<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/nawawi-pp-1452552110.jpg" alt="Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango." width="100%">
<figcaption>Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango merespons pernyataan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD yang berkomitmen akan kembali memperkuat kinerja KPK, melalui revisi Undang-Undang KPK. Namun, Nawawi menegaskan independensi KPK tidak diukur hadir atau tidak dalam rapat kabinet di Istana Negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Independen itu bukan hanya soal hadir atau tidak hadir pada undangan rapat kabinet," kata Nawawi kepada wartawan, Jumat (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi menegaskan, independensi KPK diukur dari tidak mau diintervensi dalam setiap penanganan kasus korupsi. Serta kesadaran dari semua pihak untuk tidak mencari celah mengintervensi KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014141061/nusron-wahid-ahok-kalau-nggak-ngomong-sakit">Nusron Wahid: Ahok Kalau Nggak Ngomong Sakit</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melainkan pada keteguhan KPK untuk tidak mau diintervensi, dan sebaliknya kesadaran dan penghargaan pihak manapun untuk tidak mencoba melakukan intervensi," tegas Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Nawawi mengapresiasi komitmen Mahfud MD yang ingin memperkuat kelembagaan KPK. Nawawi menegaskan, KPK terus bekerja keras untuk lebih baik ke depannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi apa pun itu, setiap niat baik yang dimaksudkan sebagai ikhtiar penguatan lembaga KPK tentu perlu diapresiasi," ucap Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan, dirinya akan merevisi Undang-Undang KPK. Hal itu diklaim agar lembaga antirasuah kembali mendapatkan kepercayaan publik.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah serius dan berani tersebut akan diambilnya jika Mahfud dan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo terpilih memimpin Indonesia, dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, lembaga antirasuah itu pernah berada pada masa keemasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun kinerjanya memburuk, sehingga Mahfud yang juga adalah professor di bidang hukum akan memperjuangkan KPK menjadi lembaga independen. Oleh karena itu, sebagai lembaga independen, KPK tidak boleh ikut rapat kabinet dan dipanggil presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;KPK itu pernah memiliki masa kejayaaanya mulai dari Taufiqurachman Ruki yang memulai gebrakannya, Antasari Azhar, kemudian sampai Agus Rahardjo,&rdquo; ucap Mahfud dalam acara Tabrak Prof!, Jakarta, Rabu (7/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mengungkapkan, pelemahan KPK saat ini terjadi sejak Undang-Undang KPK diubah. Selain itu proses seleksi anggota KPK pun dilakukan secara kolektif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau Tuhan dan atas dukungan rakyat, membawa saya dan Pak Ganjar jadi presiden dan wapres, UU KPK akan kita revisi kembali. Kembali ke awal, bahwa itu lembaga independen, tidak boleh di biarkan (pelemahan), KPK (itu) independen,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> </div>

Nawawi menegaskan independensi KPK tidak diukur hadir atau tidak dalam rapat kabinet di Istana Negara.

Nawawi Sebut Independensi KPK Tak Diukur dari Hadir Rapat Kabinet di Istana

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/Eks-Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Di-Periksa-Dewas-KPK-Dery-Ridwansah-8JPG-3147102264.jpg" alt="Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto dituding memberikan ancaman kepada pimpinan KPK, untuk tidak mentersangkakan Muhammad Suryo dalam kasus dugaan suap pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu tertuang dalam dokumen replik praperadilan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengakui bahwa Kapolda Metro Jaya Karyoto memang pernah berkunjung ke ruang kerjanya. Namun, tidak ada pembahasan soal penanganan kasus DJKA maupun pihak bernama Muhammad Suryo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Karyoto pernah datang berkunjung ke ruang kerja saya saat beliau belum lama menjadi Kapolda Metro, tapi tidak ada pembicaraan sama sekali mengenai perkara DJKA ataupun orang bernama M Suryo," kata Nawawi kepada wartawan, Kamis (14/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013526791/wakil-ketua-kpk-alexander-marwata-diperiksa-polri-permintaan-firli-bahuri">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Diperiksa, Polri: Permintaan Firli Bahuri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi menegaskan, kedatangan Karyoto saat itu hanya sekadar silaturahmi. Bahkan, Karyoto sempat menemui Firli Bahuri saat masih aktif bertugas sebagai Ketua KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Karyoto datang sekedar silaturahmi saja, bahkan sempat bertemu Pak Firli di ruang kerja saya disaat itu," ungkap Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi mengaku kaget informasi mengenai ancaman kepada pimpinan KPK, sebagaimana tertuang dalam replik Firli Bahuri. Ia pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata untuk mengelaborasi informasi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini barusan Pak Alex Marwata menyampaikan ke saya, kalau beliau kaget dan tidak tahu-menahu dengan cerita yang termuat dalam replik kuasa hukum Pak Firli," tegas Nawawi</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam replik praperadilan yang diajukan Firli ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ancaman itu agar KPK tidak mentersangkakan seseorang bernama Muhammad Suryo dalam kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa pada tanggal 21 agustus 2023, KPK RI melakukan ekpose dan/atau Gelar Perkara perkembangan penyidikan dan perkara DJKA meluas menjadi 5 kluster termasuk di dalamnya ada nama MUHAMMAD SURYO bersama pihak lain sebagai penerima. Lagi-lagi Kapolda Metro Jaya mendatangi NAWAWI POMOLANGO dan menyampaikan kata-kata: 'jangan mentersangkakan Suryo kalo Suryo ditersangkakan, maka Pak Ketua akan ditersangkakan'. Hal ini disampaikan oleh NAWAWI POMOLANGO kepada ALEX MARWATA," tulis dokumen replik Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Firli telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri atas jeratan hukum terhadap Firli. Firli Bahuri disangkakan melanggar Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.</div>

Dalam replik praperadilan yang diajukan Firli ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikatakan ada ancaman terkait Penanganan Kasus DJKA.

Firli Sebut Pimpinan KPK Dapat Ancaman Penanganan Kasus DJKA, Nawawi Ngaku Kaget dan Tak Tahu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-1JPG-1005304590.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara, Nawawi Pomolango menyatakan bahwa barang-barang inventaris Firli Bahuri masih berada di gedung merah putih KPK. Ia mempersilakan, Firli untuk mengambil barang-barang itu, tetapi dalam kapasitas sebagai tamu undangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedatangan beliau (Firli Bahuri) di kantor ini cukup kami perlakukan sebagai tamu undangan. Terlebih lagi bahwa tadi laporan Sespim kepada kami barang-barang inventarisir barangkali dari yang bersangkutan masih ada di ruangan yang bersangkutan. Jadi, mungkin besok bisa diambil," kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prosedurnya dengan masuk melalui (pintu) depan, tidak dalam akses kemarin-kemarin," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013330480/dpr-dan-pemerintah-sepakat-biaya-haji-rp-93-juta-dengan-kuota-241-ribu-jamaah-pada-2024">DPR dan Pemerintah Sepakat Biaya Haji Rp 93 Juta dengan Kuota 241 Ribu Jamaah pada 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi menegaskan, Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK membawa konsekuensi yang bersangkutan berhenti bekerja di lembaga antirasuah untuk sementara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh beliau di kantor ini," tegas Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11). Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota dan Pengangkatan Ketua Sementara KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dihadapan Presiden Jokowi, Nawawi mengucap sumpah dan jabatan. Nawawi berjanji tidak akan menerima pemberian apapun selama mengemban amanah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demi Allah saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian," ujar Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini juga berjanji akan menjalankan tugasnya secara objektif dan adil.</div> <div dir="auto">"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara," ucap Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menjamin, KPM ke depan tidak akan dicampur oleh pihak manapun. Sehingga bekerja secara independependen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga. Saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya,&rdquo; demikian Nawawi membacakan sumpahnya.</div>

Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango menyatakan bahwa barang-barang inventaris Firli Bahuri masih berada di gedung merah putih.

Nawawi Persilakan Firli Bahuri Ambil Barang-barangnya, Kedatangannya Hanya Sebagai Tamu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/image-30-1521973799.png" alt="Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango baru saja dilantik Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber foto: (ANTARA/HO-Humas KPK)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango baru saja dilantik Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber foto: (ANTARA/HO-Humas KPK)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Dilansir dari Antaranews.com pada Sabtu (25/11), penunjukan ini berlaku efektif sejak Jumat (24/11).</p> <p>Nawawi Pomolango menggantikan Firli Bahuri yang dicopot dari jabatannya karena terjerat kasus hukum.</p> <p>Ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.</p> <p><strong>Siapa sebenarnya sosok Nawawi Pomolango yang kini dipercaya memimpin lembaga antirasuah ini?</strong></p> <p>Nawawi Pomolango lahir di Manado, Sulawesi Utara, 28 Februari 1962. Pria berusia 61 tahun ini lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.</p> <p>Dia memulai karir sebagai hakim di Pengadilan Negeri Soasio Tidore pada 1992.</p> <p>Pada 1996, Nawawi dipindah tugaskan sebagai hakim di PN Tondano, Sulawesi Utara.</p> <p>Selang lima tahun kemudian, dia dimutasi sebagai hakim PN Balikpapan dan pada 2005 dimutasi lagi ke PN Makassar.</p> <p>Selama menjadi hakim, Nawawi sering dipindah tugaskan.</p> <p>Dia pernah bertugas di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013315625/intip-profil-novita-hardini-istri-bupati-trenggalek-yang-diusir-saat-jadi-pemateri-di-sman-1-magetan">Intip Profil Novita Hardini, Istri Bupati Trenggalek yang Diusir Saat Jadi Pemateri di SMAN 1 Magetan</a></strong></p> <p>Pada 2017, Nawawi dipromosikan menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar.</p> <p>Kemudian pada 20 Desember 2019, Nawawi dilantik sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023.</p> <p>Selama menjadi wakil ketua KPK, sosok Nawawi kurang dikenal publik karena jarang tampil ke depan.</p> <p>Namun kini, dia harus siap memimpin KPK sebagai pejabat sementara menggantikan Firli Bahuri.</p> <p>Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diajukan pada tanggal 3 Februari 2022, total harta kekayaan Nawawi mencapai 3,7 miliar.</p> <p>Harta kekayaan Nawawi didominasi oleh tanah dan bangunan. Dia menyatakan memiliki tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bolaang Mongondow dan Balikpapan.</p> <p>Jumlah total dari kekayaan ini mencapai Rp2,3 miliar.</p> <p>Selain properti, Nawawi juga memiliki satu unit motor Honda Beat dan mobil Toyota Innova dengan total nilai Rp321,5 juta. Harta bergerak lainnya yang dimilikinya senilai Rp155 juta.</p> <p>Dalam laporan tersebut, Nawawi mengungkapkan kepemilikannya terhadap harta dalam bentuk kas dan setara kas sejumlah Rp702 juta, dan harta lainnya senilai Rp235 juta.</p> <p>Nawawi juga menyatakan bahwa tidak memiliki utang.</p> <p>Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan bahwa sesuai amanat Undang-Undang KPK, ketua KPK harus diberhentikan manakala berstatus tersangka.</p> <p>Ari sebelumnya juga menyampaikan salah satu dari empat pimpinan aktif KPK akan menggantikan posisi Firli Bahuri yang kini terjerat kasus dugaan pemerasan.</p> <p class="class-paragraph">"Kandidatnya kan dari pimpinan KPK saat ini," kata Ari Dwipayana di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat (24/11).</p> <p>Ari memastikan tidak ada kandidat lain dari luar kalangan pimpinan KPK saat ini yang akan menggantikan Firli.</p>

Profil Nawawi Pomolango mulai dari Hakim, Ketua KPK hingga menduduki kursi pimpinan KPK beserta laporan kekayaannya.

Profil Nawawi Pomolango, Kisah Perjalanan Wakil Ketua yang Jarang Tersorot Hingga Menuju Kursi Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Mahkamah Agung (MA) telah menonaktifkan Albertina Ho sebagai hakim. Sebab dia kini merupakan Dewan Pengawas KPK yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (20/12).<br /> <br /> Sebelum menjabat sebagai Dewas KPK, Albertina Ho merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Namun, penonaktifan tersebut bersifat sementara.<br /> <br /> "Dinonaktifkan dari hakim sementara. Sampai menjalankan tugas dewan pengawas selesai," kata Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah dikonfirmasi, Selasa (24/12).<br /> <br /> Hal yang sama juga berlaku untuk Nawawi Pomolango. Diketahui, Nawawi merupakan hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang terpilih menjadi pimpinan KPK 2019-2023. "Semuanya sama. Semuanya harus mengikuti ketentuan undang-undang," jelas Abdullah.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menilai, Albertina Ho dan Nawawi perlu mundur sebagai hakim. Menurutnya, rangkap jabatan akan menimbulkan konflik kepentingan.<br /> <br /> "Yang penting dia tidak menjadi hakim lagi. Misalnya sebagai dia Dewan Pengawas menyidangkan perkara korupsi kan tidak boleh. Rangkap jabatan itu kan," tegas Jaja.<br /> <br /> Hal ini pun sebelumnya telah dibenarkan oleh Albertina Ho. Dia mengaku siap mengundurkan diri dari wakil ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kupang. Alasannya dalam peraturan tidak membolehkan dirinya rangkap jabatan saat menjadi anggota dewan pengawas KPK.<br /> <br /> “Ya sesuai peraturan yang ada saya mundur dari jabatan struktural wakil ketua Pengadilan Tinggi Kupang,” ujar Albertina Ho kepada JawaPos.com, Sabtu (21/12).<br /> <br /> Pernyataan senada juga dilontarkan Nawawi selaku Wakil Ketua KPK. Nawawi menyatakan, sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Hakim ke Mahkamah Agung (MA) pada 12 Desember 2019 lalu. Sebelum terpilih sebagai Wakil Ketua KPK, ‎Nawawi merupakan Hakim di Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, Bali.<br /> <br /> ‎"Tanggal 12 kemarin sudah mengajukan permohonan melepas jabatan. Tinggal MA menyikapi seperti apa, wallahuallam," jelas Nawawi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12).<br /> <br /> Kendati demikian, Nawawi enggan mengomentari status pimpinan lainnya yang masih ‎memiliki jabatan di lembaga sebelumnya. Intinya, kata Nawawi, dirinya sudah menepati janji mengundurkan diri sebagai Hakim setelah terpilih pimpinan KPK.<br /> <br /> "Saya ndak punya ini (kewenangan) untuk komentar‎ mereka mau mundur apa enggak. Tapi saya sudah melaksanakan pernyataan bahwa saya akan melepas jabatan ketika terpilih. Dan itu sudah saya lakukan," pungkasnya.

MA Pastikan Telah Menonaktifkan Nawawi dan Albertina Ho sebagai Hakim

Nawawi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nawawi

Berita Terkini

Nawawi Sebut Independensi KPK Tak Diukur dari Hadir Rapat Kabinet di Istana

Firli Sebut Pimpinan KPK Dapat Ancaman Penanganan Kasus DJKA, Nawawi Ngaku Kaget dan Tak Tahu

Nawawi Persilakan Firli Bahuri Ambil Barang-barangnya, Kedatangannya Hanya Sebagai Tamu

Profil Nawawi Pomolango, Kisah Perjalanan Wakil Ketua yang Jarang Tersorot Hingga Menuju Kursi Pimpinan KPK

MA Pastikan Telah Menonaktifkan Nawawi dan Albertina Ho sebagai Hakim

Download Aplikasi JawaPos.com