<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemimpin-jaringan-pornografi-anak-tewas-dikeroyok-di-penjara_m_.jpg" alt="Pemimpin jaringan pornografi anak kelas dunia yang baru saja dijatuhi hukuman 40 tahun penjara bulan lalu, tewas dalam perkelahian dengan tujuh narapidana pada 2 Januari di Penjara Federal Michigan" width="100%">
<figcaption>Pemimpin jaringan pornografi anak kelas dunia yang baru saja dijatuhi hukuman 40 tahun penjara bulan lalu, tewas dalam perkelahian dengan tujuh narapidana pada 2 Januari di Penjara Federal Michigan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 39.976 narapidana dan warga binaan anak telah dibebaskan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Langkah ini dilakukan lewat program asimilasi dan integrasi lembaga pemasyarakatan guna menangkal penyebaran Covid-19.  "Total data asimilasi dan integrasi adalah 39.976. Data ini dikumpulkan dari 525 UPT Pemasyarakatan," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti‎ kepada wartawan, Rabu (27/5).  Rika mengatakan, warga binaan yang dibebaskan melalui proses asimilasi ‎sebanyak 37.473. Rinciannya, sebanyak 36.549 dari narapidana dan 934 orang lainnya berstatus warga binaan anak.  "Jadi narapidana jumlahnya 36.539 dan warga binaan anak sebanyak 934 orang," katanya.  Sedangkan 2.403 warga binaan lainnya dibebaskan melalui hak integrasi. ‎Rinciannya adalah narapidana sebanyak 2.360, dan warga binaan anak berjumlah 43.  "Jadi dibebaskan melalui integrasi jumlah datanya adalah 2.403 orang," ungkapnya.  Diketahui, ‎pembebasan narapidana dan anak itu, telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, tertanggal 30 Maret 2020.  Keputusan itu menerangkan, pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak merupakan upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan (rutan) dari pandemi Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PCXlSyOYZbc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Zmn6vfjOQWI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bG9gAV8L-Mo

Cegah Covid-19, Kemenkumham Telah Bebaskan Hampir 40 Ribu Narapidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Lapas-Radar-Semarang-Ist.jpg" alt="Petugas Lapas Kelas 1 Semarang dibantu warga binaan siapkan layanan penitipan barang dan layanan telepon memasuki Idul Fitri ganti penutupan kunjungan - Doc lapas" width="100%">
<figcaption>Petugas Lapas Kelas 1 Semarang dibantu warga binaan siapkan layanan penitipan barang dan layanan telepon memasuki Idul Fitri ganti penutupan kunjungan - Doc lapas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Narapidana tindak pidana umum (Tipidum) menduduki posisi tertinggi yang mendapatkan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Jumlahnya mencapai 3.369 orang, kemudian disusul narapidana narkotika 1855 orang, tindak pidana korupsi 33 orang, terorisme 25 orang, ilegal loging 10 orang, Ilegal traficking dan money laundry masing-masing ada 2 orang.  "Data itu terhitung per 24 Mei 2020. Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang menerima remisi terbanyak di Kelas I Semarang mencapai 474 orang, terdiri dari nrapidana 470 orang dan anak pidana 4 orang,"kata Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng, Priyadi melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marasidin Siregar, Sabtu (23/4).  Adapun dari total 5296 orang yang menerima Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri itu, lanjut Marasidin, rinciannya yang memperoleh 15 hari sebanyak 1255 orang, 1 bulan ada 3243 orang, sedangkan 1 bulan 15 hari ada 636 orang. Untuk yang 2 bulan ada 162 orang. "Jadi RK I atau hanya dapat pengurangan hukuman sebanyak 5273 orang. Kalau untuk RK II, yang bisa langsung bebas 23 orang, jumlah itu se-Jateng,"jelasnya.  Dengan pemberian remisi itu, pihaknya, mengklaim terjadi penghematan anggaran mencapai Rp 2.934.645.000. Dijelaskannya remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di lembaganya remisi ada 3 macam. Di antranya ada remisi umum, remisi khusus atau remisi hari raya agama, dan remisi tambahan.  "Untuk bisa memperoleh remisi harus memenuhi syarat administratif dan syarat substantif yang ditentukan undang-undang. Kami akui sekalipun remisi diberikan jumlah penghuni lapas dan rutan se-Jateng per-22 Mei 2020 ini masih alami over populasi,"bebernya.  Marasidin menyebutkan kapasitas jumlah hunian lapas maupun rutan yang ada di Jateng hanya sebanyak 9.258 orang. Namun diisi 11.403 warga binaan yang terdiri dari narapidana 8.956 dan tahanan 2.447 orang.  Terpisah, untuk mencegah mewabahnya Pandemi Covid-19 atau virus Corona Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Dadi Mulyadi membuat kebijakan dengan menutup kunjungan keluarga selama hari raya Idul Fitri. Namum demikian, warga binaan tetap diminta menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar.  Sekaligus menjalankan prosedur Covid-19, selalu cuci tangan dan tidak saling pinjam pakai alat makan serta selalu jaga jarak dan memakai masker. “Lebaran kali ini beda dari tahun-tahun sebelumnya, bagaimanapun seluruh warga binaan dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan sehingga tetap aman dan kondusif, terlebih dalam keterbatasan akibat wabah virus Corona,” kata Dadi.  Sekalipun meniadakan kunjungan, pihaknya tetap memeberikan layanan pengganti, dengan menyediakan layanan penitipan barang bawaan keluarga kepada petugas. Layanan itu dibuka sejak Sabtu hingga Selasa (23-26 Mei). Akan tetapi tetap dengan prosedur penanganan Covid-19. Lapas juga menyediakan sarana telepon dan video call untuk mengatasi rasa kangen kepada keluarga.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=On7UhQ7fwmE  https://www.youtube.com/watch?v=bx9V4NwY6rY  https://www.youtube.com/watch?v=oylD8JlcTbE

5.296 Warga Binaan Jateng Dapat Remisi, 23 Narapidana Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Yasonna-Laoly-Raka-Denny.jpg" alt="Yasonna Laoly di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Yasonna Laoly di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan, perbuatan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana asimilasi atau integrasi jumlahnya masih sangat kecil. Yasonna tak menginginkan, tak ingin napi asimilasi yang dibesar-besarkan.  "Dalam kondisi ekonomi sulit seperti ini, pasti ada dampak kepada kejahatan, tapi jangan kambing hitamkan semua pada napi asimilasi," kata Yasonna dikonfirmasi, Kamis (23/4).  Politikus PDI Perjuangan itu tak menampik, kini di seluruh wilayah Indonesia terdapat residivis. Namun, yang dihebohkan seolah napi asimilasi yang kembali mengulangi perbuatannya. Padahal belum tentu.  "Dimanapun ada residivisme, tapi yang sekarang ini sangat sangat kecil sekali (jumlahnya). Yang dihebohkan, setiap kejahatan yang ada, seolah dilakukan oleh napi asimilasi," ucap Yasonna.  Yasonna memastikan, perbandiangan napi yang keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang kini jumlahnya mencapai 38.822 napi. Tapi hanya terdapat puluhan napi yang kembali berulah. "Hitung saja persentase antara yang ke luar dan yang mengulang kembali," jelas Yasonna.  Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 38.822 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19. Jumlah itu berdasarkan data pada Senin (20/4) hari ini.  "Hingga saat ini yang keluar dan bebas 38.822. Melalui 36.641 asimilasi dan integrasi 2.181 narapidana dan Anak," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti dikonfirmasi, Senin (20/4).  Rika menuturkan, narapidana yang bebas dan keluar dari program asimilasi sebanyak 35.738 telah dibebaskan, sisanya 903 merupakan anak. Sementara untuk integrasi, sebanyak 2.145 narapidana yang dibebaskan, 34 sisanya merupakan anak.  Program asimilasi dan integrasi, lanjut Rika, akan terus dilakukan sampai berhentinya status kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir. Hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan penetapan pemerintah, pasal 23 Permenkumham No. 10 Tahun 2020.  Menurutnya, pada Pasal 23 narapidana yang menerima asimilasi dan integrasi telah menjalankan 2/3 masa pidananya. Sementara anak telah menjalankan 1/2 masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.  "Kami juga terus melakukan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan," tukas Rika.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cW3QAeatc2E  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jvypl6GZQOE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=JBtKCObt2eg

Marak Kejahatan, Yasonna: Jangan Kambing Hitamkan Napi Asimilasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/80430-narapidana-dapat-remisi-lebaran-446-langsung-bebas_m_1528963755_220311.jpeg" alt="Ilustrasi: menyambut Lebaran, Kemenkumham berikan remisi khusus pada 80.430 narapidana." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: menyambut Lebaran, Kemenkumham berikan remisi khusus pada 80.430 narapidana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi khusus Idul Fitri 1439 Hijriah kepada 80.430 orang narapidana. Dalam data tersebut sebanyak 446 narapidana langsung bebas. "Sebanyak 79.984 warga binaan pemasyarakatan masih harus menjalani sisa pidana setelah mendapat remisi Idul Fitri," ungkap Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, (14/6). Sementara, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Harun Sulianto mengatakan Kemenkumham memberikan remisi mulai dari 15 hari sampai dua bulan. Remisi diberikan tergantung masa pidana yang telah dijalani. Menurut Harun, paling banyak narapidana mendapatkan remisi sebanyak satu bulan, yaitu 51.775 orang, disusul 15 hari sebanyak 21.399 orang dan satu bulan 15 hari sebanyak 6.125 orang. Kemudian, remisi dua bulan sebanyak 1.131 orang. Lebih lanjut, Harun memaparkan 5 Kantor Wilayah Kemenkumham terbanyak penerima Remisi Khusus ldul Fitri 1439 Hijriah, di antaranya adalah Jawa Barat (8.654), Jawa Timur ( 61947), Sumatera Selatan (6.228), Sumatera Utara (51780), Jawa Tengah (5.717), dan Kalimantan Timur (4.773). Harun berharap, pemberian remisi ini dapat memotivasi narapidana untuk segera sadar diri dan berbuat baik. Sehingga bisa menjadi warga negara yang berguna untuk pembangunan baik selama menjalani hukuman maupun setelah bebas.

80.430 Narapidana Dapat Remisi Lebaran, 446 Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hikmah-ramadan-80-ribu-napi-terima-remisi-446-bebas_m_219873.jpeg" alt="80 ribu narapidana terima remisi Idul Fitri 1439 H" width="100%">
<figcaption>80 ribu narapidana terima remisi Idul Fitri 1439 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 80.430 narapidana (napi) beragama Islam mendapat remisi khusus (RK) menjelang Lebaran pada Jumat (15/6) mendatang. Dari jumlah tersebut, 446 napi di antaranya langsung bebas. Sisanya, 79.984 orang, masih harus menjalani sisa masa pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami menyatakan, pemberian RK itu menghemat anggaran biaya makan napi sekitar Rp 32,4 miliar. Jumlah tersebut merupakan estimasi biaya makan per orang per hari sebesar Rp 14.700, dikalikan 2.205.300 hari tinggal yang dihemat karena <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/29/05/2018/28-napi-dapat-remisi-waisak" target="_blank">remisi</a> itu. "Biaya makan napi jadi lebih hemat," katanya kemarin (11/6). Utami menjelaskan, saat ini napi dan tahanan yang <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/05/2018/841-napi-dapat-remisi-khusus-hari-besar-waisak" target="_blank">menghuni lapas</a> dan rutan berkisar 250 ribu orang. Sedangkan kapasitas atau daya tampung yang tersedia saat ini hanya cukup untuk 124 ribu orang. Artinya, kondisi overcrowded di lapas dan rutan hampir mencapai separuh dari kapasitas.

Hikmah Ramadan: 80 Ribu Napi Terima Remisi, 446 Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/dapat-remisi-khusus-13-narapidana-kalbar-dibebaskan_m_141063.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebahagiaan warga binaan di momen Idulfitri bertambah. Mereka mendapatkan remisi. Dari 1.555 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Kalbar, 13 di antaranya dibebaskan dari hukuman. Mereka yang mendapatkan remisi khusus, empat tahanan di Lapas Klas II A Pontianak, satu tahanan Lapas Klas II B Singkawang, satu tahanan dari Lapas Klas II Sintang, dua tahanan dari Lapas Klas II B Ketapang dan satu tahanan dari Rutan Klas IIA Pontianak dan Satu Rutan Klas II B Sambas. Kasubag Humas Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Kalbar Ardian Setiawan mengatakan, Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri tersebut diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang beragama Islam yang tersebar di 12 UPT di Lapas dan Rutan di Kalbar. Tak hanya itu, Remisi Khusus I ini juga memberikan potongan masa tahanan kepada 1.542 warga binaan di Kalbar. &ldquo;Besaran potongan masa tahanan kita berikan bervariatif,&rdquo; jelas Ardian. Dikatakannya, remisi tidak asal diberikan kepada WBP. Mereka yang mendapatkan remisi harus lolos dari assessment. Diantaranya mendapatkan surat keterangan tidak keterlibatan perkara pidana lainnya dari kejaksaan.&nbsp; Kemudian warga binaan yang diseleksi juga harus mengikuti program pembinaan yang telah disusun oleh Lapas atau Rutan serta berkelakuan baik selama dalam pemasyarakatan. Selain itu, mematuhi peraturan dan menjalankan kewajiban sebagai warga binaan. &ldquo;Remisi Idul Fitri itu kita laksanakan setelah salat Id berjamaah,&rdquo; ungkapnya. Berdasarkan catatan Kemenkum dan HAM Kalbar, jumlah tahanan di Kalbar karena kasus tindak pidana kriminal berjumlah 4.537 orang. Terdiri dari 1.586 di Rutan dan 2.951 di Lapas. Data ini sendiri terhitung hingga 22 Juni 2017. &ldquo;Tentunya, ke depan ada remisi-remisi lagi. Remisi khusus itu akan kembali diberikan pada 17 Agustus,&rdquo; katanya. (zrn/fab/JPG)

Dapat Remisi Khusus, 13 Narapidana Kalbar Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/dapat-remisi-lebaran-4-narapidana-lapas-tarakan-bebas_m_140316.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lebaran menjadi momen spesial bagi narapidana. Betapa tidak, para narapidana mendapat remisi hari besar umat muslim ini. Seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tarakan. Di Lapas tersebut sesak dipenuhi jamaat melaksanakan salat Idul Fitri, Minggu (25/6) pagi. Dari pantauan Kaltara Pos (Jawa Pos Group), sebanyak 920 narapidana merayakan hari kemenangan ini. Perayaan kali ini, Lapas Tarakan mengusulkan semua narapidana mendapatkan remisi. Empat orang di antaranya mendapat remisi bebas. "Semua narapidana kita usulkan untuk mendapatkan remisi. Hari ini (Minggu, 25/6) kita lihat ada empat narapidana yang bebas setelah mendapatkan remisi," kata Kalapas Kelas II A Tarakan, Fernando. (zar/fab/JPG)

Dapat Remisi Lebaran, 4 Narapidana Lapas Tarakan Bebas