<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/C2FA0284-86F7-4FC3-ADE9-8E73152A26BD-496473058.jpg" alt="Badan Pangan Nasional (Bapanas) pantau harga daging ayam ras di salah satu pasar. (Humas Bapanas/Antara)" width="100%">
<figcaption>Badan Pangan Nasional (Bapanas) pantau harga daging ayam ras di salah satu pasar. (Humas Bapanas/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) baik di pusat maupun daerah di seluruh daerah guna menjaga stabilitas pangan jelang Nataru atau Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, GPM yang digelar berkolaborasi dengan BUMN Pangan dan pemerintah daerah melalui dinas yang menangani urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjelang Nataru ini, kita terus gencarkan GPM di berbagai daerah, khusus untuk bulan Desember ini Badan Pangan Nasional bersama Pemerintah daerah dan BUMN pangan serta stakeholder lainnya menargetkan GPM sebanyak 134 kali di 25 kabupaten/kota enam provinsi,"&nbsp;kata Arief dalam Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang digelar secara daring, ditulis Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pelaksanaan GPM dilakukan secara masif di titik-titik strategis, terutama di wilayah yang menunjukkan potensi kenaikan harga karena permintaan meningkat yaitu di daerah yang mayoritas penduduknya menyelenggarakan Natal dan Tahun Baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Sementara itu, sejak Januari hingga November 2024 GPM telah dilaksanakan sebanyak 8.750 kali di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk melihat pergerakan harga secara harian, Badan Pangan Nasional memiliki pemantauan harga melalui&nbsp;<a href="http://panelharga.badanpangan.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://panelharga.badanpangan.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1732526668921000&amp;usg=AOvVaw0XAu0e5aKqvufDnSHF1Bw5">panelharga.badanpangan.go.id</a>. Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan, secara umum pergerakan harga pangan stabil, namun beberapa daerah ada yang mengalami kenaikan harga di atas harga acuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga intervensi stabilisasi pangan terus digencarkan, khususnya terkait dengan meningkatnya permintaan di beberapa daerah karena menjelang Natal dan tahun baru," ungkap Arief.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dengan beras sebagai komoditas pangan pokok strategis yang mayoritas dikonsumsi masyarakat, Arief memastikan bahwa stok beras yang dimiliki pemerintah yang berada di Bulog dalam kondisi yang cukup dan aman untuk menyambut Nataru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan jumlah stok beras saat ini mencapai 1,9 juta ton, pihaknya optimis intervensi berupa bantuan pangan beras dan gelontoran beras SPHP dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada momentum Nataru," pungkasnya.</div>

Pelaksanaan GPM dilakukan secara masif di titik-titik strategis, terutama di wilayah yang menunjukkan potensi kenaikan harga.

Jelang Nataru, Badan Pangan Nasional Bakal Gelar 134 GPM di 25 Kabupaten/Kota Rawan Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/IMG-20231119-WA0013-4073012256.jpg" alt="Bantuan beras 10 kilogram. (Dok. Bapanas)" width="100%">
<figcaption>Bantuan beras 10 kilogram. (Dok. Bapanas)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta mencari orang mumpuni menjadi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sehingga pengelolaan pangan di Indonesia bisa semakin bagus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ekonom Ferry Latuhihin mengatakan, baru-baru ini Bank Dunia membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN. Namun kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petaninya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sosok yang mumpuni lah. Penggantinya juga harus sosok profesional," kata Ferry, Jumat (27/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ferry menilai, kegagalan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mengurusi persoalan beras dan kesejahteraan petani dipengaruhi faktor kepemimpinan. Dia mengingatkan pentingnya orang yang tepat dan memiliki kemampuan untuk mengisi pos sebagai Bapanas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait masalah institusi (Bapanas) tentu masalah manpower. The right man on the right place," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 ini tak menampik masalah harga beras ini dipengaruhi oleh kebijakan impor. Sehingga&nbsp; importir dengan leluasa menentukan harga beras di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Importir yang menentukan harganya. Makanya jadi mahal. Kedua, supply beras dalam negeri juga dikuasai pemain dan tengkulak besar. Ini masalah institusional yang harus dibenahi oleh pemerintah baru nanti," pungkasnya.</div>

Menurutnya, kegagalan Bapanas dalam mengurusi persoalan beras dan kesejahteraan petani dipengaruhi faktor kepemimpinan.

Harga Beras Perlu Dikendalikan, Prabowo Diminta Tunjuk Kepala Bapanas yang Mumpuni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/IMG_20240926_093409-2367162606.jpg" alt="Realisasi penyerapan beras oleh Perum Bulog dilaporkan capai 908 ribu ton sampai pekan ketiga September 2024. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Realisasi penyerapan beras oleh Perum Bulog dilaporkan capai 908 ribu ton sampai pekan ketiga September 2024. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi penyerapan beras dalam negeri melalui Perum Bulog mencapai 908 ribu ton yang dilakukan sejak Januari sampai minggu ketiga September 2024. "Tahun ini sampai minggu ketiga September sudah 908 ribu ton, sehingga kita bisa optimis di akhir 2024 nanti, penyerapan Bulog bisa terus meningkat," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kemarin. Arief mengatakan bahwa sejak 2022, realisasi penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog kian meningkat, yakni mencapai 994 ribu ton, kemudian pada 2023 berhasil menyerap beras sampai 1 juta ton. Menurut Arief, pemerintah selama ini konsisten menjaga kesejahteraan petani dalam negeri. Bapanas bersama Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani yang kemudian disalurkan ke berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan beras non tunai (BPNT) sebanyak 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pengadaan dalam negeri sebanyak 600.000 ton. "Mudah-mudahan untuk penyangga seluruh Indonesia bisa kita peroleh dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk beras PSO dan komersial" kata Wahyu. Dengan harga patokan HPP beras sebesar Rp 11.000 per kg, Perum Bulog memintas Bapanas untuk melakukan fleksibilitas harga dalam periode tertentu agar bisa menggandeng asosiasi dalam penguatan stok beras dalam negeru. "Harapannya tentu kita minta pengarahan dari Bapak Kepala Badan Pangan Nasional akan memberikan bentuk fleksibiltas tapi dengan periode tertentu, supaya kita bisa ajak Perpadi, HKTI dan KTNA dan asosiasi lainnya supaya bersama-sama berkontribusi dalam penguatan stok dengan harga yang bagus baik di tingkat petani dan penggilingan," kata Wahyu.

Bapanas bersama Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani yang kemudian disalurkan ke berbagai program intervensi, termasuk BPNT

Hingga Pekan III September, Realisasi Penyerapan Beras oleh Bulog Capai 908 Ribu Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/WhatsApp-Image-2024-02-04-at-100941-2046868786.jpg" alt="Kepala NFA Arief Prasetyo Adi." width="100%">
<figcaption>Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Andil komoditas pangan terhadap pergerakan inflasi nasional senantiasa menjadi fokus Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA). Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan salah satu kunci menanggulangi amplifikasi tingkat inflasi adalah secara berkesinambungan pemerintah menjaga keseimbangan yang baik dan wajar di semua lini rantai pasok. Terutama komoditas pangan yang sifatnya bergejolak (volatile food). &rdquo;Pada Januari, inflasi beras semakin terjaga dengan baik dan tidak sampai melonjak seperti September tahun lalu. Inflasi volatile food kita juga menurun secara bulanan. Lalu yang patut kita syukuri, NTP (nilai tukar petani) terutama tanaman pangan kian bertumbuh positif. Ini bukti pemerintah selalu menjaga keseimbangan yang baik dan wajar di semua lapisan rantai pasok pangan,&rdquo; ujar Arief di Jakarta, Minggu (4/2). Perkembangan indeks NTP menandakan nilai uang yang diterima petani dari produksi pertanian sama dengan nilai biaya yang dikeluarkan petani dalam memproduksi tanaman pangan. Semakin besar keuntungan yang diterima, berimbas pada kesejahteraan petani yang kian membesar. Torehan NTTP yang melebihi indeks 100 mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani mulai menanjak. Berdasar historis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mulai Oktober 2022 NTPP tercatat mulai bangkit melampaui angka 100. Saat itu, NTPP ditetapkan 100,41 dan semakin bertumbuh selama 2023. Indeks rata-rata NTTP setahun penuh selama 2023 ada di 107,63 dengan capaian indeks tertinggi pada Oktober 2023 di 114,55. Terkini, NTPP di Januari 2024 berada di 116,16. &rdquo;Pertumbuhan NTPP seperti ini mengartikan sedulur petani tanaman pangan semakin sejahtera. Langkah importasi yang dilakukan pemerintah tidak begitu berdampak negatif. Ini karena kita memastikan importasi yang dilakukan adalah importasi yang terukur dan sesuai kalkulasi, serta hanya dipergunakan untuk pelaksanaan program pemerintah saja,&rdquo; urai Arief. &rdquo;Kemudian dalam mengendalikan inflasi komponen volatile food, Badan Pangan Nasional tidak pernah surut melaksanakan berbagai strategi. Ini tentu dilakukan secara kolaboratif bersama banyak pihak. Jangan lupa, inflasi Indonesia tahun lalu pernah memperoleh predikat salah satu capaian yang terbaik dibandingkan berbagai negara,&rdquo; ungkap Arief. Inflasi volatile food dilaporkan mengalami penurunan. Pada Januari, inflasi volatile secara bulanan 0,01 persen dengan andil inflasi yang sangat kecil. Itu menurun dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 1,42 persen. Tingkat inflasi itu didukung terutama karena peningkatan pasokan komoditas aneka cabai seiring adanya perbaikan produksi dan turut tertahan salah satunya oleh inflasi beras. Menurut dia, NFA akan terus menggulirkan berbagai program strategis dalam mendukung kestabilan pasokan dan harga pangan di Tanah Air. Dalam mendukung penguatan ketersediaan dan stabilisasi pangan wilayah sentra produsen, sebanyak 30 unit sarana dan prasarana (sarpras) rantai dingin (cold chain) berupa cold storage, reefer container, air blast freezer, dan heat pump dryer telah ditempatkan pada 12 provinsi. Tahun ini, NFA menargetkan tambahan sarpras cold chain sebanyak 13 unit. Dengan menggandeng pemerintah daerah, operasi pasar murah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) terus menerus diadakan. Dari permulaan tahun ini sampai 31 Januari, GPM telah dilaksanakan sebanyak 429 kali yang tersebar di 85 kabupaten/kota. Per 1 Februari, GPM dijadwalkan akan digelar sebanyak 120 kali diiringi pula dengan target gelontoran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke semua lini pasar sebanyak 200 ribu ton tiap bulan. Untuk program SPHP jagung pakan yang disalurkan ke para peternak akan konsisten dilaksanakan. Realisasi per 2 Februari telah menyentuh angka 121.836.339 kilogram (kg) dari pagu sejumlah 195.475.170 kg. Daerah target penyalurannya meliputi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIj), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. NFA juga akan menggalakkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sepanjang 2024. Total target komoditas pangan yang akan difasilitasi mobilisasinya minimal dapat mencapai 1.250 ton guna dapat membantu wilayah yang mengalami defisit terhadap pangan strategis. Pemerintah daerah dapat menggunakan FDP demi menjaga kemapanan pangan di wilayah masing-masing.

Andil komoditas pangan terhadap pergerakan inflasi nasional jadi fokus Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)

Inflasi Beras Terjaga, Volatile Food Menurun, NTPP Kian Bertumbuh, Kepala NFA: Bukti Pemerintah Jaga Keseimbangan di Semua Lini Rantai Pasok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/Beras-Bulog-Dery-Ridwansah-6-1549682993.jpg" alt="Ilustrasi beras Bulog." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras Bulog.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengumumkan telah ada perubahan data penerima bantuan beras 10 kilogram. Yakni dari sebelumnya 21,353 juta menjadi 20,66 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani mengatakan, pemutakhiran tersebut berdasar validasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Data para penerima manfaat mengalami perubahan karena meninggal dunia, pindah lokasi, maupun telah dianggap mampu. &rdquo;Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan Ombudsman RI, Perum Bulog, ID FOOD, Satgas Pangan Polri, dan seluruh dinas provinsi yang menangani urusan pangan, sosial, serta Kanwil BKKBN dan dinas keluarga berencana 7 wilayah yakni Sumut, Banten, Jabar, Jatim, Jateng, Jatim, NTT, dan Sulbar,&rdquo; papar Rachmi Widiriani. Dari hasil evaluasi tersebut, lanjut Rachmi, terdapat tiga aspek yang perlu diperkuat. Yakni pemutakhiran data penerima, kualitas bantuan, dan mekanisme penggantian.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &rdquo;Kami terus melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyaluran ini tentunya dengan masukan dari berbagai stakeholder, sehingga dengan adanya perpanjangan bantuan pangan beras sebagaimana arahan presiden, penyalurannya akan semakin baik dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,&rdquo; kata Rachmi dalam keterangan tertulis, Senin (30/10). Selain itu, Rachmi menjelaskan, untuk menjaga kualitas bantuan pangan, NFA akan mempersiapkan alat tracking bagi para transporter untuk memantau pergerakan penyaluran bantuan pangan di lapangan. Hal itu guna meminimalkan potensi kerusakan barang pada saat pengiriman. &rdquo;Upaya ini penting untuk menjaga kualitas produk pangan tersebut tetap terjaga hingga sampai di tangan penerima bantuan,&rdquo; jelas Rachmi Widiriani.&nbsp; &rdquo;Selain itu, kita akan menyiapkan hotline dan unit khusus untuk menangani pengaduan dari masyarakat. Unit ini terdiri dari petugas lintas kementerian/lembaga yang secara cepat akan menindaklanjuti keluhan dan saran masyarakat,&rdquo; tambah Rachmi.&nbsp;&nbsp; Sebelumnya, bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan disalurkan kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sesuai data Kementerian Sosial. Kedua bantuan pangan disalurkan dalam dua tahap, masing-masing tahap terdiri atas tiga bulan atau tiga kali penyaluran.&nbsp; Tahap pertama, penyaluran bantuan pangan dilakukan pada April, Mei, dan Juni. Penyaluran bantuan pangan beras melalui Perum Bulog rampung 100 persen pada Juli. Sementara bantuan daging ayam ras dan telur ayam ras melalui ID FOOD rampung 100 persen pada September.&nbsp; Tahap kedua penyaluran bantuan pangan dilakukan pada September, Oktober, dan November. Hingga 25 Oktober, tercatat penyaluran bantuan pangan beras melalui Perum Bulog mencapai 404.392 ton (67 persen) dengan rincian September 200.556 ton (99,87 persen), Oktober 195.695 ton (97,45 persen), dan November 8.140 ton (4,05 persen).

Badan Pangan Nasional umumkan perubahan data penerima bantuan beras 10 kilogram dari sebelumnya 21,353 juta menjadi 20,66 juta KPM

Ada Perubahan Data, Penerima Bantuan Beras 10 Kg Jadi 20,66 Juta Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/bapanas-NFA-2320390000.jpg" alt="Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi (kiri) bersama Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Direktur Perum Bulog Budi Waseso." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi (kiri) bersama Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Direktur Perum Bulog Budi Waseso.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan ini diberikan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi pangan. "Mulai Senin depan Bulog akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta KPM selama tiga bulan ke depan. Ini merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil. Di samping itu, sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo, bantuan pangan beras ini juga untuk membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah," kata Arief dalam keterangan resmi, Jumat (8/9). Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa pada proses penyaluran perlu ada kesesuaian dan meminimalkan kekeliruan di lapangan. Dalam hal ini, pihaknya akan memastikan data penerima bantuan pangan beras agar benar-benar dilakukan cross check, sehingga bisa tepat sasaran, khususnya untuk distribusi ke daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan). Sebab diperlukan efektivitas pengiriman. Misalnya dengan langsung mengirimkan sekaligus untuk paket bantuan dua atau tiga bulan sehingga bisa cepat tersampaikan. "Tentunya dengan adanya bantuan pangan beras yang digelontorkan ke masyarakat seperti ini, seyogyanya dapat menekan harga di pasar. Apalagi ini dilaksanakan selama tiga bulan dan itu ekuivalen sekitar 7 sampai 8 persen. Kita akan terus berupaya menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan panic buying," ujar Arief. Sebagaimana diketahui, bantuan pangan beras tahap pertama telah rampung disalurkan sejak April hingga Juli 2023. Dengan sasaran target 21,353 juta KPM di 38 provinsi dengan jumlah total beras mencapai 640 ribu ton telah berhasil direalisasikan secara kolaboratif. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait, baik unsur kementerian/lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga kemasyarakatan, hingga Satgas Pangan Polri. "Kita memang perlu kembali melaksanakan program bantuan beras yang digagas Bapak Presiden Joko Widodo ini, karena mampu memberikan manfaat besar serta dampak positif bagi stabilitas perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Program ini memang didesain untuk memberikan multiplier effect, terutama untuk pengendalian inflasi nasional," pungkas Arief. &nbsp;

Mulai Senin depan Bulog akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta KPM selama tiga bulan ke depan.

Mulai 11 September, Pemerintah akan Salurkan Bantuan Pangan Beras ke Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Daging-Sapi-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Pedagang menata daging sapi yang dia jual di Pasar Senen, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Harga daging sapi di pasar wilayah Jakarta mengalami kenaikan. Tercatat ada harga daging sapi dijual Rp 180 ribu per kg, yang merupakan angka yang pernah tercapai jelang" width="100%">
<figcaption>Pedagang menata daging sapi yang dia jual di Pasar Senen, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Harga daging sapi di pasar wilayah Jakarta mengalami kenaikan. Tercatat ada harga daging sapi dijual Rp 180 ribu per kg, yang merupakan angka yang pernah tercapai jelang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong percepatan penugasan pengadaan daging dari luar negeri alias impor oleh BUMN Pangan. Pihaknya terus memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga daging ruminansia (sapi dan kerbau) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri.  Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, optimalisasi stok daging dalam negeri tetap menjadi prioritas untuk memenuhi lonjakan permintaan daging jelang puasa dan lebaran. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan opsi pengadaan dari luar.  Ini mengingat berdasarkan Prognosa Neraca Pangan yang disusun NFA, stok awal daging nasional di Januari 2023 sebesar 56 ribu ton. Sementara rata-rata kebutuhan daging nasional perbulan sebesar 67 ribu ton.  "Dari penghitungan neraca tersebut, tentunya stok daging untuk memenuhi kebutuhan puasa dan lebaran harus di-top-up, agar dapat memenuhi lonjakan permintaan dan kebutuhan setelahnya," kata Arief dalam keterangan resmi, dikutip Senin (20/2).  Untuk itu, kata Arief, demi menjaga stok daging dan agar tidak terjadi kelangkaan, Bapanas mendorong percepatan pengadaan daging sapi dan kerbau dari luar negeri melalui BUMN Pangan. "Kita telah sampaikan permintaan agar Menteri BUMN menugaskan ID FOOD untuk melakukan pengadaan daging sapi. Kita juga sudah minta BULOG untuk pengadaan daging kerbau," imbuhnya.  Melalui penugasan tersebut ID FOOD, akan melakukan pengadaan sekitar 100 ribu ton daging sapi. Sementara Bulog akan melakukan pengadaan sekitar 100 ribu ton daging kerbau.  "Pengadaan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi lonjakan permintaan HBKN Ramadan dan Idul Fitri 2023. Kedatangan dilakukan secara bertahap, Kita percepat (kedatangannya) sebelum Lebaran untuk menambah stok dan menjaga harga daging di masyarakat," paparnya.  Penugasan pengadaan ini, menurut Arief, sesuai dengan kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Januari lalu dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan 2023 dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI agar Kementerian/Lembaga secara detail menghitung dan memastikan stok pangan untuk masyarakat.  Arief mengatakan, selanjutnya daging sapi dan kerbau tersebut akan didistribusikan dalam beberapa jenis sehingga lebih terjangkau dan masyarakat punya banyak pilihan. Pertama jenis hot meat atau daging sapi yang langsung diperoleh dari proses setelah pemotongan sapi hidup harganya sekitar Rp 135 ribu-Rp 140 ribu per kg.  Kemudian daging sapi beku/frozen yang didatangkan dari Brazil harganya kurang lebih Rp 110 ribu per kg, dan daging kerbau dengan harga sekitar Rp 80 ribu per kg. "Kita kasih pilihan, masyarakat mau pilih yang mana, daging sapi dari sapi hidup yang baru di sembelih, daging sapi frozen, daging kerbau," jelasnya.  Lebih lanjut Arief menjelaskan, daging ruminansia merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang ketersediaannya masih harus ditunjang pasokan dari luar. Mengingat produksi dalam negeri belum bisa menutupi kebutuhan nasional. Diperkirakan pada tahun 2023 produksi daging ruminansia dalam negeri sebanyak 404 ribu ton, sedangkan angka kebutuhannya sekitar 815 ribu ton dalam satu tahun.  "Untuk memenuhi kekurangan pasokan tersebut diperlukan pasokan luar. Langkah pengadaan dari luar ini yang kita dorong dan percepat dari awal, selain karena puasa dan lebaran waktunya lebih maju, juga agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat sepanjang tahun," terangnya.  Adapun untuk harga rata-rata daging ruminansia nasional di tingkat konsumen, berdasarkan Panel Harga Pangan NFA per 20 Februari berada di Rp 134.110 per kg. Harga tersebut masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan yaitu Rp 140.000 per kg dan cenderung stabil sejak Oktober 2022.

Amankan Kebutuhan Ramadan, Ratusan Ribu Ton Daging Impor segera Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221206-WA0015-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait gerakan untuk mengurangi sampah makanan atau food waste di Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan dengan 9 organisasi yang memiliki semangat sama.  Sembilan organisasi itu terdiri dari 6 asosiasi dan 3 lembaga penggiat food waste, yaitu Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), dan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI). Kemudian, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), dan Foodbank of Indonesia (FOI), Foodcycle Indonesia, dan Yayasan Surplus Peduli Pangan.  "Kita sudah lakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan Dan Gizi dengan 9 organisasi yang memiliki semangat yang sama dalam mengurangi sampah makanan di Indonesia," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangam resmi dikutip JawaPos.com, Minggu (11/12).  Ia menjelaskan, kerja sama ini sejalan dengan tugas Bapanas sebagai Lembaga Pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi. Bahkan, kerja sama memang perlu dilakukan karena memerangi food waste tidak bisa dilakukan secara parsial, perlu dibangun sinergi lintas sektor, baik antar Kementerian/Lembaga terkait maupun dengan aosiasi yang bergerak di bidang pangan dan penggiat food waste.  Menurut Arief, langkah ini merupakan progres yang baik dalam skema penanggulangan food waste di Indonesia, pasalnya food waste menjadi perhatian serius negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Penanganan food waste yang baik dapat sekaligus mengentaskan 74 kab/kota yang rentan rawan pangan di Indonesia.  "Saya meyakini, di negara ini banyak individu, organisasi, dan institusi yang ingin bergerak untuk mengurangi sampah makanan, maka dari itu, hari ini kita kumpulkan dan satukan dalam kerja sama ini agar gerakan penanganan food waste di Indonesia semakin menyeluruh dan berkelanjutan, Saya berharap ini menjadi Gerakan yang masif di seluruh Indonesia," jelasnya.  Sementara itu, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Nyoto Suwignyo mengatakan, program yang akan dilaksanakan dalam kerja sama ini meliputi, penyediaan, pengumpulan, penyortiran, pengolahan, dan penyaluran pangan yang berpotensi food waste; penyediaan platform penyelamatan food waste.  Lalu, penyediaan data dan/atau informasi; sosialisasi dan advokasi Gerakan Pencegahan Food Waste; pemanfaatan mobil logistik pangan dan food truck untuk menyelamatkan pangan; serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi.  Terkait penyediaan data, ia menambahkan, semua pihak sepakat untuk menghimpun data jenis dan jumlah pangan yang berpotensi food waste serta waktu pengambilannya. Selain itu, juga data pelaku usaha pangan yang menjadi mitra sebagai penyedia pangan yang berpotensi food waste, lokasi dan sasaran penerima manfaat, dan jumlah pangan berpotensi food waste yang diselamatkan.  "Selain terus melakukan 7 satu yang akan kita benahi dan perkuat adalah soal pendataan. Apabila kita sudah memiliki big data yang baik tentang sumber dan potensi food waste tersebut gerakan penanganannya selanjutnya akan lebih terintegrasi dan sistematis," terangnya.  Nyoto menuturkan, pasca penandatangan kerja sama ini, akan dilakukan sosialisasi gerakan langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan pada 20 Desember 2022. "Semoga seluruh pihak dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan gerakan ini," ujarnya.

Sembilan Organisasi Gabung Bapanas Kurangi Sampah Makanan di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221111-WA0010.jpg" alt="Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat memaparkan skema closed loop dalam hilirisasi sektor perunggasan (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat memaparkan skema closed loop dalam hilirisasi sektor perunggasan (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus mendorong produk hilirisasi di sektor perunggasan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk penguatan ketahanan pangan nasional.  Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, dalam sektor perunggasan, penguatan hilirisasi menjadi agenda penting. Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu kunci utama dalam keberhasilan skema closed loop perunggasan.  "Kita mengapresiasi Kementerian Pertanian yang terus berupaya meningkatkan produksi pangan khususnya jagung, telur, dan ayam yang mengalami surplus. Tugas kita selanjutnya yaitu memperkuat sektor hilir sehingga kelimpahan produksi tersebut bisa dinikmati masyarakat luas," kata Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/11).  Ia menjelaskan, skema closed loop perunggasan yang tengah dibangun saat ini merupakan upaya bersama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak guna mewujudkan ekosistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.  Lebih lanjut Arief memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukannya untuk memperkuat skema closed loop tersebut. Ia menyebut pihaknya telah menyiapkan beberapa fasilitas cold storage dan 27 reefer container.  "Selain itu juga menyiapkan fasilitasi distribusi jagung sebagai pakan ternak, hingga mendorong terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yaitu sebesar 4,75 persen," jelasnya.  Sementara itu, Arief juga mengingatkan bahwa peran PT Berdikari sebagai BUMN Pangan di bidang peternakan menjadi sentral. Sehingga perlu didukung oleh seluruh pihak baik pemerintah, asosiasi, hingga pelaku usaha.  Nantinya, kata Arief, apabila terjadi instabilitas pasokan dan harga pemerintah dapat menugaskan PT Berdikari untuk melakukan intervensi mengembalikan stabilitas pasokan hingga stabilisasi harga telur. "Berdikari kami tempatkan sebagai sentral baik dalam penyediaan GPS (Grand Parents Stock), off taker, hingga pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di sektor ruminansia dan perunggasan. Jadi apabila harga anjlok, Berdikari menyerap dan jika harga tinggi akan dilakukan operasi pasar," tuturnya.  Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT Berdikari member of ID FOOD Harry Warganegara menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung upaya pemerintah dalam penerapan Closed Loop Perunggasan.  Harry menekankan bahwa Berdikari merupakan mitra bagi seluruh pelaku usaha perunggasan khususnya para peternak mandiri. Harry berharap langkah-langkah maju yang telah ditempuh di tengah keterbatasan yang ada menjadi jalan bagi kesuksesan industri peternakan nasional di masa mendatang.  "Berdikari bukan saingan bagi pelaku usaha perunggasan, melainkan backbone bagi pemerintah, dan mitra bagi para peternak," tegas Harry.  Harry juga menginformasikan bahwa saat ini Berdikari telah membuat produk olahan telur yang bisa disimpan dalam waktu 12 bulan tanpa pengawet. "Melalui teknologi pengolahan pangan yang bisa memperpanjang masa simpan tersebut akan memperkuat sektor hilirisasi ayam dan telur," tandasnya.

Hilirisasi Sektor Perunggasan Diperkuat untuk Stabilkan Harga-Pasokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-Badan-Pangan-Prasetyo.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober menjadi momentum untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pangan.  “Ini waktunya kita hand in hand bergerak bersama membangun kolaborasi untuk menjaga ketahanan pangan. Seperti pesan pada momentum Hari Pangan Sedunia, Leave no one behind, jangan sampai ada satu orangpun yang ketinggalan. Kita harus memastikan ketersediaan pangan cukup, terjangkau secara merata, dan aman dikonsumsi.” ujar Arief dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Jumat (21/10).  Prasetyo juga menuturkan, sebagai rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini, NFA juga akan mengadakan Gelar Pangan Nusantara (GPN) yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 sampai 24 Oktober 2022 di Universitas Brawijaya, Malang Jawa Timur.  Menurutnya, berbagai agenda akan meramaikan event tersebut antara lain simposium pangan dan gizi serta talkshow yang menggerakkan seluruh stakeholder pangan untuk bersama-sama dalam sinergi pembangunan pangan.  Selain itu, akan digelar juga Expo Pangan yang diikuti para pelaku usaha pangan, BUMN, BUMD hingga gapoktan yang menyediakan pangan murah berkualitas, serta berbagai gelaran teknologi pengolahan pangan. Juga terdapat Festival Cafe Kreasi Pangan Loal se-Jawa Timur, hingga lomba poster untuk acara Gelar Pangan Nusantara.  "Kali ini digelar dengan tema 'Bersama Wujudkan Pangan Kuat Indonesia Berdaulat', kegiatan Gelar Pangan Nusantara ini juga diharapkan memberikan semangat baru bahwa sumber daya pangan di tanah air harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa," ujarnya.  Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar potensi dan sumber daya pangan dalam negeri harus dimanfaatkan di tengah ancaman krisis pangan global.  "Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menegaskan agar sumber-sumber pangan lokal dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau dua komoditas pangan tertentu. Dengan itu, diharapkan tercipta kemandirian pangan di setiap daerah di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Peringati Hari Pangan Sedunia, NFA Fokus Bangun Sinergi dan Kolaborasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#national food agency

Berita Terkini