<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah berupaya untuk mengembalikan dana nasabah dan kembali menyehatkan perusahaan melalui restrukturisasi. Restrukturisasi yang ditawarkan kepada nasabah adalah mengganti produk lama dengan produk yang baru. Meskipun langkah tersebut akan mengurangi manfaat yang diterima oleh pemegang polis.  Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya untuk Program Jangka Panjang, R Mahelan Prabantarikso mengatakan, terdapat tiga kemungkinan respons nasabah saat ditawari restrukturisasi. Diantaranya, nasabah menyetujui, nasabah menolak, dan nasabah diam tidak ambil keputusan.  Mahelan menjabarkan, untuk nasabah yang menolak dan tidak mengambil keputusan akan tetap berada di Jiwasraya. Sementara, nasabah yang setuju restrukturisasi akan mendapat produk baru dan dialihkan ke IFG Life.  Menurutnya, nasabah yang menolak restrukturisasi tersebut akan tinggal di Jiwasraya dengan aset yang tidak clean and clear.  "Terkait dengan hal ini apabila nasabah-nasabah pemegang polis semacam ini maka akan ditinggal di Jiwasraya," ujarnya dalam teleconference, Rabu (23/12).  Ia menyebut, terkait perizinan akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, keputusan akan bergantung dari pemegang saham.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/17/12/2020/forum-korban-asuransi-jiwasraya-tolak-tawaran-restrukturisasi/">Forum Korban Asuransi Jiwasraya Tolak Tawaran Restrukturisasi</a>  "Ketika ini jadi dilikuidasi maka pemegang polis yang tidak mau direstrukturisasi dan mungkin barangkali nggak mau respons restrukturisasi setelah dijelaskan, maka yang bersangkutan akan tinggal di Jiwasraya dengan aset yang unclean dan unclear," jelasnya.  Setelah melalui proses likuidasi, lanjutnya, maka statusnya akan menjadi utang dan piutang. Hasil penjualan aset yang bermasalah itu nantinya akan dikembalikan.  "Kapan waktunya, Ya nanti kita akan kami sampaikan bahwa setelah melalui proses likuidasi maka semua menjadi utang piutang dan akan dikembalikan sejumlah aset yang unclean dan unclear yang bisa terjual atau mungkin dilikuidasi oleh kurator atau satu lembaga yang akan melakukan likuidasi," pungkasnya.

Begini Jadinya Jika Nasabah Jiwasraya Tak Ikut Restrukturisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim percepatan restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat terdapat 656 kontrak polis korporasi yang telah bersedia mengikuti program Restrukturisasi Polis Jiwaraya, hingga 15 Desember 2020.  Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya Jangka Menengah Indra Widjaja mengatakan, dengan telah direstrukturisasi 656 kontrak polis korporasi ini, maka sudah lebih dari 31 persen pemegang polis korporasi yang menyepakati program Restrukturisasi Polis Jiwasraya dari total kontrak polis korporasi Jiwasraya secara keseluruhan sebanyak 2.094 kontrak.  Angka ini mengalami peningkatan yang pesat sejak Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengumumkan Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya untuk pemegang polis korporasi pada Agustus 2020 lalu.  "Dengan capaian ini Kami optimistis bahwa program restrukturisasi polis Jiwasraya dapat diikuti oleh seluruh pemegang polis Jiwasraya baik itu ritel, bancassurance, dan korporasi," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (17/12).  Indra mengungkapkan, meningkatnya jumlah pemegang polis korporasi yang mengikuti program Restrukturisasi Polis Jiwaraya tak lepas dari adanya pengertian dari seluruh pemegang polis menyikapi kondisi keuangan Jiwasraya saat ini.  Adapun faktor yang turut menentukan meningkatnya jumlah pemegang polis korporasi yang mengikuti program Restrukturisasi Jiwasraya didasarkan pada pemahaman para pemegang polis mengenai esensi dan tujuan dari pelaksanaan program restrukturisasi polis Jiwasraya.  "Oleh karenanya izinkan Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya yang telah memberi pengertian, dukungan serta memahami kondisi keuangan Jiwasraya saat ini," jelas Indra yang juga menjabat sebagai Direktur Pemasaran Korporat Jiwasraya.  Seperti diketahui, pada Jumat (11/12) kemarin Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya telah secara resmi mengumumkan pelaksanaan program Restrukturisasi Polis Jiwasraya yang diperuntukkan bagi seluruh pemegang polis Jiwasraya.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/17/12/2020/forum-korban-asuransi-jiwasraya-tolak-tawaran-restrukturisasi/">Forum Korban Asuransi Jiwasraya Tolak Tawaran Restrukturisasi</a>  Adapun pelaksanaan program Restrukturisasi Polis Jiwasraya dibagi ke dalam 3 tahap. Pertama, pengumuman yang diikuti imbauan untuk seluruh pemegang polis melakukan registrasi data. Kedua, tahap sosialisasi yang akan dilakukan pada awal tahun 2021 dengan pemaparan skema indikatif dan alur program restrukturisasi.  Ketiga, tahap penutupan polis baru atau closing. Pada tahapan terakhir ini, secara bertahap polis yang sudah direstrukturisasi akan dipindah ke IFG Life.  Indra menambahkan, Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya pun menargetkan pelaksanaan program restrukturisasi polis Jiwasraya hingga proses migrasi polis ke IFG Life dapat selesai pada kuartal II tahun depan.  "Semoga upaya dan kerja keras ini dipahami sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab Kami dalam menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya. Sekali lagi, Kami berterima kasih," tutupnya.  Sebagaimana diketahui, selain membentuk Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Pemerintah melalui jajaran manajemen baru Jiwasraya juga telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Restrukturisasi Polis Jiwasraya. Tim Satuan Tugas (Satgas) Restrukturisasi Polis Jiwasraya memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis program Restrukturisasi Polis Jiwasraya.

Pemegang Polis Korporat Sepakat Ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasabah pemegang polis saving plan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menagih komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku ultimate shareholders Jiwasraya. Nasabah meminta Kemenkeu menyiapkan uang pengembalian dana nasabah, sebelum rencana restrukturisasi di tubuh Jiwasraya berjalan.  Salah satu nasabah Jiwasraya Machril mengatakan, pihaknya menunggu adanya negosiasi dari Kemenkeu terkait rencana restrukturisasi. Ia meminta pemerintah harus memastikan terkait kepastian pembayaran polis terlebih dahulu. Hal ini mengingat masalah yang ada di tubuh Jiwasraya sudah jelas, yakni berkaitan dengan utang pemerintah kepada nasabah.   “Yang penting uang kita kembali. Kementerian Keuangan harusnya sudah menyiapkan uang itu sebelum restrukturisasi dilakukan,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (28/7).  Seperti yang diketahui, pemerintah memang telah mewacanakan melakukan restrukturisasi terhadap seluruh polis nasabah Jiwasraya. Sejalan dengan upaya restrukturisasi, pemerintah juga membentuk perusahaan baru bernama Nusantara Life. Nantinya, perusahaan tersebut akan membawa polis-polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi baik pemegang polis tradisional maupun saving plan.   Dengan restrukturisasi melalui Nusantara Life, ketentuan bunga nasabah juga direncanakan untuk diturunkan. Misalnya, untuk pemegang polis yang bunganya masih tinggi atau mencapai 13 persen bisa turun menjadi 6 persen - 7 persen.  Jika pemegang polis setuju, maka mereka akan diajak negosiasi oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai induk holding asuransi mulai Agustus 2020 dan ditargetkan negosiasi selesai pada Desember 2021.  Dengan demikian, Machril pun meminta kepastian kepada jajaran Kementerian Keuangan. Sebab sejauh ini, belum ada ajakan pemerintah kepada nasabah, untuk mendiskusikan perihal pengembalian dana nasabah, apalagi terkait dengan restrukturisasi.  "Agustus dijanjikan ada diskusi, itu pun dari pihak Jiwasraya. Bukan dari pemerintah apalagi Kemenkeu,” tuturnya.   Ia menambahkan mengacu pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa sebelum perusahaan ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah wajib memenuhi persoalan utang kepada para nasabah.   “Nah, harapan kita pemerintah menyiapkan uang untuk nasabah baru bicara soal restrukturisasi. Jangan sampai seperti pungguk merindukan bulan,” tandasnya. Intinya pemerintah harus transaparan juga,” tutupnya.  Seperti diketahui, penyelamatan Jiwasraya sendiri sudah berjalan sejak tahun lalu. Di mana pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 470 miliar untuk membayar klaim nasabah sebanyak 15.000 nasabah tradisional.  Selain pembentukan Nisantara Life, baru-baru ini, PT Taspen (Persero) resmi membeli saham 70 persen Jiwasraya Putra atau anak usaha Jiwasraya senilai Rp 2,6 triliun. Nantinya, dana tersebut juga untuk mendukung upaya restrukturisasi besar-besaran Jiwasraya.  Pemerintah dan DPR juga tengah membahas adanya Penanaman Modal Negara (PMN) senilai Rp 15 triliun hingga Rp 20 triliun yang nantinya diberikan kepada PT Bahana sebagai induk holding industri keuangan

Nasabah Jiwasraya Desak Kemenkeu Bayaran Polis Sebelum Restrukturisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/NASABAH-JIWASRAYA.jpg" alt="Salah satu nasabah, Machril di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Kamis (6/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Salah satu nasabah, Machril di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Kamis (6/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) megkritisi pernyataan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pembayaran gagal bayar klaim. Pasalnya, pembayaran yang akan didahulukan adalah pemegang polis tradisional.  Salah satu nasabah bernama Machril menjelaskan bahwa polis tradisional terpisah dengan polis saving plan. Polis tersebut juga bisa dikaver memakai re-asuransi.  "Pembayaran untuk nasabah itu dibayarkan yang rendah dulu kata Pak Arya. Saving yang tradisional dulu, kan tradisional itu ada kaver re-asuransi, itu tidak terkait," katanya di Kantor OJK, Jakarta, Rabu (12/2).  Sementara itu, nasabah lain yakni Tomi menyatakan polis tradisional dan saving plan merupakan asuransi yang berbeda. Berdasar itu, tidak sepatutnya kalau mendahulukan polis tradisional.  "Kita ini kan saving plan dan Jiwasraya itu kan bisa hidup dari uang kita saving plan. Dari jauh hari harusnya sudah bangkrut. Itu kita yg membiayai, kenapa sekarang giliran bayar kita malah di belakang. Itu yang kita nggak setuju," ucapnya.  Sebagai informasi, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pembayaran nasabah Jiwasraya Saving Plan akan diutamakan terhadap para pemegang polis tradisional yang pemiliknya merupakan para pensiunan dan pegawai.  “Karena kan kita tahu polis tradisional pemiliknya para pensiunan, para pegawai. Itu kita harapkan, kita akan rapikan dulu itu. Jadi, dalam batch pertama pembayaran kita utamakan dahulu untuk pembayaran polis tradisional,” ujar Kartika di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2).

Pembayaran Polis Tradisional Didahulukan, Nasabah Jiwasraya Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) saat ini mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan persoalan gagal bayar nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, nasabah  Jiwasraya menolak terhadap pembentukkan Pansus tersebut karena trauma pada kasus Bank Century yang hingga kini tidak menemui kejelasan.  Salah satu nasabah Jiwasraya, Budi Setiyono menolak pembentukkan Pansus. Karena trauma dengan kasus Bank Century yang menelantarkan kepentingan nasabah, dan banyak nasabah yang tidak dibayar.  “Kita sih inginnya orientasi penyelesaian nasabah kepada pengembalian uang kita. Ini kan mau dibentuk pansus, kita malah khawatir seberapa efektif mengembalikan uang nasabah,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Senin (13/1).  Pembentukkan Pansus Jiwasraya, kata dia, sudah seharusnya jajaran DPR dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal upaya penyelamatan Jiwasraya. Bukan malah menjadikan kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 13,7 triliun ini sebagai komoditas politik.  “Percuma pansusnya dibentuk, kita lihat dulu di kasus century pengembalian uang nasabah ngga sepenuhnya kembali. Ini khawatir hanya gardu politik. Apapun penanganan kasus ini jangan sampai hilang fokus. Ribut politiknya. Tapi masalah penegangan hukum ditindak,” tuturnya.  Sementara, mengenai dirinya enggan menyebutkan jumlah klaim sebagai pemegang polis nasabah Jiwasraya. Dirinya hanya meminta agar pemerintah dan Jiwasraya berkomitmen untuk mengembalikan dana nasabah secara penuh. “Kalau itu, tidak perlu disebutkan lah,” ucapnya.  Sebagai informasi, saat ini Kejaksaan Agung masih menyidik dugaan korupsi Jiwasraya yang terjadi pada periode 2013-2017. Untuk mengusut kasus ini, Kejaksaan Agung pun telah menggadeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami 5.000 transaksi yang dilakukan manajemen sejak 2009 - 2018.  Dan untuk membongkar kasus ini, jajaran Kejaksaan Agung juga telah melakukan pencekalan mulai dari: Mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim; Mantan Direktur Keuangan, Hary Prasetyo; Mantan Direksi Pemasaran, De Yong Adrian; General Manager Keuangan dan Produksi Jiwasraya; Syahmirwan; Mantan Kepala Divisi Investasi Jiwasraya, Agustin Widhiastuti; Pegawai Jiwasraya, Mohammad Rommy.  Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga membidik sejumlah pelaku pasar modal yakni Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang ditengarai turut memiliki andil besar dalam kasus korupsi Jiwasraya.

Berkaca Kasus Century, Nasabah Cemaskan Pembentukan Pansus Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan mengganti kerugian nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pengembalian dana klaim nasabah akan dilakukan dengan cara dicicil.  Erick menyampaikan strategi BUMN dalam penyelesaian kasus Jiwasraya dengan pembentukan holding yang akan menambah arus modal menjadi Rp 1,5 triliun. Selain itu, juga akan ada aset saham yang akan dilepas.  "Ada step-nya, pembentukan holding itu nanti akan ada cashflow Rp 1,5 triliun, kita bisa cicil ke depan. Juga nanti ada aset yang saham yang mungkin bisa dilepas, itu bisa jadi kita coba," ujar Erick seperti diberitakan, Jumat (10/1).  Pihaknya juga akan terus mencermati perkembangan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kepercayaan investor dapat hadir kembali. Pemerintah datang dalam penyehatan Jiwasraya.  "Nanti kalau kita ini sedang bilang investasi tetapi di lain pihak kepercayaannya menurun. Kita tahu pertumbuhan ekonomi tinggi. Tapi pengelolaan good corporte governance tidak ada. Bagaimana publik bisa percaya, bagaimana bursa bisa melemah," jelasnya.  Sebagai informasi, BPK menemukan penyimpangan dalam penjualan produk saving plan Asuransi Jiwasraya. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya menemukan penyimpangan dalam penunjukan Kepala Pusat Bancassurance Jiwasraya.  Selain itu, pengajuan beban biaya (cost of fund) saving plan dilakukan Direksi Jiwasraya secara langsung tanpa melibatkan divisi terkait. Sementara perhitungan cost of fund juga tidak mempertimbangkan kemampuan investasi perusahaan dari sisi pendapatan yang diperlukan untuk menutupi beban biaya dari penjualan produk.  Atas kondisi itu, BPK menduga pemasaran produk ini terjadi konflik kepentingan karena pihak-pihak terkait di perusahaan mendapatkan fee dari penjualan produk tersebut.

Erick Thohir Sebut Dana Nasabah Jiwasraya Diganti dengan Dicicil