<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/WhatsApp-Image-2023-05-23-at-212644-707354885.jpg" alt="Pengacara Natalia Rusli jalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>Pengacara Natalia Rusli jalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pengacara Natalia Rusli menjalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa (23/5). Pengacara Indosurya Juniver Girsang dan Rayong dihadirkan sebagai saksi.</p> <p>Deolipa Yumara, kuasa Hukum Natalia Rusli mengatakan, Juniver Girsang mengenal kliennya sebagai sesama pengacara. Mereka berdua sempat melakukan rapat bersama membahas penyelesaian masalah investasi Indosurya.</p> <p>&rdquo;Tadi jelas Pak Juniver Girsang kenal beliau (Natalia) dua kali, tiga kali, kenal kan. Kemudian juga ada pesan via WA dan ada korespondensi pengiriman data kemudian menyatakan ada harapan tadi dalam penyelesaian ini pembayaran oleh Indosurya kepada kliennya (Natalia),&rdquo; ujar Deolipa Yumara, usai sidang.</p> <p>Sedangkan Rayong, saksi JPU, sempat meminta Natalia Rusli untuk menjadi kuasa hukumnya terkait penyelesaian perkara Indosurya. Namun, Rayong mencabut kuasa. Tim Natalia Rusli pun tidak pernah meminta uang kepada mantan kliennya tersebut.</p> <p>Deolipa menilai keterangan dua saksi tersebut meringankan kliennya. &rdquo;Iya, karena, kita pikir Natalia ini <em>ngaku</em> kenal Juniver Girsang kan, ternyata memang saling kenal, saling <em>chatting</em>, WA, komunikasi,&rdquo; terang dia.</p> <p>Apalagi, kata Deolipa, saksi Juniver mengaku tidak akan membalas pesan orang yang tak dikenal. Artinya, Natalia Rusli sangat mengenal Juniver Girsang.</p> <p>&rdquo;Ternyata Natalia Rusli adalah orang atau individu yang bisa komunikasi dengan Juniver Girsang. Jadi mereka saling kenal. Aman, aman saja itu,&rdquo; kata Deolipa Yumara.</p> <p>Farlin Marta, kuasa hukum Natalia Rusli mengatakan, pada sidang berikutnya, akan menghadirkan lima saksi yang dapat meringankan kliennya.</p> <p>&rdquo;Dari bukti pesan WA, dia mengupayakan, kalau berjanji itu adalah perjanjian, kalau mengupayakan adalah upaya pengusahaan. Nanti dalam pleidoi kita sampaikan,&rdquo; tutur Farlin.</p>

Pengacara Natalia Rusli jalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa (23/5)

Kesaksian Pengacara dan Korban Indosurya Ringankan Natalia Rusli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/natalia-rusli-polres-metro-jakbar-1632201626.jpg" alt="Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli (tengah)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli (tengah)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kuasa Hukum Natalia Rusli, Farlin Marta menduga ada usaha dari pihak penggugat, yaitu Verawati Sanjaya untuk memperlama perjalanan sidang kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.&nbsp;</p> <div dir="auto">Pasalnya, ia mengatakan bahwa Verawati tak menghadiri persidangan saat menjadi saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Selasa (9/5) lalu. Alasannya, yang bersangkutan disebutkan positif Covid-19. Namun, Farlin meragukan hal itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan pihaknya sudah menerjunkan tim investigasi untuk mencari tahu apakah Verawati benar-benar terpapar Covid-19 dengan mendatangi rumah sakit tersebut untuk menanyakan kebenaran surat yang dikeluarkan mengenai positif Covid-19 Verawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang dari rumah sakit menyatakan hasil tesnya betul ada, tapi yang jadi pertanyaannya adalah surat yang dikeluarkan positif kenapa di data Kemenkes atas nama VS tidak ada," ujar Farlin kepada wartawan, Minggu (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Verawati diketahui tidak hadir di dalam ruangan sidang dengan menyertakan bukti surat hasil positif Covid-19 dari salah satu rumah sakit di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Farlin mengaku, pihaknya sempat mengecek data di Kemenkes dengan memasukan data kependudukan Verawati, namun tak ditemukan hasil tes tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kan ada hasil tesnya (surat keterangan Covid-19), tapi data di Kemenkes tidak ada dan itu kami duga ada oknum-oknum yang sengaja berusaha membuat persidangan NR ini dilama-lamakan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, agar para saksi JPU yang kemarin tidak hadir bisa koperatif datag di PN Jakarta Barat pada Minggu depan untuk jalani sidang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai digantung-gantung klien kami di persidangan," pungkas Farlin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Redaksi JawaPos.com sudah berusaha menghubungi Verawati Sanjaya untuk mengkonfirmasi terkait dengan tak terdatanya hasil positif Covid-19-nya. Namun, ia mengaku belum dapat memberikan keterangan lantaran masih sakit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Natalia Rusli menjalani sidang pembuktian atas kasus penggelapan dan penipuan yang menjeratnya. Rencananya, dalam persidangan kali ini Jaksa Penuntut Umum hendak menghadirkan lima saksi, yaitu Juniber Girsang, Lucas, Rony Sumenap, Sun Ho, termasuk pelapor, yaitu Verawati Sanjaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu, lima saksi itu ternyata tak hadir dalam persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aneh di saat seharusnya hadir menjadi saksi, malah mereka tidak datang," kata Humas Kantor Master Trust Law Firm Ayudya Adisti kepada wartawan, Selasa (9/5).</div>

Farlin mengaku, pihaknya sempat mengecek data di Kemenkes dengan memasukan data kependudukan Verawati, namun tak ditemukan hasil tes itu.

Verawati Tak Hadir di Ruang Sidang, Pihak Natalia Rusli Pertanyakan Kebenaran Surat Positif Covid-19

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/natalia-rusli-polres-metro-jakbar-1632201626.jpg" alt="Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli (tengah)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli (tengah)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong>-Natalia Rusli menjalani sidang pembuktian atas kasus penggelapan dan penipuan yang menjeratnya. Rencananya, dalam persidangan kali ini Jaksa Penuntut Umum hendak menghadirkan lima saksi, yaitu Juniver Girsang, Lucas, Rony Sumenap, Sun Ho, termasuk pelapor, yaitu Verawati Sanjaya.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01574229/dapat-laporan-jalan-rusak-ditanami-pohon-pisang-bupati-sidoarjo-perintahkan-perbaikan">Dapat Laporan Jalan Rusak Ditanami Pohon Pisang, Bupati Sidoarjo Perintahkan Perbaikan</a></strong></p> <p dir="ltr">Namun begitu, dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat itu, lima saksi itu ternyata tak hadir dalam persidangan.</p> <p dir="ltr">"Aneh, di saat seharusnya hadir menjadi saksi, malah mereka tidak datang," kata Humas Kantor Master Trust Law Firm Ayudya Adisti kepada wartawan, Selasa (9/5).</p> <p dir="ltr">Kantor Master Trus Law Firm itu sendiri merupakan kantor hukum milik Natalia Rusli. Ayu melanjutkan, para saksi yang seyogyanya hadir di persidangan itu sebelumnya justru sering hadir sebagai pengunjung di persidangan.</p> <p dir="ltr">"Di persidangan-persidangan sebelumnya selalu datang duduk di belakang," jelasnya.</p> <p dir="ltr">"Namun sangat disayangkan saksi yang seharusnya dihadirkan oleh JPU tidak ada yang hadir hari ini," imbuh Ayu.</p> <p dir="ltr">Atas hal itu, ia menilai bahwa terdapat kejanggalan terkait dengan kasus yang menjerat Natalia Rusli. Pasalnya, Ayu memandang bahwa uang senilai Rp 45 juta yang diduga hasil penipuan itu nilainya kecil untuk Natalia.</p> <p dir="ltr">Belum lagi, ia mengatakan bahwa uang yang diterima oleh Kantor Master Trust Law Firm atau Natalia Rusli sebanyak Rp 45 juta itu sudah digunakan untuk operasional dan</p> <p dir="ltr">"Karena NR dan tim telah melaksanakan kewajibannya seperti yang tertuang di dalam surat kuasa," jelasnya.</p> <p dir="ltr">Dalam bentuknya, ia mengatakan bahwa pemberian kuasa tersebut berarti untuk membuat laporan polisi, melakukan pendampingan ketika korban melakukan kesaksian sebagai korban penipuan Indosurya, dan berkordinasi dengan lawyer Indosurya (Adv Junivers Girsang).</p> <p dir="ltr">Lebih jauh lagi, Ayu mengatakan bahwa Natalia Rusli sudah beritikad baik mengembalikan uang Verawati Sanjaya sebesar Rp 55 juta.</p> <p dir="ltr">"Artinya, Verawati sudah mendapatkan uang lebih dari pengembalian dana dari Natalia Rusli Rp 10 juta dari total kerugian Rp 45 juta," urainya.</p> <p dir="ltr">"Pada saat itu Verawati Sanjaya telah menandatangani surat kuasa dengan sadar dan tanpa paksaan," pungkas Ayu.</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli, menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Barat. Ia dilaporkan melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 45 juta sejak 30 Juli 2021 lalu.</p> <p dir="ltr">Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menjelaskan, Natalia dilaporkan oleh seorang wanita bernama Verawati Sanjaya ke Polres Metro Jakarta Barat lantaran mengaku kepada Verawati kenal dengan kuasa hukum Indo Surya, Juniver Girsang.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01574225/wali-kota-surabaya-sidak-ke-balai-rw-ketahuan-perbaikan-belum-dilakukan">Wali Kota Surabaya Sidak ke Balai RW, Ketahuan Perbaikan Belum Dilakukan</a></strong></p> <p dir="ltr">Kemudian, Natalia menjanjikan bisa mencairkan koperasi milik korban dalam bentuk uang sekira 40 persen dan 60 persen dalam aset milik Indo Surya.</p> <p dir="ltr">"Peristiwa itu terjadi pada 16 April 2020 dan NR ini belum dilakukan sumpah sebagai advokat atau pengacara sesuai surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Banten," kata Andri, Selasa (28/3). <strong>(*)</strong></p>

Natalia Rusli menjalani sidang pembuktian atas kasus penggelapan dan penipuan yang menjeratnya. lima saksi itu ternyata tak hadir dalam pers

Saksi JPU Kasus Penipuan Natalia Rusli Tak Hadir pada Persidangan di PN Jakarta Barat

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/natalia-rusli-polres-metro-jakbar-1632201626.jpg" alt="Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli (tengah)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli (tengah)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pengacara Natalia Rusli sempat dinyatakan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Metro Jakarta Barat pada Juli 2022. Dia kemudian menyerahkan diri belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara Natalia, Farlin Marta mengatakan, kliennya selama ditetapkan DPO tidak bepergian ke manapun. Natalia hanya menemani ibunya yang sakit, sebelum akhirnya meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau informasi dari ibu Natalia, beliau menjaga ibunya yang sakit. Kalau posisi tepatnya jujur saja saya juga kurang tahu. Tapi intinya kegiatan yang dilakukan adalah menjaga ibunya yang sakit hingga akhirnya meninggal," kata Farlin kepada wartawan, Rabu (5/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01461608/tolak-perankan-pangeran-eric-di-the-little-mermaid-ini-alasan-harry-styles">Tolak Perankan Pangeran Eric di 'The Little Mermaid', Ini Alasan Harry Styles </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah ibunya meninggal beliau akan menyerahkan diri untuk proses hukum segera selesai secepatnya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Farlin, Natalia baru tahu ditetapkan sebagai DPO setelah kasus yang menjeratnya ramai di media. Oleh karena itu, selain mengembalikan uang Verawati Sanjaya senilai Rp 55 juta, dia juga sudah berniat menyerahkan diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461606/jika-mangkir-lagi-di-panggilan-kedua-dito-mahendra-diultimatum-bakal-dijemput-paksa">Jika Mangkir Lagi di Panggilan Kedua, Dito Mahendra Diultimatum Bakal Dijemput Paksa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah viral dia mengetahui, makanya kemudian dia bingung kok tiba-tiba jadi DPO. Pada saat bingung itu dia berpikir akhirnya ada konsultasi-konsultasi, dia niatkan untuk kemudian melakukan penyerahan diri," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, masuk DPO atas kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli, menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Barat. Ia dilaporkan melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 45 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menjelaskan, Natalia dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Verawati Sanjaya ke Polres Metro Jakarta Barat. Natalia kala itu mengaku kepada Verawati bahwa ia mengenal dengan kuasa hukum Indo Surya, Juniver Girsang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/01461528/5-mitos-tentang-madu-yang-harus-anda-stop-percayai">5 Mitos Tentang Madu yang Harus Anda Stop Percayai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Natalia menjanjikan bisa mencairkan koperasi milik korban dalam bentuk uang sekira 40 persen dan 60 persen dalam aset milik Indo Surya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peristiwa itu terjadi pada 16 April 2020 dan NR ini belum dilakukan sumpah sebagai advokat atau pengacara sesuai surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Banten," kata Andri, Selasa (28/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01461605/berharap-bisa-balikan-wijin-menyesal-putus-hubungan-asmara-dengan-gisel">Berharap Bisa Balikan, Wijin Menyesal Putus Hubungan Asmara dengan Gisel</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas iming-iming itu, korban akhirnya memberikan uang sebesar Rp 45 juta itu ke Natalia Rusli bulan Juni 2020 lalu. Namun, kata Andri, pelaku tak juga tepati janjinya.</div>

Pengacara Natalia Rusli sempat dinyatakan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Metro Jakarta Barat pada Juli 2022.

Selama Jadi DPO, Natalia Rusli Rawat Ibunya Sampai Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/natalia-rusli-polres-metro-jakbar-1632201626.jpg" alt="Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli (tengah)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli (tengah)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Natalia Rusli, Deolipa Yumara, membantah kliennya melakukan penipuan dan penggelapan uang korban koperasi Indosurya, Verawati Sanjaya. Menurutnya, uang yang diterima dari Vera adalah murni <em>fee </em>pembayaran jasa pendampingan hukum.</p> <p>Deolipa mengatakan, seluruh penbayaran dari Vera sebesar Rp 55 juta telah dikembalikan oleh Natalia. Pengembalian terjadi karena upaya hukum yang ditempuh Vera terhadap Indo Surya tidak membuahkan hasil, kemudian uangnya kembali.</p> <p>"Versi Natalia ini adalah uang jasa pegacara yang dia terima sebesar Rp 15 juta dan ditotal Rp 55 juta dan sudah dikembalikan," kata Deolipa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/4).</p> <p>Dalam kesempatan ini, Deolipa juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Natalia bukan pengacara. Natalia adalah sarjana hukum lulusan Universitas Timbul Nusantara Ibek lulusan 29 Maret 2018.</p> <p>Natalia kemudian mengikuti sekolah calon advokat atau PKPA di lembaga Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) dan mendapat sertifikat pendidikan advokat pada 13 Februari 2020. Dia kemudian disumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banten pada September 2020.</p> <p>Vera memang memakai jasa Natalia pada April 2020 atau sebelum Natalia disumpah sebagai advokat. Namun, kata Deolipa, dalam surat kuasa dituliskan bahwa kedudukan kuasa sebagai konsultan hukum. "Ketika dia (Natalia) menerima kliennya, dia bertindak sebagai konsultan hukum dan diminta persoalan dengan Indo Surya," jelas Deolipa.</p> <p>Pengacara Natalia lainnya, Farlin Marta mengatakan, pengembalian dana kepada Vera pada 3 November 2022 atau sekitar satu bulan sebelum Natalia ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) oleh Polres Metro Jakarta Barat.</p> <p>"Kalau dari sisi Bu Natalia sudah memberikan surat secara resmi kepada penyidik, memberitahukan bahwa sudah ada pengembalian uang. Jadi walaupun misalnya tidak ada komunikasi secara langsung dengan si pelapor, tapi kan sudah ada surat resmi. Jadi informasi pasti akan sampai kepada si pelapor," tandasnya.</p> <p>Sebelumnya, masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli, menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Barat. Ia dilaporkan melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 45 juta.</p> <p>Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menjelaskan, Natalia dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Verawati Sanjaya ke Polres Metro Jakarta Barat lantaran mengaku kepada Verawati kenal dengan kuasa hukum Indo Surya, Juniver Girsang. Kemudian, Natalia menjanjikan bisa mencairkan koperasi milik korban dalam bentuk uang sekira 40 persen dan 60 persen dalam aset milik Indo Surya.</p> <p>"Peristiwa itu terjadi pada 16 April 2020 dan NR ini belum dilakukan sumpah sebagai advokat atau pengacara sesuai surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Banten," kata Andri, Selasa (28/3). Atas iming-iming itu, korban akhirnya memberikan uang sebesar Rp 45 juta itu ke Natalia Rusli bulan Juni 2020 lalu. Namun, kata Andri, pelaku tak juga menepati janjinya. <strong>(*)</strong></p>

Pengacara Natalia Rusli, Deolipa Yumara, membantah kliennya melakukan penipuan dan penggelapan uang korban koperasi Indo Surya

Pengacara Natalia Rusli Sebut Kliennya sudah Kembalikan uang Rp 55 Juta kepada Korban Indosurya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/natalia-rusli-polres-metro-jakbar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com - </strong>Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat melimpahkan berkas perkara (tahap 2) dengan tersangka Natalia Rusli ke kejaksaan. Kasus ini adalah terkait dengan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 45 juta yang dilakukan Natalia.<br /> <br /> Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan, berkas perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap dan sudah ditetapkan P21 oleh pihak Kejaksaan. Selanjutnya, perkara tersebut akan segera disidangkan. "Sudah dinyatakan lengkap dan sudah P21 oleh Kejaksaan. Oleh karena itu status tersangka saat ini menjadi titipan jaksa," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (30/3).<br /> <br /> Andri menjelaskan, Natalia Rusli sudah dibawa ke kejaksaan sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi. "Sebelum dilimpahkan kekejaksaan, tersangka natalia rusli menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan oleh tim dokkes Polres Metro Jakarta Barat," urainya.<br /> <br /> Setelah diserahkan ke pihak kejaksaan, Andri menerangkan bahwa perkara ini sudah menjadi tanggung jawab dari kejaksaan.<br /> <br /> Sebelumnya, Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli, menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Barat. Ia dilaporkan melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 45 juta sejak 30 Juli 2021 lalu.<br /> <br /> Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menjelaskan, Natalia dilaporkan oleh seorang wanita bernama Verawati Sanjaya ke Polres Metro Jakarta Barat lantaran mengaku kepada Verawati kenal dengan kuasa hukum Indo Surya, Juniver Girsang.<br /> <br /> Kemudian, Natalia menjanjikan bisa mencairkan koperasi milik korban dalam bentuk uang sekira 40 persen dan 60 persen dalam aset milik Indo Surya. "Peristiwa itu terjadi pada 16 April 2020 dan NR ini belum dilakukan sumpah sebagai advokat atau pengacara sesuai surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Banten," kata Andri, Selasa (28/3). <strong>(*)</strong>

Polres Jakarta Barat Limpahkan Perkara Natalia Rusli ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230328-WA0000.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli, menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Barat. Ia dilaporkan melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 45 juta.<br /> <br /> Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menjelaskan, Natalia dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Verawati Sanjaya ke Polres Metro Jakarta Barat lantaran mengaku kepada Verawati kenal dengan kuasa hukum Indo Surya, Juniver Girsang.<br /> <br /> Kemudian, Natalia menjanjikan bisa mencairkan koperasi milik korban dalam bentuk uang sekira 40 persen dan 60 persen dalam aset milik Indo Surya.<br /> <br /> "Peristiwa itu terjadi pada 16 April 2020 dan NR ini belum dilakukan sumpah sebagai advokat atau pengacara sesuai surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Banten," kata Andri, Selasa (28/3).<br /> <br /> Atas iming-iming itu, korban akhirnya memberikan uang sebesar Rp 45 juta itu ke Natalia Rusli bulan Juni 2020 lalu. Namun, kata Andri, pelaku tak juga tepati janjinya.<br /> <br /> "Tapi sampai sekarang korban tidak menepati janjinya untuk bisa mencairkan koperasi milik korban," ungkapnya.<br /> <br /> Andri menyebutkan bahwa tersangka menyerahkan diri pada Jumat (21/3) lalu. Atas perbuatannya tersebut, Natalia dikenakan Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukum penjara empat tahun.

DPO Selama 2 Tahun, Natalia Rusli Serahkan Diri ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/raja-sapta-oktohari.jpg" alt="Raja Sapta Oktohari. (Instagram rajasaptaokto)" width="100%">
<figcaption>Raja Sapta Oktohari. (Instagram rajasaptaokto)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Maraknya berita bahwa Raja Sapta Oktohari melakukan penipuan dan penggelapan serta tidak akomodatif dengan proses hukum dibantah keras. Melalui kuasa hukumnya, Natalia Rusli, pengusaha yang akrab dipanggil Okto tersebut, merasa sangat dirugikan karena tuduhan-tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan sangat merugikan kliennya.<br /> <br /> Saat dihubungi Minggu (23/1), Natalia menegaskan, terkait penyelesaian kewajiban perusahaan Okto, yakni PT Mahkota Properti Indo Permata (PT MPIP) dan PT Mahkota Properti Indo Senayan (PT MPIS) kepada nasabah, semua sudah dijalankan sesuai skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).”Jadi, kami sangat bertanggungjawab dan berkomitmen dengan kewajiban kami untuk mengganti kerugian nasabah,” tegas Natalia.<br /> <br /> Selanjutnya, Natalia membeber bukti komitmen kliennya itu dengan menunjukkan bukti skema PKPU yang dikeluarkan Pengadilan Niaga bertanggal 07 Agustus 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan, ditetapkan 3 skema yang disepakati yaitu, pembayaran (cash water fall), percepatan pembayaran melalui konversi aset, serta pembayaran melalui penjualan saham.<br /> <br /> Bahkan, untuk menunjukkan kuatnya komitmen, PT MPIP dan PT MPIS, menambahkan dua opsi tambahan, berupa top-up konversi, di mana bilyet para nasabah bisa ditukarkan denga aset-aset yang ditawarkan lalu menambah uang untuk mendapatkan aset tersebut. Serta opsi tambahan kedua dengan menyediakan hak tagih (cessie) melalui pihak ketiga. “Kalau yang di luaran berkata pak Okto tak bertanggung jawab atau lari dari kenyataan, jelas tidak,” tegas Natalia.”Bahkan Pak Okto sangat mensuport supaya penyelesaian nasabah Mahkota dipercepat,” tambahnya.<br /> <br /> Dalam putusan PKPU juga tercantum jangka waktu penyelesaian kewajiban PT MPIP dan PT MPIS, yakni pada tahun pertama maksimal membayar 3 persen dari total utang. Pada tahun kedua maksimal 3 persen juga, dan pada tahun ketiga maksimal 14 persen. “Kami juga sudah menjalankan skema jangka waktu ini, dan sekarang pembayaran ke nasabah sudah mulai di tahun kedua,” jelas Natalia.<br /> <br /> Lantas, kenapa sampai ada tuduhan pihak Okto melakukan penipuan dan tidak mematuhi proses hukum ? Natalia menduga ada pihak pihak tertentu, sekelompok orang yang didalangi oleh oknum pengacara yang mau mengambil keuntungan sendiri. “Sehingga mereka melalukan tuduhan yang sangat tendensius. Karena pak Okto dibilang membujuk rayu pada 2019 akhir, di pertemuan di Malang, itu salah besar. Padahal mereka sudah ikut Mahkota ini dari 2017 bulan Juni,” imbuhnya.<br /> <br /> Atas dasar itu, Natalia memastikan, persoalan PT MPIP dengan para nasabah sudah menemui jalan keluar. Namun, kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sepihak. “Sudah ada jalan keluar, sudah juga dibayar mengikuti skema PKPU, tapi oknum pengacara ini meminta kepada pihak Mahkota untuk biaya dia meredam orang-orang ini Rp 20 miliar tapi bukan dialokasikan untuk nasabah ini, tapi kepentingan sendiri,” pungkas Natalia.<br /> <br /> Kisruh hukum yang menyeret Okto ini bermula saat Okto selaku Direktur PT MPIP bersama beberapa pihak lainnya dipolisikan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan berkedok investasi senilai Rp 18 miliar. Kasus tersebut dikabarkan telah naik ke tahap penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya.<br /> <br /> Atas laporan tersebut, Natalia mengakui bahwa pihaknya telah menerima SPDP tembusan ke kejaksaan tinggi No B/724/I/RES 2.6/2022/Ditreskrimsus Tanggal 17 Januari 2022 yang juga ditembuskan ke Terlapor Raja Sapta Oktohari.<br /> <br /> Atas proses hukum ini, Natalia menegaskan bahwa kliennya juga sangat menghargai proses hukum di kepolisian. “Begitu kami menerima surat (SPDP /Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), saya selaku kuasa hukum langsung memberitahu Pak Okto, dan langsung Pak Okto sendiri yang menerima. Dan, sehari kemudian Pak Okto mengirim surat yang menyatakan bahwa sekalipun belum menerima satu surat pun undangan klarifikasi,” ungkap Natalia. “Jadi, sangat ganjil dan tidak ada alasan jika kami disebut mangkir tidak memenuhi panggilan sampai enam kali, itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.<br /> Bahkan, Natalia mempertanyakan keberadaan pelapor yang mengklaim mewakili semua nasabah, padahal hanya empat nasabah yang ikut oknum pengacara tersebut.<br /> <br /> Terhadap semua tuduhan dan menyebarnya berita-berita yang tidak sesuai fakta tersebut, pihak Okto tidak akan tinggal diam. “Kami sudah berproses melakukan laporan polisi kepada pihak pihak atau komplotan oknum pengacara yang dengan sengaja membuat provokasi dengan beberapa nasabah baik di media sosial mapun WA-WA group,” sebut Natalia.<br /> <br /> Raja Sapta Oktohari melapor di Polda Metro Jaya. Laporan itu masuk dan terdaftar dengan nomor LP/2257/VI/YAN.25/2020 SPKT PMJ. Dalam laporannya pihak Okto menjerat para pelapor dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kuasa Hukum Okto Bantah Keras Tudingan Mangkir Panggilan Enam Kali

Natalia Rusli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Natalia Rusli

Berita Terkini