<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/BGN-14-A-1688176125.jpg" alt="Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah bekerja menyiapkan menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). /(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah bekerja menyiapkan menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). /(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti perbedaan perlakuan dan kesejahteraan, antara pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan guru honorer serta tenaga kesehatan (nakes). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1). Edy menilai, status kepegawaian yang diberikan kepada pegawai SPPG saat ini justru mencerminkan kondisi ideal dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut seharusnya dapat menjadi contoh bagi negara dalam memperlakukan tenaga kerja secara adil dan profesional. &ldquo;Soal PPPK yang selama akhir-akhir ini banyak dikomentari itu, ya memang bagus kalau BGN bisa mengangkat PPPK bagi SPPG, ahli gizi, accounting. Bagus tuh. Karena di dalam ketenagakerjaan kita yang menjadi concern juga Komisi IX bahwa setiap pemberi kerja itu wajib mengikuti norma perintah, upah, dan status,&rdquo; kata Edy. Ia menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja, yakni kejelasan perintah kerja, upah, dan status kepegawaian. Ketiga hal tersebut merupakan standar tinggi yang seharusnya berlaku di Indonesia. &ldquo;Jadi ini contoh yang baik bagi negara. Kalau ingin mengambil karyawan, statusnya harus jelas,&rdquo; tegasnya. Namun demikian, Edy menegaskan kondisi tersebut menjadi persoalan ketika dibandingkan dengan nasib guru dan tenaga kesehatan, khususnya mereka yang telah lama mengabdi, namun belum mendapatkan kepastian status maupun kesejahteraan yang layak. &ldquo;Nah yang tidak adil, itu kan para nakes dan para guru protes, terutama yang sudah mengabdi lama. Jadi, saya berharap ini menjadi efek domino bagi presiden untuk menyelesaikan PPPK yang ada, terutama di tenaga guru dan kesehatan,&rdquo; tuturnya. Politikus PDIP itu mengimbau agar persoalan tersebut segera dibahas dan dikoordinasikan dengan Presiden Prabowo Subianto, sehingga polemik terkait pengangkatan PPPK bagi guru dan tenaga kesehatan tidak terus berlarut-larut. &ldquo;Ini jika tidak diurus, nanti protesnya akan berlanjut-lanjut. Sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang mendidik anak-anak. Mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama negara yang memberi kerja perlakuannya berbeda,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti perbedaan perlakuan dan kesejahteraan, antara pegawai SPPG dengan Guru dan Nakes

Soroti Beda Nasib Guru dan Pegawai SPPG, Legislator Heran Lebih Besar Gaji yang Antar Makanan daripada yang Ngajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Guru-Dery.jpg" alt="Ilustrasi seorang guru tengah melakukan aktivitas mengajar beberapa waktu lalu sebelum ada Pandemi Covid-19." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang guru tengah melakukan aktivitas mengajar beberapa waktu lalu sebelum ada Pandemi Covid-19.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini Indonesia merayakan Hari Guru Nasional. Peringatan itu dirayakan setiap tanggal 25 November. Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira mengatakan, ‎setiap tanggal ini pula bagi semua masyarakat yang sudah menyelesaikan pendidikan formal bakal mengenang 'pahlawan tanpa tanda jasa tersebut'.  "Kita mengenang jasa-jasa para guru kita yang telah berjasa mendidik kita dari setengah manusia menjadi manusia," ujar Andreas kepada wartawan, Senin (25/11).  Namun bagi Andreas, dibalik mengenang jasa para guru. Masih banyak guru yang hidup dalam kemiskinan. Bahkan seperti lagu Iwan Fals berjudul Umar Bakri. Padahal mereka memiliki jasa besar.  ‎"Guru bekerja mengajar dan mendidik siswa dengan fasilitas pendidikan yang terbatas, masih banyak seperti lagu Iwan Fals berjudul 'Oemar Bakri'. Guru juga bekerja dengan jaminan hidup untuk dirinya dan keluarganya yang pas-pasan, kalau tidak hendak dikatakan berkekurangan," katanya.  Oleh karena itu, memasuki tahun pertama pemerintahan Joki Widodo (Jokowi) yang memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sebagai program kerjanya. Guru pun harus menjadi skala prioritas dalam ide dan narasi besar pembangunan SDM.   Untuk itu, pemerintah khususnya di bawah komando Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Markarim perlu memikirikan program-program yang tidak monoton. Hal itu untuk mengaselarasi kualitas dan kapasitas guru.  "Maka perlu memberikan jaminan fasilitas kerja yang layak untuk para guru, jaminan hidup yang layak, kemudian di Indonesia saat ini terdapat ratusan ribu tenaga guru honorer yang kerja bakti dengan penghasilan yang jauh dari kelayakan manusiawi. Kepada mereka ini, harus ada solusi segera, demi Indonesia Maju SDM," pungkasnya.

DPR Sebut Masih Banyak Guru yang Seperti Lagu Iwan Fals 'Oemar Bakri'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nadiem-Makarim-Raka-2.jpg" alt="Nadiem Makarim di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Nadiem Makarim di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berusaha cepat untuk memahami persoalan pendidikan di tanah air. Kemarin (26/10) dia menghadiri acara Temu Pendidik Nusantara yang digelar di Sekolah Cikal, Cilandak, Jakarta Selatan. Di sana Nadiem bertemu para pendidik dari komunitas guru belajar seluruh Indonesia. Mendengarkan keluh kesah hingga harapan perubahan pendidikan tanah air di masa depan.  Saat mantan bos Gojek itu datang, suasana kelas mendadak riuh. Para guru yang sedang mengikuti kelas kompetensi berteriak saat sang menteri muncul dari balik pintu. ”Wah, Mas Nadiem, foto ya,” seru para guru.  Senyum Nadiem pun mengembang. Dia menyalami guru satu per satu. ”Tiga atau empat kelas dengan guru dari berbagai macam daerah. Luar biasa. Saya terinspirasi sama motivasi mereka, energi mereka, semangat mereka untuk belajar lebih baik,” tutur Nadiem.  Suasana diskusi pun semakin hidup. Nadiem mendengarkan keluh kesah, masukan, hingga harapan para guru kepada pemerintah ke depan. ”Banyak sekali guru yang memang ingin lebih baik. Ingin belajar seperti muridnya,” katanya. Sebab, tidak mungkin membuat murid mau belajar kalau gurunya saja tidak ingin belajar.  Nadiem tidak sendiri. Dia didampingi inisiator Kampus Guru Cikal Najelaa Shihab. Najelaa senang menteri termuda Kabinet Indonesia Maju itu menyempatkan hadir. Nadiem dan Najeela ikut belajar apa yang harus dilakukan guru di kelas: memberikan umpan balik, teknik bertanya, hingga cara mengajarkan disiplin kepada siswa.  ”Mungkin masih hari-hari awal beliau (menjadi menteri, Red). Jadi, lebih banyak mendengar. Kan memang sejak awal bilangnya mau belajar dulu,” kata Najelaa. Dengan bertemu para guru, Nadiem berkesempatan mendengarkan kebutuhan guru yang mengajar di lapangan.  Kebutuhan tersebut tidak melulu soal dana. Para guru justru menyuarakan soal kemerdekaan untuk belajar. Mereka menyampaikan kepada Nadiem bahwa topik yang diberikan saat pelatihan agar sesuai yang mereka butuhkan. Kemudian, kompetensi yang diberikan jangan hanya instruksi yang terkesan template. ”Tapi, ingin dapat contoh praktik sehingga bisa diadaptasi konteksnya untuk diterapkan di daerah mengajar masing-masing guru,” terang Najeela.  Sebab, harus diakui bahwa selama ini topik pelatihan yang diberikan dinas pendidikan daerah terlalu memaksa. Tidak sesuai kebutuhan. Tak ada contoh praktik sehingga guru tidak mendapatkan gambaran yang pas mengenai konsep yang diajarkan.  Para guru juga menyampaikan, banyaknya tuntutan tugas di luar mengajar membuat guru sulit mengeksplorasi diri untuk berkarya. Misalnya, menulis buku, terlibat dalam seminar, dan mengikuti pelatihan. ”Jadi, percakapan lebih ke proses belajar gurunya sehingga membuat Mas Nadiem terkesan dan optimistis,” ujar perempuan 43 tahun tersebut.  Dari proses itu, Nadiem sadar tantangan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru sangat berat. Di sisi lain, dia mendapat inspirasi positif untuk mengubah pendidikan yang lebih baik lima tahun ke depan. ”Saya termotivasi dan harapannya akan bertemu berbagai macam guru lagi,” tandas Nadiem.

Keriuhan Para Guru Ketika Didatangi Mendikbud Nadiem Makarim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/janji-manis-kadisdik-dki-yang-baru-gaji-guru-harus-tepat-waktu_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono (kiri) saat dilantik Gubernur Anies Baswedan, Senin (25/2)." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono (kiri) saat dilantik Gubernur Anies Baswedan, Senin (25/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Setelah dilantik, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Ratiyono punya target yang tak enteng. Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga itu menegaskan, dia justru merasa tertantang dengan target yang dititipkan kepadanya. Ratiyono mengaku akan memberikan beberapa di lingkungan sekolah. Perubahan itu bakal membuat nyaman suasana sekolah. Contohnya seperti memberi penghormatan kepada yang lebih tua tanpa kekerasan. "Kondisi di sekolah harus nyaman, bebas dari tindak kekerasan, itu yang harus dijaga. Adik kelas menghormati kakak seniornya tanpa berlebihan, seperti tindak kekerasan," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/2). Jelang Ujian Nasional (UN), Ratiyono mengutamakan kejujuran dari sekolah-sekolah di Ibu Kota. Sehingga, para pelajar dapat mengerjakan ujian dengan jujur dan memperoleh prestasi yang terbaik. Selain itu, untuk guru, Ratiyono berharap agar figur guru dapat menjadi panutan bagi murid. Guru juga harus dilayani keperluannya agar bisa bekerja dengan baik. Dia menggaris bawahi agar gaji guru tidak boleh terlambat. "Kenaikan pangkat nggak boleh terlambat, gajinya juga harus tepat waktu. Sehingga mereka bekerja dengan maksimal," tegasnya. Ratiyono juga bakal mengajak diskusi Kadisdik DKI sebelumnya, Bowo Irianto. Diskusi itu perlu agar percepatan-percepatan target dapat segera terlaksana. "Pak Bowo selama ini sudah mengawal sebagai Plt, nanti saya datang tinggal bersinergi untuk lebih cepat lagi.&nbsp;(Supaya) target yang sudah dirancang cepat tercapai dengan baik," tandasnya.

Janji Manis Kadisdik DKI yang Baru: Gaji Guru Harus Tepat Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ini-persoalan-krusial-tentang-nasib-guru-yang-belum-terselesaikan_m_170628.jpeg" alt="Aktivitas belajar mengajar di salah satu sekolah di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Aktivitas belajar mengajar di salah satu sekolah di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2017 ini masih dibayangi persoalan guru honorer. Negara harus segera menyelesaikan persoalan tersebut. Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah mengatakan, peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2017 ini masih dibayangi masalah krusial di profesi guru di Indonesia. "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melansir terdapat 988 ribu guru honorer di Indonesia. Ini persoalan krusial yang harus segera negara bereskan," ujar Anang kepada JawaPos.com, Sabtu (25/11). Menurut dia, profesi guru merupakan ujung tombak dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu cukup ironi, jika profesi guru justru menjadi profesi kelas dua lantaran keberpihakan negara belum maksimal. "Regulasi tentang guru yakni UU No 14 Tahun 2005 merupakan sikap konstitusi kita dalam memperlakukan guru dan dosen. Tapi kenyataannya, kita masih belum memuliakan mereka dengan persoalan guru honorer yang masih sangat krusial," katanya. Untuk mengatasi permasalahan guru honorer, musisi asal Jember ini mengharapkan, DPR bersama pemerintah untuk merumuskan formulasi konkret atas persoalan yang terjadi di profesi guru. Menurut dia, pemerintah harus menjadikan persoalan guru honorer sebagai skala prioritas yang harus diselesaikan. "Saya harap, masalah guru honorer ini menjadi skala prioritas pemerintah," ungkapnya. Lebih lanjut, Anang juga mengusulkan gagasan agar Kementerian Pendidikan dipisah dari Kebudayaan. Menurut dia, dengan Kementerian Pendidikan hanya mengurus sektor pendidkan saja, diharapkan akan fokus pembenahan dan perbaikan yang muncul di sektor pendidikan. "Saya kira jika pendidikan dan kebudayaan dipisah, maka dua bidang tersebut akan jauh lebih fokus. Persoalan seperti sarana prasarana, guru, dan lain-lain dapat cepat teratasi," kata Anang. Senada dengan Anang, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)&lrm; mengungkapkan masih adanya lima poin krusial di Hari Guru Nasional. Menurut Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Santoso, poin pertama adalah peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kab/kota ke pemerintah provinsi, sehingga berakibat khususnya kepada nasib guru honorer. "Para guru honorer tidak mendapatkan kepastian terkait hak-hak dan kesejahteraan mereka, khususnya terkait sistem penggajian. Seperti yang terjadi SMAN 9 kota Bengkulu," ujar Heru dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Sabtu (25/11). Kedua, para kepala sekolah juga belum kunjung mendapatkan SK dari Gubernur. Sebagai contoh kasus, hal ini terjadi di Sumatera Utara dan NTB. Sehingga para kepala sekolah juga tidak berani mengambil keputusan-keputusan strategis. "Tanpa SK, Kepsek juga rawan diganti secara sewenang-wenang,&rdquo; katanya. Kemudian ketiga ungkap Heru, di beberapa provinsi ada surat edaran gubernur yang isinya memberikan kesempatan kepada sekolah dan komite sekolah untuk menarik iuran (SPP) kepada orang tua peserta didik. Alasannya, uang iuran akan digunakan untuk menggaji para guru honorer, karena penggajiannya tidak terpenuhi melalui 15 persen alokasi dana BOS. &ldquo;Selama ini, para kepala daerah provinsi cenderung beralasan, SK pengangkatan guru honorer tersebut bukan oleh gubernur melainkan oleh kepala sekolah,&rdquo; ungkapnya. Pada umumnya, kasus-kasus seperti ini setiap provinsi tidak memiliki kebijakan yang seragam karena berlakunya otonomi daerah. Sebagai contoh kasus di Batam, Indramayu dan NTB. "Tentu pungutan-pungutan serupa ini akan menambah beban bagi orang tua peserta didik. Padahal dalam UUD 1945 sudah semestinya negara yang menanggung pembiayaan pendidikan tersebut," imbuhnya. Keempat terkait program PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) yang mensyaratkan kelulusan bagi para guru peserta PLPG dengan nilai minimum 80. Kebijakan ini dirasakan sangat memberatkan para guru. "Sebab berkaca kepada hasil nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) secara nasional pun raihan perolehan nilainya juga sangat rendah antara 40-50,&rdquo; ujar Satriwan Salim, Wakil Sekjen FSGI yang juga guru swasta di Jakarta. Kelima, imbuh Heru masih banyaknya fenomena pelibatan dan mobilisasi guru termasuk kepala sekolah untuk kepentingan politik Pilkada di daerah. "Memasuki tahun-tahun politik ke depan guru mesti profesional dalam bertugas dan jangan mau dimobilisasi untuk politik praktis," pungkasnya.&lrm;

Ini Persoalan Krusial Tentang Nasib Guru yang Belum Terselesaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sk-gtt-dan-ptt-terbit-januari_m_164933.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memastikan akan memberikan SK guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) pada Januari 2018. Melalui SK dispendik tersebut, ke depan kekurangan guru dan pegawai yang selama ini terjadi di sekolah diharapkan lebih mudah diatasi. Sekretaris Dispendik Kota Surabaya Aston Tambunan menyampaikan bahwa saat ini pendataan GTT dan PTT masih berlangsung. Dipastikan, seluruh proses tersebut rampung pada Januari 2018. Pemberian SK dispendik kepada GTT dan PTT tersebut bertujuan memudahkan pemetaan kebutuhan pegawai di setiap lembaga. &rdquo;Melalui SK ini, ke depan dispendik lebih mudah mengaturnya,&rdquo; jelasnya. Untuk GTT, misalnya. Sebelum ada SK dispendik, guru tidak tetap di sebuah sekolah sering kali tidak memenuhi jam mengajar minimal. Banyak juga guru yang mengajar beberapa bidang di luar keahliannya karena sulit mendapatkan jam yang sesuai. &rdquo;Nah, dengan adanya SK ini, setiap guru akan ditempatkan sesuai kebutuhan,&rdquo; terangnya. Meski bakal menggunakan SK dispendik, Aston menyebut sistem penggajian GTT dan PTT tetap mengacu pada kebijakan sebelumnya. Yakni, melalui kepala sekolah. Gaji diambilkan dari dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dispendik juga memastikan akan memberikan kontrak baru setiap tahun tanpa mengurangi masa kerja yang sudah dijalani guru selama mengabdi. Pembaruan kontrak tersebut tetap akan mempertahankan GTT dan PTT. Dispendik tidak serta-merta memutus kontrak secara sepihak. Saat ini jumlah GTT dan PTT di Surabaya sudah mencukupi kebutuhan di setiap lembaga. Untuk itu, dispendik tetap mempertahankan GTT dan PTT yang sudah ada. &rdquo;Kami tidak akan membuka peluang GTT dan PTT baru,&rdquo; tuturnya. Aston mengatakan, hingga kini dirinya belum mengetahui jumlah GTT dan PTT yang akan mendapatkan SK dispendik. Namun, dia memprediksi mencapai ribuan. Sebab, selain guru, kategori pegawai tidak tetap tersebut meliputi beberapa sektor jabatan. Antara lain, petugas tata usaha, petugas keamanan sekolah, dan petugas kebersihan. Rencana pemberian SK dispendik itu disambut baik oleh Koordinator Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK21) Surabaya Eko Mardiono. Menurut dia, langkah tersebut akan menguatkan posisi GTT dan PTT yang selama ini masih lemah. Meski begitu, Eko kurang sepakat soal mekanisme penggajian yang tetap mengacu pada kebijakan lama. Penggajian melalui sekolah sering kali membuat gaji yang diterima GTT dan PTT tidak pasti. &rdquo;Jumlahnya tetap. Tapi, waktu keluarnya itu sering kali tidak sama,&rdquo; jelasnya. Karena itu, dia berharap dispendik tetap mengupayakan penggajian terpusat. Yakni, melalui dispendik langsung ke rekening guru. Penggajian model itu akan lebih menguntungkan serta menjamin GTT dan PTT menerima gaji tepat waktu.

SK GTT dan PTT Terbit Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/nasib-guru-paud-kian-miris-boro-boro-insentif-gaji-pun-tak-jelas_m_149207.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat kesejahteraan guru nampaknya masih jauh panggang dari api. Buktinya, nasib mereka masih banyak yang terkatung-katung. Di kecamatan Lembang, Bandung, Jawa Barat misalnya, ratusan dari mereka hingga kini belum menerima gaji maupun insentif. Yang patut diacungi jempol, para guru tetap semangat alias tak mengeluh. Diana Herlina, Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kecamatan Lembang mengatakan, guru PAUD di kecamatan Lembang tetap mengadakan layanan pendidikan meskipun tanpa gaji dan insentif. &ldquo;Meskipun tanpa gaji dan uang insentif, tapi tetap menjalankan sebagai pendidik PAUD, karena anak anak membutuhkan pendidikan,&rdquo; ungkapnya, dilansir Pasundan Ekspres (Jawa Pos Grup), kemarin. Diana mengatakan, para pendidik mayoritas berasal dari Kader Posyandu desa yang ada di Kecamatan Lembang. &ldquo;Pendidik Kecamatan Lembang basicnya dari kader Posyandu, yang dengan sukarela mengadakan layanan pendidikan di PAUD,&rdquo; ujarnya. Disinggung soal insentif, ia menyampaikan, ada insentif bagi para Pendidik PAUD di Kecamatan Lembang tetapi tidak semua tenaga pengajar menerimanya. &ldquo;Insentif ada tetapi belum merata, jadi di beberapa kecamatan itu hanya beberapa orang yang menerima insentif pertahunnya,&rdquo; paparnya. Disampaikan Diana, untuk jumlah tenaga pendidik di kecamatan lembanga sebanyak 358 guru, yang tersebar di seluruh desa. &ldquo;Dari data tahun 2016, unutk yang mengajar jumlahnya ada 358 tenaga pendidik Paud dan hanya 12 orang yang mendapat insentif,&rdquo; ungkapnya. Soal meningkatkan Kompetensi Kependidikan Tenaga Pendidik PAUD, ia mengatakan, HIMPAUDI kerap mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menambah keilmuan pengajar di Paud. &ldquo;Kita sering mengadakan workshop, pelatihan-pelatihan, seminar, kursus-kursus, Diklat Berjenjang, dan juga bekerjasama dengan beberapa yayasan lain,&rdquo; tukasnya. Adapun untuk jumlah siswa paud di kecamatan Lembang, sekitar 2500 orang siswa aktif belajar. Diana mengharapkan, adanya perhatian pemerintah terkait kesejahteraan bagi tenaga pendidik non formal. &ldquo;Mudah-mudahan, ada Kesejahteraan bagi para pendidik paud dari pemerintah,&rdquo; tukasnya.

Nasib Guru PAUD Kian Miris, Boro-boro Insentif, Gaji Pun Tak Jelas

nasib guru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nasib guru

Berita Terkini