<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/images-54.jpeg" alt="Ilustrasi: hacker meretas akun media sosial Instagram. (Phys)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: hacker meretas akun media sosial Instagram. (Phys)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusutan kasus kebocoran data nasabah BRI Life terus bergulir. PT Asuransi BRI Life mengklaim bahwa hacker hanya membobol sistem BRI Life Syariah. Sedangkan data nasabah BRI maupun BRI Group tetap aman.  Temuan itu terungkap dari hasil investigasi dan penelusuran jejak digital yang dilakukan PT Asuransi BRI Life. Kemarin (29/7) Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan bukti pelaku kejahatan siber yang menerobos sistem BRI Life Syariah. Ade menjelaskan, dalam sistem tersebut terdapat kurang dari 25 ribu pemegang polis syariah individu. Dia menjamin data-data itu tidak berkaitan dengan data nasabah BRI maupun BRI Group.  ”Kejadian ini tidak memberikan dampak lateral action terhadap portofolio yang lain. Karena sistem ini merupakan stand-alone system,” ungkapnya.  Ade mengatakan, saat ini link akun penjual data nasabah BRI Life di forum jual beli yang sempat viral di media sosial sudah menghilang. Dia memastikan bahwa data pemegang polis tidak berubah. Tetap berfungsi sesuai dengan manfaat polisnya. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan para pemegang polis syariah.  Dalam melakukan investigasi, terang Ade, BRI Life berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). ”Untuk kepentingan penegakan hukum, BRI Life berkoordinasi dengan Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN),” ucapnya.  Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi membenarkan adanya celah keamanan dalam sistem elektronik BRI Life. Celah tersebut yang kemudian disalahgunakan. ”BRI Life sudah merespons dengan menutup akses itu,” ujarnya.  Dari parlemen, anggota Komisi I DPR Irine Yusiana Roba Putri menegaskan, kebocoran data nasabah BRI Life perlu ditanggapi lebih serius oleh Kemenkominfo. Jangan sampai berakhir seperti penanganan kebocoran data BPJS Kesehatan yang sampai kini pelakunya belum terungkap. Menurut Irine, Kemenkominfo perlu melakukan asesmen yang lengkap terhadap dampak kebocoran data dan menyampaikannya ke publik, terutama kepada para nasabah BRI Life.  Hingga saat ini, kata Irine, belum ada laporan atau asesmen dari Kemenkominfo kepada publik tentang dampak kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan. Hal itu tidak boleh terjadi terhadap kasus BRI Life. ”Harus ada transparansi dari otoritas, dalam hal ini Kemenkominfo,” tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.  Irine menambahkan, transaksi jual beli data pribadi yang sering terjadi di forum internet perlu menjadi prioritas Kemenkominfo. Perlu ada komitmen lebih serius dalam hal anggaran dan sumber daya manusia terhadap perlindungan data pribadi warga Indonesia.  Selain itu, dalam konteks regulasi, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memadai dan sesuai standar internasional sangat penting. Salah satunya adalah keberadaan lembaga pengawas yang independen. Menurut legislator asal dapil Maluku Utara tersebut, sifat kebocoran data sudah lintas negara. Karena itu, penting bagi Indonesia bekerja sama dengan otoritas di negara lain. Salah satu standarnya adalah keberadaan otoritas independen.  Dalam pembahasan RUU PDP antara Kemenkominfo dan Komisi I DPR, Kemenkominfo menginginkan lembaga pengawas berada di bawah mereka. Sementara Komisi I DPR ingin lembaga pengawas independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Irine menambahkan, sejauh ini penanganan kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan belum memuaskan. Belum ada laporan yang memadai tentang tindak lanjutnya. ”Padahal, dalam kasus kebocoran data, asesmen dan langkah evaluatif yang cepat dan transparan adalah keharusan, seperti kita lihat di Uni Eropa,” tegasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/07/2021/dokumen-peserta-diretas-data-nasabah-bri-life-dijual-rp-101-juta/">Dokumen Peserta Diretas, Data Nasabah BRI Life Dijual Rp 101 Juta</a>  Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah menyatakan, salah satu masalah utama di Indonesia adalah jaminan keamanan data. Harus ada jaminan bahwa data masyarakat adalah sesuatu yang krusial untuk dilindungi. ”Harus berlapis-lapis perlindungannya,” kata dia.  Menurut Lina, penegak hukum di Indonesia harus serius menangani kasus kebocoran data. Dia lantas membandingkan dengan Amerika Serikat. Di sana petugas keamanan sigap menangkap pelaku pembobolan data pasien Covid-19. Menurut Lina, FBI memiliki kapasitas lebih baik daripada aparat penegak hukum di Indonesia untuk mengungkap kasus pembobolan data seperti itu. ”Buktinya kita bisa lihat, perkembangan kasus pembobolan data BPJS Kesehatan sekarang seperti apa,” ucapnya.  Selain itu, Lina menerangkan bahwa lembaga yang mengumpulkan dana pribadi masyarakat harus lebih bertanggung jawab menjaga data publik. Lembaga tersebut harus memiliki sistem keamanan yang canggih. Menurut Lina, saat ini di Indonesia jarang ditemukan orang yang menjadi korban kebocoran data melapor ke polisi. Bisa jadi karena mereka belum merasakan kerugian. Padahal, data yang bocor bisa digunakan untuk sejumlah kejahatan.  Lina berharap pemerintah atau lembaga penegak hukum lebih serius menangani setiap kasus pembobolan data masyarakat. Termasuk meminta pertanggungjawaban pihak pengelola data tersebut. Dia juga meminta pembeli data hasil pencurian atau hacking dijerat hukum. Sehingga bisa menimbulkan efek jera. Dengan demikian, ke depan tidak ada orang yang ingin membeli data masyarakat hasil pembobolan. Ujungnya, ketika tidak ada permintaan, hacker akan pikir-pikir lagi untuk membobol data masyarakat Indonesia. Sebab, tidak ada demand atau permintaannya. ”Sekarang sama seperti penadah barang curian, kena hukuman juga kan? Ini sama seperti pembeli data curian,” tuturny.

BRI Life Klaim Hacker Hanya Bobol Sistem Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/hacker-Koko.jpeg" alt="Ilustrasi: penjahat siber. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: penjahat siber. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Belum rampung kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, kejadian serupa dialami PT Asuransi BRI Life. Data 463 ribu di antara dua jutaan peserta BRI Life diretas hacker. Data tersebut lalu ditawarkan di pasar gelap jual beli online. Bareskrim Mabes Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini mengusut kasus itu.  Informasi bocornya data nasabah BRI Life keluar Selasa lalu (27/7). Data tersebut dilansir kali pertama oleh Reuters merujuk posting-an di RaidForums. Data 463 ribu peserta asuransi itu dijual USD 7.000 atau sekitar Rp 101,5 juta.  Data yang tersedia mulai perincian nomor rekening bank, salinan KTP, sampai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Ada juga catatan kesehatan atau hasil pemeriksaan laboratorium.  Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menuturkan, dugaan awal perkara itu merupakan kebocoran data perbankan. ”Saat ini dalam penyelidikan dittipideksus,” paparnya di Mabes Polri kemarin (28/7). Namun, mantan Kapolda Sumut tersebut belum memberikan informasi detail terkait kasus itu.  Beberapa waktu lalu Bareskrim juga mengusut kebocoran data peserta BPJS Kesehatan. Namun, hingga kini pelaku belum tertangkap. Seorang penyidik sebenarnya telah mengetahui dan mendeteksi hacker bernama Kotz. Namun, entah mengapa pelaku sampai saat ini belum tertangkap.  Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution mengatakan, pihaknya bersama tim independen spesialisasi cyber security sedang melakukan investigasi. Menelusuri jejak digital dan meningkatkan perlindungan data pemegang polis BRI Life. Dia memastikan, BRI Life tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  ’’Apabila ada permintaan data pribadi yang mengatasnamakan atau mengaitkan dengan kepemilikan polis di BRI Life, pemegang polis harus segera menghubungi layanan resmi kami melalui call center 1500087, WhatsApp corporate 08119350087, atau e-mail cs@brilife.co.id,’’ jelasnya.  Ade menjamin hak pemegang polis sesuai dengan polis yang dimiliki. BRI Life berkomitmen untuk berupaya maksimal melindungi data pemegang polis dengan menerapkan tata kelola teknologi informasi sesuai standar ketentuan dan peraturan perundang-undangan.  Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menyatakan bahwa dugaan kebocoran data pribadi milik nasabah BRI Life turut diamati perusahaan pemantau kejahatan siber, Hudson Rock. Menurut dia, dugaan kebocoran itu harus menjadi perhatian pemerintah. Ada tiga poin yang menjadi catatan Pratama berkaitan dengan dugaan kebocoran data tersebut.  Yakni, penguatan sistem dan SDM, adopsi teknologi untuk pengamanan data, serta perlunya UU PDP yang tegas dan ketat seperti aturan yang sudah diterapkan di Eropa. Itu dinilai penting oleh Pratama lantaran Indonesia masih dianggap rawan peretasan. ”Kebocoran data di Indonesia sudah kritis seperti ini, seharusnya pemerintah dan DPR bisa sepakat untuk mengegolkan UU PDP,” ungkap dia kepada awak media kemarin.  Tanpa UU tersebut, Pratama menyatakan bahwa pengelola data pribadi yang berada di bawah naungan instansi pemerintah maupun swasta tidak bisa dimintai pertanggungjawaban apabila ada kebocoran data. ”Dan tidak akan bisa memaksa mereka untuk meningkatkan teknologi, SDM, dan keamanan sistem informasinya,” jelas pakar keamanan siber tersebut.  Berdasar pengecekan yang dilakukan CISSReC di RaidForums, data BRI Life itu ditawarkan akun bernama Reckt. Total ada dua juta data nasabah dan 463 ribu data scan dokumen. Data yang dijual berisi informasi yang cukup lengkap. Mulai data pelanggan, total manfaat, total periode, KTP, KK, NPWP, foto buku rekening bank, akta kelahiran, akta kematian, surat perjanjian, bukti transfer, bukti keuangan, sampai bukti surat kesehatan seperti EKG.  Pratama menambahkan, informasi lain terkait bukti transfer setoran asuransi, KTP, dokumen pendaftaran asuransi, formulir pernyataan diri dan kesanggupan, hingga tangkapan layar perbincangan WhatsApp nasabah dengan pegawai BRI Life juga disertakan dalam penjualan. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa dari tangkapan layar yang dibagikan Hudson Rock, data tersebut diambil setelah pembobolan situs.  Karena itu, Pratama menilai perlu juga dilakukan forensik digital guna mengetahui celah keamanan yang dipakai peretas untuk menerobos sistem keamanan situs tersebut. ”Apakah dari sisi SQL (structured query language, Red) sehingga diekspos SQL injection atau ada celah keamanan lain,” ungkapnya. Dia juga menjelaskan bahwa sumber kebocoran data adalah peretasan, bukan jual beli data dari pihak internal atau pegawai.  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, kebocoran data BRI Life akan memengaruhi kepercayaan (trust) masyarakat jika masalahnya berlarut-larut. Apalagi, profil nasabah asuransi cenderung kelas menengah ke atas yang sensitif soal perlindungan data pribadi.  Skenario terburuk, tentu data nasabah bisa disalahgunakan untuk penipuan atau tindak kriminal yang merugikan lainnya. Penipuan juga bisa mengatasnamakan pihak asuransi resmi. Lalu, nasabah mentransfer uang tertentu, padahal bukan untuk membayar premi.  ’’Kasus-kasus kebocoran data sebelumnya mengakibatkan nasabah tiba-tiba dihujani tawaran kartu kredit, pinjol ilegal, sampai arisan online. Ada juga yang informasi pribadinya digunakan untuk mendaftarkan pinjol, tapi uangnya masuk ke rekening orang lain. Merugikan sekali,’’ beber lulusan University of Bradford itu kepada Jawa Pos.  Bhima mengatakan, langkah yang harus dilakukan BRI Life adalah segera memberitahukan kepada seluruh nasabah bahwa jika ada pihak yang mengatasnamakan asuransi BRI Life, perlu waspada dan hati hati. Tanggung jawab perusahaan jika telanjur data bocor adalah memperbaiki sistem keamanan dan memberikan transparansi progres penyelidikan kebocoran data.  Dari kejadian tersebut, artinya pengawasan data nasabah perlu disempurnakan. Misalnya, frekuensi pengecekan berkala keamanan sistem secara internal hingga audit sistem oleh OJK perlu ditambah. ’’Juga, memastikan perilaku pegawai dalam menjaga data nasabah menjadi prioritas utama untuk menghindari fraud atau kebocoran internal,’’ jelasnya.  Kementerian Kominfo telah memanggil direksi BRI Life Insurance untuk memberikan klarifikasi tentang dugaan kebocoran data pribadi milik nasabah mereka. Jubir Kominfo Dedy Permadi mengungkapkan, pemanggilan berlangsung kemarin (28/7) pukul 14.00 WIB. Pemanggilan itu, kata Dedy, adalah bagian dari proses investigasi.  ”Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,” kata Dedy. Beberapa hal yang didapatkan Kominfo adalah adanya dugaan kuat celah keamanan dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. ”Pihak BRI Life telah mengambil langkah responsif untuk menghentikan upaya akses secara tanpa hak tersebut,” jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/28/07/2021/alami-kebocoran-data-ini-janji-bri-life-ke-pemegang-polis/">Alami Kebocoran Data, Ini Janji BRI Life ke Pemegang Polis</a>  Dedy mengatakan, BRI Life saat ini melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keamanan sistem elektronik yang mereka kelola. Tim internal BRI Life menggandeng konsultan forensik digital untuk mengusut kejadian tersebut. ”Dalam waktu dekat BRI Life menyampaikan temuan-temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan amanat undang-undang,” kata Dedy.  Dari sisi Kominfo, Dedy mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan untuk mengamankan sistem maupun tata kelola data. Sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Kominfo berwenang melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik.

Dokumen Peserta Diretas, Data Nasabah BRI Life Dijual Rp 101 Juta

Nasabah BRI Life

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nasabah BRI Life

Berita Terkini

BRI Life Klaim Hacker Hanya Bobol Sistem Syariah

Dokumen Peserta Diretas, Data Nasabah BRI Life Dijual Rp 101 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com