<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/bukele-534260350.jpg" alt="Presiden El Salvador Nayib Bukele. (JOSE CABEZAS/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Presiden El Salvador Nayib Bukele. (JOSE CABEZAS/Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden El Salvador Nayib Bukele dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih bulan depan. Pertemuan ini dipastikan berlangsung usai kesepakatan antara kedua negara soal pemindahan ratusan tersangka anggota geng kriminal dari AS ke El Salvador, sebagaimana dilaporkan bitcoin.com, Minggu (30/3). Dalam laporan Bloomberg yang dikonfirmasi oleh kantor Presiden Bukele pada Kamis (28/3), disebutkan bahwa El Salvador menerima 238 orang yang diduga anggota geng Venezuela Tren de Aragua dan 23 afiliasi MS-13 yang dideportasi dari Amerika Serikat pada Maret lalu. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, pemerintah AS membayar USD 6 juta atau sekitar Rp 98,4 miliar untuk menampung mereka di Terrorism Confinement Center (CECOT), penjara berkapasitas 40.000 orang yang dibangun khusus oleh El Salvador. Meski fokus utama pertemuan adalah kerja sama keamanan dan penegakan hukum imigrasi, isu Bitcoin juga kemungkinan masuk dalam agenda diskusi. Pasalnya, baik Bukele maupun Trump dikenal sebagai pendukung Bitcoin. Bukele sudah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah di El Salvador sejak 2021 dan hingga kini diketahui memegang lebih dari 6.131 BTC senilai USD 504 juta atau sekitar Rp 8,26 triliun. Pemerintah El Salvador bahkan masih rutin membeli Bitcoin setiap hari, seperti ditegaskan kembali dalam unggahan media sosial resmi pada Maret 2025: &ldquo;Kami tidak akan berhenti.&rdquo; Proyek ambisius seperti &ldquo;Bitcoin City&rdquo;&mdash;kota bebas pajak yang ditenagai energi panas bumi dari gunung api&mdash;menjadi bukti keseriusan Bukele menjadikan El Salvador sebagai pusat inovasi kripto global. Di sisi lain, Donald Trump belum lama ini membentuk U.S. Strategic Bitcoin Reserve (SBR), atau cadangan strategis Bitcoin nasional, pada minggu pertama Maret. Langkah ini mengisyaratkan bahwa kebijakan kripto bisa menjadi salah satu arah ekonomi baru di masa kepemimpinannya. Jika terealisasi, kunjungan Bukele ini akan menjadi yang pertama secara resmi dari seorang pemimpin di Belahan Bumi Barat ke Gedung Putih pada periode Trump saat ini. Ini menandakan hubungan bilateral yang kian erat, terutama dalam isu-isu prioritas bersama seperti keamanan dan kebijakan ekonomi baru berbasis aset digital. Menariknya, Bukele sempat bercanda soal kunjungan ini lewat akun X miliknya: &ldquo;Saya akan membawa beberapa kaleng Diet Coke.&rdquo; Candaan tersebut menyinggung kebiasaan Trump yang dikenal menyukai minuman ringan tersebut, namun juga memperlihatkan kehangatan hubungan personal antar kedua pemimpin. Kunjungan ini diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap persepsi global atas kebijakan Bitcoin di level negara, apalagi mengingat kedua tokoh merupakan figur sentral dalam adopsi kripto skala nasional.

Presiden El Salvador Nayib Bukele akan temui Donald Trump di Gedung Putih. Bitcoin diprediksi masuk agenda bahasan.

Bukele ke AS Bertemu Trump, Kerja Sama Keamanan dan Bitcoin Jadi Sorotan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/bukele-534260350.jpg" alt="Presiden El Salvador Nayib Bukele. (JOSE CABEZAS/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Presiden El Salvador Nayib Bukele. (JOSE CABEZAS/Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - International Monetary Fund (IMF) menekan El Salvador dengan kebijakan baru yang membatasi pembelian Bitcoin (BTC) oleh pemerintah. Batasan itu menjadi bagian dari perjanjian pendanaan oleh IMF sebesar USD 1,4 miliar atau sekitar Rp 22,72 triliun. Dalam dokumen yang diajukan pada 3 Maret, IMF secara eksplisit melarang akumulasi sukarela BTC oleh sektor publik di El Salvador. Selain itu, El Salvador tidak diperbolehkan menerbitkan utang atau instrumen keuangan lain yang berbasis Bitcoin. Langkah ini mempertegas sikap IMF yang sejak awal menolak kebijakan pro-Bitcoin yang dijalankan oleh Presiden Nayib Bukele. <h2>Bukele Tetap Lanjutkan Akumulasi Bitcoin</h2> Meskipun IMF mencoba membatasi keterlibatan pemerintah dalam ekosistem kripto, Presiden Bukele tetap berkomitmen untuk menambah kepemilikan Bitcoin negaranya. Pada 3 Maret, Bukele mengumumkan pembelian baru yang meningkatkan total kepemilikan Bitcoin El Salvador menjadi 6.100 BTC. Sejak melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran pada 2021, El Salvador terus melakukan akumulasi BTC, meskipun menghadapi tekanan dari lembaga keuangan internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Namun, keputusan ini tidak lepas dari kritik. Banyak pihak, termasuk IMF, menilai volatilitas Bitcoin bisa membawa risiko bagi stabilitas ekonomi negara. Menurut pernyataan IMF, program pendanaan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, tata kelola, dan ketahanan ekonomi El Salvador. Salah satu langkahnya adalah menghapus status Bitcoin sebagai alat pembayaran wajib, sehingga penggunaannya menjadi bersifat sukarela. Selain itu, IMF menegaskan bahwa El Salvador harus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap aset digital sesuai dengan standar internasional. IMF juga menyebutkan bahwa pembatasan ini diharapkan dapat menarik tambahan pendanaan dari lembaga keuangan lain, seperti Bank Dunia dan Inter-American Development Bank. <h2>&nbsp;</h2>

IMF melarang El Salvador menambah Bitcoin di sektor publik sebagai syarat pinjaman USD 1,4 miliar, tapi Bukele tetap akumulasi BTC.

IMF Setujui Pinjaman El Salvador Rp 22,72 triliun, tapi dengan Syarat: Jangan untuk Bitcoin!

Nayib Bukele

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nayib Bukele

Berita Terkini

Bukele ke AS Bertemu Trump, Kerja Sama Keamanan dan Bitcoin Jadi Sorotan

IMF Setujui Pinjaman El Salvador Rp 22,72 triliun, tapi dengan Syarat: Jangan untuk Bitcoin!

Download Aplikasi JawaPos.com