<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/pekerja_buruh.jpg" alt="JANGAN ANARKISTIS: Buruh berdemo menolak UU Cipta Kerja di Dataran Engku Putri, Batam, Center, Kamis (8/10). (CECEP MULYANANA/BATAM POS)" width="100%">
<figcaption>JANGAN ANARKISTIS: Buruh berdemo menolak UU Cipta Kerja di Dataran Engku Putri, Batam, Center, Kamis (8/10). (CECEP MULYANANA/BATAM POS)</figcaption>
</figure>Tahun ini seperti mimpi buruk bagi para buruh di Indonesia. Setelah harus menghadapi badai pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19, para pekerja dan buruh ditampar kenyataan pahit. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law disahkan DPR Senin lalu (5/10).  Isi klaster ketenagakerjaan mencekik. Banyak hak buruh yang dirampas. Tak ada 1 persen dari gentlemen agreement yang disepakati pada pembahasan tripartit masuk UU tersebut. Sepuluh hari pembahasan rasanya nonsense. Kata kecewa mungkin tak cukup menggambarkan rasa yang ada. Lebih dari itu, dikhianati dan dipermalukan.  Pemerintah dan DPR seolah tidak menghargai serikat pekerja/buruh yang masih tinggal dalam pembahasan tripartit. Padahal, sejak awal keputusan untuk tinggal sudah mendapat cibiran hingga bully-an. Kami bertahan dalam pembahasan bukan karena propemerintah. Tapi, berharap bisa mengubah substansi-substansi yang tidak berpihak pada pekerja/buruh. Setidaknya ada rem.  Waktu sepuluh hari itu pun tidak dijalani dengan mudah. Debat antara pemerintah, Kadin, Apindo, dan serikat pekerja/buruh yang tersisa jadi makanan sehari-hari. Buruh berusaha mempertahankan dan memperbaiki hak-hak yang sudah diterima melalui UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.  Memang, tak ada kesepakatan mengikat karena DPR akan jadi hakim dalam sidang RUU ini. Namun, setidaknya, gentlemen agreement yang sudah didiskusikan selama sepuluh hari itulah yang dibawa dalam pembahasan dengan DPR. Karena sudah mewakili stakeholder. Nyatanya, tak ada transparansi. Bahkan, buruh tidak mendapat draf yang diserahkan pada DPR dari hasil pembahasan bersama sebelumnya. Apa yang disembunyikan wahai tuan dan puan? Apa yang sudah diutak-atik dari gentlemen agreement kita?  Pertanyaan itu terjawab setelah ketok palu pada Senin lalu. Rasanya seperti tersambar petir di siang bolong. Poin-poin yang penting dikepras. Urusan pesangon, misalnya. Saat pembahasan di panja, perdebatan-perdebatan soal pesangon ini masih ada. Isu terakhir, pesangon tetap diberikan 32 kali gaji dengan perincian 23 ditanggung pengusaha dan 9 ditanggung pemerintah. Ujug-ujug, hanya tersisa 25 kali. Pengusaha menanggung 19 kali dan pemerintah 6 kali melalui jaminan kehilangan pekerjaan di BPJamsostek.  Soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan outsourcing juga tak jauh beda. Dalam pembahasan tripartit disepakati, keduanya akan kembali ke aturan existing. Nyatanya tidak. Jika dulu ketentuannya dikontrak sekali, kedua kali tidak boleh lebih lama dari yang pertama, kemudian kontrak ketiga harus permanen. Tapi, sekarang jadi panjang. Dalam jangka panjang, ini erat hubungannya dengan pesangon yang bakal diterima pekerja/buruh nantinya.  Memang ada sisi positif, di mana pada draf saat ini, pekerja yang selesai PKWT-nya akan mendapat satu bulan gaji. Tapi, apa iya itu harapan buruh? Pekerjaan yang tidak long lasting. Harapannya tentu pekerjaan dalam jangka waktu lama. Seterusnya. Sehingga, iming-iming menteri ketenagakerjaan itu tidak ada gunanya. Yang dianggap bagus oleh beliau, nyatanya tidak.  Soal upah pun sama. Upah minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK) memang tetap ada. Tapi, sektoral yang cukup krusial justru dilenyapkan. Akan sangat tidak fair ketika gaji padat karya disamakan dengan padat modal. Yang benar saja. Di mana pemikiran mereka melakukan hal bodoh ini. Ah, yang sudah diperjuangkan benar-benar tak diakomodasi. Seolah kehadiran serikat pekerja/buruh sebelumnya hanya formalitas untuk bisa melenggang ke tahap selanjutnya.  Kekecewaan terhadap wakil rakyat sama besarnya. Berulang-ulang ditanya soal kepastian penetapan, mereka selalu berkelit. Tak jarang membantah akan digolkan segera. Tidak memungkinkan, jawabnya. Lagi-lagi kebohongan yang kami terima. RUU tersebut disahkan jauh lebih cepat dari rumor yang beredar. Jadi, apalagi yang bisa kita hormati dari dialog yang diagung-agungkan? Nonsense.  Enggan kecewa lebih dalam, undangan Presiden Joko Widodo untuk hadir ke Istana Bogor Jumat siang (9/10) akhirnya terpaksa ditolak. Percuma datang kalau tak ada yang berubah dari UU itu. Bisa-bisa nasib kami tak jauh beda dari Iqbal KSPI dan Andi Ghani KSPSI. Ketika diundang presiden, RUU malah diketok palu. Akhirnya banyak tudingan pada keduanya.  Saat ini, pekerja dan buruh akan berfokus pada perjuangan selanjutnya. Aksi demo akan diestafet pada 12–16 Oktober 2020 mendatang. Buruh bakal kembali menyerbu istana. Selain itu, disiapkan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Pekerja dan buruh tak akan gentar dalam JR. Meski banyak orang pesimistis bisa menang. Sebab, hakim di MK diisi hakim-hakim usulan presiden maupun DPR.  Ini sungguh tahun yang berat. Berat sekali untuk kepemimpinan periode awal saya. Tidak pernah terpikirkan dampak Covid-19 akan begitu luar biasa. Ditambah dengan UU Cipta Kerja yang jauh dari harapan bersama.  <hr />  *) Disarikan dari hasil wawancara dengan wartawan Jawa Pos Zalzilatul Hikmia  **) ELLY ROSITA SILABAN, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gtEdfme_4zE&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pekerja-Buruh Semakin Tercekik

nasib pekerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nasib pekerja

Berita Terkini

Pekerja-Buruh Semakin Tercekik

Download Aplikasi JawaPos.com