itu tidak pernah menetapkan M. Nazarudin sebagai Justice collaborator (JC)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Rabu (17/6).  Ali menuturkan, KPK beberapa kali telah menolak untuk memberikan rekomendasi sebagai persyaratan asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat yang diajukan Ditjenpas Kemenkumham kepada Muhammad Nazarudin, maupun penasihat hukumnya yaitu pada Februari 2018, Oktober 2018 dan Oktober 2019.  "KPK berharap pihak Ditjen Pemasyarakatan untuk lebih selektif dalam memberikan hak binaan terhadap napi koruptor, mengingat dampak dahsyat dari korupsi yang merusak tatanan kehidupan masyarakat," tegas Ali.  Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang terjerat dalam dua kasus berbeda yakni, kasus korupsi wisma atlet Hambalang telah divonis penjara selama 7 tahun. Sedangkan perkara yang kedua, terkait suap dan TPPU divonis hukuman penjara selama 6 tahun. Jika diakumulasikan, Nazaruddin harus menjalani hukuman 13 tahun penjara.  KPK mengakui, pada 9 Juni 2014 dan 21 Juni 2017 telah menerbitkan surat keterangan bekerjasama untuk Muhammad Nazarudin. Karena mantan politikus Demokrat itu membantu proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang serta perkara pengadaan e-KTP di Kemendagri.  "Namun dengan demikian surat keterangan bekerjasama tersebut menegaskan bahwa pimpinan KPK saat itu tidak pernah menetapkan M. Nazarudin sebagai Justice collaborator (JC)," tukas Ali.  Sebelumnya, Kabag Humas dan Umum Ditjen Pas Kemenkumham Rika Apriyanti mengatakan, Kalapas Sukamiskin Thurman Hutapea mengusulkan agar Nazaruddin menjalani program cuti menjelang bebas (CMB) pada 7 April 2020. Usulan CMB itu disetujui dalam sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.  "Bahwa Nazaruddin akan selesai menjalani pidana pada 13 Agustus 2020. Sehingga pada 7 April 2020 diusulkan oleh Kepala Lapas Kelas I Sukamiskin untuk mendapatkan CMB," kata Rika dalam keterangannya, Rabu (17/6).  Rika mengakui, Nazaruddin telah memenuhi persyaratan administratif dan subtantif untuk mendapatkan CMB berdasarkan Pasal 103 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.  "Bahwa yang bersangkutan habis menjalankan pidananya di tanggal 13 Agustus 2020, dan terhadap yang bersangkutan diberikan hak CMB sebesar dua bulan, pada 14 Juni 2020," ucap Rika.  Menurutnya, Nazaruddin yang dipidana selama 13 tahun dalam dua kasus berbeda ini telah membayar uang denda sebesar Rp 1,3 miliar. Nazar juga disebut menerima justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan KPK.  "Narapidana atas nama Muhammad Nazaruddin telah ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama (justice colaborator) oleh KPK berdasarkan, Surat nomor R-2250/55/06/2014 tanggal 09 Juni 2014 perihal surat keterangan atas nama Muhammad Nazaruddin," tukas Rika.

Nazaruddin Jalani Cuti Bebas, KPK Tegaskan Tak Pernah Berikan JC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nazaruddin-Imam-Husein.jpg" alt="M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin akhirnya menghirup udara segar. Mantan bendahara umum Partai Demokrat itu telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.  "Pada hari Minggu, 14 Juni 2020, pukul 07.45 WIB dikeluarkan satu orang WBP atas nama Muhammad Nazaruddin untuk melaksanakan cuti menjelang bebas," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Abdul Aris dalam keterangannya, Selasa (16/6).  Aris menuturkan, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang itu telah dihadapkan pada Badan Pengawasan (Bapas) Bandung, sebelum akhirnya menjalani cuti menjelang bebas.   "Pembimbingan awal WBP di Bapas sudah selesai. Selanjutnya WBP menjalani CMB dengan pengawasan dan pembimbingan dari Bapas Bandung," ucap Aris.  Aris berujar, pemberian cuti menjelang bebas ini berdasarkan surat keputusan Menteri Hukumndan HAM RI Nomor PAS-738.PK.01.04.06 tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang cuti menjelang bebas atas nama Muhammad Nazaruddin bin Latief (alm).  "WBP atas nama Muhammad Nazaruddin Bin Latief (Alm) selanjutnya menjalani CMB mulai tanggal 14 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan pengawasan dan bimbingan dari Bapas Bandung sesuai domisili penjaminnya," jelasnya.  Muhammad Nazaruddin sebelumnya divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Juni 2016. Nazaruddin juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.  Majelis hakim menilai, mantan anggota DPR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Eks Bendum Partai Demokrat M Nazaruddin Bebas dari Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Bowo-Golkar-KPK-Fedrik.jpg" alt="Tersangka anggota Komisi VI Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, buka suara kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan lanjutan, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (9/4). Kepada wartawan tersangka kasus suap kerjasama distribusi pupuk ini mengaku ba" width="100%">
<figcaption>Tersangka anggota Komisi VI Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, buka suara kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan lanjutan, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (9/4). Kepada wartawan tersangka kasus suap kerjasama distribusi pupuk ini mengaku ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan adik dari mantan Bendum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, yakni Muhajidin Nur Hasyim untuk koperatif memenuhi panggilan penyidik. Muhajidin sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.  "Kami ingatkan agar yang bersangkutan untuk hadir memenuhi panggilan penyidik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7).  Febri menuturkan, tim penyidik telah melayangkan panggilan kedua terhadap Muhajidin. Caleg Partai Gerindra pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 itu dijadwalkan diperiksa pada Senin (15/7).  "Terhadap saksi Muhajidin Nur Hasyim yang sebelumnya tidak datang pada 5 Juli 2019, penyidik telah mengirimkan surat panggilan kedua, Senin 15 Juli 2019," jelas Febri.  Tim penyidik KPK terus mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bowo Sidik. Pada hari ini, tim penyidik memeriksa Kepala Subdit Dana Alokasi Khusus, Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan M Dafi dan Sekretaris Panitia Pengadaan Penyelengara Lelang Gula Kristal Rafinasi, Noviarina Purnami.  Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Indung, anak buah Bowo Sidik yang juga petinggi PT Inersia. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar kedua saksi mengenai aliran dana terkait kasus Bowo Sidik.  Untuk diketahui, KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya, staf PT Inersia bernama Indung serta Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti sebagai tersangka. Bowo melalui Indung diduga menerima suap dari Asty dan petinggi PT Humpuss Transportasi Kimia lainnya terkait kerja sama bidang pelayaran menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia.  Tak hanya suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia, Bowo juga diduga menerima gratifikasi dari pihak lain. Gratifikasi yang diterima Bowo tersebut diduga terkait pengurusan di BUMN, hingga soal Dana Alokasi Khusus di sejumlah daerah. Total suap dan gratifikasi yang diterima Bowo mencapai sekitar Rp 8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan Bowo untuk melakukan serangan fajar pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Adik Nazaruddin Diminta Kooperatif Penuhi Panggilan KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nazaruddin

Berita Terkini