<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/NASEM-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bak peribahasa Jawa, anak polah bapak kepradah. Demikian pula yang kini tengah dihadapi DPD Partai Nasdem Gresik. Gara-gara ada kadernya yang terlibat dalam ritual pernikahan nyeleneh antara manusia dengan kambing, parpol pimpinan Surya Paloh itu juga ikut terkena getahnya.  Rabu (8/6) sore, sejumlah pengurus DPD Partai Nasdem Gresik menggelar konferensi pers. Mereka ingin menyikapi kasus pernikahan menyimpang yang tengah viral di jagat media sosial sejak Minggu (5/6) malam. Maklum, kasus itu menyeret nama Nurhudi Didin Arianto, anggota DPRD Gresik dari Fraksi Nasdem.  Dalam kesempatan itu, Sekretaris DPD Partai Nasdem Gresik Ainul Fuad menyampaikan, pihaknya sudah melakukan rapat internal menyikapi persoalan yang terjadi di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, tersebut. Hasilnya, peristiwa itu murni kegiatan dari Sanggar Cipta Alam (SCA).  "Sedangkan yang bersangkutan (Nurhudi Didin Arianto, Red) hanya bertepatan tempat. Yakni, di Pesanggrahan Kramat untuk acara tersebut," tuturnya.  Meski demikian, lanjut Fuad, partai telah memberikan teguran kepada Nurhudi. DPD Partai Nasdem Gresik juga melaporkannya kepada DPW Nasdem Jawa Timur untuk diteruskan kepada DPP Nasdem. "Supaya bisa dilakukan tindakan sesuai dengan aturan partai yang berlaku melalui mahkamah partai," ujar politikus asal Driyorejo itu.  Atas nama partai, pihaknya juga meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Fuad juga mengimbau agar seluruh kader Nasdem Gresik senantiasa menjaga sikap dan tindakan. Selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.  Ditanya soal sidang etik di DPRD Gresik untuk mengusut kader Nasdem bersangkutan, Fuad menyatakan bahwa partai menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang berlaku. "Untuk dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.  Dari penelusuran para awak media, pada Mei 2020 lalu, nama Nurhudi juga pernah berurusan dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik. Saat itu, dia dilaporkan sejumlah aktivifis mahasiswa dan keluarga korban dalam perkara pencabulan. Nurhudi diduga telah mengintervensi proses hukum kasus tersebut. Namun, dari hasil pemeriksaan BK, Nurhudi dianggap tidak bersalah.

Anggota Terseret Ritual Pernikahan Kambing, Nasdem Gresik Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi-Nasdem-Gresik.jpg" alt="Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nur Hudi alias NH mesti bersiap-siap menghadapi ”pengadilan” kode etik oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik. Senin (18/5) anggota dewan dari Partai Nasdem itu resmi dilaporkan oleh keluarga korban ke BK. Nur Hudi diduga melanggar kode etik karena ikut mengintervensi kasus ausila terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban hamil 7 bulan.  Saat melapor ke BK DPRD Grsik kemarin, keluarga korban didampingi kuasa hukum Abdullah Syafi’i dan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA). Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim.  ”Dalam berkas laporan juga sudah ada lampiran bukti keterlibatan NH untuk memengaruhi proses hukum,” jelas kakak korban yang tidak mau disebutkan namanya. Disampaikan, iming-iming damai dari NH itu membuat keluarga sakit hati. ”Kalau tidak mau terima uangnya, terpaksa saya kembalikan,” lanjut dia, menirukan perkataan NH saat itu.  Syafi’i berharap laporan itu segera ditindaklanjuti BK. Dia menegaskan, dalam perkara tersebut tidak ada motif apa pun selain sisi sosial-kemanusiaan. Keluarga percaya bahwa BK akan bertindak adil. Apalagi, perkara asusila anak di bawah umur menjadi atensi publik.  Wakil DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan bahwa pihaknya juga sudah mempelajari laporan serupa dari PMII Gresik beberapa waktu lalu. ”Sesuai aturan tata tertib dewan, NH pasti diproses sesuai kode etik dewan,” terangnya.  Surat itu pun telah didisposisikan kepada BK DPRD Gresik. Paling lambat awal Juni sudah ada tindak lanjut. Sebab, saat ini masih ada anggota dewan yang melakukan sosialisasi perbup tentang PSBB di dapil masing-masing. Dari kajian awal, dia menjelaskan, ada dua sudut pandang dari kasus tersebut. ”Sederhananya, NH ingin menolong. Versi pihak korban, ada upaya intervensi proses hukum,” paparnya.  Nah, pada poin itulah nanti dicari titik kebenarannya. Seluruh pihak akan dipanggil untuk diklarifikasi langsung. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan BK melibatkan pakar atau ahli untuk bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi. ”Sidang nanti berjalan objektif karena ada sangkut pautnya dengan tindak pidana murni,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dJQpilBfFzY  https://www.youtube.com/watch?v=XEAUA4z3XvU&amp;t  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q

Sidang Nur Hudi Kader Nasdem, BK DPRD Gresik Mesti Undang Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi.jpg" alt="KLARIFIKASI: Nur Hudi (dua dari kanan) dan Irfan Choirie (dua dari kiri) memberikan keterangan di kantor Nasdem Kamis (14/5). (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KLARIFIKASI: Nur Hudi (dua dari kanan) dan Irfan Choirie (dua dari kiri) memberikan keterangan di kantor Nasdem Kamis (14/5). (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Advokasi Hukum (Bahu) Partai Nasdem kemarin angkat bicara soal tuduhan keterlibatan anggota DPRD Gresik dari fraksinya, Nur Hudi (NH), dalam dugaan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Kamis (14/5) di kantornya di Jalan Veteran, mereka mengklarifikasi berbagai isu miring yang menimpa kadernya tersebut. ”Isu yang beredar sangat menyudutkan NH. Bahkan seolah-olah yang bersangkutan terlibat langsung dalam kasus tersebut,” jelas Ketua Bahu Partai Nasdem M. Irfan Choirie. Choirie mengklaim semua yang NH lakukan sebagai wujud kepedulian sosial. NH merupakan tokoh desa yang kenal baik dengan terlapor SG maupun korban Y. Karena itu, NH membantu menjembatani korban untuk meminta tanggung jawab kepada SG. Dengan catatan, proses hukum tetap berjalan. ”Bahkan, kami justru berharap kepolisian segera mengungkap kasus tersebut. Agar permasalahannya klir, tidak simpang siur dan memunculkan presepsi buruk di masyarakat,” lanjutnya. Hanya, pendekatan tersebut dimaknai berbeda. Dianggap sebagai bentuk pelanggaran kode etik dewan. Dalam kesempatan tersebut, NH menjelaskan, nominal uang jaminan yang ditawarkan kepada korban didasarkan estimasi dari aset yang dimiliki SG. ”Niat kami adalah memperjuangkan untuk jaminan masa depan korban. Bukan untuk menutup kasus,” jelas pria yang akrab dipanggil Ki Ageng itu. Karena keluarga korban menolak tawaran tersebut, dia tidak bisa memaksa. ”Saya pun menghormatinya dan kasus pun tetap berlanjut. Tidak ada intimidasi atau paksaan mencabut laporan. Apalagi sampai menyuruh menggugurkan kandungan,” jelas NH. Meskipun demikian, pihaknya tetap terbuka untuk membantu korban sebagai wujud kepedulian sosial. ”Tetap masih ada niat membantu korban, namun secara pasif. Khawatir disalahartikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucap dia. Sementara itu, kemarin Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik mendatangi Mapolres Gresik dan kantor DPRD Gresik. Di polres, mereka minta polisi untuk menangkap pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku. Lalu, di kantor DPRD, mereka mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik untuk turun tangan. ”Untuk segera memberikan sanksi kepada anggotanya yang diduga terlibat,” kata Ketua PC PMII Gresik Faisal Ridho Abdillah saat beraudiensi dengan pimpinan DPRD. Jika benar NH terlibat, papar dia, harus ada sanksi tegas. Sebab, yang bersangkutan merupakan wakil rakyat. Sementara itu, aksi PC PMII mendapat apresiasi langsung dari para pimpinan dewan yang menemui mereka. ”Langsung kami disposisikan kepada BK DPRD Gresik, secepatnya akan ditindaklanjuti,” kata Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=KbyvhO2-QLQ https://www.youtube.com/watch?v=vk4Qbj3cRE8 https://www.youtube.com/watch?v=u-gHEkGFEE0

Nasdem: Nur Hudi Tidak Berniat Halangi Proses Hukum Kasus Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi-Nasdem-Gresik.jpg" alt="Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nur Hudi alias NH, anggota DPRD Gresik dari Partai Nasdem, mengaku siap ”diadili” oleh partainya maupun badan kehormatan (BK) dewan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam perkara tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Dia siap untuk memberikan keterangan. Sebab, dalam perkara itu, politikus asal Benjeng tersebut hanya berniat membantu.  ”Yang pasti, hal tersebut inisiatif saya sendiri untuk memikirkan masa depan korban dan bayinya. Karena kondisi ekonomi korban dan keluarganya sangat memprihatinkan,” jelas Nur Hudi.  Sebelumnya, nama Nur Hudi menjadi sorotan publik karena dikabarkan menawarkan uang damai Rp 500 juta kepada keluarga korban. Dia berharap perkara yang diduga menyeret nama SG sebagai terlapor itu diselesaikan secara baik-baik atau kekeluargaan.  Nah, tindakan Nur Hudi itu bisa dinilai menabrak kode etik dewan yang tertuang dalam pasal 29 huruf (f). Yakni, menggunakan jabatannya untuk memengaruhi penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan pada lembaga penegak hukum yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar fungsi dan haknya sebagai anggota atau pimpinan DPRD.  Jika hasil penyelidikan BK membuktikan adanya pelanggaran kode etik, ancaman sanksinya mulai sedang hingga berat. Sesuai pasal 30 angka (3) dan (4), jika terlibat dalam pelanggaran dan perbuatan yang menyalahi hukum yang berlaku, sanksi bisa berupa pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD hingga usulan pemberhentian sebagai wakil rakyat.  Soal kabar tersebut, Nur Hudi tidak mengelak. Namun, dia menyebut tawaran itu dengan catatan kedua pihak setuju. ”Kalau tidak sepakat, ya tidak masalah. Masalah hukum pencabulan anak di bawah umur itu sudah masuk tindak pidana khusus dengan sanksi yang berat,” jelasnya.  Dia menyatakan, kalau toh sebelumnya ada kesepakatan damai antarkeluarga, pihaknya akan tetap menghormati proses hukum. ”Tetap wajib diproses, mungkin sifatnya hanya meringankan hukuman tersangka karena telah ada iktikad baik,” ucap dia.  Nur Hudi juga menghargai niat baik kuasa hukum pelapor yang sudah membawa perkara itu kepada aparat penegak hukum. ”Agar perbuatan itu tidak terjadi lagi di masyarakat, langkah-langkah beliau sudah benar,” kata dia. Namun, di satu sisi, sebagai wakil rakyat, dia juga bertujuan sama. Yaitu, membantu korban dari sisi sosial dan ekonomi. ”Supaya korban dan bayinya punya masa depan yang lebih baik,” ujarnya.  Dia pun siap untuk memberikan penjelasan soal keterlibatannya dalam perkara tersebut. ”Semua kronologi akan saya sampaikan ke pihak partai. Agar tidak salah paham. Biar permasalahan selesai secara kekeluargaan. Itu saja, tidak ada maksud lain,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  https://www.youtube.com/watch?v=86YeNFQA30Y

Nur Hudi Siap Dipanggil Partai Nasdem dan Badan Kehormatan DPRD Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi-Nasdem-Gresik.jpg" alt="Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkara dugaan pelanggaran kode etik NH alias Nur Hudi, anggota DPRD Gresik dari Partai Nasdem, terus menggelinding. Sebelum memanggil Nur Hudi, DPD Partai Nasdem Gresik memilih untuk lebih dulu menggali informasi soal kasus dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur yang menyeret nama kadernya itu. Termasuk dari korban.  Sekretaris DPD Partai Nasdem Gresik Musa mengatakan, pihaknya akan membuka posko pengaduan sampai lima hari ke depan. ”Itu sesuai instruksi dari DPW Nasdem Jatim dan kesepakatan internal partai. Tujuannya, menggali bukti-bukti dugaan keterlibatan kader kami. Baik keterangan, informasi pendukung, hingga bukti fisik lainnya,” jelasnya.  Dia mengatakan, laporan tersebut harus disampaikan secara langsung. Laporan itu digunakan sebagai bahan pengkajian saat melakukan ”sidang” internal terhadap Nur Hudi. ”Setelah informasi terkumpul, baru melakukan pemanggilan terhadap Nur Hudi,” ucap Musa.  Sementara itu, Abdullah Syafi’i, kuasa hukum korban, mengatakan, pihaknya yakin bahwa Nur Hudi mencoba untuk menghalangi proses hukum atas kasus kekerasan seksual yang menimpa kliennya. ”Dilihat dari kronologi saja, sudah tidak etis sebagai anggota dewan. Ketika laporan sudah masuk ke kepolisian, baru ada upaya mendamaikan,” jelasnya.  Tujuannya pun, lanjut Syafi’i, sudah jelas. Yakni, proses hukum kasus tersebut tidak berlanjut. Caranya, Nur Hudi memengaruhi korban agar mencabut laporan. Bahkan, Nur Hudi sendiri melakukan upaya tersebut hingga dua kali.  ”Saya punya seluruh bukti dan kesaksiannya,” terang Syafi’i. Pertama, Nur Hudi menawarkan uang tunai kepada keluarga korban. Anehnya, uang tunai tersebut berasal dari taksiran harta waris yang dimiliki terlapor pelaku yang berinisial SG. ”Jadi, wujudnya belum ada, solusi yang justru menambah permasalahan antarkeluarga,” ungkapnya. Karena tidak tercapai kesepakatan, Nur Hudi sendiri mencoba untuk berkomunikasi dengan paman korban. ”Pun dengan tawaran yang sama,” lanjut dia.  Syafi’i menilai, upaya untuk mendamaikan kedua pihak tersebut tidak masuk akal. Jika memang berniat membantu karena kondisi perekonomian keluarga korban, tidak masalah. Yakni, fokus pada masa depan korban yang kini sedang hamil tua. Misalnya, menjamin biaya persalinan, masa depan si bayi nanti, dan sebagainya. ”Namun, untuk urusan pelaku, ya tetap wajib diproses hukum. Sedangkan tujuan dari mendamaikan tidak lain untuk memberhentikan kasus,” paparnya.  Syafi’i menambahkan, selain telah melapor ke Polres Gresik, pihaknya sudah berencana membawa perkara tersebut ke Badan Kehormatan DPRD Gresik. ”Rencananya minggu ini. Kami masih menyiapkan berkas dan bukti-buktinya,” jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1pxCF-lRa9U  https://www.youtube.com/watch?v=FwZZ0oibQEg  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo

Keluarga Korban Siap Laporkan Nur Hudi ke Badan Kehormatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/gerbang-gresik-istimewa.jpg" alt="Gerbang menuju Kab. Gresik. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gerbang menuju Kab. Gresik. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - NH alias Nur Hudi, anggota DPRD Gresik, bakal ”diadili” partainya. Yakni, DPD Partai Nasdem Gresik. Partai akan meminta keterangan tentang rasan-rasan yang mengemuka seputar kasus pencabulan anak di bawah umur. Belakangan, kasus itu menyeret nama NH. Sebab, NH menawarkan jalan damai kepada keluarga korban dengan uang ratusan juta rupiah.  ”Sebetulnya kami sudah meminta klarifikasi secara personal. Belum secara partai,” ungkap Sekretaris DPD Partai Nasdem Gresik Musa.  Dari keterangan awal yang didapatkan, pihaknya belum bisa memutuskan apakah NH melanggar aturan partai ataupun kode etik anggota dewan. Musa mengatakan, ada dua kemungkinan soal keterlibatan NH. Pertama, yang bersangkutan memang berniat membantu korban dengan meminta pertanggungjawaban kepada terlapor. Kedua, memiliki niat untuk menghalangi proses hukum.  ”Jika terbukti menghalangi proses hukum dengan menggunakan statusnya sebagai anggota dewan, pasti ada sanksi,” ungkap Musa.  Sesuai aturan partai, penerapan sanksi tersebut diserahkan kepada DPW dan DPP Nasdem. ”Sanksi tersebut bergantung kadar pelanggaran yang dilakukan. Bisa berupa teguran tertulis hingga dicopot dari keanggotaan partai,” paparnya.  Abdullah Syafii, kuasa hukum korban, menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti keterlibatan anggota dewan yang dimaksud. Yakni, percakapan melalui WhatsApp (WA) dan rekaman. Bukti itu diambil saat NH mendatangi ibu korban dengan menawarkan uang Rp 500 juta. Alasannya, berniat menolong atau memberikan jalan keluar semata-mata demi masa depan janin yang dikandung korban.  ”Yang jadi pertanyaan, itu uang siapa? Usut punya usut, uang tersebut adalah hasil pembagian warisan dari terduga pelaku. Dengan kata lain, klarifikasi anggota dewan adalah hal yang mengada-ada dan berbohong. Bagaimana inisiatif sendiri tapi bukan uang dia? Kalau uang dia, bangunkan saja rumah,” ucap dia.  Sebelumnya, Nur Hudi ketika dimintai konfirmasi oleh Jawa Pos tidak menampik perihal menawarkan uang damai. Dia mengatakan hanya berinisiatif menyelesaikan permasalahan itu dengan cara kekeluargaan. ”Memberikan solusi yang bijaksana dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan,” ucap dia.  Apalagi, Nur Hudi yakin bahwa bayi yang dikandung korban merupakan anak SG yang hingga kini masih berstatus terlapor. ”Membantu korban untuk menuntut haknya dari pelaku. Termasuk, menjamin masa depan si bayi yang juga memiliki hak atas harta dari pelaku. Dengan harapan mendapatkan hidup yang lebih layak,” katanya.  Pertimbangan tersebut berdasar kondisi ekonomi keluarga korban yang terbatas. Sementara itu, terlapor memiliki kemampuan finansial yang cukup. Bahkan, memiliki 2 hektare tanah dan sawah. Meski demikian, Nur Hudi menyadari bahwa perbuatan asusila itu adalah tindak pidana. Sanksi hukumnya pun tidak main-main. Di UU tentang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya penjara hingga 13 tahun.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

Soal Tawaran Uang Damai, Partai Nasdem Gresik Janji Panggil Nur Hudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Nur-Hudi-Nasdem-Gresik.jpg" alt="Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Gresik asal Partai Nasdem Nur Hadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPRD Gresik yang berinisial NH alias Nur Hudi belakangan menjadi bahan perbincangan warganet. Wakil rakyat asal Partai Nasdem itu terseret dalam kasus dugaan asusila. Korbannya anak di bawah umur dari Kecamatan Benjeng. Tersiar kabar santer bahwa NH menawarkan uang damai kepada keluarga korban. Nilainya ratusan juta rupiah.  Berdasar informasi yang dihimpun, terlapor pelaku adalah SG yang berusia 50 tahun. Nah, Nur Hudi cawe-cawe dalam kasus yang sudah masuk ke Polres Gresik itu lantaran SG merupakan orang dekatnya.  Kasus tersebut sudah terdengar hingga Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik. Namun, BK belum bisa melakukan upaya lebih lanjut. ”Karena belum ada laporan dari masyarakat, kami tidak bisa melakukan persidangan tanpa aduan,” ungkap Ketua BK DPRD Gresik Faqih Usman.  Padahal, dalam pasal 29 huruf f Peraturan DPRD 1/2016 tentang Kode Etik disebutkan, anggota DPRD Gresik dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan pada lembaga penegak hukum yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar fungsi dan haknya sebagai anggota atau pimpinan dewan.  Nur Hudi ketika dimintai konfirmasi oleh Jawa Pos tidak menampik kabar tersebut. Dia mengatakan hanya berinisiatif menyelesaikan permasalahan itu dengan cara kekeluargaan. ”Memberikan solusi yang bijaksana dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan,” ucap dia.  Apalagi, Nur Hudi yakin bahwa bayi yang dikandung korban merupakan anak SG yang hingga kini masih berstatus terlapor. ”Membantu korban untuk menuntut haknya dari pelaku. Termasuk, menjamin masa depan si bayi yang juga memiliki hak atas harta dari pelaku. Dengan harapan mendapatkan hidup yang lebih layak,” katanya.  Pertimbangan tersebut berdasar kondisi ekonomi keluarga korban yang terbatas. Sementara itu, terlapor memiliki kemampuan finansial yang cukup. Bahkan, memiliki 2 hektare tanah dan sawah. Meski demikian, Nur Hudi menyadari bahwa perbuatan asusila itu adalah tindak pidana. Sanksi hukumnya pun tidak main-main. Di UU tentang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya penjara hingga 13 tahun.

Politikus Nasdem Gresik Akui Tawarkan Uang Damai di Kasus Asusila

Nasdem Gresik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nasdem Gresik

Berita Terkini