<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/9acf2766-7fac-4f9d-a7d2-57be6184a2cc-230440824.jpg" alt="Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang mengapresiasi berbagai inovasi dan kreativitas Kepala SPPG, akuntan, ahli gizi, mitra, serta relawan dapur MBG. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang mengapresiasi berbagai inovasi dan kreativitas Kepala SPPG, akuntan, ahli gizi, mitra, serta relawan dapur MBG. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para guru di sekolah-sekolah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilibatkan dalam pendidikan dan pembelajaran tentang ilmu gizi. Penambahan jam pembelajaran ilmu gizi diharapkan bisa meningkatkan pemahaman para siswa tentang nilai gizi dan pemenuhannya. Dengan memahami nilai gizi hidangan MBG, konsumsi makanan para siswa akan semakin optimal. &ldquo;Saya sudah bertemu dengan Dirjen PAUD dan Dikdasmen. Saya meminta agar di sekolah-sekolah nanti ada jam pelajaran gizi,&rdquo; kata Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang, dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Pengawasan dan Pemantauan Satuan Pelaksanaan Pelayanan Gizi (SPPG) di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu, 10 Januari 2026. Nanik berharap, dengan adanya penambahan jam pelajaran tentang ilmu gizi, pengetahuan siswa menjadi meningkat, sehingga muncul pemahamam dan kesadaran tentang dampak pemenuhan gizi yang baik. Dengan munculnya kesadaran itu, siswa menjadi suka makan sayur, lauk, buah, dan susu, sehingga jumlah makanan yang terbuang pun bisa dikurangi. Nanik mengungkapkan hal itu ketika menjelaskan tentang Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28 tahun 2025, tentang pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program MBG. Tim Koordinasi yang terdiri dari 17 Kementerian dan Lembaga, itu diketuai Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, sementara Nanik dipercaya menjadi Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi. &ldquo;Jadi, berdasarkan Keppres 18 tahun 2025, BGN tidak lagi bekerja sendiri dalam mengelola program MBG,&rdquo; ujarnya. Termasuk juga dalam upaya sosialisasi gizi dan pemenuhan gizi. Jika selama ini pendidikan gizi dilaksanakan Kepala SPPG di sekolah-sekolah penerima manfaat secara berkala, nanti para guru dilibatkan dan bahkan mendapat peran utama dalam pemberian ilmu gizi di sekolah-sekolah mereka. Nanik juga menjelaskan bahwa dirinya telah bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie untuk menjajaki kerja sama dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Rencananya BGN akan menggelar kerjasama riset tentang berbagai aspek pelaksanaan MBG, dengan para Pakar Pangan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat dari Perguruan Tinggi. BGN juga akan melibatkan para mahasiswa yang sedang melaksanakan program KKN menjadi penyuluhan gizi di desa-desa KKN mereka.

Para guru di sekolah-sekolah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilibatkan dalam pendidikan dan pembelajaran tentang ilmu gizi

Guru dan Mahasiswa Bakal Dilibatkan Dalam Pendidikan Gizi di Sekolah-Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/Screenshot-2025-12-24-030327-1928039312.jpg" alt="Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Gizi Nasional (BGN) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menyiapkan Program Lumbung Mataram di desa-desa sebagai pemasok bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program Lumbung Mataram dinilai sejalan dengan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang menekankan pemanfaatan produk dalam negeri dan pemberdayaan ekonomi desa. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedong Wilis, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Selasa (23/12/2025). &ldquo;Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata Ngarso Dalem telah menyiapkan Program Lumbung Mataram yang dibangun secara terintegrasi untuk pertanian dan peternakan. Lumbung Mataram ini nanti, insya Allah, akan memasok dapur-dapur MBG,&rdquo; ujar Nanik. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa Program Lumbung Mataram merupakan program pemberdayaan masyarakat desa yang telah disiapkan sejak dua tahun lalu. Setiap desa di DIY menyediakan lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektare yang dikelola oleh warga yang tidak memiliki lahan pertanian. &ldquo;Lumbung Mataram ini kami siapkan untuk membantu warga masyarakat yang kurang beruntung,&rdquo; kata Sultan Hamengkubuwono X. Nanik menyoroti kebutuhan bahan baku pangan untuk Program MBG yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah. Kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi dan kelangkaan pangan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Namun, menurutnya, Program Lumbung Mataram dapat menjadi solusi strategis karena menerapkan pertanian terintegrasi yang menggabungkan sektor pertanian dan peternakan di tingkat desa. &ldquo;Diharapkan dengan adanya Lumbung Mataram ini, tidak ada lagi ketergantungan pembelian bahan baku dari luar daerah. Kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa bisa terwujud,&rdquo; kata Nanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga Program MBG. Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap Program Lumbung Mataram mampu memasok sebagian besar kebutuhan bahan baku pangan untuk Program MBG di DIY. Apabila berjalan optimal, lahan Lumbung Mataram berpeluang untuk diperluas guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Program Lumbung Mataram dinilai selaras dengan Perpres Nomor 115 Tahun 2025, yang memprioritaskan keterlibatan usaha mikro dan kecil, koperasi, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyelenggaraan Program MBG. Nanik pun berkomitmen untuk menyosialisasikan model Lumbung Mataram ke berbagai daerah lain di Indonesia. &ldquo;Saya akan sampaikan bahwa DIY telah memelopori pemanfaatan lahan idle atau tanah bengkok desa untuk pertanian dan peternakan yang dikelola warga tidak berlahan,&rdquo; ujarnya.

BGN mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menyiapkan Program Lumbung Mataram di desa-desa.

BGN Apresiasi Program Lumbung Mataram sebagai Pemasok Bahan Baku Pangan Dapur MBG di Yogyakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/IMG-20251118-WA0000-2166105.jpg" alt="Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta seluruh SPPG melibatkan petani kecil, kelompok peternak ayam kampung, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan program MBG. (ANTARA/HO-BGN)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta seluruh SPPG melibatkan petani kecil, kelompok peternak ayam kampung, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan program MBG. (ANTARA/HO-BGN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, meminta para Ahli Gizi di setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) lebih kreatif dalam menyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain memperhatikan kandungan gizi, Ahli Gizi juga diminta memahami dinamika harga bahan pangan agar program MBG dapat berperan dalam pengendalian harga di pasar. Menurut Nanik, penyusunan menu MBG tidak boleh terpaku pada bahan pangan yang sama seperti di buku acuan, terlebih ketika terjadi kelangkaan atau lonjakan harga di pasar. &ldquo;Kalau hanya textbook minded, pakainya itu-itu saja seperti pakcoy, wortel, buncis, selada, dan timun, lama-lama akan terjadi kelangkaan dan harganya melejit,&rdquo; kata Nanik saat memberikan pengarahan dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (14/12/2025). Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga Pelaksana Program MBG itu menekankan pentingnya kreativitas Ahli Gizi dalam mencari bahan pangan alternatif dengan kandungan gizi setara, sehingga menu tidak monoton dan tekanan permintaan terhadap satu komoditas dapat dikurangi. Ia mencontohkan, ketika harga kentang sempat anjlok dan merugikan petani di sejumlah daerah seperti Wonosobo dan Bandung, BGN menginstruksikan SPPG untuk menggunakan kentang sebagai bahan menu MBG. Langkah tersebut dinilai mampu membantu mengangkat harga di tingkat petani. &ldquo;Sebaliknya, kalau harga di pasar sudah tinggi, tinggalkan dulu. Gunakan produk lain supaya harga tidak terus naik,&rdquo; ujarnya. Nanik menegaskan bahwa salah satu misi penting Program MBG adalah menjaga stabilitas harga bahan pangan. Jika tidak dikelola dengan baik, lonjakan harga dapat memicu inflasi dan merugikan masyarakat. &ldquo;Ahli Gizi perlu memahami bahwa kita punya misi menstabilkan harga komoditas, agar tidak melejit tapi juga tidak terlalu jatuh,&rdquo; katanya. BGN berharap peran aktif Ahli Gizi SPPG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi penerima manfaat MBG, tetapi juga ikut mendukung kesejahteraan petani serta stabilitas ekonomi pangan di daerah.

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, meminta para Ahli Gizi di setiap SPPG lebih kreatif.

BGN Minta Ahli Gizi SPPG Kreatif Susun Menu MBG agar Bantu Kendalikan Harga Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/0f0a404b-1a23-4ce8-a9f2-3033891c87c6-2959025169.jpg" alt="Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa peran Kepala SPPG tidak hanya administratif, tetapi juga operasional dan lapangan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa peran Kepala SPPG tidak hanya administratif, tetapi juga operasional dan lapangan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) diminta bertanggung jawab penuh dalam mengatur jam kerja tim serta memastikan seluruh proses Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga pendistribusian ke sekolah dan penerima manfaat lainnya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa peran Kepala SPPG tidak hanya administratif, tetapi juga operasional dan lapangan. Hal itu disampaikan dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (14/12/2025). Menurut Nanik, pengaturan jam kerja menjadi kunci agar seluruh tahapan pelayanan gizi berjalan optimal. Pada shift pagi, akuntan bertugas mulai pukul 08.00 atau 09.00 WIB untuk memantau pembelian bahan baku, mengecek harga dan kualitas di pasar, mengawasi penerimaan bahan, pencucian ompreng dari sekolah, hingga penyimpanan bahan makanan. &ldquo;Shift berikutnya, sore sampai malam, adalah tanggung jawab Ahli Gizi. Mereka masuk sekitar pukul 16.00 atau 17.00 WIB setelah serah terima dari akuntan,&rdquo; ujar Nanik. Ahli gizi bertugas memastikan bahan sesuai rencana menu, mengecek kualitas, serta mengawasi proses pencucian, pemotongan, dan persiapan memasak hingga dini hari. Sementara itu, Kepala SPPG mulai bertugas pada pukul 01.00&ndash;02.00 dini hari, mengambil alih tanggung jawab paling krusial, yakni proses memasak dan distribusi MBG. Kepala SPPG wajib memastikan makanan dimasak dengan benar, matang sempurna, diporsikan sesuai standar, dan didistribusikan tepat waktu. &ldquo;Saya tahu sering kali Ahli Gizi yang bekerja sampai pagi. Kadang malah dibantu akuntan,&rdquo; kata Nanik disambut respons peserta. Dalam tahap distribusi, Kepala SPPG juga diwajibkan turun langsung ke sekolah, posyandu, serta lokasi penerima manfaat lainnya, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain memastikan MBG diterima dengan baik, Kepala SPPG harus sigap menangani kendala di lapangan dan aktif berkoordinasi dengan pimpinan wilayah setempat. BGN menekankan, pengawasan langsung dan pembagian jam kerja yang jelas menjadi fondasi penting agar program MBG berjalan efektif, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga pendistribusian ke sekolah dan penerima manfaat lainnya.

BGN Tegaskan Kepala SPPG Wajib Memantau Proses Memasak dan Distribusi MBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/fbf88e09-f0f0-4494-b628-f0a0413ba8d2-1783715575.jpg" alt="Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menghimbau seluruh pihak yang mengelola dapur-dapur SPPG dapat menjalin kerja sama dengan baik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menghimbau seluruh pihak yang mengelola dapur-dapur SPPG dapat menjalin kerja sama dengan baik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Gizi Nasional (BGN) meminta para mitra dan pemilik yayasan pengelola Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) untuk lebih peduli terhadap kondisi sekolah yang menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para mitra diminta tidak sekadar menjalankan produksi makanan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap fasilitas sekolah. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan hal tersebut dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kabupaten dan Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025). &ldquo;Mbok kalau ada sekolah yang gentingnya bocor itu disumbang, dibenerin. Mbok kalau sekolah yang tidak punya WC itu dibangunkan WC,&rdquo; ujar Nanik mengingatkan. <h2>Latar Belakang Pelibatan Yayasan di Program MBG</h2> Nanik menjelaskan, sejak awal perumusan Program MBG, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa mitra pengelola SPPG tidak boleh berasal dari perusahaan seperti PT atau CV. Presiden menginginkan yayasan pendidikan, yayasan keagamaan, serta yayasan sosial yang diberdayakan. &ldquo;Beliau berpikir, yayasan pendidikan, agama, dan sosial itu biasanya tidak punya modal besar. Jadi biar mereka saja yang bekerja sama dengan BGN, karena ini program bantuan pemerintah,&rdquo; kata Nanik mengutip arahan Presiden. Namun dalam pelaksanaannya, muncul yayasan-yayasan baru yang sebenarnya tidak bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, atau sosial. Hal itu muncul lantaran percepatan pembangunan SPPG di berbagai daerah. Nanik mengingatkan yayasan-yayasan baru tersebut agar tidak berlebihan dalam mencari keuntungan. &ldquo;Jangan beli bahan baku semangkanya setipis tisu, jangan anggurnya cuma tiga doang. Opo pengaruhe gizine, nek anggure mung telu thok. Ya mbok anggurnya enam. Ini yang saya minta: jangan main-main harga. Anda kan sudah dapat insentif Rp 6 juta per hari,&rdquo; tegas Nanik. <h2>Gunakan Hati Nurani, Jangan Keuntungan Berlebihan</h2> Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi K/L Pelaksana Program MBG itu menambahkan, mencari keuntungan masih dimaklumi sepanjang tidak melampaui batas kewajaran. &ldquo;Kalaupun nyari untung, sedikit saja yang masih masuk akal. Jangan terlalu berlebihan,&rdquo; ujarnya. Nanik menambahkan, imbauan ini nantinya tidak hanya bersifat moral. Ia telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua BGN Bidang Tata Kelola, Sony Sonjaya, untuk menyiapkan petunjuk teknis yang lebih tegas. Salah satu ketentuan yang akan diberlakukan adalah mewajibkan mitra menyalurkan 30 persen pendapatannya untuk kegiatan sosial dan pendidikan. &ldquo;Ini agar kita tidak mencederai atau mengkhianati keinginan Presiden,&rdquo; kata Nanik.

Para mitra diminta tidak sekadar menjalankan produksi makanan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap fasilitas sekolah.

BGN Imbau Mitra SPPG Lebih Peduli Sekolah Penerima MBG, Jangan Hanya Kejar Keuntungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/IMG-20251118-WA0000-2166105.jpg" alt="Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta seluruh SPPG melibatkan petani kecil, kelompok peternak ayam kampung, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan program MBG. (ANTARA/HO-BGN)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta seluruh SPPG melibatkan petani kecil, kelompok peternak ayam kampung, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan program MBG. (ANTARA/HO-BGN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan para mitra, yayasan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang memecat para relawan yang telah bekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun terjadi pengurangan jumlah penerima manfaat. Pengurangan jumlah penerima manfaat MBG adalah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjaga kualitas pemenuhan gizi kepada para penerima manfaat MBG. &ldquo;Ingat ya, setiap SPPG dilarang me-layoff para relawan, karena program MBG tidak hanya sekadar untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa, tapi juga untuk menghidupkan perekonomian masyarakat, termasuk dengan mempekerjakan 47 warga lokal di setiap SPPG,&rdquo; kata Nanik dalam pengarahannya di acara Koordinasi dan Evaluasi Program MBG di Hotel Aston Cilacap, Jumat, (5/12). Jika semula SPPG dapat mengelola 3.500 lebih penerima manfaat, kini setiap dapur MBG itu hanya dapat mengelola 2.000 siswa penerima manfaat, dan 500 ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) atau yang dikenal sebagai 3B. &ldquo;Kapasitas bisa menjadi 3.000 penerima manfaat, apabila SPPG memiliki koki terampil yang bersertifikat,&rdquo; kata Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN Eny Indarti. Persoalannya, di beberapa wilayah terjadi pengurangan jumlah penerima manfaat yang cukup drastis, seperti di wilayah eks Karesidenan Banyumas. Banyak SPPG dikurangi jumlah penerima manfaatnya dari 3.500 lebih hingga tinggal 1.800 orang karena munculnya SPPG baru, dengan alasan pemerataan. &ldquo;Ada temunan saya, di Kabupaten Banyumas, kuotanya hanya 154 SPPG, tapi ternyata sekarang ada 227 titik. Kok bisa&hellip; Ini jelas nggak bener, karena akan terjadi perebutan penerima manfaat,&rdquo; kata Nanik. Nanik berjanji akan menyelesaikan persoalan yang terjadi akibat munculnya SPPG-SPPG baru yang melebihi kuota, di internal BGN. Apalagi ditemukan fakta bahwa di sebuah kecamatan di Banyumas, dengan jumlah penerima manfaat hanya 16 ribu dan telah memiliki 6 SPPG, ternyata disetujui dan dibangun 5 SPPG baru lagi. &ldquo;Kalau 16 ribu dibagi 11, nanti masing-masing hanya mengelola 1.400 penerima manfaat. Gimana tuh&hellip;,&rdquo; kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk Pengelolaan MBG itu. Meskipun terjadi pengurangan penerima manfaat secara drastis, Nanik mengingatkan bahwa pengelola SPPG tetap tidak boleh memecat para relawan dapur. &ldquo;Saya sudah mendapat solusi dari Pak Sony Sonjaya (Waka BGN bidang Sistem Tata Kelola), setelah berdiskusi semalaman dengan para pimpinan BGN, bahwa untuk honor relawan dapur bisa memakai mekanisme at cost,&rdquo; ujarnya. At cost adalah system penggantian biaya yang sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah seperti kuitansi, faktur, atau tiket. Jumlah yang diganti adalah biaya riil yang telah dikeluarkan untuk pengadaan atau layanan, dan tidak termasuk margin keuntungan. Pihak yang berwenang akan memeriksa dan memverifikasi kebenaran serta kewajaran bukti pengeluaran yang diajukan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016916376/wakil-kepala-bgn-nanik-s-deyang-segera-daftar-slhs-dalam-sebulan-atau-saya-suspend">Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang: Segera Daftar SLHS Dalam Sebulan Atau Saya Suspend!</a> Wakil Kepala BGN yang membidangi Investigasi dan Komunikasi Publik itu kemudian menjelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025, penerima manfaat MBG semakin diperluas. Penerima MBG kini tak hanya siswa sekolah, siswa madrasah, dan santri, serta ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Tenaga pendidik, termasuk guru sekolah negeri, tenaga honorer, guru swasta, ustadz pesantren, maupun santri di pesantren salaf yang tidak berafiliasi dengan Kementerian Agama, kader PKK dan Posyandu juga menjadi penerima manfaat MBG. &ldquo;Ketika program MBG ini dirancang, Pak Prabowo ingin seluruh siswa bisa makan makanan bergizi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan sampai ada anak Indonesia yang tidak bisa makan. Beliau bahkan menginginkan agar semua orang miskin, disabilitas, para lansia, anak-anak putus sekolah, anak jalanan, anak-anak pemulung, semua menjadi penerima MBG,&rdquo; kata Nanik.

Para mitra, yayasan, dan Kepala SPPG dilarang memecat para relawan yang telah bekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Waka BGN Ultimatum Pengelola SPPG: Dilarang Pecat Relawan Dapur Gara-gara Pengurangan Penerima Manfaat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/fbf88e09-f0f0-4494-b628-f0a0413ba8d2-1783715575.jpg" alt="Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menghimbau seluruh pihak yang mengelola dapur-dapur SPPG dapat menjalin kerja sama dengan baik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menghimbau seluruh pihak yang mengelola dapur-dapur SPPG dapat menjalin kerja sama dengan baik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan. Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Selain bekerja sama dengan Ahli Gizi, Ahli Akuntansi, dan Relawan dalam mengelola dapur, Kepala SPPG juga harus bisa bekerja sama dengan mitra atau yayasan. Kalau kalian malah berantem dan tidak bisa bekerja sama, bagaimana program yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik,&rdquo; ujar Nanik saat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (25/11/2025). Nanik menyoroti adanya laporan SPPG yang berhenti beroperasi karena konflik antar pengelola. Salah satunya SPPG Japan Sooko, Mojokerto, yang hanya berjalan lima hari karena perselisihan antara mitra, Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. &ldquo;Karena beda pendapat, SPPG lalu ditinggalkan Ahli Gizi dan Akuntan. Belakangan Kepala SPPG juga jarang muncul. Kami baru mulai 20 Oktober, tapi baru 5 hari jalan, harus berhenti,&rdquo; kata Syaikhu, Mitra SPPG Japan Sooko. Menurut Nanik, tanpa kehadiran dan kerja sama aktif dari semua pihak, SPPG tidak bisa menjalankan fungsi dasar, termasuk pengajuan proposal anggaran, pencairan dana, dan pemenuhan berbagai persyaratan operasional seperti SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), IPAL, Sertifikasi Halal, maupun Pelatihan Penjamah Makanan. Meski Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Mojokerto telah proaktif membantu proses administrasi, masih banyak SPPG yang belum memiliki SLHS. Di Kabupaten Mojokerto, dari 52 SPPG yang beroperasi, baru 8 memiliki SLHS. Kemudian di Kota Mojokerto, dari 7 SPPG beroperasi, baru 3 yang sudah mengantongi SLHS. &ldquo;Sekarang yang penting kalian daftar dulu. Saya beri waktu 30 hari. Kalau dalam 30 hari belum juga mendaftar, SPPG akan kami tutup,&rdquo; tegas Nanik. Sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar K/L dalam pelaksanaan MBG, Nanik mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa paling memahami atau mendominasi pengelolaan SPPG. Ia meminta seluruh pengelola menghindari sikap saling membenci maupun menyimpan dendam. &ldquo;Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo Subianto (Presiden RI). Beliau saja bisa merangkul semua lawan politiknya. Masak di sini cuma tetangga kampung saja sampai musuhan begitu,&rdquo; katanya. Nanik berharap seluruh SPPG di Mojokerto dan daerah lain dapat memperbaiki komunikasi internal demi keberhasilan program MBG yang menyasar peningkatan gizi anak di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menghimbau seluruh pihak yang mengelola dapur-dapur SPPG dapat menjalin kerja sama dengan baik.

BGN Minta Pengelola SPPG Tingkatkan Kerja Sama untuk Sukseskan Program MBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/IMG-20251118-WA0000-2166105.jpg" alt="Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta seluruh SPPG melibatkan petani kecil, kelompok peternak ayam kampung, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan program MBG. (ANTARA/HO-BGN)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta seluruh SPPG melibatkan petani kecil, kelompok peternak ayam kampung, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan program MBG. (ANTARA/HO-BGN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk melibatkan petani kecil, kelompok peternak ayam kampung, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Imbauan itu disampaikan Nanik saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG yang digelar di Hotel Yusro, Jombang, Jawa Timur, Senin (24/11/2025). &ldquo;Saya ingatkan kepada SPPG, Mitra, dan Yayasan, jangan hanya memberi kesempatan kepada mereka yang punya modal besar. Libatkan petani dan peternak kecil, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan MBG,&rdquo; tegas Nanik. Nanik menyampaikan bahwa dalam kunjungannya ke berbagai daerah, ia menerima banyak aduan dari petani, peternak kecil, serta UMKM yang mengaku kesulitan untuk menjadi pemasok MBG. Kendalanya antara lain terkait perizinan, legalitas usaha, hingga syarat administrasi. &ldquo;Mereka itu miskin dan tidak punya uang untuk mengurus segala macam. Jadi tolong jangan dipersulit dengan aturan harus punya NPWP, SIB, UD, dan sebagainya,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, program MBG sejak awal dirancang sebagai pengungkit ekonomi masyarakat bawah. Karena itu, pelibatan petani kecil, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok justru menjadi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Pelibatan mereka adalah arahan penting Presiden. MBG ini dari awal memang didesain untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di pelosok,&rdquo; jelas Nanik. Nanik juga menegaskan bahwa pelibatan pelaku usaha kecil secara masif akan membantu menekan inflasi pangan. Dengan makin banyaknya SPPG beroperasi, permintaan bahan pangan meningkat sehingga rawan memicu kenaikan harga. &ldquo;Harga bisa ditekan kalau pasokan meningkat. Dalam rapat inflasi awal pekan kemarin, Jombang menempati peringkat pertama inflasi pangan,&rdquo; kata Nanik mengingatkan. Di akhir arahannya, Nanik mengingatkan agar seluruh pengelola SPPG, mulai dari kepala satuan, ahli gizi, akuntan, mitra, hingga yayasan, bekerja dengan hati nurani, bukan sekadar orientasi bisnis. &ldquo;Saya berharap Anda semua memiliki nurani kemanusiaan seperti Presiden Prabowo Subianto ketika mengelola dapur-dapur MBG. Jangan bisnis oriented,&rdquo; ujar mantan wartawan senior tersebut. Dengan pelibatan petani kecil, UMKM, dan koperasi, BGN berharap rantai pasok pangan MBG tidak hanya terpenuhi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat di akar rumput.

Imbauan itu disampaikan Nanik saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG yang digelar di Hotel Yusro, Jombang, Jawa Timur, Senin (24/11).

BGN Minta SPPG Libatkan Petani, Peternak Kecil, UMKM, dan Koperasi sebagai Pemasok Bahan Pangan Program MBG