<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/naufal-widi-opini.jpg" alt="NAUFAL WIDI, (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NAUFAL WIDI, (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Catatan NAUFAL WIDI, Redaktur Jawa Pos --- TANPA memandang sebelah mata cabang olahraga lain, bulu tangkis, voli, dan sepak bola bisa dibilang sebagai olahraga yang populer di masyarakat. Di kampung-kampung, misalnya, hampir selalu ada lahan yang dimanfaatkan untuk voli. Atau, bapak-bapak kompleks perumahan yang punya jadwal rutin mingguan bermain bulu tangkis. Di sepak bola, antusiasme publik saat ini sedang tinggi-tingginya dengan capaian timnas di bawah coach Shin Tae-yong (STY). Dengan sederet pemain baru yang mampu menarik fans-fans yang mungkin sebelumnya tidak suka sepak bola. Demam sepak bola seolah berada pada level tertinggi. Tapi, soal prestasi, di luar bulu tangkis yang memang kerap menjadi tumpuan medali emas Olimpiade, prestasi sepak bola maupun voli Indonesia belum mentereng. Voli Indonesia, khususnya tim putra, baru tampak dominan di Asia Tenggara. Untuk berbicara di tingkat Asia, harus kerja keras lagi. Sedangkan tim putri, di level regional masih di bawah Thailand dan bersaing dengan Vietnam. Lalu, untuk sepak bola, perlahan timnas Merah Putih berupaya mentas dari level regional. Persaingan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, maupun Malaysia masih ketat. Potensi prestasi dari cabor tersebut selalu ada. Mengingat selalu lahir talenta-talenta berbakat. Tinggal bagaimana pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, dan federasi olahraga terkait mengurusnya. Tapi, yang terjadi belakangan membuat gemas pencinta olahraga. Di voli, langkah federasi yang &rdquo;hanya&rdquo; mengirim tim berisi skuad muda ke AVC Challenge Cup 2024 banyak dikritik. Meski, sisi positifnya, memberi pengalaman pemain di level internasional. Lalu, hasil minor dalam beberapa turnamen terakhir membuat badminton lovers cemas dengan persiapan pebulu tangkis Indonesia menuju Olimpiade Paris. Bahkan, dalam Indonesia Open beberapa hari lalu, di antara enam Olimpian, hanya Gregoria Mariska Tunjung yang melaju hingga perempat final. Lainnya kandas di babak-babak awal. Tentu itu bukan modal yang bagus menuju Paris. Pekerjaan rumah bagi PBSI untuk menjaga tradisi emas di Olimpiade. Jangan sampai pengalaman London 2012 terulang. Persoalannya, badminton lovers menilai saat ini PBSI sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana dengan sepak bola? Ya, di bawah kendali STY, timnas memang memberikan harapan prestasi. Yang harus disadari bersama, kontribusi dari kompetisi dalam negeri masih minim. Untuk jangka pendek, kehadiran pemain keturunan (naturalisasi) bisa membuat timnas naik kelas. Namun, dalam jangka panjang, fondasinya adalah liga yang dikelola secara profesional. Lebih menyedihkan lagi kalau menengok timnas putri. Mereka bermain tanpa ada kompetisi di dalam negeri! Itu PR PSSI. Sebenarnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tidak hanya pada tiga cabor di atas. Ketika mengharapkan prestasi, federasi juga harus berbenah. Tidak bisa dengan pendekatan yang begitu-begitu saja. Lebih luas lagi, support pemerintah. Tidak sekali dua kali alasan anggaran menjadi problem dalam pengembangan olahraga. Maka, negara harus hadir. Dengan begitu, bakat-bakat potensial bisa berujung pada prestasi. (*)

Di sepak bola, antusiasme publik saat ini sedang tinggi-tingginya dengan capaian timnas di bawah coach Shin Tae-yong (STY).

Mau Prestasi, Kerja Federasi Juga Harus ”Naik Kelas”

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/naufal-widi-opini.jpg" alt="NAUFAL WIDI, (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NAUFAL WIDI, (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Oleh: NAUFAL WIDI, Redaktur Jawa Pos SHEN Yinhao ramai diperbincangkan publik tanah air. Wasit asal Tiongkok itu menjadi sasaran kecaman. Bersama wasit VAR asal Thailand Sivakorn Pu-udom, Shen Yinhao dianggap sebagai biang penghambat langkah Rizky Ridho dkk untuk lolos lebih cepat ke Olimpiade Paris 2024 dengan maju ke final Piala Asia U-23 2024 Qatar. Tim Indonesia kalah 0-2 oleh Uzbekistan U-23 di semifinal. Sejumlah keputusan Shen Yinhao memunculkan ruang perdebatan. Menganulir gol Muhammad Ferarri, misalnya. Dalam tayangan ulang, VAR tidak menampilkan pengambilan garis offside. Posisi kamera juga tidak linier sehingga dipertanyakan akurasinya terkait posisi Ramadhan Sananta yang dianggap offside. Lalu, kartu merah Rizky Ridho. Sang kapten memang berniat menghalau bola. Tapi, bisa jadi, dalam pengamatan Shen Yinhao, posisi kaki Ridho setelah menyapu bola terlihat tidak natural sehingga mendarat di &rdquo;area berharga&rdquo; Jasurbek Jaloliddinov. Interpretasi wasit itulah yang memaksa Ridho harus keluar lapangan. Keputusan-keputusan dari peluit wasit itu, seperti diakui coach Shin Tae-yong, yang membuat laga berubah. Begitu vital keadilan dari sang pengadil. Bicara soal adil dan wasit, kancah politik nasional baru selesai dengan hiruk pikuk Pilpres 2024. Hasil final diketok MK dengan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Paslon yang kalah legawa. Namun, tidak serta-merta itu menghapus residu atas berbagai persoalan yang muncul. Berbagai tudingan kecurangan, ketidaknetralan, termasuk &rdquo;permainan&rdquo; untuk mengakali persyaratan pencalonan, masih menjadi diskursus. Bukan tidak move on. Melainkan sebagai ikhtiar perbaikan. KPU dan Bawaslu tidak sedikit mendapat sorotan. Sebagai &rdquo;wasit&rdquo;, mereka dituntut berlaku adil. Realitasnya, justru tidak berdaya dan kurang bertaring atas berbagai dugaan pelanggaran. Tapi, harus diakui ada wilayah abu-abu yang mengakibatkan kebuntuan dalam upaya penindakan. Celah yang akhirnya dimanfaatkan pihak tertentu demi kepentingan elektoral tanpa khawatir dicap melanggar aturan. Dissenting opinion dalam putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024 jelas menunjukkan bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. UU Pemilu seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada keadilan prosedural. Jalan koreksi itu adalah dengan revisi UU Pemilu. Mengutip putusan MK, harus ada perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014603101/awas-bahaya-wasit-kontroversial-pimpin-laga-timnas-indonesia-u-23-vs-irak-di-perebutan-peringkat-ketiga-piala-asia-u-23-2024">Awas Bahaya, Wasit Kontroversial Pimpin Laga Timnas Indonesia U-23 vs Irak di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Asia U-23 2024</a> Regulasi hasil koreksi juga harus bisa memberikan keyakinan kepada &rdquo;wasit&rdquo; agar tidak ragu menindak pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana pemilu dan memutus dengan adil. Serta, di sisi lain menutup rapat ruang bagi wasit pemilu terlibat dalam permainan. Sebab, dengan posisi vitalnya, dia bisa memengaruhi hasil laga. (*)

Sejumlah keputusan Shen Yinhao memunculkan ruang perdebatan. Menganulir gol Muhammad Ferarri, misalnya. Dalam tayangan ulang,.

Wasit yang Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/naufal-widi-opini.jpg" alt="NAUFAL WIDI, (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NAUFAL WIDI, (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>BEBERAPA hari ini, isu hukum banyak menjadi sorotan. Apalagi kalau bukan polemik pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. Pengesahan beleid itu dinilai tidak mengakomodasi suara dari masyarakat sipil.  Aspirasi dan masukan, konon, hanya ditampung oleh para perumus dan pembahas di gedung dewan di Senayan. Tanpa ada tindak lanjut berupa dialog dua arah. Sehingga perancangan hingga pembahasan RKUHP dianggap tidak benar-benar mengakomodasi salah satu syarat pembentukan UU: partisipasi yang bermakna (meaningful participation).  Seorang teman pernah mengikuti sosialisasi RKUHP. Kata dia, undang-undang ini semacam kejar tayang. Ada masukan, tapi ya memang sebatas masukan saja.  Mengikuti diskusi tentang draf akhir RKUHP tertanggal 30 November 2022, draf yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR, sejumlah pasal menjadi perhatian lantaran berpotensi menjadi pasal karet. Namanya saja karet, ia fleksibel. Dan itu bisa sangat subjektif.  Ambil saja contoh soal penghinaan pemerintah dan lembaga negara. Yang dikhawatirkan, perbuatan penghinaan itu akan sulit dibedakan dengan kritik. Padahal, pemerintah dan lembaga negara itu objek kritik. Kritik juga bagian dari alat kontrol. Maka, tidak semestinya berlindung di balik pasal penghinaan. Jangan jadi pejabat kalau nggak mau atau takut dikritik.  Kalau kemudian sedikit-sedikit menafsirkan kritik sebagai penghinaan, daya kritis publik bisa teramputasi. Pada akhirnya lahir sikap apatis. Penak meneng ora risiko. Lebih baik diam tidak berisiko daripada tiba-tiba kena pidana.  Apalagi, ada banyak kekhawatiran dengan pengesahan RKUHP. Ada pasal-pasal lain yang berpotensi membungkam kebebasan dan berekspresi, menghambat kebebasan akademik, hingga membungkam pers. Catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), bahkan ada aturan yang mempersempit ruang privat masyarakat dan rentan melanggengkan korupsi.  Mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas dengan UU KUHP mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) rasanya bukan langkah yang 100 persen bijak. Prosedurnya memang begitu. Tapi, itu terkesan melempar permasalahan ke lembaga lain. Kalau bisa dibahas dengan lebih baik, mengikuti setiap ketentuan dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan sehingga meminimalkan potensi gugatan, kenapa itu tidak dilakukan terlebih dahulu?  Alasan DPR bahwa UU adalah produk manusia sehingga tidak akan pernah sempurna tidak bisa menjadi pembenar. Yang dipersoalkan bukan semata hasilnya. Tapi juga bagaimana proses untuk menghasilkan produk itu yang dikritik. Apakah sudah sedemikian mendesaknya untuk segera mengesahkan RKUHP?  Memperbincangkan soal hukum di tanah air memang kadang bikin prihatin sekaligus mengelus dada. Tidak sedikit contoh kasus yang menunjukkan pedang hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Situasi yang dikhawatirkan mudah terjadi dengan adanya aturan-aturan dalam KUHP anyar.  Belum lama ini terjadi kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dengan segala dramanya. Yang membuat kepercayaan pada penegakan hukum itu tereduksi seiring terungkapnya upaya merekayasa kasus. Ada pula perkara-perkara yang melahirkan pertanyaan, seriuskah untuk menuntaskannya? Yang masih hangat tentu saja tragedi Kanjuruhan yang memakan 135 korban jiwa. Kredo fiat justitia ruat caelum, tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh, sudah seyogianya dijunjung tinggi.  Pada akhirnya, RKUHP sudah disahkan. Ada masa transisi tiga tahun sebelum diterapkan. Masih ada ruang untuk melakukan koreksi. Apakah bisa menggantungkan harapan pada MK? Semoga saja. (*)

Mengoreksi KUHP Baru

NAUFAL WIDI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#NAUFAL WIDI

Berita Terkini

Mau Prestasi, Kerja Federasi Juga Harus ”Naik Kelas”

Wasit yang Adil

Mengoreksi KUHP Baru

Download Aplikasi JawaPos.com