<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/19.jpg" alt="Petugas menyemprotkan disinfektan ke pengemudi kendaraan pengangkut pasien Covid-19 yang hendak memasuki kompleks Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (7/6). Aloysius Jarot Nugroho/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas menyemprotkan disinfektan ke pengemudi kendaraan pengangkut pasien Covid-19 yang hendak memasuki kompleks Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (7/6). Aloysius Jarot Nugroho/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan telah menerima laporan bahwa sedikitnya 20 rukun tetangga (RT) di Ibu Kota terendam banjir, Kamis (18/2) sore.  ”Banjir update-nya ada 20 dari 30.460 RT. Jumlahnya kecil,” kata Riza seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/2) malam.  Riza menuturkan, pemerintah sudah berupaya maksimal mencegah dan menanggulangi banjir di Ibu Kota. Pihaknya juga telah meninjau langsung pusat informasi bencana dan logistik BPBD DKI dalam menghadapi potensi bencana bersamaan peringatan dini hujan ekstrem hingga akhir pekan ini.  ”Mudah-mudahan berkat kerja sama yang baik, pemprov, aparat, dan masyarakat, kita dapat mengendalikan banjir ke depan,” ujar Riza.  Pemerintah Provinsi DKI, kata Riza, telah menyiapkan 256 ekskavator dan 260 truk pembuang (dump truk) untuk menghadapi potensi banjir. Pemerintah juga menambah jadwal pengoperasian pengerukan lumpur dari satu menjadi dua sif.  ”Kami siagakan petugas dua sif dari asalnya satu sif. Jadi, ada percepatan pengerukan,” ujar Riza.  Menurut Riza, penyebab Jakarta banjir, salah satunya adalah karena Jakarta berada di dataran rendah, serta beberapa lokasi berada di dataran yang lebih rendah di banding wilayah lain seperti di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.  ”Dulu di daerah tersebut tanahnya diambil dikeruk dan diuruk untuk kawasan Senayan yang tanahnya ditinggikan. Sekarang daerah tersebut seperti kubangan, kalau hujan ya banjir,” ucap Riza.  Karena itu, kata Riza, ke depan Pemprov DKI berencana merelokasi masyarakat yang tinggal di daerah yang rendah termasuk yang tinggal di bantaran sungai.  ”Ke depan secara bertahap kita akan pindahkan. Sekarang, kita juga terus membangun rusunawa, rusunami, dan memindahkan warga di pinggiran dan terus melakukan program normalisasi sungai, naturalisasi sungai, dan sebagainya,” tutur Riza.  Sebelumnya, berdasar data pantaubanjir.jakarta.go.id, genangan air imbas hujan lebat pada Kamis (18/2) mengguyur 13 rukun warga (RW) yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Ketinggian muka air di sejumlah wilayah itu mencapai sekitar 31 hingga 70 sentimeter.  Selain itu, sejumlah layanan transportasi umum juga terkena dampak akibat genangan air yang tersebar di sejumlah wilayah. Misalkan, layanan KRL dan Transjakarta sempat terkendala terkait layanan operasi mereka.  Jalur rel kereta di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, sempat terendam banjir pada pukul 13.20. Sementara itu, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mengalihkan lima rute layanan mikrotrans akibat genangan air yang menghalangi operasional angkutan tersebut di sejumlah wilayah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ghsa1ptrMAc

Wagub Sebut Ada 20 RT Terendam Banjir di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/banjir_1.jpg" alt="Foto udara kawasan Jatinegara Barat yang tergenang banjir, Jakarta, Rabu (1/1/2020). Banjir tersebut disebabkan karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur . (SALMAN TOYIBI / JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Foto udara kawasan Jatinegara Barat yang tergenang banjir, Jakarta, Rabu (1/1/2020). Banjir tersebut disebabkan karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur . (SALMAN TOYIBI / JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta akan menaturalisasi bantaran sungai di tiga lokasi pada tahun ini. Anggaran senilai Rp 287,9 miliar dikucurkan dalam program antisipasi banjir itu.​ Tiga titik itu, terletak di Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Shangrilla-Karet dan segmen Sudirman-Manggarai serta Kali Ciliwung Lama, Jalan Krapu.  Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf, mengatakan naturalisasi ini bertujuan untuk melakukan penataan area sungai. Mengingat tiga titik bantaran sungai yang akan dinaturalisasi itu sudah lebar. "Kan kalinya sudah lebar tuh, jadi ya ditata naturalisasi gitu, supaya kembali ke alam, penataannya," ujar Juaini, Jumat (31/1).  Menurut Juani, naturalisasi tahun ini merupakan lanjutan naturalisasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Namun, untuk naturalisasi sungai tahun ini, sedang proses lelang dan pengerjaan akan dilakukan setelah ada pemenang tender proyek itu. "Sebelum akhir tahun kami usahakan sudah selesai," ucap Juaini.  Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyatakan naturalisasi tiga titik bantaran sungai pada tahun ini untuk meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Sekaligus memperindah area sungai. "Tujuannya memperindah, menampung curahan hujan. Jadi, tidak langsung terbuang, ditampung di situ," tuturnya.  RTH tersebut akan menampung air hujan, lanjut Juaini, karena di RTH tersebut akan dibangun sumur resapan dengan kapasitas besar di sepanjang kawasan RTH yang memiliki panjang pedestrian 800 meter itu dengan lebar empat meter dan dalam tiga meter.  "Kami bikin tempat resapan juga, mobile tank namanya. Contohnya lihat di Kanal Banjir Barat yang lagi dikerjakan di depan Shangrilla, itu kan ada jalur pedesterian, di bawahnya tempat penampungan itu, sumur resapan yang paling gede," pungkas Juaini.

Anggaran Rp 287 Miliar Dikucurkan Untuk Naturalisasi 3 Kali di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/naturalisasi-sungai-ban-kominfotik.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara berinovasi dalam program naturalisasi di Kali Karang Bolong, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Mereka memanfaatkan barang bekas sebagai tanggul pengendali banjir atau re-use retaining wall.  Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara, Adrian Mata Maulana mengatakan, inovasi ini berada sepanjang 400 meter di bantaran Kali Karang Bolong. Sebanyak 2.300 ban bekas dump truk dimanfaatkan untuk ditumpuk menjadi lima susun sebagai tanggul pengendali banjir.  "Di kali itu kami mencoba inovasi baru menggunakan aset bahan-bahan bekas Dinas SDA, yang jika selama ini ban bekas itu selalu dibuang atau hanya menjadi limbah. Nah daripada tidak bermanfaat maka kami manfaatkan itu semua," kata Adrian, saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (3/9).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/naturalisasi-sungai-ban-kominfotik1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Naturalisasi sungai dengan ban bekas. (Dok Kominfotik Jakarta Utara)  Dijelaskannya, inovasi yang ditargetkan rampung pada Oktober 2019 mendatang itu pun berkolaborasi dengan Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara. Ban bekas yang disusun akan difungsikan sebagai pot yang akan ditanami sejumlah jenis tanaman seperti telo-telo atau climbing door.  Bahkan pada dinding turap rencanannya akan ditanami jenis tanaman likuanyu. Sehingga sekitar bantaran kali akan nampak hijau sehingga dapat membantu mengurangi dampak polusi udara DKI Jakarta.  "Jadi konsep inovasi itu kami menghadirkan vertikal garden di sepanjang turap kali itu. Insyaallah targetnya rampung Oktober mendatang," jelasnya.  Secara teknis, naturalisasi turap diterangkannya tetap berpondasi cerucuk dolken dan kaso dengan ketinggian 3,5 meter. Sehingga turap tetap berfungsi natural yang mampu menyerap air kali.  "Inovasi ini berada di sisi kiri kali. Untuk sisi kanan rencananya akan kami terapkan trotoar dan penghijauan dengan memaksimalkan tanaman yang sudah tumbuh," tutup Adrian.

Melihat Naturalisasi Sungai dengan Ban Bekas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/hujan-deras-bocah-5-tahun-hanyut-di-kali-ciliwung_m_174320.jpeg" alt="Kondisi Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Deri Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kondisi Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Deri Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membebaskan lahan seluas 13 hektare di bantaran sungai. Lahan tersebut untuk melakukan naturalisasi sungai seperti yang diprogramkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menyampaikan, pembebasan lahan 13 hektar itu sudah dilakukan sejak tahun lalu. Total ada 200 bidang lahan yang dibebaskan.  Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Khususnya untuk membahas naturalisasi Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Kali Sunter.  "Total 13 hektare yang sudah dibebaskan, ada 200 bidang lebih, untuk melakukan normalisasi di Sungai Ciliwung," kata Yusmada, beberapa waktu lalu.  Pembebasan lahan yang diprioritaskan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung sempat terhenti sejak 2017. Kemudian pada 2018 kembali dilanjutkan dengan total anggaran yang digunakan Rp 488 miliar.  Pembebasan lahan itu diprioritaskan di beberapa lokasi di Jakarta Selatan. Seperti, kelurahan Tanjung Barat, Pejaten Timur, dan Bukit Duri. Sementara di Jakarta Timur dilakukan di Kelurahan Gedong Balekambang, Cawang, Kampung Melayu, dan Bidara Cina.  "Dalam melaksanakan kegiatan naturalisasi kali, pembangunan fisik menggunakan material yang bersifat alami dan ramah lingkungan, serta proses pembangunan dilaksanakan secara manusiawi," katanya.  Sebelumnya, pada 1 April lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menerbitkan aturan naturalisasi sungai dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu.  Isi pergub itu menjelaskan bahwa konsep naturalisasi merupakan upaya mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH). Artinya, naturalisasi kali memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.

Naturalisasi Sungai, Anies Telah Bebaskan Lahan 13 Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ciliwung-gob.jpeg" alt="Sungai Ciliwung (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sungai Ciliwung (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan peraturan gubernur mengenai naturalisasi sungai pada 1 April lalu. Lalu bagaimana konsep naturalisasi yang dilakukan?  Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, konsep naturalisasi sungai tidak jauh berbeda dengan normalisasi. Intinya program ini adalah untuk penanggulangan banjir di ibu kota.  "Semuanya untuk antisipasi banjir. Tapi penanganannya itu komprehensif," kata Yusmada, beberapa waktu lalu.  Menurut Yusmada, naturalisasi dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan kapasitas air. Salah satunya melebarkan sungai dengan konsep natural. "Jadi jangan dikontonomikan antara normal dengan natural," ujarnya.  Yusmada menambahkan nantinya pihaknya tetap akan menggunakan sheetpile untuk memperkuat dinding sungai. Tujuannya agar mencegah longsor di beberapa titik yang rawan longsor.  "Beton itu buat apa coba, untuk memperkuat tebing kan gitu, tanpa dia dilebarkan tebing itu mau lonsor ya kami perkuat," tegasnya.  Kendati demikian, pihaknya mengaku membutuhkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Khususnya dalam melakukan naturalisasi di sungai yang kewenangannya ada di pemerintah pusat.

Begini Konsep Naturalisasi Ala Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gubernur-dki-jakarta-anies-baswedan-meninjau-halte-busway-hi_c_1_5318-scaled.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencanangkan naturalisasi sungai sejak 2018 lalu. Untuk mewujudkannya dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 31 tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.  Pergub tersebut ditandatangani oleh Anies pada 1 April. Prasarana sumber daya air yang dimaksud dalam pergub adalah air berserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung meliputi kali, saluran, sungai, waduk, situ, dan embung.  Sebagai informasi, naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH). Namun tetao dengan memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ciliwung-gob-300x225.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sungai Ciliwung (Dok. JawaPos.com)  Peraturan Gubernur ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan daya dukung prasarana sumber daya air sebagai upaya pengendalian banjir. Kemudian konservasi sumber daya air berserta ekosistemnya.  "Serta (c) peningkatan kualitas lingkungan hidup," demikian isi daripada Pasal 3 Pergub tersebut.  Tidak hanya itu, aturan tersebut juga membahas penataan ruang terbuka hijau serta lahan basah, aspek ekologi untuk penghijauan, pengolahan sampah dan kualitas air, hingga pemberdayaan masyarakat.  Untuk implementasi di lapangan, Pemprov DKI Jakarta sebagai fasilitator. Sebab pembangunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti badan usaha, akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang turut terlibat.  Seperti yang diketahui, naturalisasi sudah disampaikan sebagai alternatif normalisasi sungai. Anies menjanjikannya pada 7 Februari 2018 sebagai pengganti normalisasi dalam mengendalikan banjir.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ciliwung-gob-300x225.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Wujudkan Naturalisasi Sungai, Anies Keluarkan Pergub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/naturalisasi-belum-dimulai-anies-ngeles-harus-koordinasi-sama-pupr_m_.jpg" alt="Naturalisasi ala Anies belum dikerjakan tahun ini" width="100%">
<figcaption>Naturalisasi ala Anies belum dikerjakan tahun ini</figcaption>
</figure>&nbsp;JawaPos.com&nbsp;- Program naturalisasi yang erat dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata belum terealisasi&nbsp; pada tahun ini. Pasalnya masih ada koordinasi yang perlu dijalin dengan Pemerintah Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, domain naturalisasi sungai ada yang diurus juga oleh Kementerian PUPR. Sehingga, hal ini perlu dilakukan bersama-sama dengan bahu membahu. "Kami akan bekerjasama dengan Direktorat Sungai dan Pantai, sebab sungai itu sesungguhnya adalah wewenang dari Kementerian PUPR. Kemarin kesepakatannya akan memulai dari Manggarai sampai Tanah Abang. Itu yang akan kami mulai sama sama," tuturnya di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (19/11). Naturalisasi ini diketahui sebagai program Anies untuk mengembalikan ekosistem sungai seperti yang seharusnya. Namun, ia mengakui proses pengerjaannya belum dimulai dan akan ditargetkan pada 2019 mendatang. "Iya (baru mau dimulai), mudah-mudahan di tahun anggaran 2019 sudah bisa dilaksanakan," jelasnya. Sebelumnya, Anies&nbsp;pernah menggunakan batu bronjong sebagai contoh pendekatan natural. Sebab dengan begitu biota-biota air dapat hidup kembali di sungai. Menurutnya, pembangunan bronjong merupakan bentuk penanggulangan yang bersifat sementara. "Kalau ini bronjong lebih natural. Jadi air bisa masuk, biota-biota masih bisa mungkin hidup, belut-belut bisa hidup," ujar Anies di&nbsp;Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Ia pun tak ingin menggunakan nama normalisasi sungai, yang sebelumnya digunakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.&nbsp;

Naturalisasi Belum Dimulai, Anies Ngeles Harus Koordinasi Sama PUPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-kata-gembong-soal-naturalisasi-sungai-dan-karung-pasir_m_.jpg" alt="Ribuan karung pasir disiapkan untuk antisipasi banjir di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ribuan karung pasir disiapkan untuk antisipasi banjir di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggulangi banjir sempat mendapat tanggapan miring masyarakat ibu kota. Pasalnya dengan APBD DKI yang terbilang cukup besar, Pemprov hanya baru menyiapkan 11 ribu karung pasir. Ada 11 ribu karung pasir tersebut, disediakan Pemprov DKI untuk mengantisipasi banjir di wilayah Jakarta Utara. Tumpukan karung pasir itu masih tersusun rapih di gudang Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Utara, di Jalan R-E Martadinata, Ancol, Jakarta Utara. Menanggapi hal ini, Anggota DPRD dari fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan, dirinya belum mengetahui secara rinci terkait konsep naturalisasi yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Belum tahu persis konsep naturalisasi seperti apa, yang saya dengar 'membangun tanpa menggusur'. Ini adalah konsep dari Pemda, bukan dari Pemerintah Pusat," ujar Gembong saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (18/11). Gembong juga menjelaskan, bahwa pihaknya lebih menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta agar kali yang ada di Ibu Kota Jakarta dinormalisasi, bukan hanya dinaturalisasi. "Sedangkan Pemerintah Pusat lebih mendorong ke Normalisasi kali, karena kali itu tidak melebar. Makanya Pemerintah Pusat lebih condong untuk kali agar segera dinormalisasi," jelasnya. Selain persoalan normalisasi, dalam anggaran tahun 2019 Pemerintah Pusat bertujuan mendorong Pemda untuk melakukan pembebasan lahan. Yang saat ini menjadi hambatan untuk diadakannya proses Normalisasi tersebut. "Dalam anggaran tahun 2019 ini, Pemerintah Pusat lebih mendorong Pemda khususnya PU Air untuk melakukan pembebasan lahan. Karena kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda tetap pada prinsip Normalisasi," tandas dia.

Begini Kata Gembong Soal Naturalisasi Sungai dan Karung Pasir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lakukan-penggusuran-pengamat-anies-sandi-tiru-kebijakan-ahok-djarot_m_189086.jpeg" alt="Anies, Sandi, Djarot dan Ahok saat debat Cagub dan Cawagub DKI" width="100%">
<figcaption>Anies, Sandi, Djarot dan Ahok saat debat Cagub dan Cawagub DKI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berencana menggusur warga yang tinggal dibantaran sungai Ciliwung tepatnya di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Hal itu dilakukan untuk melanjutkan proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno penuh dengan kontroversial. Pasalnya, pada saat berkampanye merebutkan kursi orang nomor satu di Jakarta, Anies-Sandi telah berjanji tidak akan melakukan penggusuran seperti pemerintah mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. "Dalam kampanyenya berkali-kali Pak Anies-Sandi berjanji tidak mau melakukan penggusuran ataupun normalisasi sungai. Bahkan Anies berulangkali juga tidak mau melakukan normalisasi sungai ala Ahok," kata Trubus saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (15/1). Kebijakan Anies-Sandi, kata Trubus, lebih memilih untuk melakukan naturalisasi sungai dari pada melanjutkan kebijakan Ahok-Djarot. Padahal, kebijakan normalisasi sungai yang dilakukan Ahok-Djarot diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. "Sedangkan naturalisasi ala Anies-Sandi, belum ada pengaturannya dan baru sebatas gagasan atau ide gubernur belaka yang hakikatnya sama dengan normalisasi sungai ala Ahok-Djarot," ungkapnya. Padahal, kata dia, masyarakat Jakarta tidak pernah keberatan seperti apapun konsep yang dipakai oleh pemerintah. Karena masyarakat, hanya ingin bukti nyata dari Pemprov DKI melakukan langkah pasti dalam mengatasi permasalahan banjir di Ibu Kota, yang akhirnya menyadarkan Anies-Sandi bahwa tidak ada cara lain selain merelokasi. "Untuk itu akhir-akhir ini Anies-Sandi mau menyadari bahwa mengatasi banjir di Jakarta harus meniru kebijakan gubernur sebelumnya (Ahok-Djarot) , yaitu merelokasi warga yang tinggal di daerah rawan banjir," pungkasnya.

Lakukan Penggusuran, Pengamat: Anies-Sandi Tiru Kebijakan Ahok-Djarot

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#naturalisasi sungai

Berita Terkini