<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/napi-asimilasi.jpg" alt="PELAKU LAMA: Tersangka jambret kawakan saat dirilis polisi di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (9/6). (Eddi Sudrajat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAKU LAMA: Tersangka jambret kawakan saat dirilis polisi di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (9/6). (Eddi Sudrajat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kawanan jambret dibekuk anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya. Mereka adalah Achmad Rizal, 23; Agam Maulana, 20; Hery Setiawan, 23; dan Gilang, 19. Semuanya berstatus residivis.  Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya Kompol Ardian Satrio Utomo menjelaskan, sepak terjang kelompok itu sangat meresahkan. Dari penyidikan diketahui, mereka sudah beraksi di 31 lokasi. ”Masih muda-muda,” katanya kemarin (9/6).  Menurut dia, para tersangka berbagi peran saat beraksi. Mereka mencari sasaran secara acak dengan berkeliling. Boncengan naik dua motor. ”Di Surabaya semua lokasi penjambretannya,” ucap polisi dengan satu melati di pundak tersebut.  Ardian menerangkan, para pelaku selalu beraksi malam hari. Mereka mencari sasaran sampai subuh. Dalam sehari, kelompok mereka bisa berulah lebih dari sekali.  Lebih lanjut, dia menuturkan, komplotan tersangka mengincar pengendara motor yang berkendara sendirian. Begitu mendapat sasaran, para pelaku berbagi tugas. ”Hanya satu motor yang bertugas sebagai eksekutor,” paparnya. Motor itu akan memepet kendaraan korban. Lalu, merampas tas cangklong atau ponsel.  Lulusan Akpol 2006 tersebut melanjutkan, satu motor lain dari pelaku bertindak sebagai pengawas. Mereka melaju di belakang motor yang menjadi sarana eksekutor. ”Fungsinya untuk menghalangi orang lain. Barang kali ada yang mencoba mengejar temannya yang sudah mendapat hasil,” tuturnya.  Menurut pendataan, tiga di antara empat tersangka juga pernah ditahan karena perkara jambret. Mereka adalah Agam, Gilang, dan Hery. Nama terakhir bahkan baru bebas. Warga Bubutan tersebut mendapat asimilisasi Covid-19. Hery bebas dari Rutan Kelas I Surabaya sekitar tiga bulan yang lalu.  Ardian mengatakan, satu pelaku lain adalah residivis perkara narkoba. Rizal juga berstatus napi asimilisasi Covid-19. Bedanya, dia ditahan di Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo. ”Bebasnya juga akhir Maret,” terangnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x42beyGUMh8  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU  https://www.youtube.com/watch?v=ybW0uV38xsg

Baru Dapat Asimilasi, Beraksi di 31 Lokasi, Langsung Tertangkap Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/nggak-bisa-move-on-dari-penjara-mantan-napi-kembali-merampok-bank_m_.jpg" alt="Namun mantan napi tersebut baru-baru ini kembali merampok bank di Wisconsin, dengan satu-satunya tujuan agar ditangkap polisi dan bisa kembali dipenjara" width="100%">
<figcaption>Namun mantan napi tersebut baru-baru ini kembali merampok bank di Wisconsin, dengan satu-satunya tujuan agar ditangkap polisi dan bisa kembali dipenjara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi tercatat banyak melakukan pidana lagi usai menghirup udara bebas. Sampai dengan Selasa (12/5) berdasarkan catatan Polri, sudah ada 106 orang yang kembali ditangkap.  "Sampai dengan hari ini terdapat 106 narapidana penerima asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana," kata Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan.  Jumlah tersebut tersebar di 19 Polda jajaran. Di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Jogjakarta, Polda Metro Jaya, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara.  Jumlah narapidana yang terbanyak berulah lagi tercatat terjadi di Jawa Tengah (13 narapidana), Sumatera Utara (13 narapidana), dan Jawa Barat (11 narapidana). "Itu tiga daerah menunjukkan angka tertinggi pengulangan tindak pidana oleh napi asimilasi," ucap Ahmad.  Dia menuturkan, kejahatan yang dilakukan para eks narapidana asilimasi itu beragam. Seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), hingga pencurian dengan pemberatan (curat).  "Adapula penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, dan kasus pencabulan terhadap anak-anak," tambah Ahmad.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=86YeNFQA30Y

106 Eks Napi Asimilasi Kembali Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PRIJA-DJATMIKA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PANDEMI Covid-19 tidak saja telah menimbulkan dampak bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada ranah hukum dan kriminalitas. Khawatir terjadi penularan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kebanyakan melebihi kapasitas, Menkum HAM Yassona H. Laoly sudah mengeluarkan kebijakan asimilasi bagi 35.000 narapidana (napi). Khususnya bagi mereka yang sudah menjalani dua pertiga masa pidana. Muncul kekhawatiran, langkah ini meningkatkan risiko kriminalitas di masyarakat.  Mengingat dampaknya, semestinya ini tak hanya diputuskan Menkum HAM, tetapi menjadi keputusan bersama yang melibatkan Mendagri, Kapolri, dan menteri sosial. Mereka yang dipulangkan dini dari lapas ini tentu tujuan pertamanya adalah pulang ke rumah. Jelas membutuhkan suatu mekanisme kontrol lintas sektoral agar mereka tidak menimbulkan gangguan kamtibmas lagi.  Sudah menjadi rahasia umum bahwa para mantan napi mesti akan mendapatkan stigma negatif sebagaimana dijelaskan dalam teori labelling. Tidak mudah bagi masyarakat begitu saja menerima mereka kembali tanpa syak wasangka. Tidak mudah pula bagi mantan napi meminta masyarakat menerima mereka sepenuhnya, tanpa rasa waswas bahwa mereka akan melakukan kejahatan lagi (secondary deviant behavior atau residivis).  Untuk mengatasi problem ini, Mendagri bisa memerintah jajarannya sampai ke kelurahan untuk mendata mereka dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial. Selain untuk membaurkan mereka kembali dalam kehidupan masyarakat secara normal, juga memberi mereka sumber kehidupan. Misalnya, dilibatkan dalam program padat karya di desa (tanpa ada penolakan dari masyarakat).  Kemudian, Kapolri memerintahkan ke jajaran polres sampai polsek untuk mewajibkan mereka lapor seminggu sekali. Sampai masa pidana penjaranya (yang masih sepertiga dari masa pidana penjara yang harus dijalaninya tersebut) selesai. Wajib lapor ini dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka karena mereka memang masih dalam pengawasan.  Sisi lainnya, mereka jelas masih butuh makan bersama keluarganya di tengah iklim pandemi yang mencekik secara ekonomi ini. Di sini perlunya intervensi dari menteri sosial (bisa bekerja sama dengan pemda) untuk memberikan bantuan sosial ekonomi kepada mereka agar tidak mengulangi kejahatannya yang mengganggu kamtibmas.  Oleh karena kebijakan Menkum HAM tidak dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan Mendagri, Kapolri, dan Mensos, tidak aneh apabila sebagian di antara para narapidana yang dibebaskan dini karena pandemi Covid-19 ini melakukan tindakan kriminal lagi. Ini yang menjadi keluhan publik. Bahkan setiap ada kejahatan hampir selalu dikaitkan dengan kebijakan pembebasan napi ini.  Waspadai Dampak Anomi  Dalam masa kehidupan normal tanpa pandemi penyakit apa pun dan kehidupan sosial ekonomi berjalan normal, para mantan napi sudah sulit untuk dapat memperoleh pekerjaan lagi secara legal. Dalam teori labelling dijelaskan bahwa orang melakukan kejahatan yang kali pertama (primary deviant behavior) kebanyakan didesak oleh kebutuhan hidupnya. Ini khususnya untuk kejahatan jalanan atau kejahatan kelas bawah seperti curanmor, pencurian dengan kekerasan, penodongan, dan perampasan.  Namun, setelah pelaku dipidana karena kejahatan yang pertama ini, kecenderungan akan melakukan kejahatan lagi yang kedua, ketiga, dan seterusnya sehingga menjadi penjahat ’’profesional’’. Antara lain ini karena reaksi masyarakat yang mendiskriminasi mereka sebagai mantan penjahat. Sebagaimana ditulis dengan bagus dalam novel Bromocorah oleh Mochtar Lubis, para mantan napi ini tidak punya pilihan lain selain mencari penghidupan secara ilegal dengan cara melakukan kejahatan lagi.  Apalagi dalam kondisi paceklik ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini. Orang-orang yang baik-baik kelakuannya, yakni yang tidak pernah punya catatan kriminal dalam kehidupannya saja, sekarang mengalami kemerosotan kehidupan ekonomi karena di-PHK, dirumahkan, atau bentuk kehilangan sumber kehidupan lainnya. Apalagi para mantan napi ini yang punya beban stigma.  Oleh sebab itu, dalam perspektif kriminologi, tak heran kalau dalam kondisi seperti ini tingkat kriminalitas naik 11,8 persen sebagaimana yang diberitakan media. Dalam kajian filsafat, kelaparan bisa menampilkan sisi kegilaan manusia. Dalam kajian kriminologi ada teori tekanan dan tarikan dalam ekonomi atau push and pull economic theory. Yakni, ketiadaan sumber penghasilan yang menyebabkan kesulitan sebagian orang untuk melanjutkan hidupnya dan keluarganya dirasakan sebagai suatu tekanan. Sehingga dirasakan oleh yang menderita sebagai suatu tarikan untuk dijadikan korban kejahatan sebagai solusi tekanan hidup yang dihadapi mereka.  Belum lagi banyaknya korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja yang dirumahkan atau yang kehilangan sumber kehidupan lainnya yang rawan tergoda mencari jalan pintas. Dalam krisis ekonomi hampir selalu ditandai dengan naiknya tingkat kejahatan. Berbagai kebijakan sosial ekonomi pemerintah memang telah dilakukan untuk mengatasi problem kehidupan ekonomi masyarakat terdampak ini.  Semoga pandemi Covid-19 ini tak berkepanjangan. Jangan sampai pemerintah kehabisan dana dan daya untuk menjamin kehidupan sosial ekonomi mereka. Tak perlu pula menampilkan kemewahan dan berkelimpahan bagi yang berpunya. Terus tumbuhkan solidaritas sosial di musim pandemi ini seperti yang ditunjukkan banyak masyarakat kita.  Jangan sampai krisis berkelanjutan sehingga menurut teori anomi Emile Durkheim menimbulkan penjarahan sebagai suatu bentuk ’’inovasi’’ dalam keterpepetan mereka. Jangan sampai pula meletup pemberontakan (rebellion) oleh masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi.  Karena itu, untuk mengatasi risiko kriminalitas dari pembebasan dini napi, perlu segera dibuatkan jaring pengaman sosial khusus mereka. Sehingga mereka merasa diurus dan mencegah mereka berulah kembali di jalanan ’’mengajak’’ kelompok rentan baru. Semoga. (*)  <hr />  *) Prija Djatmika, Doktor hukum pidana, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Menangkal Residivisme Napi Asimilasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/napi-asimilasi-surabaya.jpg" alt="KAMBUH: Yayan (tiga dari kiri) dan M. Bachri (empat dari kiri) tertangkap setelah menjambret di Jalan Darmo. (Polrestabes Surabaya for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KAMBUH: Yayan (tiga dari kiri) dan M. Bachri (empat dari kiri) tertangkap setelah menjambret di Jalan Darmo. (Polrestabes Surabaya for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM mengakui sebanyak 50 narapidana yang mendapat program asimilasi kembali mengulangi kejahatannya. Namun, angka itu relatif rendah dari jumlah napi asimilasi dan integrasi yang telah dikeluarkan, yakni sebanyak 39.193 napi dan anak terhitung pada 30 April 2020.  "Total ada 50 narapidana yang melakukan pelanggaran asimilasi," kata Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Junaedi dalam keterangannya, Kamis (7/5).  Junaedi menuturkan, narapidana yang dikeluarkan melalui program asimilasi di tengah bencana Covid-19 tak selalu kembali mengulangi perbuatannya. Dia pun mencontohkan seorang mantan waga binaan rumah tahanan Gianyar, Bali yang terampil setelah dikeluarkan.  "Bernama Anak Agung Agus Satria Wibawa yang terampil membuat sokasi atau bokor dari koran bekas. Kemudian dijadikan tempat persembahyangan umat Hindu," ucap Junaedi.  Selain itu, Junaedi pun mengklaim sejumlah narapidana yang keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) turut aktif membantu kegiatan masyarakat.  Sementara itu, terdapat sejumlah negara yang mengalami kerusuhan akibat tidak mengeluarkan napi di tengah wabah Covid-19. Sejumlah negara tersebut di antaranya Thailand, Italia, Kolombia, Sri Lanka, dan Brasil.  "Kebijakan pengeluaran napi juga ditempuh oleh sejumlah negara di antaranya Amerika Serikat mengeluarkan 9.201 orang, Iran 95.000 orang, Polandia 20.000 orang, Afghanistan 10.000 orang, Jerman 10.000 orang dan Tunisia 1.420 orang," beber Junaedi.  Tak hanya itu, Junaedi pun menyebut dampak dari pengeluaran napi melalui program asimilasi dan integrasi negara mengalami penghematan hingga miliaran rupiah. "Penghematan anggaran mencapai Rp 341.177.878.170," pungkas Junaedi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Ditjen PAS Akui 50 Napi Asimilasi Ulangi Kejahatan Selama Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/napi-asimilasi-surabaya.jpg" alt="KAMBUH: Yayan (tiga dari kiri) dan M. Bachri (empat dari kiri) tertangkap setelah menjambret di Jalan Darmo. (Polrestabes Surabaya for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KAMBUH: Yayan (tiga dari kiri) dan M. Bachri (empat dari kiri) tertangkap setelah menjambret di Jalan Darmo. (Polrestabes Surabaya for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kekhawatiran narapidana (napi) yang mendapat asimilasi karena pandemi bakal berulah terbukti di Surabaya. Jajaran Polrestabes Surabaya sudah menangkap enam residivis yang dibebaskan ketika terjadi pandemi Covid-19. ”Jadi bahan evaluasi kami untuk meningkatkan pencegahan,” ujar Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran kemarin (1/5).  Berdasar catatannya, enam napi asimilasi yang tertangkap berasal dari kasus yang bervariasi. Mereka juga kembali diringkus karena perkara yang beragam (lihat grafis).  Sudamiran menuturkan, mayoritas perkara baru napi asimilasi sama dengan kasus yang dilakukan sebelumnya. Nah, yang menjadi perhatiannya adalah jenis kejahatan itu tergolong perkara 3-C. ”Kasus atensi polisi selama ini,” ungkapnya.  Dia mengambil contoh dua di antara enam napi asimilasi yang tertangkap. Yakni, Yayan Dwi Kharismawan dan M. Bachri. Mereka menjambret di Jalan Darmo. ”Ulah itu dilalukan setelah enam hari bebas,” jelasnya.  Mereka, kata dia, adalah residivis kasus yang sama. Keduanya sama-sama mendekam di Lapas Kelas II-A Lamongan. ”Masuknya bareng. Bebas bareng. Masuk lagi bareng,” katanya dengan nada heran.  Sudamiran menjelaskan, keduanya adalah teman nongkrong. Yayan tinggal di Jalan Margorukun, sedangkan temannya menetap di Jalan Gundih. ”Belum siap bebas. Memilih cara lama sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang,” terangnya.  Menurut dia, konsekuensi yang harus ditanggung napi asimilisasi karena virus korona ketika kembali berulah tidak ringan. Jajarannya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait. Dia bisa memastikan mereka akan mendapat vonis lebih berat daripada sebelumnya. ”Di lapas juga akan sulit mendapat ampunan. Misalnya, untuk dapat pembebasan bersyarat,” tuturnya.  Mantan Kasubdit Tipikor Polda Jatim tersebut menuturkan, napi asimilasi karena virus korona sudah diseleksi sebelum dibebaskan. Lembaga pemasyarakatan (lapas) memprioritaskan napi yang dianggap tidak punya tabiat buruk. Namun, antisipasi tersebut tetap meleset pada sebagian napi. Mereka tidak segan untuk kembali berbuat kriminal.  Sudamiran mengatakan, keberadaan napi asimilasi tidak perlu dikhawatirkan. Hanya, dia meminta masyarakat untuk selalu waspada. Misalnya, tidak menarik perhatian pelaku kejahatan untuk berulah. Di antaranya, keluar malam sendirian di area rawan.  Dia menambahkan, polisi juga akan semakin menggiatkan patroli sebagai antisipasi. Sudamiran menyebutkan, jajarannya bakal terus memantau aktivitas napi asimilasi. ”Identitas mereka sudah kami kantongi,” tuturnya.  Sudamiran berharap napi asimilasi mau sadar setelah bebas. Jika memang mereka kembali berulah, pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas terukur atau tembak di tempat. ”Jambret di Jalan Darmo jadi contohnya,” tandasnya.  ---  TIDAK KAPOK DIPENJARA  1. Yayan Dwi Kharismawan <ul> 	<li>Kasus lama: Jambret</li> 	<li>Kasus baru: Jambret</li> 	<li>Bebas: 3 April 2020</li> 	<li>Beraksi lagi: 9 April 2020</li> </ul> 2. M. Bachri <ul> 	<li>Kasus lama: Jambret</li> 	<li>Kasus baru: Jambret</li> 	<li>Bebas: 3 April 2020</li> 	<li>Beraksi lagi: 9 April 2020</li> </ul> 3. Satria Agung <ul> 	<li>Kasus lama: Curanmor</li> 	<li>Kasus baru: Curanmor</li> 	<li>Bebas: 3 April 2020</li> 	<li>Beraksi lagi: 16 April 2020</li> </ul> 4. Iwan Suseno <ul> 	<li>Kasus lama: Narkoba</li> 	<li>Kasus baru: Penganiayaan</li> 	<li>Bebas: 5 April 2020</li> 	<li>Beraksi lagi: 16 April 2020</li> </ul> 5. Mouid Fais Faris Akbar <ul> 	<li>Kasus lama: Jambret</li> 	<li>Kasus baru: Jambret</li> 	<li>Bebas: 7 April 2020</li> 	<li>Beraksi lagi: 18 April 2020</li> </ul> 6. Marwan Suwono <ul> 	<li>Kasus lama: Penggelapan</li> 	<li>Kasus baru: Narkoba</li> 	<li>Bebas: 24 Maret 2020</li> 	<li>Beraksi lagi: 18 April 2020</li> </ul> Sumber: Polrestabes Surabaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MUMR7Sf2mac  https://www.youtube.com/watch?v=vOKBHdbG4sA  https://www.youtube.com/watch?v=9haQ6jkf5U0

Baru Bebas, Enam Eks Napi Asimilasi Ditangkap Polrestabes Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melihat-amien-rais-dulu-arteria-dahlan-mengagumi-kini-mengasihani_c_219290.jpeg" alt="Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dulu dikagumi Arteria Dahlan sebagai bapak bangsa. Kini, dikasihani lantaran dinilai kerap melontarkan kritik tak sesuai fakta." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dulu dikagumi Arteria Dahlan sebagai bapak bangsa. Kini, dikasihani lantaran dinilai kerap melontarkan kritik tak sesuai fakta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri ‎Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Hal itu imbas dari kebijakan asimilasi terhadap 37 ribu narapidana di tengah pandemi Korona atau Covid-19.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, setiap warga negara mempunyai hak untuk melakukan gugatan hukum. Termasuk melakukan gugatan ke salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Itu hak mereka dan kanalnya sudah tepat. Kita juga perlu menghormati proses peradilan yang akan berlangsung," ujar Arteria kepada wartawan, Selasa (28/4).  Namun demikian Arteria mengatakan, kebijakan yang diambil oleh Menkumham Yasonna H Laoly sudah tepat. Karena kebijakannya melakukan asimilasi itu telah melalui persetujuan Komisi III DP‎R.  "Karena melalui pertimbangan yang matang serta sempat pula dibicarakan dan disetujui oleh DPR dalam rapat kerja sebelum kebijakan itu diambil," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.  "Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan kebijakan itu diambil tidak melalui pertimbangan yang matang dan cenderung transaksional," tambahnya.  Menurut Arteria, kebijakan Yasonna ini murni atas nama kemanusiaan. Karena Menkumham ingin mencegah adanya penularan virus Korona di dalam lapas ataupun rutan. Sehingga masyarakat tidak perlu meributkannya.  "Kita menyadari lapas dan rutan tidak mampu memberikan dan menyiapkan sarana prasarana kedaruratan kesehatan yang memadai. Tolong pahami tanpa berprasangka buruk apalagi memfitnah," ungkapnya.  Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta karena mengeluarkan kebijakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Asimilasi bagi 37 ribu narapidana (napi) se-Indonesia yang dinilai memunculkan keresahan masyarakat.  Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yakni Yayasan Mega Bintang, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum (LP3H) yang melakukan upaya hukum agar kebijakan Kemenham itu dicabut, kata Sekretaris Yayasan Mega Bintang, Arief Sahudi, di Solo, Kamis (23/4).  Menurut Arief Sahudi yang melatari Yayasan Mega Bintang dalam upaya hukum dengan gugatan kepada Menkumham tersebut, karena dianggap kebijakan tentang asimilasi napi itu, sudah meresahkan masyarakat.  “Banyak masyarakat yang komplain kepada Mega Bintang bahwa desa yang sebelumnya aman kini tidak aman lagi. Masyarakat sekarang harus menjaga kampungnya untuk beronda. Hal ini, dampak kebijakan program asimilasi itu,” katanya pula.  Pihaknya berharap dengan gugatan tersebut dapat didengar oleh Menkumham dan segera mencabut kebijakan asimilasi itu.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cuAGHZGzmlE  https://www.youtube.com/watch?v=zuXbEWEFZek  https://www.youtube.com/watch?v=R-g-cgT_rDc&amp;t=

Yasonna Digugat Warga, PDIP: Kebijakan Menkumham Sudah Disetujui DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PENJARA-PIXABAY.jpg" alt="Ilustrasi pelaku pemerkosaan ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaku pemerkosaan ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hingga saat ini, 4.655 narapidana di wilayah Jatim sudah keluar dari bui setelah program pembebasan melalui asimilasi dan integrasi. Hanya, belum lama bebas, tak sedikit di antara mereka yang nekat berulah lagi.  Berdasar laporan yang dihimpun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum HAM) Jatim hingga awal pekan lalu, tercatat sudah ada tujuh narapidana yang kedapatan kembali ”beraksi”. Jumlah itu masih bakal bertambah.  Dari laporan tersebut, rata-rata napi asimilasi yang kembali melakukan aksi kejahatan adalah pelaku pencurian, baik dengan kekerasan (curas) maupun dengan pemberatan (curat).  Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Jatim Pargiyono memastikan, napi-napi yang kembali bermasalah segera dikembalikan lagi. ”Kami sudah menekankan untuk menindak lebih keras pada semua napi yang kembali melakukan kejahatan,” katanya.  Salah satu bentuknya, mereka ditahan di ruang isolasi untuk menjalani sisa hukuman. ”Tak hanya itu, pelaku juga harus menghadapi perkara pidana lainnya,” katanya.  Terkait masih adanya napi yang ”membandel”, Pargiyono menyebutkan bahwa tim melakukan seleksi ketat sebelum asimilasi diberikan. Tidak sembarang orang. ”Secara administratif, para napi itu tidak memiliki catatan buruk selama enam bulan terakhir. Mereka juga mengikuti kegiatan apa pun di dalam rutan atau lapas,” katanya.  Selain itu, dalam menjalankan asimilasi, narapidana mendapat pengawasan dari balai pemasyarakatan. Mereka terus diawasi melalui presensi seminggu sekali.  Meski ditemukan adanya napi yang kembali berulah, Kanwil Kemenkum HAM tetap melanjutkan program asimilasi. Sebab, program itu berlaku hingga 31 Desember. ”Namun, kami juga tak main-main dengan sanksi hukuman untuk napi yang mengulangi perbuatannya,” kata mantan Kalapas Surabaya itu.  Hingga kini, deretan kabar soal para eks napi penerima asimilasi yang kembali berulah terus bertambah. Dari data terbaru yang dihimpun sejumlah sumber, sedikitnya sudah ada tujuh kasus. Mayoritas adalah kejahatan jalanan.  SEPUTAR PROGRAM PEMBEBASAN NAPI DI JATIM <ul> 	<li>Jumlah Napi yang Sudah Bebas : 4.665 orang</li> 	<li>Jumlah Napi yang Kembali Berulah : 7 orang</li> 	<li>Sebaran Kasus : Malang, Surabaya, Blitar, Tulungagung</li> </ul> Catatan: Jumlah napi yang kembali berbuat kejahatan berpotensi terus bertambah.

Isolasi Napi Asimilasi yang Berulah Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Yasonna-Laoly-Raka-Denny.jpg" alt="Yasonna Laoly di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Yasonna Laoly di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan, perbuatan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana asimilasi atau integrasi jumlahnya masih sangat kecil. Yasonna tak menginginkan, tak ingin napi asimilasi yang dibesar-besarkan.  "Dalam kondisi ekonomi sulit seperti ini, pasti ada dampak kepada kejahatan, tapi jangan kambing hitamkan semua pada napi asimilasi," kata Yasonna dikonfirmasi, Kamis (23/4).  Politikus PDI Perjuangan itu tak menampik, kini di seluruh wilayah Indonesia terdapat residivis. Namun, yang dihebohkan seolah napi asimilasi yang kembali mengulangi perbuatannya. Padahal belum tentu.  "Dimanapun ada residivisme, tapi yang sekarang ini sangat sangat kecil sekali (jumlahnya). Yang dihebohkan, setiap kejahatan yang ada, seolah dilakukan oleh napi asimilasi," ucap Yasonna.  Yasonna memastikan, perbandiangan napi yang keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang kini jumlahnya mencapai 38.822 napi. Tapi hanya terdapat puluhan napi yang kembali berulah. "Hitung saja persentase antara yang ke luar dan yang mengulang kembali," jelas Yasonna.  Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 38.822 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19. Jumlah itu berdasarkan data pada Senin (20/4) hari ini.  "Hingga saat ini yang keluar dan bebas 38.822. Melalui 36.641 asimilasi dan integrasi 2.181 narapidana dan Anak," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti dikonfirmasi, Senin (20/4).  Rika menuturkan, narapidana yang bebas dan keluar dari program asimilasi sebanyak 35.738 telah dibebaskan, sisanya 903 merupakan anak. Sementara untuk integrasi, sebanyak 2.145 narapidana yang dibebaskan, 34 sisanya merupakan anak.  Program asimilasi dan integrasi, lanjut Rika, akan terus dilakukan sampai berhentinya status kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir. Hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan penetapan pemerintah, pasal 23 Permenkumham No. 10 Tahun 2020.  Menurutnya, pada Pasal 23 narapidana yang menerima asimilasi dan integrasi telah menjalankan 2/3 masa pidananya. Sementara anak telah menjalankan 1/2 masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.  "Kami juga terus melakukan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan," tukas Rika.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cW3QAeatc2E  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jvypl6GZQOE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=JBtKCObt2eg

Marak Kejahatan, Yasonna: Jangan Kambing Hitamkan Napi Asimilasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Karo-Penmas-Divisi-Humas-Polri-Argo-Yuwono-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Karo Penmas Divisi Humas Polri Argo Yuwono - Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Divisi Humas Polri Argo Yuwono - Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Polri kembali menangkap satu napi asimilasi yang berulah sehingga totalnya ada 28 orang yang telah ditangkap.  Brigjen Argo di Jakarta, Selasa (21/4) mengatakan, mereka ditangkap karena kembali melakukan kejahatan usai dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. "Ini ada beberapa napi yang melakukan kejahatan kembali. Total 28 (orang). Saya rasa ini hampir semua ya," ujarnya seperti dikutip dari Antara.  Kejahatan yang mereka lakukan, katanya, meliputi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pelecehan seksual.  Argo mengatakan Polri telah membentuk Satgas Antibegal dan Satgas Antipreman untuk mengantisipasi kejahatan yang terjadi di masa pandemi korona (Covid-19). Satgas tersebut dipimpin langsung oleh direktur reserse kriminal umum di masing-masing polda.  "Polri telah membentuk satgas begal dan preman yang akan dilakukan oleh masing-masing polda yang dikepalai oleh direktur reserse kriminal umum," tuturnya.  Ia menjelaskan 28 kasus residivis yang berulah tersebut juga sedang ditangani di beberapa polda dengan rincian sebagai berikut :  &nbsp; <ol> 	<li>Polda Jateng menangani delapan tersangka dengan kasus curanmor, curas, curat dan pelecehan seksual</li> 	<li>Polda Kalbar menangani tiga tersangka dengan kasus curanmor</li> 	<li>Polda Jatim menangani dua tersangka dengan kasus curanmor</li> 	<li>Polda Banten menangani satu tersangka dengan kasus pencurian</li> 	<li>Polda Kaltim menangani dua tersangka dengan kasus pencurian dan penipuan</li> 	<li>Polda Metro Jaya menangani satu tersangka dengan kasus curas</li> 	<li>Polda Kalsel menangani dua tersangka dengan kasus pencurian dan curat</li> 	<li>Polda Kaltara menangani tiga tersangka dengan kasus pencurian, curas dan curat</li> 	<li>Polda Sulteng menangani satu tersangka dengan kasus pencurian</li> 	<li>Polda NTT menangani satu tersangka dengan kasus penganiayaan</li> 	<li>Polda Sumut menangani empat tersangka dengan kasus curas dan pencurian.</li> </ol> &nbsp;

Polisi Ringkus 28 Napi Asimilasi yang Berulah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Sahroni-DPR.go_.id_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah narapidana yang mendapat hak asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali berulah dengan melakukan perbuatan tindak pidana. Bahkan, salah seorang napi berinisial AR terpaksa ditembak mati oleh jajaran Polres Metro Jakarta Utara karena melakukan penodongan di angkot M15 pada Sabtu (18/4) malam.  Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendorong aparat kepolisian untuk menindak tegas narapidana asimilasi yang mengulangi perbuatannya. Politikus Nasdem itu mendukung aparat kepolisian untuk menembak mati napi yang kembali berulah.  "Sebagai pimpinan Komisi III, saya dukung kalau polisi ingin menembak mati atau menindak tegas kepada napi yang kembali berulah," kata Sahroni kepada JawaPos.com, Selasa (21/2).  Sahroni menilai, napi asimilasi yang kembali berulah tidak relatif besar dari jumlah napi yang mendapat asimilasi dan integrasi. Tercatat pada Senin (20/4) kemarin, telah 38.822 napi yang dikeluarkan dari program asimilasi dan integrasi.  "Karena napi yang berulah hanya puluhan dari yang keluarkan atau tidak sampai ribuan dari 30 ribu napi yang dikeluarkan. Cukup Polri menindak tegas," ujar Sahroni.  Menurutnya, jika terdapat napi yang kembali mengulangi perbuatannya untuk langsung dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan (Lapas). Kemenkumham perlu mencabut asimilasi atau integritas kepada napi tersebut.  "Mengenai napi asimilasi kalau dia berulah langsung saja dikembalikan ke Lapas tanpa proses pengadilan. Baru kemudian dievaluasi asimilasi napi itu dihapus atau bagaimana setelah wabah ini," beber Sahroni.  Sahroni memandang, pengeluaran puluhan ribu napi itu perlu memandang aspek HAM. Karena setiap warga membutuhkan hidup sehat. Menurutnya, jika ada napi yang meninggal karena terinfeksi virus Korona atau Covid-19 di dalam Lapas, itu bagian dari kejahatan kemanusiaan.  "Kalau napi yang ada di Lapas dia ada yang terkena wabah dan dia meninggal di Lapas nanti ini ada kejahatan kemanusiaan. Ini berbahaya," tukas Sahroni.  Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly meminta jajaran Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian. Hal ini terkait kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan di tengah pandemi Covid-19.  “Saya harapkan seluruh Kakanwil dan Kadivpas berkoordinasi dengan para Kapolda di seluruh daerahnya, agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindak pidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi untuk segera dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan usai menjalani BAP di kepolisian agar yang bersangkutan langsung menjalani pidananya,” kata Yasonna dalam keterangan pers, Senin (20/4).  "Koordinasi juga harus dilakukan dengan forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah). Selain itu, lengkapi juga administrasi warga binaan yang dibebaskan dengan baik dan juga database pasca-asimilisi Covid-19 agar koordinasi bisa berjalan dengan baik,” sambungnya.  Hal ini sebagai bentuk evaluasi atas sikap masyarakat yang mengeluhkan kebijakan asimilasi dan integrasi Covid-19. Keluhan ini, kata Yasonna, muncul akibat sejumlah kasus pengulangan tindak pidana oleh warga binaan yang dibebaskan melalui kebijakan tersebut.  Kendati angka pengulangan tindak pidana relatif rendah, Yasonna menyebut berbagai evaluasi tetap harus dilakukan untuk memulihkan rasa aman di dalam masyarakat. Terlebih, hingga Senin (20/4) tercatat jumlah warga binaan yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi mencapai 38.822 orang.  "Angka pengulangan ini sebenarnya masih sangat rendah, bahkan jauh di bawah rate residivisme sebelum Covid-19," pungkas Yasonna.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U2KI2bruNO0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3tMXpNKOvdA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Jj7QD7VY7q0

DPR Dorong Polisi Tembak Mati Napi Asimilasi yang Kembali Berulah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#napi asimilasi

Berita Terkini