<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/pernikahan-2435762002.jpg" alt="ILUSTRASI Pernikahan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pernikahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Agama (PA) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mencatat 90 persen permohonan dispensasi menikah dari anak di bawah umur di wilayah tersebut disebabkan kasus hamil pranikah atau kehamilan terlebih dahulu. Ketua PA Natuna Sardianto mengatakan, permohonan dispensasi nikah di Natuna pada 2025 mengalami kenaikan. PA Natuna mencatat sepanjang 2024 permohonan dispensasi nikah yang diajukan mencapai 18 perkara, sedangkan hingga pekan kedua November 2025 jumlahnya meningkat menjadi 19 perkara. &rdquo;Dari semua perkara itu, 90 persen sudah melakukan hubungan suami istri, bahkan sudah hamil. Ini memprihatinkan karena anak menikah di bawah umur,&rdquo; ujar Sardianto seperti dilansir dari Antara. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pernikahan di bawah usia tersebut tidak sah secara hukum. Namun, kata dia, jika terdapat alasan mendesak, pasangan harus mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan untuk memperoleh izin. Sebelum memberikan izin, pihaknya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pengaju untuk memastikan kedua pasangan siap menikah. Kesiapan yang dimaksud, lanjut dia, mencakup aspek psikologis, kemampuan menjadi orang tua yang baik, serta kesiapan menghadapi kehidupan sosial. &rdquo;Tidak semua permohonan kami kabulkan. Ada yang kami tolak, tentunya berdasarkan pertimbangan hakim setelah pemeriksaan mendalam,&rdquo; beber Sardianto. Sardianto menekankan kondisi ini harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi orang tua. Orang tua, lanjut dia, perlu memberikan perhatian lebih kepada anak, termasuk pendidikan agama, pengawasan, dan pembatasan penggunaan media sosial. Menurut dia, banyaknya permohonan dispensasi nikah akibat lemahnya pengawasan orang tua. &rdquo;Kami imbau orang tua untuk mengawasi anak, jangan biarkan pulang larut malam, menginap di tempat lain, dan beri pendidikan agama sebagai benteng,&rdquo; ucap Sardianto.

PA Natuna, Kepulauan Riau, catat 90 persen permohonan dispensasi menikah dari anak di bawah umur karena kasus kehamilan terlebih dahulu

Gara-gara Hamil Duluan, PA Natuna Kebanjiran Dispensasi Nikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/20170807Laut_China_Selatan-4168657802.jpg" alt="Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut China Selatan." width="100%">
<figcaption>Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut China Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Amerika Serikat pada Jumat (12/9) menolak rencana Tiongkok untuk membentuk cagar alam nasional di Laut China Selatan (LCS). AS menyebut langkah itu sebagai upaya "destabilisasi" untuk memperkuat klaim teritorial dan maritim secara sepihak di kawasan tersebut. Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, AS "berdiri bersama" sekutunya, Filipina, untuk menolak rencana itu. "Klaim Beijing atas Karang Scarborough sebagai kawasan cagar alam hanyalah pemaksaan untuk memperluas klaim teritorial dan maritim secara sepihak di Laut China Selatan, yang merugikan negara-negara tetangganya, termasuk dengan mencegah nelayan Filipina masuk ke wilayah tangkapan tradisional mereka," kata&nbsp;Rubio, dikutip dari Antara, Sabtu (13/9). Dia&nbsp;mendesak Beijing untuk mematuhi putusan Mahkamah Arbitrase 2016 yang menyimpulkan bahwa Tiongkok secara melawan hukum telah menghalangi nelayan Filipina beroperasi di Karang Scarborough. "Keputusan itu bersifat final dan mengikat secara hukum bagi kedua pihak," katanya. Filipina sebelumnya memprotes keras rencana Tiongkok di LCS yang disengketakan itu, menyebutnya "ilegal dan tidak sah," seperti dilaporkan kantor berita resmi Filipina, PNA. Pada Rabu, Beijing mengumumkan bahwa Dewan Negara Tiongkok menyetujui pembentukan Cagar Alam Nasional Pulau Huangyan, yang digambarkan sebagai "jaminan penting untuk menjaga keanekaragaman, stabilitas, dan keberlanjutan ekosistem alami" di pulau yang disengketakan itu. Selain Tiongkok dan Filipina, sejumlah negara Asia Tenggara juga&nbsp;mengeklaim sebagian wilayah LCS, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Namun, Tiongkok saat ini mengeklaim secara sepihak hampir seluruh wilayah LCS, termasuk sebagian wilayah perairain Natuna Utara, yang merupakan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

AS menyebut langkah itu sebagai upaya "destabilisasi" untuk memperkuat klaim teritorial dan maritim secara sepihak.

AS Tolak Rencana Tiongkok Bangun Cagar Alam di Karang Scarborough Laut China Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/rUyIicwgbD8B8nLdmM90l849EyuReonESPmf5Zxc-917269799.jpg" alt="KSAU Marsekal TNI M. Tony Harjono. (TNI AU)" width="100%">
<figcaption>KSAU Marsekal TNI M. Tony Harjono. (TNI AU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pangkala Udara (Lanud) TNI AU Raden Sadjad di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), memiliki peran sangat strategis bagi TNI AU. Atas dasar itu, Angkatan Udara berniat meningkatkan lanud tersebut dari tipe B menjadi tipe A.&nbsp; Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tony Harjono kepada awak media di Jakarta. Dikutip pada Kamis (29/5), Tony menyatakan bahwa instansinya memang mendorong beberapa lanud naik kelas. Termasuk salah satunya Lanud TNI AU Raden Sadjad.&nbsp; &rdquo;Jadi, keputusan presiden beberapa lanud jajaran Angkatan Udara, ada lima Lanud, sudah ditandatangani bapak presiden (untuk naik kelas). Salah satunya lanud di Natuna,&rdquo; jelas M. Tony Harjono. Saat ini, TNI AU sedang melakukan sejumlah pekerjaan untuk mempersiapkan perubahan tipe lanud-lanud tersebut. Mulai penyiapan sarana, prasarana, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya. Pekerjaan itu juga dilakukan TNI AU di Natuna.&nbsp; &rdquo;Kami masih proses penyiapan sarana prasarana, infrastruktur, dan sebagainya untuk meningkatkan Lanud Raden Sadjad yang ada di Natuna menjadi lanud tipe A, karena menilai sangat strategis untuk Angkatan Udara,&rdquo; imbuh M. Tony Harjono.&nbsp; Menurut Tony, saat ini ada pesawat tempur TNI AU yang bergantian berpatroli di wilayah udara Natuna. Meski tidak melulu mendarat dan lepas landas dari Lanud TNI AU Raden Sadjad, namun patroli tersebut tetap berlangsung. Itu adalah bagian dari pelaksanaan operasi rutin Angkatan Udara di Natuna.&nbsp; &rdquo;Nanti bisa jadi Natuna sebagai pangkalan operasi atau pangkalan aju. Jadi, kami Angkatan Udara menjaga negeri, menjaga udara, mungkin tidak terlihat. Tapi yakinlah 1x24 jam, 365 hari dalam setahun, kami melaksanakan tugas untuk menjaga negeri ini,&rdquo; kata KSAU M. Tony Harjono.&nbsp; &nbsp;

TNI AU berencana meningkatkan Lanud Raden Sadjad di Natuna dari tipe B menjadi tipe A, sebagai bagian dari strategi pertahanan

Sangat Strategis Bagi TNI AU, Lanud Raden Sadjad Natuna Akan Naik Kelas Jadi Tipe A

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/natuna-2779730801.jpg" alt="Proyek eksplorasi di perairan Laut Natuna Utara tengah digarap oleh Pertamina East Natuna, anak perusahaan hulu migas Pertamina. (dok. SHU)" width="100%">
<figcaption>Proyek eksplorasi di perairan Laut Natuna Utara tengah digarap oleh Pertamina East Natuna, anak perusahaan hulu migas Pertamina. (dok. SHU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proyek eksplorasi di perairan Laut Natuna Utara tengah digarap oleh Pertamina East Natuna, anak perusahaan hulu migas Pertamina. Proyek ini berada dalam pengelolaan Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina, sebagai upaya eksplorasi dalam menambah cadangan migas domestik. Luas wilayah kerja Pertamina East Natuna adalah 10.484 km2, dengan kedalaman air laut 130-150 meter, dan berjarak sekitar 270 kilometer dari Pulau Natuna Besar. Kontrak bagi hasil Pertamina East Natuna dengan SKK Migas terhitung sejak Juni 2023 selama tiga puluh tahun ke depan dengan kepemilikan saham 100 persen, dan Pertamina East Natuna sebagai operator. Kegiatan eksplorasi dilakukan sebagai bentuk verifikasi dan validasi atas potensi sumber daya yang teridentifikasi. "Angka potensi sumber daya ini perlu dilakukan validasi lebih lanjut melalui akuisisi data seismik 3D dengan luasan 1.166 km2, guna mendukung pencarian sumber daya migas baru di Laut Natuna Utara," kata&nbsp; VP Exploration Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina,&nbsp;Indra Yuliandri,&nbsp;lewat keterangan tertulis Senin (10/3). Sejumlah momentum penting aktivitas eksplorasi, baik aspek teknis maupun nonteknis, telah berhasil diselesaikan. Sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Natuna juga sudah dilakukan guna memastikan kolaborasi yang kondusif. Keberhasilan dalam melakukan akuisisi data seismik 3D di WK Pertamina East Natuna, merupakan implementasi dari keunggulan operasi, dengan penyelesaian program lebih cepat dari rencana, efisiensi biaya, nihil kecelakaan, serta mendapatkan kualitas data yang baik. Saat ini, persiapan pengeboran eksplorasi terus dimatangkan. Kajian teknis dan persiapan operasi menjadi langkah awal sebelum pengeboran eksplorasi yang akan dilakukan pada tahun 2026. Dengan strategi yang terencana dan pemanfaatan teknologi eksplorasi terkini, Pertamina East Natuna optimistis dapat memaksimalkan potensi sumber daya di Natuna Timur, salah satu wilayah terluar Indonesia. Langkah besar ini bukan sekadar upaya kegiatan eksplorasi migas, tapi juga menjadi bagian dari upaya untuk mencapai visi besar dalam memperkuat ketahanan energi nasional yang memberikan dampak ekonomi positif bagi bangsa.

Luas WK Pertamina East Natuna yakni 10.484 km2, dengan kedalaman air laut 130-150 meter, dan berjarak sekitar 270 KM dari Pulau Natuna Besar

Eksplorasi Perairan Laut Natuna Utara, Pertamina East Natuna Akuisisi Data Seismik 3D seluas 1.166 km2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/30/TNI-AU10-2029743238.jpeg" alt="KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono dalam acara Sambung Rasa bersama awak media di Jakarta pada Senin (30/12). (TNI AU)" width="100%">
<figcaption>KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono dalam acara Sambung Rasa bersama awak media di Jakarta pada Senin (30/12). (TNI AU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - TNI AU terus memperkuat skadron Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Saat ini, Angkatan Udara sudah memiliki dua skadron PTTA. Yakni Skadron Udara 51 yang bermarkas di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Supadio, Pontianak dan Skadron Udara 51 di Lanud TNI AU Raden Sadjad, Natuna.&nbsp; Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono menyampaikan bahwa Skadron Udara 51 mengoperasikan Pesawat Aerostar. Sedangkan Skadron Udara 52 mengoperasikan Pesawat CH4. &rdquo;Nanti dengan kedatangan Pesawat Terbang Tanpa Awak yang buatan Turki rencananya akan ditempatkan di Natuna menggantikan CH4,&rdquo; terang dia pada Senin (30/12). Setelah PTTA buatan Turki tiba di Indonesia, Pesawat CH4 akan dipindahkan dari Natuna ke Pontianak. Sementara Pesawat Aerostar yang semula berada di Pontianak akan dipindahkan ke Tasikmalaya untuk memperkuat Skadron Pendidikan (Skadik) 103 yang bermarkas di Lanud TNI AU Wiriadinata. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015472275/rezeki-datang-berturut-turut-pada-2025-5-shio-bakal-sukses-secara-finansial-berkat-doa-dan-restu-orang-tua">Rezeki Datang Berturut-turut pada 2025, 5 Shio Bakal Sukses Secara Finansial Berkat Doa dan Restu Orang Tua</a> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015472699/menurut-psikologi-ada-9-kebiasaan-yang-buat-anda-mudah-disukai-orang-saat-berteman">Menurut Psikologi Ada 9 Kebiasaan yang Buat Anda Mudah Disukai Orang saat Berteman</a> &rdquo;Pesawat CH4 akan ditarik ke Pontianak. Pesawat yang di Pontianak sekarang akan menjadi pesawat latih,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Skadik 103 di Tasikmalaya menjadi Kawah Candradimuka bagi para penerbang PTTA TNI AU. Di tempat itu, lanjut Tonny, TNI AU mempersiapkan para pengawak drone agar bisa bertugas secara optimal. Bukan hanya mampu menerbangkan drone, mereka juga dilatih untuk membaca dan mengolah data hasil pencitraan yang diambil oleh drone saat terbang.&nbsp; &rdquo;Kami juga menyiapkan awak-awak yang mengoperasikan PTTA itu. Kan di situ tidak hanya pilot saja, orang yang bekerja mengolah data dari hasil pencitraan. Kalau pesawat terbang operasi kemudian kita lihat hasilnya. Tetapi, kalau PTTA ini kan ada hasil pencitraan, bagaimana mengolah hasilnya itu ada orang-orang sendiri,&rdquo; beber Tonny.&nbsp;&nbsp;

TNI AU terus memperkuat skadron Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV).

Drone Buatan Turki Bakal Perkuat Skadron Pesawat Terbang Tanpa Awak TNI AU di Natuna 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/Screenshot_2024-09-27-22-14-00-140_comwhatsapp-edit-1859157028.jpg" alt="Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti hadir dalam pembukaan unit Mekaar Bunguran Timur, Pulau Natuna. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti hadir dalam pembukaan unit Mekaar Bunguran Timur, Pulau Natuna. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kabupaten Natuna merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang masuk dalam kategori wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia. Terdapat potensi ekonomi yang besar namun terhambat oleh kurangnya akses keuangan yang legal dan aman khususnya permodalan. Melihat kondisi tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar hadir di Pulau Natuna sebagai solusi keuangan perempuan prasejahtera. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015136465/pramono-anung-janji-jika-menang-pilkada-jakarta-akan-menaikkan-insentif-rt-rw-hingga-posyandu">Pramono Anung Janji jika Menang Pilkada Jakarta akan Menaikkan Insentif RT-RW hingga Posyandu</a> Pembukaan unit Mekaar Bunguran Timur di Pulau Natuna merupakan langkah PNM dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam kesempatan ini PNM turut menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat sekitar. Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti mengenalkan PNM kepada masyarakat tentang komitmen Perusahaan untuk membantu menumbuhkan ekonomi kerakyatan di wilayah 3T. Salah satunya melalui unit Mekaar Bunguran Timur. &ldquo;Kami berharap kehadiran PNM Mekaar Bunguran Timur dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan menjadi solusi keuangan yang aman bagi ibu-ibu agar tidak terjerat rentenir,&rdquo; jelas Prasetya pada Jumat (27/9). Dengan adanya unit PNM Mekaar ini, PNM berharap dapat memberdayakan perempuan dan masyarakat lokal melalui program pembiayaan yang terjangkau serta pendampingan usaha agar usaha nasabah bisa naik kelas. &ldquo;Perempuan yang semakin berdaya berpotensi meningkatkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja baru di Natuna,&rdquo; tambahnya. Pemberdayaan diberikan melalui pemberian tiga modal yaitu modal finansial, intelektual dan sosial. PNM percaya bahwa inklusi keuangan adalah kunci untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah dan kerjasama dari berbagai pihak, PNM berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah 3T. (*)

Kabupaten Natuna merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang masuk dalam kategori wilayah tertinggal, terdepan,

PNM Mekaar Hadir di Pulau Natuna, Genjot Inklusi Keuangan di Wilayah 3 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/19/20240819_111656_0000_1-903714602.jpg" alt="Ilustrasi - Kapal nelayan yang ditangkap. (ANTARA/Muhamad Nurman)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Kapal nelayan yang ditangkap. (ANTARA/Muhamad Nurman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nelayan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), kembali di tangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), dikutip dari ANTARA. <div>Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Hadi Suryanto saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Natuna, Senin (19/8), mengatakan sejumlah nelayan itu diduga ditangkap karena memasuki perairan Sarawak, Malaysia.</div> "Kawan-kawan nelayan ditangkap pada Sabtu (17/8)," ucap dia. <div>Ia menuturkan peristiwa serupa pernah terjadi pada April 2024, dan para nelayan telah kembali ke tanah air pada pekan kedua Agustus 2024 sebab divonis bebas usai mengikuti beberapa persidangan.</div> "Ada dua unit kapal (yang ditangkap), satu dari Natuna satu lagi dari Tarempa. Dari Natuna diperkirakan membawa lima orang," tutur dia. Ia mengatakan pihaknya telah berupaya mencegah hal serupa terjadi dengan memberikan sosialisasi serta imbauan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014992546/saat-kencan-pertama-8-pertanyaan-ini-wajib-kamu-tanyakan-untuk-melihat-apakah-ada-potensi-kecocokan">Saat Kencan Pertama, 8 Pertanyaan Ini Wajib Kamu Tanyakan untuk Melihat Apakah Ada Potensi Kecocokan</a>&nbsp; <div>"Kita sudah berupaya agar hal demikian tidak berulang," kata dia.</div> Pada pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menjemput delapan nelayan di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia, setelah divonis bebas oleh pengadilan negara jiran itu. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Hadi Suryanto di Natuna, Sabtu, mengatakan nelayan tersebut diantar oleh otoritas Malaysia ke perairan Tanjung Datu pada Sabtu pagi dan dijemput Kapal Negara (KN) Tanjung Datu 301 milik Bakamla RI.

Nelayan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), kembali di tangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Nelayan Natuna Ditangkap APM Malaysia

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/19/natuna-2161081389.jpeg" alt="Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani saat berkunjung ke kepulauan Natuna." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani saat berkunjung ke kepulauan Natuna.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jaringan internet sudah jadi kebutuhan primer, tak terkecuali untuk kegiatan belajar mengajar. Sayangnya, hingga kini, masih banyak daerah yang belum memiliki kualitas jaringan internet yang memadai, bahkan tak tersentuh sama sekali. Wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau salah satunya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini yang kerap menjadi hambatan proses pembelajaran. Termasuk, guru yang dituntut untuk selalu mengupgrade kompetensinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, Kemendikbudristek memiliki perhatian khusus untuk daerah-daerah tertinggal. Terlebih, untuk wilayah yang masih kesulitan internet.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami datang membawa solusi," ujarnya saat bertemu Bupati Natuna Wan Siswandi di kantornya baru-baru ini, ditulis Minggu (19/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nunuk mengungkapkan, pihaknya baru saja meluncurkan platform Awan Penggerak.&nbsp; Awan Penggerak ini merupakan sebuah sistem berbasis server lokal sehingga dalam pemanfaatannya tidak perlu terhubung jaringan internet. Sekolah hanya perlu menyalakan komputer atau laptop yang terinstal Awan Penggerak yang berfungsi sebagai server lokal dan acces point. Kemudian, guru bisa&nbsp; mengakses informasi, referensi, dan inspirasi yang ada dalam Platform Merdeka Mengajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awan Penggerak ini, kata dia, juga menyajikan informasi yang dikemas dalam bentuk buku bacaan elektronik, artikel, video pembelajaran, regulasi, pelatihan mandiri, dan sumber belajar lainnya. Hingga akhir 2023, telah ada 15 kabupaten yang memanfaatkan Awan Penggerak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Awan Penggerak memberikan kesempatan dan materi yang sama, yang bisa diakses oleh guru baik di daerah regular maupun di daerah khusus dengan kendala jaringan internet," jelasnya. Sehingga diharapkan menjadi salah satu solusi&nbsp; dalam rangka pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan serta menjamin keadilan (equality) antara guru di daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini tahun terakhir Pak Nadiem. Beliau ingin memastikan kebijakan untuk guru dan anggaran untuk layanan pendidkkan benar-benar dirasakan," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bupati Natuna Wan Suwandi pun menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dari Dirjen GTK. Menurutnya, kunjungan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Natuna yang terus berusaha meningkatkan kualitas SDM-nya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih Bu Dirjen. Karena ini daerah terluar, kalau memang tidak ada niatan sekali pasti tidak akan ke sini," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia turut berterima kasih atas program guru penggerak yang juga telah berjalan di Natuna. Diharapkan, adanya guru penggerak ini bisa meningkatkan kualitas pendidik yang kemudian berimbas pada mutu belajar siswa.</div>

Kemendikbudristek memiliki perhatian khusus untuk daerah-daerah tertinggal. Terlebih, untuk wilayah yang masih kesulitan internet.

Sambangi Natuna, Dirjen Nunuk Bantu Guru di Daerah Terluar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/Images-20240506-3413668533.jpg" alt="Direktorat Jenderal PSDKP KKP amankan ABK tiga kapal ikan asing (KIA) yang mencuri ikan di perairan Indonesia." width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal PSDKP KKP amankan ABK tiga kapal ikan asing (KIA) yang mencuri ikan di perairan Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Data Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap tiga unit Kapal Ikan Asing (KIA). Mereka kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal&nbsp;(Ilegal Fishing)&nbsp;menggunakan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem (trawl) di wilayah perairan Laut Natuna Utara dan Selat Malaka, Provinsi Kepulauan Riau, Nusantara.&nbsp; Dikutip dari laman&nbsp;kkp.go.id, terdapat dua unit kapal berbendera Vietnam ditangkap di Laut Natuna Utara dengan nomor lambung&nbsp;BV 4417 TS (100 GT)&nbsp;dan&nbsp;BV 1182 TS (66 GT).&nbsp;Sedangkan satu unit kapal berbendera negara Malaysia dengan nomor lambung&nbsp;KM. SLFA 5178 (64.77 GT)&nbsp;kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka yang masuk wilayah Indonesia. &rdquo;Kami menangkap tiga kapal. Dua di Laut Natuna berbendera Vietnam dan satu di Selat Malaka berbendera Malaysia. Kami tidak kendor dan tanpa kompromi untuk tetap mengamankan setiap jengkal wilayah laut Indonesia,&rdquo; ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Data Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono. Menurut dia, kedua nakhoda KIA Vietnam yang membawa 20 anak buah kapal tersebut, tidak memiliki berbagai dokumen-dokumen perizinan yang sah untuk penangkapan ikan di kawasan lautan Nusantara.&nbsp;Laut Natuna salah satu&nbsp;wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia&nbsp;(WPPNRI) yang paling banyak ditemui praktik illegal fishing. &rdquo;Lantaran pemerintah negara tetangga mengklaim batas wilayah perairan menggunakan&nbsp;landas kontingen.&nbsp;Batas wilayahnya ditentukan sampai palung atau area di bawah permukaan laut,&rdquo; papar Pung Nugroho Saksono. &rdquo;Sedangkan Indonesia menggunakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut dari garis dasar pantai,&rdquo; tambah dia. Setelah dilakukan penindakan, kedua KIA Vietnam tersebut langsung dibawa menuju ke pangkalan Pengawasan Sumber Data Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kepulauan Riau. &rdquo;Kami merespons cepat atas aduan dari nelayan dan masyarakat. Laut Natuna ini seksi dan belum dimaksimalkan pengelolaan dengan potensi yang melimpah. Laut Natuna ini harus diisi kapal-kapal Indonesia. Untuk itu, KKP hadir di Laut Natuna Utara memberantas illegal fishing,&rdquo; ujar Pung Nugroho Saksono. Dia menjelaskan, setelah dilakukan penindakan, penyidik Ditjen PSDKP telah menemukan sebanyak 15 ton ikan di tempat penyimpanan dua KIA asal Vietnam yang telah disita. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014615463/sier-dukung-riset-mobil-hemat-energi-nogogeni-karya-mahasiswa-its-surabaya">SIER Dukung Riset Mobil Hemat Energi Nogogeni Karya Mahasiswa ITS Surabaya</a> &rdquo;Kapal tersebut menggunakan trawl. Ini merusak terumbu karang. Kerusakan ekologi itu lebih besar dari ekonomi yang diambil. Ini yang harus kita jaga,&rdquo; tandas Pung Nugroho Saksono. Dia menambahkan, ketiga nakhoda tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan&nbsp;pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) pasal 98 jo pasal 42 ayat (3)&nbsp;UU Kelautan dan Perikanan, serta&nbsp;UU Nomor 6 Tahun 2023&nbsp;tentang Penetapan&nbsp;Perppu Nomor 2 Tahun 2022&nbsp;tentang Cipta Kerja. Selain itu, ketiga tersangka nakhoda Kapal Ikan Asing (KIA) tersebut juga dikenakan&nbsp;pasal 85 jo pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009&nbsp;tentang perubahan atas&nbsp;UU RI Nomor 31 Tahun 2004&nbsp;tentang Perikanan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar.

Ditjen PSDKP KKP tangkap tiga unit kapal ikan asing yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal menggunakan alat tangkap trawl

KKP Tangkap Tiga Kapal Ikan Malaysia dan Vietnam di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/27-Desember-2023-Peringatan-Dini-2569661003.jpg" alt="BMKG memperingatkan Kabupaten Natuna terkait gelombang setinggi enam meter di Laut Natuna Utara (aa.com.tr)" width="100%">
<figcaption>BMKG memperingatkan Kabupaten Natuna terkait gelombang setinggi enam meter di Laut Natuna Utara (aa.com.tr)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang laut setinggi enam meter yang berpotensi terjadi di Laut Natuna Utara. Imbauan ini disampaikan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Ranai, Natuna, Feriomex Hutagalung, dalam keterangan yang diterima di Natuna pada hari Rabu. Dilansir dari Antara Rabu (27/12), menurut Feriomex Hutagalung, gelombang dengan ketinggian enam meter tersebut dikategorikan sebagai sangat tinggi dan diperkirakan akan terjadi pada rentang waktu 27-29 Desember 2023. Di tambahannya, di beberapa perairan Natuna, ada potensi gelombang selain yang setinggi enam meter, yaitu gelombang dengan kategori tinggi, berkisar antara 2.5-4 meter, dan gelombang dengan kategori sedang, berkisar antara 1.25-2.5 meter. Gelombang setinggi 2.5-4 meter dapat terjadi di Perairan Barat Kepulauan Natuna, Perairan Kepulauan Subi-Serasan, dan Perairan Utara Kepulauan Natuna. Sementara itu, gelombang setinggi 1.25-2.5 meter berpotensi terjadi di Laut Natuna dan perairan selatan Kepulauan Natuna-Pulau Midai. Pihak BMKG, melalui Feriomex Hutagalung, menyampaikan bahwa kondisi cuaca pada periode tersebut memiliki potensi peningkatan gelombang tinggi di wilayah perairan Laut Natuna. Selain risiko gelombang, Kabupaten Natuna juga dapat mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang. Hutagalung menjelaskan bahwa kondisi ini dipicu oleh konvergensi massa udara dan adanya daerah bertekanan rendah di perairan Natuna, yang berpengaruh pada pertumbuhan awan dan dapat meningkatkan potensi hujan. Hutagalung juga menekankan bahwa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Natuna dapat terjadi pada berbagai waktu, termasuk pagi, siang, malam, dan dini hari. Dengan kondisi cuaca yang masuk dalam kategori ekstrem, perlu disampaikan bahwa kapal yang melintas dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut sangat diingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Cuaca ekstrem memiliki potensi untuk memicu terjadinya bencana hidrometeorologi yang serius, seperti angin puting beliung, genangan air, banjir, dan tanah longsor. Pentingnya berhati-hati menjadi semakin nyata, terutama di pulau-pulau seperti Pulau Bunguran, Pulau Tiga, Pulau Serasan, Pulau Subi, Pulau Midai, dan Pulau Laut, di mana risiko dampak cuaca ekstrem lebih tinggi. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Ranai, Natuna, Feriomex Hutagalung, menekankan bahwa pencegahan dan kewaspadaan diperlukan untuk mengurangi potensi kerugian dan bahaya yang dapat timbul akibat cuaca ekstrem tersebut.

BMKG memperingatkan Kabupaten Natuna terkait gelombang setinggi enam meter di Laut Natuna Utara, disampaikan Feriomex Hutagalung.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#natuna

Berita Terkini