<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-netralitas-asn-wagub-sumbar-dukung-mendukung-di-tps-saja_m_.jpg" alt="Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) berduka. Mantan wakil gubernur (wagub) Sumbar Nasrul Abit meninggal dunia. Sebelum meninggal pada Sabtu (28/8) dini hari, wagub periode 2016-2021 itu sempat menjalani perawatan di RSUP M Djamil, Padang, karena terpapar Covid-19.  Dilansir Antara, Jubir Satgas COVID-19 Jasman Rizal mengatakan, almarhum mengembuskan napas terakhir pada Sabtu pukul 01.39 WIB di RSUP M Djamil Padang.  Berdasar informasi dari keluarga, kata Jasman, Nasrul Abit dimakamkan di Labuhan Tanjak, Air Haji Kecamatan Sari Linggo Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, hari ini, selepas duhur.  Direktur Umum RSUP D Djamil Padang dr Dovy menambahkan, Nasrul Abit sebelum meninggal selalu mendapat pengawasan dari tenaga kesehatan. "Ada tim khusus untuk memantau perkembangannya (Nasrul Abit)," kata Dovy.  Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi RSUP DR M Djamil, Gustavianof menambahkan, Bupati Pesisir Selatan dua periode itu sejak terpapar Covid-19 dirawat di ruangan Tulip ICU.  Terpisah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam akun media sosial (medsos) menyampaikan rasa dukanya atas meninggalnya Nasrul Abit.  "Saya ingat betul semasa beliau menjabat, semangatnya berjuang bersama-sama untuk menghadirkan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat Sumatera Barat." Begitu tulis Sandiaga di akun Instagramnya yang dikutip JawaPos.com, Sabtu (28/8).  Untuk diketahui, Nasrul Abit adalah politikus yang mengawali karir dari bawah. Sebelum menjadi Wagub Sumbar periode 2016-2021 mendampingi gubernur Irwan Prayitno, dia adalah menjabat bupati Pesisir Selatan selama dua periode.  Sebelum terjun ke politik, Nasrul Abit merupakan birokrat di Lampung sebagai Staf Subag Umum Kanwil Depkes Lampung pada 1977. Dia pernah menjabat Kabag Tata Usaha Kanwil Depkes Lampung pada 1999—2000. Lantas pulang kampung menjadi wakil bupati Pesisir Selatan.

Nasrul Abit, Wagub Sumbar 2016-2021 Meninggal Karena Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/pendataan-nomor-ponsel.jpg" alt="JATAH PULSA: Sejumlah pelajar mengambil kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMKN 8 Jakarta, Kamis (3/9). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JATAH PULSA: Sejumlah pelajar mengambil kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMKN 8 Jakarta, Kamis (3/9). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/wagub-sumbar/">Wakil Gubernur Sumatera Barat</a> Nasrul Abit menegaskan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tidak melarang siswi mengenakan jilbab ke sekolah.  "Pemerintah provinsi mengikuti apa yang digariskan oleh SKB tiga menteri. Tidak ada larangan, sosialisasi penggunaan jilbab bagi siswi Muslim tetap boleh," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/nasrul-abit/">Nasrul Abit</a> di Padang sebagaimana dilansir Antara, Kamis (11/2).  Menurut Nasrul, akar persoalan yang menyebabkan SKB tiga menteri itu keluar dipicu oleh aturan <a href="https://www.jawapos.com/tag/seragam-sekolah/">sekolah</a>. Sementara Pemprov Sumbar sudah merespons dengan sangat cepat persoalan itu. Yakni dengan menurunkan tim untuk investigasi dan berkomitmen untuk mengubah aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi nonmuslim.  Nasrul mengatakan, persoalan <a href="https://www.jawapos.com/tag/wajib-jilbab/">jilbab</a> sebenarnya sudah selesai. Namun dia heran persoalan itu viral hingga menjadi persoalan nasional.  Di sisi lain, saat ini jumlah muslim di Sumbar mencapai 97,3 persen. Sebelumnya aturan wajib berjilbab hanya ditujukan pada siswi muslim. Begitu juga dengan kerukunan umat beragama. Sejak dulu sudah sangat terjaga. Hanya saja, belakangan ini kerap mendapat sorotan karena ada beberapa kasus yang diviralkan dan seakan adalah persoalan besar dan terjadi gesekan antar agama. Padahal tidak.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/27/01/2021/dinas-pendidikan-evaluasi-total-aturan-sekolah/">Dinas Pendidikan Evaluasi Total Aturan Sekolah</a>  "Ini menjadi salah satu PR bagi pemimpin Sumbar selanjutnya untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama di Sumbar," katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Y5xpuHNebE8

Wagub Sumbar Tegaskan SKB Tiga Menteri Tidak Larang Siswi Berjilbab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/rapat-corona.jpg" alt="Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit (tengah) saat memimpin rapat antisipasi korona. (ANTARA/Ist)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit (tengah) saat memimpin rapat antisipasi korona. (ANTARA/Ist).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengawasan lalu lintas orang asing masuk lewat laut di Provinsi Sumbar disinyalir belum seketat via udara. Wilayah yang berpotensi didatangi turis lewat laut selama ini adalah Kepulauan Mentawai.  Untuk itu, Pemprov Sumbar memperketat pintu masuk wisatawan ke Mentawai lewat laut.  "Wisatawan yang masuk lewat pintu kedatangan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pasti terdata. SOP pengawasan sudah diperketat. Tapi yang masuk langsung dengan kapal pesiar dari Samudra Hindia bisa luput dari pengawasan," ujar Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, seperti dilansir Antara, Senin (9/3).  Nasrul Abit menyebut, salah satu celah masuknya virus korona bisa jadi terdapat di pengawasan jalur laut. Maka dari itu, jalur tersebut harus diperketat.  Kini Dinas Pariwisata Kepulauan Mentawai diminta berkoordinasi dengan asosiasi resort di daerah tersebut supaya lebih waspada. Salah satu langkahnya dengan tidak menerima tamu dulu dari negara asing untuk sementara waktu. Terutam turis dari negara-negara yang dilarang masuk ke Indonesia.  "Tadi, saya juga minta ke Dinas Kesehatan Mentawai untuk cek (jika ada), dimana dan berapa orang yang masuk ke Mentawai melalui Samudera Hindia. Yang jelas, kita antisipasi COVID-19 ini sebaik mungkin,” jelasnya.  Kepulauan Mentawai merupakan salah satu destinasi tujuan wisata bagi wisatawan asing, terutama yang suka dengan olah raga selancar.  Sebelumnya Pemprov Sumbar sudah memperketat seluruh jalur pintu masuk kedatangan dan keberangkatan domestik dan luar negeri di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) maupun pelabuhan.  Pemeriksaan diserahkan ke pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan. Yang perlu penanganan lanjutan, segera hubungi rumah sakit setempat. Jika diduga terjangkit penyakit di drop ke RSUP M Djamil Padang.  Selain itu otoritas Keimigrasian juga diminta untuk meningkatkan pengawasan karena ada beberapa negara yang sudah dilarang masuk ke Indonesia.  Saksikan video terkait virus korona berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CNumX2r2x10  Video lainnya terkait virus korona:  https://www.youtube.com/watch?v=Xkqjcxz7UNg  https://www.youtube.com/watch?v=Ltp6qwyaqTU

Antisipasi Korona via Laut, Kedatangan Turis ke Mentawai Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/konstruksi-tol-padang-sicincin-q540ka-prv_1.jpg" alt="Foto udara pembangunan konstruksi jalan tol Padang - Sicincin di KM 25 Jalan Bypass, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, Senin (3/2/2020). (Antara/Iggoy El Fitra)" width="100%">
<figcaption>Foto udara pembangunan konstruksi jalan tol Padang - Sicincin di KM 25 Jalan Bypass, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, Senin (3/2/2020). (Antara/Iggoy El Fitra)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan tol Tran Sumatera tersendat di ruas Padang-Pekanbaru. PT Hutama Karya selaku pelaksana pembangunan merasa heran dengan sulitnya melakukan pembangunan di daerah Sumatera Barat (Sumbar).  Situasi itu diakui Komisaris PT Hutama Karya Wahyu Muryadi. Dia heran kenapa sulitnya pembangunan jalan tol di Sumbar dibandingkan daerah lainnya di Sumatera.  "Saat kami lakukan evaluasi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, itu untuk bisa naik sampai 5 kilometer saja susahnya minta ampun. Sampai berkali-kali rapat tetap tak bergerak," kata Wahyu Muryadi dilansir dari Antara, Jumat (28/2).  Wahyu Muryadi menyebut, saat ini pemerintah tengah membangun jalan tol Trans Sumatera dengan panjang 2.700 kilometer. Tol sepanjang itu menghubungkan daerah yang ada di Sumatera. Semua itu dalam rangka menggenjot roda ekonomi.  Kata Wahyu, pembangunan jalan tol di tempat lain seperti Aceh relatif cepat dan tidak ada masalah. "Apa pasal yang terjadi dengan pembangunan tol di Sumbar. Ini jadi pertanyaan besar. Kami ingin lebih banyak mendengar sebagai upaya menggali apa masalahnya," kata dia.  Menurut Wahyu, kalau persoalan pembangunan jalan tol hanya soal uang, maka bisa dibicarakan. Karena, urusannya bukan tumpah darah. Ini demi kebaikan bangsa.  Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, dari seluruh provinsi di Sumatera, tinggal di Sumbar yang belum ada jalan tol. Kehadiran Tol Trans Sumatera diharapkan agar Sumbar tidak ketinggalan dari daerah lain di Sumatera.  "Riau, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara punya tol, sedangkan Sumbar tidak punya. Jangan sampai kita ketinggalan," katanya.  Menurut dia, berlarutnya proses penggantian lahan masyarakat yang terkena pembangunan tol, karena persoalan apraisal yang mematok harga terlalu rendah.  "Padahal sebelumnnya presiden, menteri dan gubernur sudah menyatakan akan diberikan ganti rugi yang layak dan wajar," kata dia.  Mantan Bupati Pesisir Selatan itu menyebut, ada banyak manfaat didapat jika Sumbar memiliki tol. "Setiap Jumat masyarakat dari Pekanbaru datang ke Sumbar untuk berwisata, karena hanya tiga setengah jam ke Padang. Bayangkan berapa dampaknya untuk perekonomian," katanya.

Proyek Tol Padang-Pekanbaru, Hutama Karya: Susahnya Minta Ampun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/nilai-ganti-rugi-jalan-tol-terlalu-rendah-ini-langkah-pemprov-sumbar_m_.jpg" alt="Pembukaan kerangka jalur tol Padang-Pekanbaru yang dilakukan Jumat (15/2). Riki Chandra/Dok. JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pembukaan kerangka jalur tol Padang-Pekanbaru yang dilakukan Jumat (15/2). Riki Chandra/Dok. JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengerjaan proyek jalan tol Padang-Pekanbaru masih terkendala. Dalam mempercepat pengerjaan jalan tol tersebut, Polda Sumbar bakal menempatkan personelnya untuk pengamanan. Tujuannya untuk memastikan tidak ada yang menghalangi pembangunan jalan berbayar tersebut.  Wacana dari kepolisian itu diapresiasi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. Dia mendukung penempatan personel kepolisian di lokasi pembangunan tol Padang Pariaman menuju Pekanbaru. Dengan penempatan tersebut, dia berharap pembangunan proyek strategis nasional bisa tuntas sebagaimana yang diharapkan.  “Keputusan penempatan personel kepolisian di sana merupakan hasil rapat bersama Forkopimda dan kita dukung itu agar pembangunannya lancar,” kata Nasrul Abit sebagaimana dilansir Antara, Rabu (26/2).  Nasrul menyakini kehadiran personel polisi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pekerja di lokasi. Masyarakat pun jadi tenang. “Kita berharap masyarakat dapat memahami ini dan kita terus berupaya menyukseskan program strategis ini,” kata dia.  Lebih jauh eks bupati Pesisir Selatan itu menuturkan, teras jalan tol masih bisa diubah karena belum final. Jika lokasi proyek itu memakan lahan warga dan menimbulkan persoalan, maka dapat dialihkan ke lahan lain.  “Tentu akan kita alihkan ke daerah lain yang lahannya kosong. Masih banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkamn untuk itu. Kita berharap seluruh pihak mendukung keberadaan jalan tol ini untuk kemajuan Sumbar,” kata dia.  Sebelumnya Kapolda Sumbar menyatakan siap membantu pemerintah daerah menyukseskan pembangunan jalan Tol yang menghubungkan Padang Pariaman menuju Pekanbaru yang terbengkalai sejak diresmikan Presiden Jokowi.  "Kita siap membantu pemerintah daerah untuk menyukseskan pembangunan proyek nasional ini berjalan dengan baik," kata dia.  Nasrul mengatakan, pembangunan jalan tol itu diresmikan oleh Presiden Jokowi dan ditarget selesai hingga tahun ini. Namun, kini ada beberapa kendala sehingga hingga tahun ini tidak dapat selesai sesuai target.  Adapun kendala itu adalah pembayaran ganti rugi tanah yang tidak disepakati antara pemerintah dengan masyarakat. "Kita duduk bersama untuk memetakan masalah dan mencari solusinya. Dari 125 bidang lahan yang ada yang dapat dibebaskan hanya sembilan bidang saja," kata dia.  Menurut dia pembebasan lahan ditargetkan sepanjang 4,2 kilometer untuk ruas jalan Padang Pariaman menuju Sicincin. "Kita akan cari solusi terbaik agar proyek ini dapat berjalan sesuai target," kata dia.  Sementara itu Karo Ops Polda Sumbar Kombes Firli mengatakan, timnya menurunkan 79 personel ke lokasi untuk menjaga dan mengamankan pengerjaan proyek strategis nasional. "Kita terus lakukan rapat bersama untuk mengurai persoalan ini agar dapat diselesaikan secepatnya," kata Firli.

Wagub Sumbar Persilakan Polisi Amankan Proyek Tol Padang-Pekanbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/prabowo-ke-ranah-minang-wagub-sumbar-ajukan-cuti_m_.jpg" alt="Wakil Gubernur Sumbar yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumbar yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peredaran narkoba dan berkembangnya komunitas LGBT menjadi sorotan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Situasi itu harus diperangi.  Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta para generasi muda untuk dekat dan agama. Yakninya, memakmurkan masjid atau pun surau. "Banyaknya penangkapan pelaku narkoba membuktikan bahwa Sumbar sebagai sasaran bagi pelaku narkoba," ujar ungkap Nasrul Abit sebagaimana dikutip dari dari Padek.co, Senin (24/2).  "Kondisi tersebut membuat Pemprov Sumbar sangat khawatir," imbuh mantan bupati Pesisir Selatan itu.  Dia mengingatkan, LGBT telah berimbas pada tingginya jumlah kasus HIV/AIDS di Sumbar. Berdasar data yang diperoleh tim konselor penelitian perkembangan HIV/AIDS, terdapat sebanyak 18 ribu LGBT di Sumbar. "Hal tersebut membuat LGBT menempati posisi teratas masalah sosial di Sumbar," bebernya.  Selain itu, Sumbar juga sedang dalam status darurat narkoba. Kasus narkoba Sumbar berada di urutan tiga di Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Sumbar memperlihatkan setidaknya 65 ribu warga provinsi ini telah menjadi pemakai narkoba.  "Untuk itu perlu ada perhatian khusus terhadap generasi muda. Mulai dari keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, dan masyarakat. Baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan di manapun berada," imbaunya.  Pencegahan atas persoalan itu, kata Nasrul Abit, yakni dengan memakmurkan masjid sebagai tempat peningkatan keimanan dan ketakwaan.  "Makmurkan masjid. Mulai dari subuh barokah dan magrib berjamaah agar generasi muda bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dijauhi dari perbuatan maksiat," tuturnya.Dia berharap generasi milenial saat ini lebih mencintai masjid dan Alquran.

Perangi Narkoba dan LGBT, Wagub Sumbar Minta Remaja Makmurkan Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Ruang-Tunggu-BIM-JPC.jpeg" alt="Ruang tunggu di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumbar pada puncak arus balik, Minggu (9/6) lalu. (Ist for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ruang tunggu di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumbar pada puncak arus balik, Minggu (9/6) lalu. (Ist for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari raya Idul Fitri memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Selama Lebaran 2019, Sumbar dikunjungi 2,1 juta wisatawan. Selama berada di Ranah Minang wisatawan itu menghabiskan uang dengan total sekitar Rp 214 miliar.  Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyebut, objek wisata di Sumatera Barat selama 5 hari, sejak 5 Juni hingga 9 Juni, dikunjungi oleh 2.146.749 wisatawan. Semuanya tersebar di seluruh destinasi wisata yang terdapat di 18 kabupaten dan kota.  "Angka itu berdasar pada data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata Sumbar, minus dari Kabupaten Mentawai yang belum menyampaikan datanya," ungkap Nasrul Abit sebagaimana yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Selasa (11/6).  Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan mendapat kunjungan paling tinggi yakni sebanyak 795.747 wisatawan. Disusul Kota Padang 330.000 wisatawan, Kota Pariaman 226.993 wisatawan, dan Bukittinggi 192.242 wisatawan. Secara komposisi, wisatawan domestik lebih mendominasi. Sementara wisatawan mancanegara (wisman) hanya 264 orang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-netralitas-asn-wagub-sumbar-dukung-mendukung-di-tps-saja_m_.jpg" alt="Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. (Dok. JawaPos.com)  Dari jumlah kunjungan itu, imbuh mantan bupati Pesisir Selatan tersebut, uang yang beredar di Ranah Minang sekitar Rp 214 miliar. Angka itu dengan asumsi setiap wisatawan menghabiskan uang Rp 100 ribu per hari untuk berbelanja makanan dan minuman.  Menurut Nasrul Abit, tiket pesawat yang mahal tidak menyurutkan para wisatawan yang lebih didominasi para perantau itu untuk datang ke Sumbar. Umumnya para perantau pulang kampung memilih jalan darat dengan cara Pulang Basamo. Minimnya perantau pulang basamo terlihat dengan kondisi arus balik pada puncaknya, Minggu (9/6). Bandara Internasional Minangkabau (BIM) begitu terlihat sepi. Ruang tunggu penumpang tidak begitu ramai dan tidak sesak sebagaimana pada libur Lebaran tahun sebelumnya.  "Kami memang merasakan ada kemacetan luar biasa selama 5 hari, karena jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi. Sementara prasarana jalan kita tidak ada pengembangan dan tidak memadai menghadapi kunjungan wisatawan tersebut."

Berkah Libur Lebaran, Rp 214 Miliar Beredar di Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/prabowo-ke-ranah-minang-wagub-sumbar-ajukan-cuti_m_.jpg" alt="Wakil Gubernur Sumbar yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumbar yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit telah mengajukan cuti untuk mengikuti agenda capres nomor urut 02. Rencananya, Prabowo Subianto bakal menggelar kampanye akbar di Kota Padang pada 2 April mendatang. "Ya, saya sudah ajukan cuti untuk ikut kampanye capres (paslon 02, Red) ke Kemendagri. Hingga kini, izinnya masih dalam proses," kata Nasrul Abit, Selasa (26/3). Wakil gubernur Sumbar periode 2016-2021 itu memang sepantasnya mengajukan cuti. Sebab, Nasrul Abit menjabat sebagai ketua DPD Partai Gerindra Sumbar. Apalagi, capres yang berpasangan dengan Sandiaga Uno itu adalah ketua umum Partai Gerindra. Kendati akan ikut berkampanye, Nasrul mengaku tidak akan banyak terlibat dalam persiapan kedatangan Prabowo ke Ranah Minang. Sebab, secara teknis, penyambutan kedatangan mantan Danjen Kopassus itu diserahkan kepada DPD dan DPC Gerindra se-Sumbar. "Saya ikut karena ketua partai. Saya ajukan cuti sehari saja," katanya. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumbar Iqbal Rama Dipayana membenarkan perihal wakil gubernur Sumbar yang memang telah mengajukan izin cuti untuk menghadiri kampanye salah satu capres. "Sudah dikirim ke Kemendagri sekitar dua minggu lalu. Saat ini kemungkinan masih dalam tahap proses di Kemendagri," katanya.&nbsp;

Prabowo ke Ranah Minang, Wagub Sumbar Ajukan Cuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/wow-38-persen-warga-sumbar-perokok-peringkat-3-nasional_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Dinas Kesehatan mencatat jumlah perokok aktif di Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 38 persen." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dinas Kesehatan mencatat jumlah perokok aktif di Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 38 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan mencatat jumlah perokok aktif di Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 38 persen. Jika dikalkulasikan, 4 dari 10 warga Sumbar adalah perokok. Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengaku khawatir dengan angka perokok warga Sumbar saat ini. Dia mengaku telah meminta Dinas Kesehatan Provinsi untuk meningkatkan sosialisasi melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). "Masalah rokok ini perlu perhatian serius. Sudah hampir semua daerah punya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/02/2019/ramai-kasus-pembakaran-kendaraan-ganjar-jangan-ganggu-jawa-tengah" target="_blank">Perda tentang rokok</a>, saya harap itu mampu mengajak masyarakat untuk hidup sehat tanpa rokok," kata Nasrul Abit, Jumat (1/2). Nasrul mengatakan, secara Nasional, Sumbar menempati posisi ketiga dari jumlah perokok aktif. Paling tidak, dari 10 warga Sumbar, empat diantaranya adalah perokok. "Jumlah yang cukup tinggi. Sudah seharusnya ada upaya nyata mengurangi jumlah perokok," katanya. Diantaranya, lanjut mantan Bupati Pesisir Selatan itu, memperbanyak tempat <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/02/2019/ramai-kasus-pembakaran-kendaraan-ganjar-jangan-ganggu-jawa-tengah" target="_blank">larangan merokok</a>. Seperti, sekolah, tempat ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, angkutan umum, ruang kerja dan tempat umumnya. "Yang melanggar harus disanksi sesuai aturan Perda rokok masing-masing daerah. Ini butuh sinergitas bersama. Termasuk kesadaran dari masyarakat itu sendiri," kata Nasrul.

Wow, 38 Persen Warga Sumbar Perokok, Peringkat 3 Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemprov-sumbar-kekurangan-insinyur_m_.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla disambut Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (kiri) di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) saat hendak menghadiri Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII) XXI di Padang, Kamis (6/12)." width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla disambut Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (kiri) di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) saat hendak menghadiri Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII) XXI di Padang, Kamis (6/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) sangat kekurangan tenaga insinyur. Bahkan hanya ada 50 orang insinyur yang tersebar di dua organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni di Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). "Menutupi kekurangan ini, kami berharap pemerintah pusat menambah jumlah kuota tenaga insinyur untuk Sumbar," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII) XXI di Padang, Kamis (6/12). Saat ini, kebutuhan mendesak dari tenaga insinyur di Sumbar adalah untuk rekayasa teknik bernilai guna tinggi dalam kebencanan dan pariwisata. Sebab Sumbar merupakan daerah rawan bencana. Tapi di sisi lain juga memiliki potensi pariwisata tinggi. "Kami sangat butuh hasil karya insinyur. Apakah itu solusi dari gempa berupa bangunan atau bangunan bagus untuk pariwisata," sebut Nasrul. Nasrul juga menyampaikan apresiasinya atas keinginan para insinyur di seluruh tanah air yang telah memilih Sumbar sebagai tempat pelaksanaan Kongres PII. "Semoga memberikan kebaikan kepada kami," ucap Nasrul. Sebelumnya, JK mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak insinyur pintar yang bekerja di luar negeri. Namun untuk membangun bandara di negara sendiri, masih menggunakan tenaga insinyur luar negeri. "Pembangunan bandara sejak zaman Seokarno, kami masih pakai tenaga asing. Kami harus bangkit. Jangan sedikit-dikit mengunakan tenaga insinyur asing," tandas JK. JK mengaku prihatin atas banyaknya tenaga insinyur dan tenaga ahli Indonesia yang memilih bekerja di lua negeri. "Kami menyadari, soal pendapatan dan gaji insiyur di Indonesia masih relatif murah. Sedangkan di luar negeri pendapatan dan gaji lebih besar. Tentu ini perlu menjadi perhatian," tutur JK.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nasrul abit

Berita Terkini