<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/nasim-khan-3957448171.jpg" alt="Legislator PKB Nasim Khan mengusulkan KAI sediakan gerbong khusus merokok. (Tangkapan Layar YouTube DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Legislator PKB Nasim Khan mengusulkan KAI sediakan gerbong khusus merokok. (Tangkapan Layar YouTube DPR RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Permintaan mengejutkan datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. Ia meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali menyediakan gerbong khusus merokok di rangkaian kereta jarak jauh. Menurut Nasim, keberadaan gerbong khusus itu pernah ada namun, dihapuskan. Padahal, kata dia, satu gerbong tersebut bisa difungsikan sebagai kafe sekaligus smoking area sehingga memberi kenyamanan bagi penumpang. "Dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Ada lah sisakan satu gerbong untuk kafe, untuk ngopi, paling tidak di situ untuk smoking area. Karena banyak kereta ini enggak ada smoking area," kata Nasim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Direktur Utama KAI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8). Nasim meyakini usulan tersebut tidak hanya akan mengakomodasi kebutuhan penumpang perokok, tetapi juga bisa mendatangkan keuntungan bagi KAI.&nbsp;Terlebih, kata dia, transportasi umum lain seperti bus sudah menyiapkan ruangan khusus untuk merokok. Padahal, secara waktu jarak tempuh keduanya sama-sama memakan waktu sekitar 8 sampai dengan 10 jam. "Paling tidak, ada satu gerbong. Saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat KAI. Satu saja, untuk kafe kemudian smoking (merokok) karena 8 jam perjalanan jauh," ujar Nasim. "Di bus saja, hampir 8 jam sampai 10 jam itu ada smoking area di bis. Masa kereta sepanjang itu, satu gerbong saya yakin bisa itu," imbuhnya. Untuk diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah mengeluarkan aturan terkait larangan merokok di dalam kereta api sejak tahun 2012. Aturan tersebut merupakan turunan dari peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di sisi lain, KAI mencatat pada 2023, terdapat 115 penumpang yang diturunkan karena kedapatan merokok di atas kereta api. Adapun hingga Maret 2024, KAI telah menurunkan 25 penumpang yang melanggar aturan merokok di atas kereta api. Sebagai gantinya, KAI menyediakan smoking area di stasiun yang terletak di titik-titik yang agak jauh dari posisi penumpang umum. Dengan demikian, bagi mereka yang merokok akan diberi ruang khusus, tetapi mayoritas ruangan stasiun bebas dari asap rokok.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan minta KAI sediakan gerbong khusus merokok, untuk kenyamanan penumpang kereta jarak jauh.

Pikirkan Kenyamanan Penumpang, Legislator PKB Nasim Khan Minta KAi Sediakan Gerbong Khusus Merokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/pertamina-2479897227.jpeg" alt="Ilustrasi: Pegawai SPBU Pertamina mengisi bahan bakar. (Dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pegawai SPBU Pertamina mengisi bahan bakar. (Dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menilai positif upaya Pertamina yang terus memperluas jangkauan distribusi sampai ke pelosok Tanah Air. Termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) non subsidi ke berbagai wilayah remote yang sangat sulit dijangkau dan secara bisnis sebenarnya tidak menguntungkan. Bahkan jalur distribusi tersebut juga dinilai sebagai jalur terkompleks dan sangat rumit. &ldquo;Saya mengapresiasi upaya Pertamina yang terus memperluas outlet BBM Non Subsidi. Hal ini akan memudahkan akses energi, sehingga masyarakat di wilayah pelosok pun dapat menikmati BBM berkualitas,&rdquo; kata Nasim dalam keterangan tertulis yang diterima. Menurut Nasim, upaya Pertamina dalam melayani kebutuhan BBM mulai dari perkotaan, pedesaan hingga pelosok nusantara merupakan tantangan tersendiri. &ldquo;Distribusi energi yang dilakukan Pertamina saat ini merupakan jalur terkompleks (rumit), sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya,&rdquo; jelas Nasim. Di sisi lain, Nasim tidak menepis, bahwa jangkauan distribusi Pertamina hingga ke wilayah terpencil tersebut, tidak seluruhnya menguntungkan dari sisi bisnis. Namun sesuai amanah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, imbuhnya, BUMN seperti Pertamina, memang harus menjalankan peran sebagai entitas bisnis di satu sisi, namun pada saat bersamaan harus melaksanakan fungsi pelayanan publik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial. &ldquo;Hal itu tentu berbeda dengan swasta,&rdquo; lanjut Nasim. Berbagai upaya Pertamina, jelas Nasim, juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus menggerakkan roda ekonomi di seluruh penjuru Tanah Air. Hal tersebut sesuai amanah Undang-Undang, bahwa dalam mengelola energi nasional, Pertamina juga mengacu pada prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability dan sustainability. &ldquo;Salah satu peran strategis Pertamina saat ini adalah menjaga ketahanan energi Indonesia dengan tetap menjaga pasokan, mengikuti peningkatan kebutuhan energi,&rdquo; pungkas Nasim. Terkait distribusi hingga ke pelosok, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan hal ini adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menyediakan akses energi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. &ldquo;Saat ini ada lebih dari 14 ribu lembaga penyalur BBM yang Pertamina Patra Niaga kelola, dan ini tersebar diseluruh wilayah baik perkotaan hingga pelosok desa. Ini bagian dari keadilan energi, aksesibilitas dan kemudahan masyarakat mendapatkan BBM,&rdquo; terang Riva. Untuk SPBU reguler sendiri, saat ini terdapat lebih dari 6.300 SPBU, lalu untuk Pertashop sudah lebih dari 6.600 outlet yang tersebar sampe ke desa-desa. Belum lagi, lanjut Riva, Pertamina Patra Niaga juga mengelola lebih dari 400 SPBU nelayan. Dari segi hargapun, Riva mengatakan Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dengan harga yang terjangkau, meskipun dalam prosesnya, distribusi yang dilakukan sangatlah beragam. &ldquo;Selain accessibility, kami juga terus mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas perekonomian dengan memberikan harga BBM Non Subsidi yang paling kompetitif," tutup Riva. Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina, Komisi VI DPR juga mengapresiasi kinerja operasional Pertamina, termasuk distribusi BBM yang sampai ke pelosok. Pada RDP yang berlangsung pertengahan Juni 2024, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima juga mendorong Pertamina beserta seluruh subholding untuk memastikan ketersediaan, distribusi serta keterjangkauan harga BBM dan gas, meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi sistem distribusi BBM dan gas bersubsidi, termasuk optimalisasi digitalisasi dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.

Nasim Khan menilai positif upaya Pertamina yang terus memperluas jangkauan distribusi sampai ke pelosok Tanah Air.

Komisi VI DPR Sebut Pertamina Tembus Jalur Sangat Rumit untuk Distribusi BBM Sampai Pelosok dengan Harga Terjangkau

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ajak-belasan-artis-majelis-pesona-gelar-sholawat-antinarkoba_m_193640.jpeg" alt="Sekjen Majelis Pesona, Nasim Khan." width="100%">
<figcaption>Sekjen Majelis Pesona, Nasim Khan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kolaborasi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam bersih-bersih BUMN kembali berbuah manis. Kali ini, enam orang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi dana pensiun di Pelindo. Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mengatakan, kolaborasi Kejagung dan Erick Thohir harus didukung masyarakat. Apalagi, kolaborasi itu memang dilakukan dalam rangka membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di BUMN. Politikus PKB ini berpendapat, terbongkarnya kasus ini pertanda memang ada keseriusan Menteri BUMN, Erick Thohir, mengusut tuntas persoalan korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN. Termasuk, yang ada di Pelindo. Ia menuturkan, selama ini perusahaan-perusahaan BUMN cukup sering alami rugi. Tapi, sering pula mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Maka itu, komitmen membongkar dan memberantas korupsi perlu diapresiasi. "Hal ini kami anggap sebagai langkah serius untuk menuntaskan persoalan di perusahaan BUMN agar bisa berkinerja lebih baik," kata Nasim kepada wartawan Rabu (10/5). Namun, ia mengingatkan, keseriusan dalam menuntaskan misteri di balik kebobrokan perusahaan-perusahaan BUMN harus menjadi agenda besar sepanjang tahun. Tidak seperti sekarang saat suasana politik memanas. Meski begitu, Nasim meyakini, kolaborasi Kejagung-Erick Thohir sebagai langkah awal pengusutan kasus korupsi di Pelindo. Yang mana, akan terus berlanjut jadi langkah tegas untuk kasus-kasus di perusahaan BUMN lain. "Kita akan mengawal proses ini hingga tuntas dan benar-benar selesai," ujar Nasim. Nasim percaya, sistem yang dibangun Erick Thohir dapat segera terwujud. Terlebih, dengan terobosan dalam mendorong perusahaan BUMN dalam visi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (akhlak). "Sehingga, perusahaan-perusahaan BUMN akan semakin besar dan menjadi kebanggaan kita semua," kata Nasim.

Selama ini perusahaan-perusahaan BUMN cukup sering alami rugi. Tapi, sering pula mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Komisi VI DPR Dukung Penuh Kejaksaan Agung Bongkar Korupsi di Pelindo

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ajak-belasan-artis-majelis-pesona-gelar-sholawat-antinarkoba_m_193640.jpeg" alt="Sekjen Majelis Pesona, Nasim Khan." width="100%">
<figcaption>Sekjen Majelis Pesona, Nasim Khan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengapresiasi kinerja cemerlang Menteri BUMN Erick Thohir yang terus meningkatkan performa perusahaan plat merah atau BUMN setiap tahunnya. Hal itu tercermin dari perolehan laba yang tembus 303 triliun dan mampu menyetor dividen secara konsolidasi sebesar Rp 80,2 triliun kepada negara. Diketahui, dalam tiga tahun terakhir, laba BUMN terus mengalami peningkatan. Misalnya, pada 2020 laba BUMN mencapai Rp 13 triliun. Pada 2021, laba BUMN meroket menjadi Rp 124 triliun. Lalu pada 2022, laba BUMN melesat lebih dari 100 persen. Perusahaan pelat merah berhasil membukukan laba Rp 303 triliun.&nbsp; "Hasil kerja Menteri BUMN Erick Thohir tahun 2022 kemarin, menjadi catatan sejarah. Sebab, tahun 2023 ini, Menteri Erick Thohir akan berikan dividen kepada negara sebesar Rp80,2 triliun," ujar Nasim Khan dalam keterangannya, Jumat (5/5/2023). Nasim Khan mengaku dirinya mengapresiasi Erick Thohir yang siap membagikan dividen BUMN kepada negara sebesar Rp80,2 triliun tahun ini. Dividen 2022 itu disebut merupakan yang terbesar dalam sepanjang sejarah BUMN. "Sebagai mitra utama, Komisi VI DPR RI akan terus mendukung serta memberikan masukan secara maksimal untuk Kementerian BUMN menjadi development government," ungkap Nasim Khan. Lanjut Nasim Khan, pemberian dividen untuk negara sebesar Rp 80,2 triliun ini menandakan bahwa BUMN telah memberikan sumbangsih nyata kepada negara. "Dengan demikian, negara tidak hanya mendapatkan pemasukan dari hasil pajak, tapi juga hasil usaha yang baik," ucapnya Nasim Khan menilai, peningkatan kinerja perusahaan plat merah ditopang dengan keberhasilan Erick Thohir dalam menetapkan AKHLAK sebagai nilai-nilai inti atau core value dari BUMN. AKHLAK sendiri merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Politikus PKB itu juga menyebutkan bahwa peran penting dari Kementerian BUMN dalam kontribusi kepada negara melalui dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. "Hal yang sangat membanggakan yakni transformasi BUMN yang sudah didorong hampir mencapai 70 hingga 75 persen ini, dan hanya tinggal 25 persen untuk mencapai 100 persen," ujarnya. Terlepas dari catatan performa bisnis yang terus meningkat, Nasim Khan juga meminta agar Erick Thohir mendorong perbaikan kinerja, terutama pada perusahaan BUMN yang masih belum sehat.&nbsp; &ldquo;Komisi VI DPR RI sebagai mitra utama Kementerian BUMN terus mendorong kinerja BUMN menjadi yang Ber-AKHLAK, Kementerian BUMN menjadi development government dan lain sebagainya,&rdquo; pungkas Nasim Khan.

Pemberian dividen untuk negara sebesar Rp 80,2 triliun ini menandakan bahwa BUMN telah memberikan sumbangsih nyata kepada negara.

Cetak Sejarah Dividen BUMN, Komisi VI DPR Soroti Kinerja Menteri Erick

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Nasim-Khan.jpg" alt="dpr.go.id" width="100%">
<figcaption>dpr.go.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kunjungan bilateral Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke berbagai negara di Asia patut diapresiasi. Hal itu dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Nashim Khan merespons komitmen investasi Jepang yang mencapai Rp 70 triliun.  Komitmen investasi negara Sakura ini diharapkan segera terealisasi agar efek positif komitmen tersebut bisa terasa untuk pertumuhan ekonomi nasional.  Menurut Nashim Khan, koomitmen investasi antara Jepang dan Indonesia sejauh ini baik-baik saja, dan kerjasama itu terus dijaga dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang. Namun, ia mengingatkan agar kerjasama ini membawa kemajuan bagi ekonomi Indonesia dan tidak mengancam keutuhan bangsa.  “Semua program Pemerintah dalam menjaga hubungan, juga memperluas hubungan kerjasama baik-baik saja, apalagi bermanfaat buat bangsa kedepan. Yang penting tidak mengancam keutuhan segala hal bangsa ke depan,” kata Mashim Khan saat dihubungi, Kamis (28/7).  Dikatakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) cukup besar dan melimpah dan keunggulan ini menjadi alasan kuat untuk negara-negara luar, baik di Asia maupun Eropa meliriknya dan salah satunya adalah Jepang yang sejak dulu sudah membangun kerjasama dengan Indonesia.  “Karena Indonesia negara kaya dalam segala hal, baik Sumber Daya Manusia (SDM), SDA membuat semua negara dunia akan melirik Indonesia sebagai negara potensi ke depan selamanya,” ucapnya.  Lanjut Nashim Khan, kerjasama ini harus menjadi solusi bersama meningkatkan ekonomi dua negara, dan terpenting tidak menjadi bebas berat buat Indonesia ke depan.  “Terpenting segala komitmen kerjasama tidak menjadi beban berat bagi bangsa kita kedpn. Kita apresiasi langkah Pak Presiden, semoga menjadi solusi buat perekonomian bangsa lebih baik lagi ke depan, saat negara-negara lain dalam ancaman krisis ekonomi,” ungkapnya.  Dijelaskan Nashim Khan, Indonesia merupakan negara non blok yang bebas membangun hubungan dengan negara manapun, asalkan hal tersebut bermanfaat dan tidak ada tekanan lain ke depan.  “Kita negara non blok akan buka hubungan semua yang terbaik dan bermanfaat, tanpa ada tekanan dan lainnya. Juga kewajiban memperdayakan potensi bangsa khususnya SDM kita,” jelasnya.  Komitmen Invetasi Jepang ini diharapkan membawa kebaikan dan keuntungan bagi dua negara, khususnya Indonesia dan juga dalam kerjasama ini tidak ada tekanan. Dalam artian Indonesia sebagai tuan rumah bebas mengambil keputusan untuk kebaikan bersama.  “Terpenting Jangan sampai kita menjadi tamu atau orang asing dinegara tercinta sendiri,” tutupnya.  Diketahui, Presiden Jokowi menyambut baik sejumlah investasi baru Jepang di Indonesia, dan menghargai proyek-proyek yang diselesaikan tepat waktu, seperti MRT Jakarta North-South Fase II dan East-West Fase I, Kawasan Industri Papua Barat, perluasan Pelabuhan Patimban, dan Jalan Tol Akses Patimban. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat diterima oleh Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida di Tokyo pada Rabu (27/7).  Presiden Jokowi juga mengundang investasi baru Jepang lainnya di berbagai bidang, serta mendorong dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi baru untuk mendukung beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan motor listrik, serta sektor kesehatan dan pangan.

Komisi VI DPR Dukung Investasi Jepang Rp 70 Triliun Segera Terealisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ajak-belasan-artis-majelis-pesona-gelar-sholawat-antinarkoba_m_193640.jpeg" alt="Sekjen Majelis Pesona, Nasim Khan." width="100%">
<figcaption>Sekjen Majelis Pesona, Nasim Khan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan meminta semua kementerian yang menjadi mitra komisi VI DPR RI bisa memprioritaskan program-programnya untuk kepentingan rakyat kecil. Tak terkecuali para ulama dan kalangan pesantren.  Pasalnya, kata Nasim Khan, apabila program pemerintah difokuskan kepada masyarakat miskin dan rentan, maka roda perekonomian dan stabilitas akan terjaga, apalagi, saat ini, rakyat kecil sedang dalam kondisi terpuruk karena hantaman Covid-19.  Sementara untuk pesantren, kontribusinya sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan hidup ditengah-tengah masyarakat telah terbukti sangat berperan aktif membantu bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Terlebih, dalam sejarahnya, para ulama dan santri memiliki peran yang sangat besar dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga NKRI.  Sebagai partai politik yang berideologi nasionalis religius di Indonesia, yang didirikan oleh para kiai dari Nahdatul Ulama (NU) atas usulan dari warga NU di seluruh pelosok Indonesia, PKB, lanjut Nasim akan selalu memperjuangkan nasib rakyat dan kalangan santri yang berjumlah lebih dari 15 Juta dan pondok pesantren yang berjumlah kurang lebih tiga puluh lima ribu pesantren yang tersebar diseluruh Indonesia.  “Kalau dulu Soekarno punya jas merah, kami para ulama, santri punya jas hijau Pak Menteri (Erick Thohir), jangan lupakan jasa dan peran besar ulama, masyayikh dan santri. Mereka terbukti telah memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia, itu tidak bisa dibohongi, oleh sebab itu, program kementerian BUMN dan seluruh kementeriannya Pak Jokowi, khususnya (kementerian) di komisi VI ini harus memprioritaskan untuk kepentingan rakyat dan para ulama, masyayikh dan santri," kata Nasim Khan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir saat rapat kerja terkait Pembahasan RKP K/L dan RKA K/L tahun anggaran 2022 di Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).  "Pak jokowi kan telah menyampaikan bahwa prioritaskan kepada para ulama, masyayikh dan santri, tolong dalam semua program PAGU di tahun 2022 dari kementerian kita itu bisa menyentuh pada mereka,” tambahnya.  Khusus untuk Kementerian BUMN, Nasim Khan meminta Erick Thohir untuk lebih bisa memprioritaskan CSR (Corporate Social Responsibility) dan PKBL (Program kemitraan dan Bina Lingkungan) dari perusahaan Pelat merah kepada kalangan pesantren.  “Program dari CSR, PKBL (BUMN) itu kita harapkan bisa menyentuh kalangan pesantren, saya yakin pak menteri kalau kita berikan ke umum, bukannya kita menuduh, tapi itu belum tentu safety, belum tentu aman pertanggung jawabannya, tapi kami yakin, kalau pondok pesantren, santri akan menjaga amanahnya, dunia dan akherat dan itu akan membantu dalam membangun bangsa kita dari semua komponen,” lanjut Sekjend Majelis Pecinta Sholawat Nabi (Majelis Pesona) ini.  Pada kesempatan ini, Nasim Khan juga mengapresiasi kesederhanaan dan semangat Erick Thohir yang membawa pondasi akhlak dan moral kepada setiap perusahaan milik negara. Bahkan Erick sudah mencontohkan akhlaknya dengan cara berhemat anggaran.  “Kami juga salut, kalau itu memang dibutuhkan (kenaikan anggaran untuk Kemen BUMN) kenapa tidak, tapi, bila ternyata tidak dibutuhkan dan ternyata itu pemborosan buat apa?, itulah yang kami harapkan (bisa dilakukan) oleh setiap perusahaan BUMN. seperti motto dari bumn yang berakhlak. ini sejarah dalam bangsa Indonesia, (pondasi) ahlak itu ada di kementerian presiden jokowi kita," kata dia.  Dengan nada berkelakar, Nasim menyampaikan bahwa adanya pondasi akhlak di Kementerian BUMN tidak bisa dilepaskan dari PKB, dimana Partai PKB merupakan partai yang menentukan siapa calon pemenangan Presiden RI.  “(kata dan Pondasi akhlak) itu ada, karena apa, (karena) disitu tidak lepas dari adanya Partai PKB, partai penentu pemimpin bangsa di masa depan, Jadi, Pak Erick gak usah khawatir, nanti persiapan untuk wapres tenang saja pak, karena PKB penentunya pak, jelas, (kalau pasangannya) Gus AMI dan kang Erick, selesai (pemenangnya),” ujar Nasim.  Untuk itu, Nasim berpesan kepada menteri Erick agar bisa menyebarkan akhlak di semua perusahaan BUMN dengan tetap mengejar profit perusahaan secara maksimal dan tetap memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi rakyat dan santri.  Sebelumnya, Pada rapat Kerja dengan Kementerian Perindustrian, Nasim juga meminta Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dan jajarannya untuk mengesampingkan kepentingan warna warni partai politik dalam menyusun dan memberikan program-program di kementeriannya.  Menurut dia, saat ini kepentingan yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat kecil dan kalangan pesantren. Untuk itu, dia meminta agar Kemenperin memprioritaskan program-programnya untuk rakyat kecil dan kalangan santri. Sebab, pelaku industry bukan hanya dari siswa SMK saja, tetapi juga dari pelaku UMKM dan juga santri.  “Tolong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) ini juga diluaskan pak pemaparannya (sasarannya), bukan hanya kepada SMK saja, sebab, pelaku industri ini tidak hanya SMK saja pak, para santri, para usahawan kecil, para pelaku IKM, jadi bukan hanya pada sekolah pak, jadi tupoksinya kena pak ini,” lanjut Wakil Bendahara Umum DPP PKB tersebut.  Nasim juga menyoroti kenaikan anggaran yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dan penurunan anggaran di Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka.  Padahal, kata Nasim Khan, selama ini, Ditjen IKMA sudah sangat berperan mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan manajamen usaha yang baik.  Sementara itu, saat rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Nasim juga meminta pemerintah untuk cermat dan berhati-hati dalam merumuskan program-programnya, hal tersebut perlu dilakukan agar program-program pemerintah bisa benar-benar bermanfaat buat masyarakat dan kalangan pesantren.(Gunawan Wibisono)

Fraksi PKB Minta Program BUMN Menyasar Rakyat, Ulama, dan Santri

Nasim Khan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nasim Khan