<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1660911515080.jpg" alt="Umar Patek ketika menjadi tim pengibar bendera. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Umar Patek ketika menjadi tim pengibar bendera. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Narapidana teroris Umar Patek dijadwalkan bebas bulan ini. Sosok yang berperan dalam Bom Bali itu pun memiliki beberapa rencana setelah bebas.  Salah satunya adalah membantu Pemerintah Indonesia dengan terlibat di program deradikalisasi. Umar Patek berjanji mengajak generasi muda jauh dari paham terorisme.  ”Saya berkomitmen membantu pemerintah dalam program deradikalisasi, baik kepada kaum milenial maupun kalangan masyarakat atau akademisi, supaya mereka paham tentang bahaya terorisme dan bahaya pemahaman radikalisme,” kata Umar Patek di Lapas Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, Jumat (19/8).  Dia mengatakan, saat ini, paham radikalisme masih tumbuh subur di Indonesia. Dia berjanji membantu pemerintah menyadarkan warga Indonesia supaya terhindar dari paham radikalisme dan terorisme.  ”Sejauh ini radikalisme tetap ada, di manapun, di negara manapun, masih tetap ada. Saya akan membantu pemerintah untuk deradikalisasi,” ujar Umar Patek.  Sebelumnya, masa penahanan narapidana kasus terorisme (Napiter) Umar Patek berkurang selama 5 bulan. Umar Patek mendapatkan remisi umum HUT RI.  Napiter Bom Bali itu pun bakal bebas bulan ini. Sebab telah memenuhi ketentuan bebas bersyarat.  Meski demikian, belum ada keputusan resmi kapan Umar Patek bisa bebas. Sebab surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) belum turun.  Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji mengatakan, sesuai perhitungan, Umar Patek bisa bebas bulan ini. ”Jadi remisinya Umar Patek selama lima bulan. Sementara jika dihitung (sisa masa pidana) dari Agustus 2022 sampai Januari 2023 tentunya sudah selesai,” terang Zaeroji.

Rencana Umar Patek Paska Bebas, Bantu Pemerintah Deradikalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-bebaskan-baasyir-masyarakatnya-bali-diminta-tidak-gaduh_m_.jpg" alt="Abu Bakar Ba" width="100%">
<figcaption>Abu Bakar Ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Senator asal Bali, Arya Wedakarna meminta masyarakatnya tak gaduh usai adanya keputusan Presiden Joko Widodo. Yakni terkait langkah untuk membebaskan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir.  Terlebih katanya, aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Jenderal Lembaga Permasyarakatan (Ditjen Pas) belum menerima surat untuk pembebasan Ba'asyir itu. "Kita tunggu dulu. Aparat hukum katanya belum terima surat dari Bapak Presiden," ujar Arya kepada JawaPos.com, Senin (21/1).  Jika memang pembebasan itu benar adanya, ia tetap meminta masyarakat Bali tidak gaduh. "Kami akan sikapi bersama tokoh-tokoh Bali, yang penting jangan gaduh menjelang tahun politik ini," pintanya.  Terlepas apakah ada kepentingan politik atau tidak di balik pembebasan ini, toh Jokowi katanya memiliki hak prerogratif untuk membebaskan Ba'asyir. Namun ia yakin ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019.  Arya lebih melihat kepada keputusan itu diambil untuk menghindari isu politik yang lebih besar. "Seorang napi teroris entah karena dia sakit natural atau waktunya, ada kasus semeacam ini di luar negeri, meninggal di penjara, akan lebih menjadi isu politik yang lebih besar. Kemungkinan kan itu. Segala sesuatu sudah dalam pertimbangan," tuturnya.  Sekadar informasi, kuasa hukum Presiden Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra mendatangi Ba'asyir di Lapas Gunung Sindur Jumat (18/1) lalu. Ia menyampaikan pesan bahwa Ba'asyir dibebaskan murni dengan alasan kemanusiaan. Pembebasan Ba'asyir tersebut mengingat usianya yang sudah uzur dan sering sakit.  "Pertimbangan saya kata Pak Jokowi pertimbangan kemanusian karena beliau sudah lanjut usianya sudah uzur kemudian juga kesehatannya sudah jauh menurun maka ya berdasarkan kemanusiaan ya beliau dibebaskan," jelas Yusril saat mengunjungi Ba'asyir di Lapas Gunung Sindur.  Bahkan Jokowi katanya juga mempersilakan Ba'asyir tetap menerima tamu dan beraktivitas seperti biasa saat bebas nanti. "Dan semua disepakati enggak ada seperti beliau orang tahanan dijaga, enggak sama sekali, sudah kami katakan kepada beliau," tutur Yusril.  Adapun pada 2011 lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus hukuman 15 tahun penjara kepada Ba'asyir karena terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.  Dengan demikian, seharusnya  Ba'asyir bebas murni di tahun 2026 belum dipotong remisi dari Ditjen Lapas.

Jokowi Bebaskan Ba'asyir, Masyarakat Bali Diminta Tidak Gaduh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yenny-wahid-ada-anak-masih-16-tahun-tapi-sudah-ahli-merakit-bom_m_212827.jpeg" alt="Ketua Wahid Foundation Yenny Wahid menegaskan bahwa persoalan ekonomi bukan menjadi penyebab utama dari lahirnya radikalisme di negeri ini." width="100%">
<figcaption>Ketua Wahid Foundation Yenny Wahid menegaskan bahwa persoalan ekonomi bukan menjadi penyebab utama dari lahirnya radikalisme di negeri ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi terorisme dalam sepekan ini tengah menyedot perhatian publik. Tak sedikit orang yang heran dengan munculnya banyak teroris di negeri ini. Meskipun sudah banyak yang tertangkap bahkan dieksekusi mati oleh aparat penegak hukum. Ketua Wahid Foundation Yenny Wahid menjabarkan penyebab kelompok radikal ini terus bermunculan. Menurutnya hal tersebut didasari atas kerentanan individu seseorang.&nbsp; Mereka kerap kali gelisah atas banyaknya pertanyaan yang tidak terjawab. Maka ketika mereka dipertemukan dengan figur penganut radikalisme, orang tersebut berkemungkinan besar terbawa dengan faham yang menyesatkan. "Kerentanan individual itu memiliki korelasi yang kuat dengan radikalisme.&nbsp;Kata Ali Imron (tahanan terorisme), dia bilang ke saya 'mba kalau ada yang lagi semangat-semangatnya belajar agama kirim ke saya, dalam 24 jam saya bisa kirim dia jadi pengantin (pelaku bom bunuh diri)," ungkap Yenny di Griya Gus Dur, di Jalan Taman Amir Hamzah, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Selasa (15/5). Data tersebut kemudian mematahkan stigma yang selama ini beredar, bahwa penyebab seseorang terjerumus menjadi pelaku teror karena kemiskinan atau pendidikan rendah. Menurut Yenny hal tersebut tidak terkorelasi dengan radikalisme. Selain itu lanjut Yenny, faktor dominan pembawa faham radikalisme karena seorang individu kehilangan sosok ayah. Hal itu terbukti pula pada salah satu gembong teroris yang berbaiat kepada ISIS&nbsp;berinisial BN. Dia sejak kecil tidak tumbuh besar dengan figur ayah disampingnya.&nbsp; "BN, tokoh ISIS jika dilihat sejarah hidupnya dia kehilangan figur orang tua sejak kecil, dia ikut neneknya. Kemudian kalau anak itu pintar banyak pertanyaan yang tidak terjawab sama neneknya akhirnya dia besar di luar," lanjut Yenny. Kasus serupa juga Yenny jumpai saat bertemu dengan anak berusia 16 tahun berinisial R. Dengan usia belia, anak tersebut sangat mahir dalam merakit bom, hingga harus dimasukan ke program deredekalisasi. Menurut pengakuan tersebut ayahnya yang berprofesi sebagai kuli bangunan selain disibukkan dengan pekerjaannya juga terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hobi bermain burungnya. Sehingga anak tersebut tidak mendapat perhatian orang tua. &ldquo;Ibunya si R TKW. Akhirnya ketemu ustad-ustad yang ngarahin ke radikal untuk menjawab kegelisahannya," pungkas Yenny.

Yenny Wahid: Ada Anak Masih 16 Tahun Tapi Sudah Ahli Merakit Bom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/37-napi-terorisme-dikirim-ke-lapas-high-risk_m_201873.jpeg" alt="Petugas di Lapas memeriksa barang bawaan keluar napi yang ingin berkunjung." width="100%">
<figcaption>Petugas di Lapas memeriksa barang bawaan keluar napi yang ingin berkunjung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lapas khusus untuk memenjarakan narapidana (napi) risiko tinggi (risti) atau high risk kasus narkoba dan terorisme telah terisi. Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mardjoeki mengungkapkan, hingga kemarin (4/4) sudah lebih dari 18 napi narkoba yang menghuni Lapas Batu. Sedangkan 37 napi lainnya menghuni Lapas Pasir Putih yang juga tergolong high risk. Dua lapas di Pulau Nusakambangan itu punya tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada lapas biasa. Satu sel hanya ditempati seorang napi. Pengawasan dengan CCTV juga dilakukan 24 jam. Mardjoeki menjelaskan, penempatan napi di lapas tersebut mendapatkan penilaian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror Polri. Salah satu tujuan penempatan di lapas itu adalah napi terorisme tidak memengaruhi napi-napi lainnya. "Sekarang ada 170 kasus terorisme yang sudah dipidana. Tidak semuanya masuk high risk," ujar dia.&nbsp;

37 Napi Terorisme Dikirim ke Lapas High Risk