<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/1000945590-3335702029.jpg" alt="Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Kota Cirebon, Senin (8/9). (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Kota Cirebon, Senin (8/9). (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis atau NA ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung sekretariat daerah (setda) tahun anggaran 2016-2018. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon Muhamad Hamdan mengatakan, tim penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup dari hasil pengembangan penyidikan kasus tersebut. Yakni berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta petunjuk berupa rekaman terkait proyek pembangunan gedung setda yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon. &rdquo;Saudara NA ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik,&rdquo; kata Muhamad Hamdan seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, peran NA dalam kasus ini yakni memerintahkan tim teknis kegiatan, serta panitia penerima hasil pekerjaan untuk menandatangani berita acara penyerahan lapangan dan berita acara serah terima pada 19 November 2018. Padahal, berdasar hasil penyidikan, hingga Desember 2018 pekerjaan pembangunan gedung setda tersebut belum selesai 100 persen sesuai kontrak. &rdquo;Namun dalam dokumen berita acara dinyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai seluruhnya,&rdquo; ujar Muhamad Hamdan. Akibat perbuatan tersebut, lanjut dia, negara mengalami kerugian sekitar Rp 26 miliar berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hamdan menegaskan tersangka NA disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1). &rdquo;NA langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Cirebon selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan,&rdquo; tutur Muhamad Hamdan. Dia menyebut penetapan tersangka ini, menambah daftar pihak yang dijerat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung setda Kota Cirebon. Sebelumnya, tim penyidik juga telah menetapkan sejumlah pihak lain sebagai tersangka dalam perkara yang sama, yang salah satunya adalah Kepala Dispora Kota Cirebon berinisial IW. Dia menegaskan, Kejari Kota Cirebon berkomitmen menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut demi memberikan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat. &rdquo;Keterlibatan para tersangka ini dilakukan bersama-sama, sehingga proses hukumnya akan berjalan sesuai ketentuan,&rdquo; ucap Muhamad Hamdan.

Kejari Kota Cirebon tetapkan Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis atau NA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung setda

Kejari Kota Cirebon Tetapkan Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Setda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/1000890025-2459241628.jpg" alt="Gedung Setda Kota Cirebon. (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung Setda Kota Cirebon. (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon memeriksa mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda). Kepala Kejari Kota Cirebon Muhamad Hamdan mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang dinilai mengetahui proses pembangunan gedung itu. Total saksi yang sudah diperiksa saat ini berjumlah lebih dari 50 orang yang berkaitan dengan teknis proyek pembangunan gedung tersebut. &rdquo;Mantan wali kota kemarin juga sudah kita periksa sebagai saksi, kita mintai keterangan. Pokoknya, semua yang berperan dan punya keaktifan dalam pembangunan Gedung Setda kita mintai keterangannya,&rdquo; kata Muhamad Hamdan seperti dilansir dari Antara. Saat ini, kejaksaan telah menerima hasil audit dari Politeknik Negeri Bandung (Polban) untuk melengkapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kedua hasil audit tersebut, akan dipadukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait permasalahan di gedung tersebut. &rdquo;Kita kombinasikan dengan audit BPK supaya semua persoalan di gedung ini jelas. Kami sampaikan secara resmi pada akhir Agustus 2025 (termasuk penetapan tersangka),&rdquo; ujar Muhamad Hamdan. Hamdan mengakui penyidikan memerlukan waktu panjang karena harus menelusuri peristiwa tersebut sejak 2016. Kompleksitas konstruksi gedung juga menjadi tantangan dalam pemeriksaan fisik dan pengumpulan alat bukti. Menurut dia, hambatan tersebut membuat tim penyidik berhati-hati dalam memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. &rdquo;Saya pastikan yang terlibat dalam kasus ini semua harus bertanggungjawab,&rdquo; tutur Muhamad Hamdan. Sebelumnya, pada November 2024, Kejari Kota Cirebon melakukan pemeriksaan fisik terhadap Gedung Setda sebagai bagian dari tahap penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon Slamet Haryadi saat itu mengatakan pemeriksaan fisik difokuskan pada kualitas konstruksi bangunan, khususnya di area basement, dengan mengerahkan tim ahli. Dia menyebut penyidikan kasus ini berawal dari temuan BPK, terkait dugaan ketidaksesuaian anggaran proyek dan laporan masyarakat. Proyek pembangunan gedung yang dimulai 2016 menggunakan anggaran sekitar Rp 86 miliar dari APBD Kota Cirebon itu seharusnya selesai pada 2017, namun baru rampung pada 2018. Temuan BPK menunjukkan adanya denda keterlambatan, sekitar Rp 11 miliar yang tidak ditindaklanjuti. Kejari Kota Cirebon menegaskan proses penyidikan masih berlangsung dan hingga kini belum ada calon tersangka yang ditetapkan.

Kejari Kota Cirebon periksa mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Setda

Kejari Periksa Mantan Wali Kota Cirebon Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gedung Setda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/7cb39231a082a41820813b09756327769ecb58aa_s2_n3_y1-262658757.jpg" alt="Ribuan warga mengambil dan membersihkan sampah di pinggir Pantai Kesenden, Kota Cirebon, Sabtu (12/8)." width="100%">
<figcaption>Ribuan warga mengambil dan membersihkan sampah di pinggir Pantai Kesenden, Kota Cirebon, Sabtu (12/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis turun bersama ribuan orang mengambil sampah di pinggir Pantai Kesenden. Tampak pula Wakil Ketua DPRD yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati. Pada aksi peduli lingkungan yang digelar pada Sabtu (12/7), terlihat personel TNI, Polri, anggota Pramuka, organisasi pemuda, ormas, instansi pemerintahan dan swasta. Lurah Kesenden Rulianto memandu para peserta. Aksi bersih-bersih sampah itu diinisiasi Pandawara Group yang selama ini menaruh perhatian besar terhadap masalah lingkungan hidup. Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengaku bangga dan berterima kasih kepada warga dan penggagas kegiatan bersih-bersih sampah di Pantai Kesenden. Pemerintah turut bersama elemen masyarakat pada aksi tersebut. &rdquo;Pemerintah Kota Cirebon melalui dinas terkait dan elemen masyarakat sering menggelar kegiatan bersih-bersih sampah termasuk di Pantai Kesenden. Tapi, sampah kembali datang dan terus menumpuk. Artinya, ada oknum yang sengaja membuang sampah sembarangan,&rdquo; ujar Nashrudin Azis. Karena itu, Wali Kota Cirebon mengajak kepada masyarakat di Pantai Kesenden dan sekitarnya untuk melakukan proteksi terhadap orang-orang yang membuang sampah di pantai. Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati. Dia mengungkapkan, ada banyak pihak yang melakukan bersih-bersih sampah di Pantai Kesenden. Namun, tak berapa lama sudah sampah yang didominasi plastik itu kembali menumpuk. &rdquo;Pemerintah daerah, TNI, Polri, aktivis lingkungan, dan lainnya, melakukan kegiatan bersih-bersih sampah juga. PDI Perjuangan Kota Cirebon pun menggelar kegiatan yang sama. Tapi, persoalan sampah di Pantai Kesenden belum selesai karena ada oknum yang sengaja membuang sampah. Masalah sampah di pantai pun tidak selesai tuntas,&rdquo; lanjut Fitria, politikus yang digadang-gadang maju dalam pemilihan wali kota itu. Fitria memberi apresiasi terhadap Pandawara Group menggagas acara mengisi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dengan mengajak masyarakat melakukan bersih-bersih sampah di Pantai Kesenden. &rdquo;Sesuai harapan kita semua, semoga merdeka dari masalah sampah dan tercipta lingkungan bersih dan sehat,&rdquo; ucap Fitria.

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis turun bersama ribuan orang mengambil dan membersihkan sampah di pinggir Pantai Kesenden

Bersih-Bersih Sampah di Pantai Kota Cirebon, Direspons Positif Elemen Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-13-at-13.05.34.jpg" alt="Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati. Latu Ratri Mubyarsah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati. Latu Ratri Mubyarsah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kerja-kerja politik mulai meningkat jelang Pemilu 2024. DPC PDIP Kota Cirebon pun melaksanakan konsolidasi dengan mengumpulkan semua pengurus partai hingga tingkat RW, bakal calon legislatif, dan organisasi sayap.  Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati mengatakan semua komponen partai wajib tegak lurus dengan keputusan partai demi mencapai tujuan hattrick kemenangan pada pemilihan umum mendatang. Apalagi menjelang kontestasi politik 2024, PDIP Kota Cirebon mendapat kekuatan besar dengan bergabungnya Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis ke PDI Perjuangan.  ”Ini menjadi kado istimewa bagi kami pada HUT yang ke-50. Alhamdulillah Pak Wali Kota kini telah resmi berada di keluarga besar PDI Perjuangan,” ujar Fitria Pamungkaswati.  Menurut Fitria, bergabungnya Azis makin memantapkan partai yang dipimpinnya menghadapi Pemilu 2024. ”Target kami 10 kursi di DPRD Kota Cirebon,” kata Fitria.  Fitria menyatakan optimistis bisa sukses juga mengantarkan calon dalam pileg baik tingkat kota, provinsi, dan pusat. Selain itu, siap memenangkan calon dalam Pilpres dan Pilkada Wali Kota Cirebon pada 2024.  ”Kami optimistis bisa tercapai target kemenangan. Apalagi sekarang pengurus dan kader sangat solid hingga akar rumput. Di tingkat RW ada kader yang militan sebagai ujung tombak,” tutur Fitria.  Untuk calon wali kota nanti, Fitria menyebut, bakal calon akan dijaring melalui mekanisme partai. Rekomendasi dari pengurus pusat pasti akan memperhitungkan semua faktor demi memenangkan pilkada.  ”Ada mekanisme. Pasti yang terbaik akan diusung untuk pemimpin Kota Cirebon mendatang. Banyak kader mumpuni dan memiliki basis pendukung yang tidak diragukan. Termasuk kami siap memenangkan calon untuk Jawa Barat dan Pilpres 2024,” ucap Fitria.  Pun demikian dirinya tak menampik kemungkinan dirinya untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kota Cirebon 2024. ”Tunggu keputusan partai. Yang jelas PDIP harus menang di Cirebon untuk memuluskan langkah partai mengusung calon untuk Pilkada baik provinsi maupun kota, dan Pilpres 2024,” ucap Fitria.

PDIP Kota Cirebon Optimistis Hattrick Menangkan Pemilu 2024

Nashrudin Azis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nashrudin Azis

Berita Terkini

Kejari Kota Cirebon Tetapkan Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Setda

Kejari Periksa Mantan Wali Kota Cirebon Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gedung Setda

Bersih-Bersih Sampah di Pantai Kota Cirebon, Direspons Positif Elemen Warga

PDIP Kota Cirebon Optimistis Hattrick Menangkan Pemilu 2024

Download Aplikasi JawaPos.com