<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/ilustrasi-pemilu-2024-4292953433.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Sejumlah mantan narapidana kasus korupsi turut menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan bersaing menjadi calon anggota legislatif (Caleg). Terdapat 27 caleg mantan napi kasus korupsi yang ikut berkontestasi pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puluhan caleg eks napi kasus korupsi itu bersaing pada sejumlah daerah pemilihan (dapil). Mereka di antaranya caleg DPR RI dan DPD RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indonesia Corruprion Watch (ICW) sempat menyoroti majunya sejumlah caleg napi eks kasus korupsi pada Pileg 2024. Sebut saja, Susno Duadji yang maju menjadi caleg dapil Sumatera Selatan II dari PKB. Ia merupakan mantan napi kasus korupsi dana pengamanan Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2009.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014369645/ketahui-waktu-terbaik-mengonsumsi-vitamin-d-dosis-yang-tepat-hingga-bahaya-overdosis">Ketahui Waktu Terbaik Mengonsumsi Vitamin D, Dosis yang Tepat, hingga Bahaya Overdosis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ada juga Rokhmin Dahuri, yang maju dari PDI Perjuangan untuk dapil Jawa Barat VIII. Ia merupakan mantan korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Caleg eks napi kasus korupsi itu juga tercatat ada di sejumlah parpol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut ini data perolehan suara mereka menurut Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Minggu (25/2):</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014369379/selesaikan-urusan-pertanahan-menteri-atrbpn-ahy-dapat-wejangan-wapres">Selesaikan Urusan Pertanahan, Menteri ATR/BPN AHY Dapat Wejangan Wapres</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PKB</div> <div dir="auto">1. Susno Duadji, Dapil Sumatra Selatan 2, nomor urut 2: 21.507 suara.</div> <div dir="auto">2. Huzrin Hood, Dapil Kepulauan Riau, nomor urut 2: 11,578 suara.</div> <div dir="auto">3. Rino Lande, Dapil Jawa Timur V, nomor urut 7: 43.349 suara.</div> <div dir="auto">4. Yansen Akun E, Dapil Kalimantan Barat 2, nomor urut 1: 9.441 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PDI Perjuangan&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Asep Ajidin, Dapil Sumatra Barat 2, nomor urut 4: 2.927 suara.</div> <div dir="auto">6. Mochtar Mohamad, Dapil Jawa Barat 5, nomor urut 5: 5.356 suara.</div> <div dir="auto">7. Rokhmin Dahuri, Dapil Jawa Barat 8, nomor urut 1: 48.400 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Partai Golkar</div> <div dir="auto">8. Teuku Muhammad Nurlif, Dapil Aceh 1, nomor urut 1: 19.930 suara.</div> <div dir="auto">9. Syahrasaddin, Dapil Jambi, nomor urut 6: 1.615 suara.</div> <div dir="auto">10. Wendy Melfa, Dapil Lampung 1, nomor urut 5: 9.842 suara.</div> <div dir="auto">11. Iqbal Wibisono, Dapil Jawa Tengah 1, nomor urut 2: 7.664 suara.</div> <div dir="auto">12. Nurdin Halid, Dapil Sulawesi Selatan 2, nomor urut 1: 43.068 suara.</div> <div dir="auto">13. Bernard Sagrim, Dapil Papua Barat Daya, nomor urut 2: 6.319 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Partai Nasdem</div> <div dir="auto">14. Abdillah, Dapil Sumatra Utara 1, nomor urut 5: 2,340 suara.</div> <div dir="auto">15. Eep Hidayat, Dapil Jawa Barat 9, nomor urut 1: 10.083 suara.</div> <div dir="auto">16. Dikdik Darmika, Dapil Jawa Barat 11, nomor urut 9: 543 suara.</div> <div dir="auto">17. Sani Ariyanto, Dapil Jawa Tengah 8, nomor urut 4: 1,453 suara.</div> <div dir="auto">18. Rahudman Harahap, Dapil Sumatra Utara 1, nomor urut 4: 1,883 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Partai Hanura</div> <div dir="auto">19. Sandi Suwardi Hasan, Dapil Jawa Timur 4, nomor urut 1: 1.030 suara.</div> <div dir="auto">20. Wa Ode Nurhayati, Dapil Sulawesi Tenggara, nomor urut 1: 5.262 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Partai Demokrat</div> <div dir="auto">21. Evy Susanti, Dapil Jawa Barat 3, nomor urut 5: 953 suara.</div> <div dir="auto">22. Lukas Uwuratuw, Dapil Maluku, nomor urut 4: 2.344 suara.</div> <div dir="auto">23. Thaib Armaiyn, Dapil Maluku Utara, nomor urut 1: 9.858 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Partai Perindo</div> <div dir="auto">24. Hendra Karianga, Dapil Maluku Utara, nomor urut 1: 5.365 suara.</div> <div dir="auto">25. Soleman Sikirit, Dapil Papua Barat, nomor urut 1: 171 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PPP</div> <div dir="auto">26. Madini Farouq, Dapil Jawa Timur 4, nomor urut 3: 2.931 suara.</div>

Terdapat 27 caleg mantan napi kasus korupsi yang ikut berkontestasi pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Intip Perolehan Suara 26 Caleg DPR RI Eks Napi Korupsi dari Susno Duadji Hingga Nurdin Halid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Ganjar-Pranowo-Hadiri-Deklarasi-Ekonomi-Sejahtera-Dery-Ridwansah-3JPG-2474916856.jpg" alt="Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menghadiri acara deklarasi Progresif (Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif) di Gedung SMESCO, Jakarta, Jumat (8/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menghadiri acara deklarasi Progresif (Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif) di Gedung SMESCO, Jakarta, Jumat (8/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mewacanakan menahan para narapidana tindak pidana korupsi di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Janji program itu dikatakan Ganjar saat berdialog bersama ribuan mahasiswa dalam kuliah kebangsaan di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, Ganjar memaparkan data Transparency International tahun 2022 yang menujukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di urutan 110 dari 180 negara dengan skor 34. Merujuk data tersebut, pemberantasan korupsi mesti diperkuat lewat tindakan tegas pemimpin negara. Salah satunya dengan menahan koruptor di lapas Pulau Nusakambangan. &ldquo;Maka teman-teman, kalau kalau kita melihat kondisi ini, setuju tidak kalau Nusakambangan itu tempat terbaik yang kita pilihkan untuk pejabat yang korupsi? Setuju tidak?&rdquo; kata Ganjar. &ldquo;Nusa kambangan itu satu pulau kecil di Kabupaten Cilacap yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia dan itu sangat terpencil. Ular cukup banyak di sana. Biasanya hari ini banyak penjahat-penjahat kakap ada di sana,&rdquo; lanjut mantan gubernur Jawa Tengah itu. Lebih lanjut Ganjar mengatakan, ketika masyarakat sudah jengah dengan tindakan koruptif para pejabat di negeri ini, maka pimpinan negara mesti turun tangan agar mereka tidak lagi melakukan perbuatan serupa. Oleh sebab itu, Ganjar punya misi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan berintegritas. &ldquo;Penguatan KPK membikin KPK makin independen. Dan, kita bawa pejabat yang koruptor ke Nusakambangan agar kemudian dia bisa memahami, mengerti untuk tidak melakukan,&rdquo; tuturnya. Capres yang identik dengan rambut putih itu berharap dapat terus menekan kasus korupsi dan membuat Indonesia semakin unggul di mata dunia. Dengan mewujudkan pemerintahan bersih, pertumbuhan ekonomi pun akan turut meningkat. &ldquo;Saya kira itu (menahan napi korupsi ke Nusakambangan) yang bisa kita dorong agar orang bisa tobat untuk tidak melakukan itu. Rakyat marah betul dan pasti situasi ekonomi akan memburuk kalau korupsi,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Novita, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum UMC sependapat dengan gagasan Ganjar. Sebagai mahasiswa, dia melihat hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. &ldquo;Setuju ya (napi korupsi ditahan di Nusakambangan), otomatis itu kan termasuk perlakuan tegas Pak Ganjar. Apalagi Pak Ganjar itu mencalonkan sebagai calon presiden, sebenarnya kalau untuk sikap tegas seperti itu masyarakat membutuhkan,&rdquo; tuturnya. Terlebih lagi, masih banyak napi korupsi yang saat ini mendapatkan fasilitas mewah di dalam penjara. Sebab itu dia mendukung Ganjar mewujudkan wacana menahan koruptor di Nusakambangan untuk memberikan efek jera kepada &lsquo;tikus berdasi&rsquo;. &ldquo;Insyaallah yakin ketika Pak Ganjar menjadi presiden (bisa berantas korupsi), insyaallah. Semangat Pak Ganjar,&rdquo; pungkasnya.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mewacanakan menahan para narapidana tindak pidana korupsi di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap.

Ganjar Wacanakan Napi Kasus Korupsi Ditahan di Nusakambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> JawaPos.com - Perhelatan Pemilu 2024 dinilai masih dipenuhi dengan banyak persoalan, salah satunya keterlibatan mantan terpidana kasus korupsi yang kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, terdapat 56 mantan terpidana korupsi yang nantinya nama mereka akan tertera di surat suara. "Tingkat pencalonannya pun beragam, baik DPRD tingkat kota, kabupaten, provinsi, pusat, dan DPD RI. Temuan ini memperlihatkan rendahnya kesadaran pemangku kepentingan menjamin pemenuhan nilai integritas dalam pemilu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (6/11). ICW menyesalkan, partai politik melawan kehendak mayoritas masyarakat. Sebab, tak kurang 90 persen lebih masyarakat tidak menghendaki mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai caleg. Tetapi aspirasi masyarakat ini tidak didengar. "Bukannya mendengar aspirasi itu, partai politik malah tetap bersikukuh menerima pendaftaran dan mencalonkan mantan terpidana korupsi," sesal Kurnia. Ia memandang, partai politik&nbsp; cenderung pragmatis dalam memilih figur yang akan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif. Sebab, sebagian besar para mantan terpidana korupsi merupakan pejabat publik yang sebelumnya tersangkut kasus hukum.&nbsp; Oleh sebab itu, partai politik beranggapan dengan menggaet mantan terpidana korupsi, maka akan meningkatkan perolehan suara berdasarkan konstituen mereka sebelumnya.&nbsp; "Model pemikiran semacam ini mencerminkan ketiadaan kaderisasi di internal partai," cetus Kurnia. Kurnia mengutarakan, partai politik masih menjadikan masyarakat sebagai penambal atas kebijakan pencalonan mantan terpidana korupsi pada pemilu mendatang. Ia menyesalkan, muncul argumen jika tidak setuju dengan caleg mantan terpidana, sebaiknya jangan dipilih. "Penting dicatat, alasan itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi diucapkan. Sebab, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya pada tahun 2007 telah menegaskan bahwa masyarakat tidak dapat begitu saja diminta untuk menentukan pilihan tanpa ada mekanisme penyaringan terlebih dahulu di internal partai, utamanya dalam hal integritas kandidat," tegas Ali Adapun tujuh mantan napi korupsi caleg DPD RI yakni: 1. Edi Agusdin, dapil Bengkulu, nomor urut 1, mantan korupsi APBD Bengkulu 2003-2004. 2. Patrice Rio Capella, dapil Bengkulu, nomor urut 10, mantan korupsi menerima gratifikasi dalam&nbsp;proses penanganan perkara&nbsp;bantuan daerah, tunggakan&nbsp;dana bagi hasil, dan&nbsp;penyertaan modal sejumlah&nbsp;BUMD di Sumut. 3. Cinde Laras Yulianto, dapil Jogjakarta, nomor urut 3, mantan korupsi dana purna tugas&nbsp;4 Emir Moeis Kalimantan Timur 7 Suap proyek pembangunan&nbsp;PLTU Lampung 5. Ismeth Abdullah, dapil Kepulauan Riau, nomor urut 8, mantan korupsi pengadaan mobil&nbsp;pemadam kebakaran tahun&nbsp;2004. 6. Samson Yasir Alkatiri, dapil Maluku, nomor urut 13, mantan korupsi pengadaan&nbsp;obat-obatan di Dinas&nbsp;Kesehatan Seram bagian&nbsp;Timur. 7.&nbsp;A Abdul Waris Halid, dapil Sulawesi Selatan, nomor urut 1, mantan korupsi penyelundupan 73&nbsp;ribu ton gula. Adapun 22 caleg DPRD Kabupaten/Kota mantan napi korupsi yakni:&nbsp; 1. Heri Baelanu, DPRD Kabupaten Pandeglang 1, Golkar, nomor urut 6. 2. Dede Widarso, DPRD Kabupaten Pandeglang 5, Golkar, nomor urut 4. 3. Edy Muklison, DPRD Kabupaten Blitar 4, Perindo, nomor urut 1. 4. Ferizal, DPRD Kabupaten Belitung Timur 1, PPP, nomor urut 2. 5. Al Hajar Syahyan, DPRD Kabupaten Tanggamus 4, PKS, nomor urut 5. 6.&nbsp;Yohanes Marinus, Kota DPRD Kabupaten Ende 1, Nasdem, nomor urut 8. 7. Welhelmus Tahalele, DPRD Provinsi Maluku Utara 3, Hanura, nomor urut 2. 8. Warsit, DPRD Kabupaten Blora 3, Hanura, nomor urut 1. 9. Hasanudin, DPRD Kabupaten Banjarnegara 5, PPP, nomor urut 1. 10. Bonar Zeitsel A, DPRD Kabupaten Simalungun 4, Demokrat, nomor urut 8. 11. Rahmanuddin DH, DPRD Kabupaten Luwu Utara 1, Demokrat, nomor urut 4. 12. Mad Muhizar, DPRD Kabupaten Pesisir Barat 3, PDIP, nomor urut 2. 13. Zulfikri, DPRD Kota Pagar Alam 2, Perindo, nomor urut 1. 14. Joni Kornelius Tondok, DPRD Kabupaten Toraja Utara 4, Hanura, nomor urut 1. 15. Yuridis, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 3, Buruh, nomor urut 1. 16. Eu K Lenta, DPRD Kabupaten Morowali Utara 1, Golkar, nomor urut 9. 17. Nasrullah Hamka, DPRD Provinsi Jambi 1, PBB, nomor urut 10. 18. Syaifullah, DPRD Provinsi Kep Babel 1, Nasdem, nomor urut 7. 19. Saparudin, DPRD Kabupaten Belitung Timur 1, PKB, nomor urut 2. 20. Iwan Rahmawan, DPRD Kabupaten Belitung Timur 2, PPP, nomor urut 1. 21. Fakhrur Rizal, DPRD Kabupaten Belitung Timur 2, PKB, nomor urut 1. 22. Mukhaedy, DPRD Kabupaten Belitung Timur 1, Hanura, nomor urut 2. Selanjutnya 27 Caleg DPR RI mantan napi korupsi yakni: 1. Susno Duadji, dapil Sumatera Selatan II, PKB, nomor urut 2, mantan korupsi dana pengamanan Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2009. 2. Huzrin Hood, dapil Kepulauan Riau, PKB, nomor urut 2, mantan korupsi APBD senilai Rp 4.3 M. 3. Rino Lande, dapil Jawa Timur V, PKB, nomor urut 7, mantan korupsi pengadaan sarana olahraga P3SON Hambalang. 4. Yansen Akun E, dapil Kalimantan Barat II, PKB, nomor urut 1, mantan korupsi pengadaa tanah TPA di Kecamatan Meliau 5. Asep Ajidin, dapil Sumatera Barat II, PDIP, nomor urut 4, mantan korupsi perluasan kebun gambir di Nagari Sialang. 6. Mochtar Mohamad, dapil Jawa Barat V, PDIP, nomor urut 5, mantan korupsi suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada BPK. 7. Rokhmin Dahuri, dapil Jawa Barat VIII, PDIP, nomor urut 1, mantan korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. 8. Al Amin N Nasution, dapil Jawa Tengah VIII, PDIP, nomor urut 4, man5an kasus suap alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan. 9. Teuku Muhammad Nurlif, dapil Aceh 1, Golkar, nomor urut 1, mantan kasus suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia pada 2004. 10. Syahrasaddin, dapil Jambi, Golkar, nomor urut 6, mantan korupsi dana Kwartir Daerah Pramuka Jambi periode 2011-2013. 11. Wendy Melfa, dapil Lampung 1, Golkar, nomor urut 5, mantan korupsi pengadaan tanah PLTU Sebalang, Tarahan, Lampung Selatan. 12. Iqbal Wibisono, dapil Jawa Tengah 1, Golkar, nomor urut 2, mantan korupsi dana bantuan sosial di Wonosobo 13. A. M. Nurdin Halid, dapil Sulawesi Selatan II, Golkar, nomor urut 1, mantan korupsi penggunaan dana bulog tahun 2004. 14. Bernard Sagrim, dapil Papua Barat Daya, Golkar, nomor urut 2, mantan korupsi dana hibah pemekaran Kabupaten Maybrat tahun 2009. 15. Abdillah, dapil Sumatera Utara 1, Nasdem, nomor urut 5, mantan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD. 16. Eep Hidayat, dapil Jawa Barat IX, Nasdem, nomor urut 1, mantan korupsi biaya pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang tahun 2005-2008 17. R. Dikdik Darmika, dapil Jawa Barat XI, Nasdem, nomor urut 9, mantan korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Garut tahun 2007. 18. Sani Ariyanto, dapil Jawa Tengah VIII, Nasdem, nomor urut 4, mantan korupsi dana pengawasan Pilkada Kabupaten Cilacap 2012. 19. Rahudman Harahap, dapil Sumatera Utara I, Nasdem, nomor urut 4, mantan korupsi dana tunjangan aparat desa Tapanuli Selatan. 20. Sandi Suwardi Hasan, dapil Jawa Timur IV, Hanura, nomor urut 2, mantan korupsi dana kegiatan Bulan Berkunjung ke Jember. 21. Wa Ode Nurhayati, dapil Sulawesi Tenggara, Hanura, nomor urut 1, mantan&nbsp; kasus pencucian uang dan suap danapenyesuaian daerah dan infrastruktur daerah. 22. Evy Susanti, dapil Jawa Barat III, Demokrat, nomor urut 5, mantan pemberi suap hakim dan panitera PTUN Medan. 23. Lukas Uwuratuw, dapil Maluku Demokrat, nomor urut 4, mantan korupsi proyek pengadaan 6 kapal ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan. 24. Thaib Armaiyn, dapil Maluku Utara, Demokrat, nomor urut 1, mantan korupsi dana ta terduga pemerintah provinsi Maluku Utara tahun 2004. 25. Hendra Karianga, dapil Maluku Utara, Perindo, nomor urut 1, mantan korupsi pemberian kredit Bank BRI Ternate. 26. Soleman Sikirit, dapil Papua Barat, Perindo, nomor urut 1. 27. Madini Farouq, dapil Jawa Timur IV, PPP, nomor urut 3, mantan korupsi dana bantuan hukum dan dana operasional pimpinan DPRD. </div>

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, terdapat 56 mantan terpidana korupsi yang kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Daftar 56 Caleg Mantan Napi Korupsi yang Maju Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/HARI-TERAKHIR-PENDAFTARAN-BACALEG-DI-KPU-FEDRIK-TARIGAN-3-3348485816.jpg" alt="ILUSTRASI. Petugas KPU Pusat melakukan verifikasi berkas pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (14/5/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Petugas KPU Pusat melakukan verifikasi berkas pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (14/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Setidaknya ada 15 mantan narapidana (napi) kasus korupsi yang masuk daftar calon sementara (DCS) anggota DPR dan DPD RI. Pencalonan itu memang dibolehkan regulasi. Namun, KPU diminta sejumlah pihak untuk mengumumkan nama mereka ke publik. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, semula pihaknya merilis 12 bacaleg dengan latar belakang status hukum sebagai mantan napi kasus korupsi. &rsquo;&rsquo;Setelah itu, kami mendapat masukan dari masyarakat,&rsquo;&rsquo; terangnya. Setelah dicek kembali, ada tiga nama lagi mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPD RI. Jadi, total ada 15 bacaleg. Tiga nama tambahan itu adalah Budi Antoni Aljufri (bacaleg Nasdem dari dapil Sumatera Selatan II). Budi adalah mantan bupati Empat Lawang, yang merupakan eks napi korupsi dalam perkara suap ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ada juga Eep Hidayat, bacaleg Nasdem dari dapil Jawa Barat IX, nomor urut 1. Eep adalah mantan bupati Sumedang yang merupakan eks terpidana korupsi dalam perkara biaya pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang. Berikutnya, Ismeth Abdullah, bacaleg DPD RI dari dapil Kepulauan Riau, nomor urut 8. Ismeth merupakan mantan gubernur Kepulauan Riau. Kurnia mengatakan, sangat mungkin masih banyak mantan terpidana korupsi yang jadi bacaleg. Baik RI, provinsi, maupun kabupaten/kota. &rsquo;&rsquo;Kami mendesak agar KPU segera mengumumkan kepada masyarakat terkait status hukum para bacaleg itu,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyatakan, KPU memang harus melaksanakan tugasnya sesuai aturan. Jika aturannya bacaleg mantan napi itu wajib diumumkan ke publik, maka KPU harus menjalankannya. &rsquo;&rsquo;Pemilih perlu mendapat kejelasan tentang calon yang akan dipilih pada Pemilu 2024,&rsquo;&rsquo; paparnya. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menjelaskan, Pasal 240 (1) huruf G UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa tidak ada larangan khusus bagi mantan napi kasus korupsi untuk mendaftar. Namun, mereka wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik. Mantan napi yang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasar putusan pengadilan dapat menjadi caleg. Dari sisi yuridis, hal itu sudah diatur dalam UU. Pasal 43 ayat 1 dan 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu. Namun, dari sisi etika, bisa jadi hal itu menyisakan masalah. Karena itu, sikap masyarakat terbelah. Ada yang pro dan kontra. Dengan demikian, semuanya bergantung pada masyarakat. Dia berharap para pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan benar. &rsquo;&rsquo;Sehingga yang terpilih di Pemilu 2024 adalah caleg yang berkualitas, berintegritas, berkapasitas, dan menjadi jembatan aspirasi rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat,&rsquo;&rsquo; tandas Viva.&nbsp; &nbsp;

Setidaknya ada 15 mantan narapidana (napi) kasus korupsi yang masuk daftar calon sementara (DCS) anggota DPR dan DPD RI.

KPU Didesak Umumkan Bacaleg Mantan Napi Kasus Korupsi, Ada 15 Orang

JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah, mengusulkan sebanyak 24 narapidana kasus korupsi memperoleh remisi Hari Raya Idul Fitri 2023. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulteng Ricky Dwi Biantoro, mengatakan Kanwil Kemenkumham Sulteng tahun ini mengusulkan sebanyak 2.112 narapidana, 24 di antaranya napi kasus korupsi di UPT lapas dan rutan untuk memperoleh remisi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-3-2.jpg" alt="Pesulap merah (kiri) bersama Samsudin. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pesulap merah (kiri) bersama Samsudin. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> &ldquo;Napi yang mendapat remisi terdiri atas 832 orang terlibat kasus narkotika, 24 orang kasus korupsi, dan 1.256 orang kasus umum,&rdquo; jelasnya di Palu, dikutip dari Antara Senin (17/4). Menurutnya, ada beberapa kriteria narapidana yang berhak mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1444 Hijriah, yakni berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. &ldquo;Iya,&nbsp; yang penting dua itu, yakni berkelakuan baik dan sudah lewat dari enam bulan kurungan, kita usulkan. Untuk kasus korupsi kita usulkan pula,&rdquo; papar Ricky. Saat ini, ujarnya, narapidana yang ada di UPT lapas dan rutan di Sulteng berjumlah 2.962 orang dan jumlah tahanan 655 orang. Remisi khusus ini, kata dia, rencananya akan diterima ribuan narapidana tersebut pada Idul Fitri 1444 Hijriah.

“Napi yang mendapat remisi terdiri atas 832 orang terlibat kasus narkotika, 24 orang kasus korupsi, dan 1.256 orang kasus umum,” jelasnya

Kanwil Kemenkumham Sulteng Usulkan 24 Napi Kasus Korupsi Terima Remisi Hari Raya Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-ma-kabulkan-gugatan-pkpu_m_232006.jpg" alt="Ilustrasi: Napi kabur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Napi kabur. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindak pidana korupsi, kini nampaknya bukan lagi dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Hal ini dikhawatirkan bisa mereduksi hukuman, sehingga tak menjerakan para pelakunya.  Hal ini terlihat dari 23 narapidana korupsi, yang merupakan para mantan pejabat negara, diberikan pembebasan bersyarat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dengan mudah oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).  Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti menjelaskan, sepanjang 2022 pihaknya telah menerbitkan 58.054 SK PB/CB/CMB narapidana semua kasus tindak pidana di seluruh Indonesia. "Dari jumlah itu ebanyak 23 koruptor mendapat pembebasan bersyarat," ucap Rika, Rabu (7/9).  Sebanyak 23 koruptor yang dinyatakan bebas bersyarat itu di antaranya Ratu Atut Choisiyah binti almarhum Tubagus Hasan Shochib, Desi Aryani bin Abdul Halim, Pinangki Sirna Malasari, dan Mirawati binti H Johan Basri. Keempat koruptor wanita itu bebas berayarat dari Lapas Kelas IIA Tangerang.  Sementara itu, Syahrul Raja Sampurnajaya bin H Ahmad Muchlisin, Setyabudi Tejocahyono, Sugiharto bin Isran Tirto Atmojo, Andri Tristianto Sutrisna bin Endang Sutrisno, Budi Susanto bin Lo Tio Song, Danis Hatmaji bin Budianto, Patrialis Akbar bin Ali Akbar, Edy Nasution bin Abdul Rasyid Nasution, Irvan Rivano Muchtar bin Cecep Muchtar Soleh, Ojang Sohandi bin Ukna Sopandi, Tubagus Cepy Septhiady bin TB E Yasep Akbar, Zumi Zola Zulkifli, Andi Taufan Tiro bin Andi Badarudin.  Selanjutnya, Arif Budiraharja bin Suwarja Herdiana, Supendi bin Rasdin, Suryadharma Ali bin HM Ali Said, Tubagus Chaeri Wardana Chasan bin Chasan, Anang Sugiana Sudihardjo, Amir Mirza Hutagalung bin HBM Parulian. Mereka dinyatakan bebas bersyarat dari Lapas Kelas I Sukamiskin  Rika memastikan, pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).  Pemenuhan hak bersyarat diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang menyatakan, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali diberikan hak berupa remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  "Dalam penjelasan yang dimaksud dengan tanpa terkecuali adalah berlaku sama bagi narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan," ujar Rika.  Sementara, Pasal 10 ayat (2) UU Pemasyarakatan menyatakan, persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.  "Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan, selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan," tegas Rika. <h3>Pembebasan Bersyarat Koruptor Diklaim Sesuai Aturan</h3> Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej memastikan, pemberian hak pembebasan bersyarat sejumlah eks koruptor telah sesuai aturan. Kebijakan itu merujuk pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 yang disahkan pada Juli 2022 lalu.  "Begini, jadi kita punya UU pemasyarakatan yang baru, yakni UU Nomor 22 Tahun 2022. Ini seperti blessing in disguise dalam pengertian bahwa UU pemasyarakatan ini dia in line dengan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 (PP Nomor 99 Tahun 2012)," ucap Eddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/9).  "Sehingga pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi, dan hak-hak terpidana yang merujuk kepada UU Nomor 22 Tahun 2022 itu semua sudah sesuai dengan aturan," sambungnya.  Pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengutarakan, UU Nomor 22 tentang Pemasyarakan mengembalikan semua hak dari terpidana tanpa adanya diskriminasi. Sehingga, pembebasan bersyarat terhadap para eks koruptor diklaim sesuai aturan.  "Sekali lagi UU Nomor 22 tahun 2022 itu mengembalikan semua hak dari seorang terpidana tanpa suatu diskriminasi, itu kan menjadi hukum yang positif. Jadi kita memberikan sesuai aturan," tegas Edward. <h3>Andil MK dan MA dari Bebas Bersyarat Puluhan Koruptor</h3> Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pembebasan bersyarat tersebut merupakan buah dari serangkaian produk hukum dan keputusan lembaga peradilan. Sebelum adanya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjadi dasar pemberian pembebasan bersyarat, ada sejumlah putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pemberian hak bagi warga binaan.  "Ada sejumlah putusan yang dikeluarkan baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung," ucap peneliti ICW Lalola Ester, Jumat (9/9).  Meski yang diujikan bukan objek yang menjadi dasar untuk pemberian hak warga binaan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012, tetapi ada bagian dalam putusan MK yang secara tidak langsung menjadikan PP 99 2012 menjadi objek yang perlu di challenge lagi.  Putusan MK itu, lalu ditindaklanjuti ketika ada gugatan ke MA soal PP 99 tahun 2012. Pada 2021 lalu, MA pun membatalkan PP itu. Dalam aturan itu, narapidana korupsi baru bisa mendapatkan hak seperti remisi hingga pembebasan bersyarat, jika menjadi justice collaborator.  Selain itu, membayar lunas denda dan uang pengganti. Dengan dibatalkannya PP 99 Tahun 2012, maka semua terpidana korupsi tak perlu ada syarat pengetatan itu.  "Sehingga ketika dasar hukum sudah mati, artinya pertahanan terakhir untuk menjaga agar kualifikasi itu tetap diberikan kepada napi kasus korupsi itu sudah tidak ada," papar Lalola.  Ia berujar, ketika revisi UU Pemasyarakatan dilakukan pada tahun ini, syarat pengetatan itu pun tak disertakan kembali. Sehingga UU itu dijadikan dasar pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi.  "Artinya kebijakan itu memang sudah dimaksudkan untuk memudahkan koruptor, karena rangkaian peristiwanya itu menguatkan dugaan ke arah sana," pungkas Lalola.

Kaleidoskop 2022: 23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat Sepanjang 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dugaan-penyelewengan-dana-di-dispora-riau-ditingkatkan-ke-penyidikan_m_192100.jpeg" alt="Ilustrasi korupsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan agar 23 narapidana korupsi yang mendapatkan hak pembebasan bersyarat segera melakukan kunjungan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI guna menyampaikan ucapan terima kasih. Pernyataan sindiran ini menyikapi puluhan koruptor yang diberikan pembebasan bersyarat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).  "ICW mengusulkan kepada para puluhan koruptor yang baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat agar segera menjadwalkan kunjungan ke Istana Negara dan DPR guna mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Presiden Joko Widodo serta seluruh anggota DPR. Karena telah membantu mereka keluar lebih cepat dari lembaga pemasyarakatan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada JawaPos.com, Jumat (9/9).  Menurut Kurnia, tanpa peran besar Presiden dan DPR melalui perubahan UU Pemasyarakatan, besar kemungkinan mayoritas gerombolan pelaku korupsi itu tidak akan mungkin mendapatkan pembebasan bersyarat.  "Jadi, dapat dikatakan jasa Presiden dan DPR amat besar dalam membantu para koruptor ini," tegas Kurnia.  Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti menjelaskan, pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Pemenuhan hak bersyarat diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang menyatakan, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali diberikan hak berupa remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  "Dalam penjelasan yang dimaksud dengan tanpa terkecuali adalah berlaku sama bagi narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan," ucap Rika, Rabu (7/9).  Sementara, Pasal 10 ayat (2) UU Pemasyarakatan menyatakan, persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.  "Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan, selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan," tegas Rika.  Menurut Rika, sepanjang 2022 Direktorat Jenderal Pemasyarkatan telah menerbitkan 58.054 SK PB/CB/CMB narapidana semua kasus tindak pidana di seluruh Indonesia. "Dari jumlah itu ebanyak 23 koruptor mendapat pembebasan bersyarat," ungkap Rika.  Berikut daftar lengkap 23 narapidana korupsi yang mendapatkan hak pembebasan bersyarat:  Lapas Kelas IIA Tangerang: 1. Ratu Atut Choisiyah binti almarhum Tubagus Hasan Shochib, 2. Desi Aryani bin Abdul Halim, 3. Pinangki Sirna Malasari, dan 4. Mirawati binti H Johan Basri.  Lapas Kelas I Sukamiskin: 1. Syahrul Raja Sampurnajaya bin H Ahmad Muchlisin, 2. Setyabudi Tejocahyono, 3. Sugiharto bin Isran Tirto Atmojo, 4. Andri Tristianto Sutrisna bin Endang Sutrisno, 5. Budi Susanto bin Lo Tio Song, 6. Danis Hatmaji bin Budianto, 7. Patrialis Akbar bin Ali Akbar, 8. Edy Nasution bin Abdul Rasyid Nasution, 9. Irvan Rivano Muchtar bin Cecep Muchtar Soleh, 10. Ojang Sohandi bin Ukna Sopandi, 11. Tubagus Cepy Septhiady bin TB E Yasep Akbar, 12. Zumi Zola Zulkifli, 13. Andi Taufan Tiro bin Andi Badarudin, 14. Arif Budiraharja bin Suwarja Herdiana, 15. Supendi bin Rasdin, 16. Suryadharma Ali bin HM Ali Said, 17. Tubagus Chaeri Wardana Chasan bin Chasan, 18. Anang Sugiana Sudihardjo, 19. Amir Mirza Hutagalung bin HBM Parulian.

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Jasa Presiden dan DPR Amat Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membuka seluruh nama-nama terpidana korupsi yang mendapatkan remisi umum hari kemerdekaan. Tidak hanya itu, Kemenkumham juga diharapkan dapat mencantumkan secara detail alasan mendapatkan remisi tersebut.  "Misalnya, ketika terpidana menjadi Justice Collaborator, maka pertanyaannya kapan status itu didapatkan? Pemberian informasi ini menjadi penting karena menjadi hak masyarakat. Terlebih, dokumen itu tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (20/8).  Berdasarkan informasi yang beredar, disebutkan sejumlah terpidana korupsi mendapatkan remisi umum, dua diantaranya Eni Maulani Saragih dan Andi Irfan Jaya. Jika benar, tentu hal ini mesti diklarifikasi secara jelas oleh Kemenkumham.  "Sebab, dua terpidana itu diketahui selama proses persidangan hingga putusan tidak mendapatkan status justice collaborator. Sedangkan syarat mendapatkan remisi bagi terpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah menyandang status sebagai justice collaborator," ujar Kurnia.  Tidak hanya dua terpidana itu, lanjut Kurnia, beredar pula informasi perihal pemberian remisi umum kepada terpidana Joko S Tjandra. Tentu hal ini janggal, dia mempertanyakan seorang buronan yang telah melarikan diri selama sebelas tahun dapat diberikan akses pengurangan masa pemidanaan.  "Jangan lupa, Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tidak hanya mensyaratkan telah menjalani 1/3 masa pidana, melainkan juga mewajibkan terpidana berkelakuan baik. Pertanyaan lanjutan apakah seseorang yang melarikan diri ketika harus menjalani masa hukuman dianggap sebagai berlakuan baik oleh Kemenkumham?," cetus Kurnia.  Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham, Rika Aprianti tidak menjawab konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com terkait desakan ICW tersebut.  Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi kepada 134.430 narapidana dan anak, dengan 2.491 orang di antaranya langsung bebas murni.  Terdapa empat narapidana korupsi yang mendapat remisi umum II, sehingga dinyatakan bebas. Sedangkan 210 narapidana korupsi lainnya mendapat jatah remisi umum I atau pengurangan masa tahanan.  Total 214 narapidana korupsi yang menerima remisi. Remisi diberikan bertepatan dengan momentum HUT ke-76 Republik Indonesia.

ICW Desak Kemenkumham Beberkan Seluruh Napi Korupsi yang Terima Remisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210208_095113.jpg" alt="Kepala Lapas Sukamiskin Asep Sutandar. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Lapas Sukamiskin Asep Sutandar. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ada 51 narapidana kasus korupsi yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasar tes usap yang dilakukan pada pekan lalu. Mereka telah dilakukan isolasi mandiri di sel tahanan masing-masing.  ”Totalnya 51 untuk warga binaan positif Covid-19 dan tiga petugas. Seluruhnya napi tindak pidana korupsi,” kata Kepala Lapas Sukamiskin Asep Sutandar seperti dilansir dari Antara di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (8/2).  Menurut Asep, isolasi dilakukan satu sel untuk satu tahanan bagi terpidana korupsi.  ”Untuk itu, kami tetap memperlakukan para narapidana tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik di dalam,” ujar Asep.  Dia menjelaskan, adanya puluhan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Lapas Sukamiskin itu bukan karena adanya penularan dari narapidana yang baru dimasukkan. Sebab, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk eksekusi narapidana ke Lapas Sukamiskin pada masa pandemi Covid-19.  ”Mulai dari menunjukkan hasil tes usap dan dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari,” terang Asep.  Asep menyatakan. Hingga saat ini, pihaknya belum bisa memastikan penularan Covid-19 di tahanan koruptor itu berasal dari mana. Menurut dia, pelacakan tidak mudah untuk dilakukan.  ”Kami tidak bisa menyampaikan dari mananya, harus tracing akurat,” tutur Asep.  Selain itu, dia pun memastikan para narapidana yang terkonfirmasi Covid-19 itu tidak keluar dari Lapas Sukamiskin. Sebagian besar narapidana yang positif itu pun, tidak merasakan gejala apapun.  ”Tapi kami juga melakukan pelayanan kepada yang diisolasi, kami dengan satgas di sini memberikan obat-obatan dan makanan,” ujar Asep.  Sebelumnya, pada Kamis (4/1), Lapas Sukamiskin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat menggelar tes usap Covid-19 kepada ratusan narapidana. Pelaksanaan tes usap itu merupakan tindak lanjut dari adanya enam narapidana yang terlebih dahulu dinyatakan positif Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q7o5EBbbkUc

Sebanyak 51 Napi Korupsi di Lapas Sukamiskin Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemilu-2019-kpk-imbau-jangan-pilih-yang-pernah-terlibat-korupsi_m_.jpg" alt="Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan mantan terpidana korupsi tidak bisa maju dalam Pilkada 2020. Hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Desember 2019, melalui putusan nomor 56/PUU-XVII/2019.  "Mantan terpidana korupsi diharuskan menunggu hingga 5 tahun setelah keluar dari penjara, baru kemudian diperbolehkan untuk maju sebagai kepala daerah. Putusan itu mengabulkan permohonan yang diajukan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Pemilu)," kata peneliti ICW, Egi Primayogha dalam keterangannya, Kamis (30/7).  Egi menuturkan, pelarangan mantan narapidana korupsi untuk maju dalam gelaran Pilkada juga telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1 Tahun 2020. Dengan adanya putusan MK, peraturan KPU tersebut menegaskan pelarangan bagi seluruh mantan narapidana untuk ikut serta dalam kontestasi Pilkada.  Terdapat preseden buruk majunya mantan napi korupsi dalam kontestasi Pilkada. Egi mencontohkan, hal ini terjadi pada Bupati Kudus nonaktif, Muhammad Tamzil, dia dua kali terjerat kasus korupsi ketika terpilih sebagai kepala daerah.  "Pada Desember 2015, Muhammad Tamzil menyelesaikan hukumannya akibat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian, Muhammad Tamzil terpilih kembali sebagai kepala daerah pada 2018, di tahun yang sama dia pun terjerat kasus suap pengisian jabatan," cetus Egi.  Fakta-fakta yang disebutkan, lanjut Egi, sudah semestinya menghentikan niat mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Seluruh pihak juga harus patuh terhadap putusan MK tersebut.  "Partai politik tidak boleh mengusung mantan narapidana korupsi. Penyelenggara pemilu harus ikut patuh dan berhati-hati dalam memeriksa berkas pencalonan. Warga sebagai pemilih juga harus ikut mengawasi untuk memastikan koruptor tidak maju sebagai calon kepala daerah," tegasnya.  Egi menegaskan, pelarangan mantan napi korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah adalah hal penting. Menurutnya, kepala daerah harus merupakan sosok yang memiliki integritas dan kapasitas.   "Pilkada sebagai proses menentukan pemimpin harus dapat memastikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Jika mantan napi korupsi maju sebagai calon kepala daerah, maka cita-cita itu akan tercoreng," tandasnya.

Mantan Napi Korupsi Diingatkan Tak Maju Pilkada 2020

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#napi korupsi

Berita Terkini