<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/Nanang-Farid-Syam-2090859204.jpg" alt="Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam.(Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; DI ZAMAN ketika korupsi dianggap sekadar 'kesalahan teknis', dan integritas dianggap keterampilan langka, hari ini saya bersyukur menjadi saksi sesuatu yang begitu berharga tentang seorang kolega, Novel Baswedan, menerima UMY Award 2025 sebagai Tokoh Inspiratif Anti-Korupsi. Di dunia yang makin bising oleh kepura-puraan, suara kebaikan itu ternyata sayup-sayup masih bisa terdengar. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada UMY Yogyakarta. Terima kasih karena masih mau mengingat&nbsp; di saat banyak pihak pura-pura lupa&nbsp; bahwa ada tokoh-tokoh seperti Novel yang tetap memilih berdiri melawan korupsi, bahkan ketika negara yang seharusnya melindunginya justru tampak tidak serius memberantasnya. Di tengah gemuruh tepuk tangan palsu untuk para juara dunia basa-basi, UMY memilih memberikan penghormatan untuk perjuangan sejati. Itu langkah yang tidak kecil. Dalam forum itu, bahkan NB begitu kami memanggilnya menyampaikan dengan getir namun penuh harap bahwa di luar sana masih banyak pejuang anti-korupsi dan HAM yang berjuang dalam sunyi, tanpa panggung, tanpa publikasi, bahkan sering tanpa perlindungan. Semoga penghargaan ini menjadi jendela agar mereka juga kelak mendapatkan perhatian, dukungan, dan rasa hormat yang layak. NB juga berbicara soal kepedulian. Sebuah sikap sederhana yang entah sejak kapan menjadi barang mewah. Banyak orang hari ini, bahkan yang gelarnya panjang melebihi nama keluarganya, tidak merasa ada masalah dengan ketidakadilan di sekitarnya. Padahal, mengenali masalah itu adalah anugerah. Karena hanya yang peduli yang mampu melihat luka, dan hanya yang melihat luka yang bisa merawat dunia ini. Novel mengingatkan mungkin lebih kepada diri saya dan dirinya sendiri, bahwa kadang kepedulian membuat hidup lebih sulit. Kadang penuh risiko. Tapi sebagai muslim, kami meyakini: setiap kebaikan kembali untuk diri sendiri, Allah itu seperti prasangka hamba-Nya, dan tidak ada satu pun manusia yang bisa mendatangkan manfaat atau mudharat, kecuali dengan izin Allah. Karena itu, kita terus melangkah. Meski kecil. Meski sendiri. Meski dunia tampak tidak peduli. Novel, dengan keteguhan hatinya, mengajarkan satu pelajaran penting bahwa, keberanian untuk tetap berintegritas jauh lebih berharga daripada seribu penghargaan kosong. Bahwa dalam dunia yang berlomba menjadi lupa, memilih untuk terus peduli adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Hari ini saya menangis dalam hati, bukan karena sedih, tapi karena haru. Bahwa di tengah reruntuhan harapan, masih ada yang mau berdiri, membawa cahaya kecil, dan menolak menyerah. Semoga Allah menjaga langkahmu, Novel. Semoga kita semua&nbsp; yang masih tersisa sedikit rasa malu bisa belajar darimu untuk tidak sekadar hidup, tapi benar-benar hidup. Sekali lagi terima kasih kepada UMY Yogyakarta yang masih mau membuka mata dan hati, untuk mengenang bahwa di negeri ini masih ada orang-orang yang bertahan, meski tanpa sorotan gemerlap. Melalui UMY Award 2025, kita semua diingatkan bahwa. perjuangan, meskipun sepi, tidak pernah sia-sia. Novel bukan hanya menerima penghargaan hari ini. Ia menghadirkan kembali keyakinan kita, bahwa di antara gelombang ketidakpedulian, di antara arus kuat kompromi moral, masih ada manusia yang memilih jujur meski lebih sulit, memilih peduli meski lebih berisiko. Semoga penghormatan ini bukan hanya selebrasi sesaat, melainkan menjadi undangan bagi kita semua untuk kembali mempercayai pentingnya kepedulian, kembali berani berjuang, dan kembali yakin bahwa setiap langkah kecil untuk menjaga integritas adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk dunia. Novel, dengan keteguhannya, tidak hanya menerima penghargaan hari ini. Ia menghadirkan kembali pertanyaan penting untuk kita semua: Apakah kita masih punya keberanian untuk peduli? Apakah kita masih sanggup mempertahankan integritas, bahkan saat tidak ada seorang pun yang menyaksikan? Novel menunjukkan kepada kita bahwa keberanian sejati bukan soal banyaknya pujian yang diterima. Bukan soal berapa banyak orang yang mengelilingi kita. Tetapi tentang kemampuan untuk tetap berbuat baik, tetap memegang prinsip, tetap menjaga integritas, bahkan ketika rasanya seluruh dunia sedang berjalan ke arah yang berlawanan. Semoga kita belajar. Semoga kita sadar. Bahwa di tengah dunia yang kian nyaman dengan kompromi moral, memilih jalan lurus bukan hanya mungkin, tetapi niscaya. Bahwa dalam gelapnya malam zaman ini, satu cahaya kecil jauh lebih berarti daripada ribuan lilin palsu. Dan semoga, seperti Novel, kita semua&nbsp; dengan segala keterbatasan dan kekurangan&nbsp; tetap berusaha menjadi bagian dari mereka yang bertahan. Tahniah Mas, untuk konsistensinya. Terus Bergerak! *)&nbsp;Nanang Farid Syam,&nbsp;Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK &nbsp;

Di saat banyak pihak pura-pura lupa, ada tokoh-tokoh seperti Novel yang tetap memilih berdiri  melawan korupsi

 Cahaya Lilin Kecil dan Setangkup Harapan Negeri Bebas dari Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Farid Syam, menyentil Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membandingkan kinerja KPK dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).  Menurut mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini, Dewas sebagai badan yang mengawasi kinerja lembaga antirasuah, seharusnya berkaca pada kinerjanya sendiri, apakah sudah menjalankannya dengan baik.  "Sebenarnya nggak elok bicara menang kalah sebagai penegak hukum, apalagi membanding-bandingkan sesama APH (aparat penegak hukum). Kinerja KPK itu kan ranah Dewas. Setiap hari itu, bisa kok dipantau apa yang dikerjakan Firli Cs, kapan perlu "dilecut" biar bernas dan benar kerjanya," kata Nanang.  Oleh karena itu, sebelum membandingkan kinerja KPK dan Kejagung kata Nanang, Dewas pun harus bercermin, bagaimana dia menyelesaikan perkara etik yang menyasar eks pimpinan KPK.  "Itu kasus Lili kelanjutannya gimana? Jangan lupa, banyak penurunan kinerja KPK justru saat Dewas ada. Dulu ga ada Dewas toh, kinerja KPK melejit. Mestinya publik yang heran, kok bisa begini jadinya," cetus aktivis antikorupsi yang juga Founder Themis Indonesia ini.  Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menyayangkan, lembaga antirasuah yang kini dikomandoi Firli Bahuri hanya berkutat pada kasus-kasus yang sifatnya suap dan gratifikasi. Menurut Tumpak, KPK seharusnya bisa menangkap ikan yang lebih besar. Pernyataan ini disampaikan Tumpak dalam acara ‘Kenal Lebih Dekat Ketua Dewas KPK’.  “Secara umum sebetulnya kita masih on the track-lah. KPK sampai saat ini masih on the track di dalam pemberantasan korupsi, baik bidang pencegahan maupun penindakan. Hanya sayangnya kita belum berhasil mengungkap kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang kita beri nama dulu ‘The Big Fish’ itu jarang terjadi dilakukan oleh KPK,” kata Tumpak pada kanal YouTube KPK, Minggu (26/3).  Tumpak mengutarakan, KPK saat ini lebih sering melakukan penindakan melalui operasi tangkap tangan (OTT). Tumpak meminta, KPK era Firli Bahuri dapat mengungkap kasus-kasus besar.  “Harapan saya sebetulnya kita harus beranilah mengungkapkan kasus-kasus yang besar yang menarik perhatian masyarakat, yang bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya dan untuk ini ya saya nggak tahu ya mungkin apakah SDM kita yang kurang kualitasnya ya saya juga nggak tahu ya,” tegas Tumpak. Tumpak lantas membandingkan kinerja KPK dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya, Kejagung saat ini mampu mengusut kasus-kasus besar.  "Apakah memang kita belum mampu mencari kasus-kasus yang gede-gede seperti yang dilakukan katakanlah di Kejaksaan Agung, banyak kasus-kasus besar yang diungkapkan. KPK harusnya bisa menurut saya harusnya bisa seperti apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu,” beber Tumpak. KPK dalam bidang pemberantasan korupsi disebut sebagai supervisor. Namun, jika kondisinya seperti saat ini, sangat disayangkan. “Kalau sama aja, masa kita jadi supervisor? Kalau kita lebih rendah, lebih parah lagi, ya, kan?,” pungkas Tumpak.

Eks Pegawai Sentil Dewas yang Bandingkan Kinerja KPK dengan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>9 Desember menjadi rutinitas perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Tak terkecuali, di Indonesia. Tahun ini temanya beragam, hampir semua instansi turut merayakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu lembaga yang paling depan dalam perayaan ini, diikuti instansi pelat merah mengusung tema ‘Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi’.  Sementara, beberapa lembaga anti korupsi versi masyarakat sipil, seperti TII menggagas tema yang lebih garang #TangguhLawanKorupsi. ICW mengusung Uncorruptfest2022, dengan tema beragam mulai politik sampai persoalan Sumber Daya Alam (SDA).  Jika dilihat dari tema, jelas sekali perbedaannya. Persamaannya satu, sama-sama merayakan Hari Antikorupsi Sedunia.  Lalu, apakah perayaan tahunan ini berdampak? Apakah kondisi Indonesia semakin membaik? Atau justru iklim korupsinya yang semakin membaik?. Jawabannya adalah tidak.  Hal ini karena koruptor justru mendapatkan karpet merah usai RKUHP disahkan. Ini karena para maling uang rakyat malah dikurangi ancaman hukuman minimal pidananya. Akibatnya, para calon koruptor pun bisa jadi semakin senang dan tidak takut melakukan korupsi.  Korupsi musuh bersama. Oleh karena itu, kita semua sebagai warga bangsa, harus bersatu padu melawan dan melmeninggalkan praktik kotor itu.  Namun bagaimana kita bisa bersatu memberantas korupsi, jika hak-hak sipil diberangus?. Kita tak bisa lagi menyuarakan perlawanan, kritik, dan masukan kepada ‘rezim’ berkuasa untuk tidak korupsi karena ancaman pidana menanti. Lebih bahaya lagi tafsir pelaksanaan UU jika anti kritik dan jauh dari nilai-nilai demokratis, maka kita sedang menuju kepunahan adab sebagai bangsa beradab.  Di lain sisi, orang baik dihinakan, aktivis-aktivis terancam dikriminalisasi. Oligarki dan koruptor tepuk tangan. Bebas menghisap, mengeruk, dan menjarah bumi, hutan, tambang, serta darah masa depan anak cucu kita, mulai dari hulu sampai ke hilir.  In the way you lie...in the way you lie .... ♡Love the way you lie (Eminem-Rihanna).  Akhirnya, supaya seremoni seremoni Hakordia ini tidak mubazir dan hanya memberi panggung pejabat-pejabat yang pura-pura anti korupsi, maka sudah saatnya kita hidupkan lagi mimbar-mimbar bebas di kampus-kampus, beri toa dan open mic kepada mahasiswa untuk merayakan perlawanan terhadap korupsi. Sehingga suatu saat nanti, kita bisa mengembalikan khittah pemberantasan korupsi ke posisi yang benar.  Selamat Hari Antikorupsi Sedunia!....  Nanang Farid Syam, Aktivis Antikorupsi dan Mantan Pegawai KPK

Merangkai Asa di Tengah Kabut Gelap Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Youth-Camp-Antikorupsi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai praktik korupsi terus menggurita dan menjangkiti ke dalam lini kehidupan warga bangsa. Jika tak dicegah dan diberantas, maka tak menutup kemungkinan, praktik-praktik culas ini akan dilakukan oleh para generasi bangsa di masa mendatang. Untuk mencetak generasi muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, puluhan siswa SMA dan SMK berkumpul dan berkemah di pinggir Danau Laut Tawar, Desa Malibe, Takengon, Aceh Tengah. Acara yang dinisiasi Propinsi NAD dan bekerjasama dengan Gerak (Gerakan Antikorupsi) Aceh ini, digelar sejak Sabtu (26/11)-Selasa(29/11). Kemah yang bertajuk Youth Camp Anti Korupsi 2022 ini, melibatkan 18 Kabupaten dan Kota se Propinsi NAD. Kegiatan Youth Camp Anti Korupsi spoerti ini memang sudah banyak dibuat diberbagai daerah oleh berbagai lembaga yang concern dengan isu korupsi. Namun, Youth Camp Anti Korupsi for Student Aceh 2022 ini, merupakan yang pertama kali di Indonesia, yang di inisiasi oleh pemerintah. Terkait kegiatan ini, Kadiknas Pemprop NAD Alhudri, beserta jajarannya memberi motivasi dan semangat kepada para peserta, pendamping, fasilitator, dan seluruh panitia kegiatan. Satu hal yang ditekankan beliau adalah jangan kegiatan ini berhenti sampai di sini saja. Namun harus keberlanjutan. Siswa yang terpilih di seluruh Kabupaten dan Kota ini, merupakan calon penerus aktivis antikorupsi yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin kelak. “Ini penting dan perlu dilanjutkan,” katanya saat membuka acara. Hal senada juga dikatakan Askhalani, Koordinator Gerak Aceh. Dia menegaskan, Gerak siap berkolaborasi dengan pihak manapun untuk menyebarluaskan semangat anti korupsi ini. Dalam kegiatan ini, Gerak Aceh juga menggandeng Transparency International Indonesia, untuk memberikan dampingan sekaligus memperluas jaringan kerja Antikorupsi di Aceh. Dia menilai Gerakan Anti Korupsi di Aceh termasuk yang paling aktif di Indonesia. Bahkan perwakilan TI Berlin pun menyempatkan diri untuk meninjau program kolaborasi dengan Gerak Aceh beberapa waktu lalu. “Aceh dengan segala dinamikanya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerakan sosial republik ini, apalagi masyarakat Aceh yang terkenal religius dan pemberani harusnya mampu menjadi teladan terutama generasi mudanya,” harapnya. Sementara itu, salah satu narasumber Nanang Farid Syam berharap, Youth Camp Anti Korupsi Aceh 2022 ini bisa menjadi role model dalam pengembangan minat bakat, termasuk pendidikan, dan pembangunan karakter anak muda Aceh. “Tidak ada yang tidak bisa, kita semua bisa berantas korupsi. Tinggal kita kuatkan pengetahuan, komitmen, dan praktekkan apa yang telah di dapat dari kegiatan seperti ini," kata Nanang Farid Syam. Ia juga mengajak Kepala Dinas terkait tak hanya Dinas Pendidikan, Gerak, dan TII untuk terus berkolaborasi untuk memperluas agenda ini menjadi agenda tahunan. Namun bukan sekedar kegiatan yang menghabiskan anggaran saja, tapi betul-betul dirancang dan direncanakan sebaik-baiknya dengan terus menerap nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraannya. “Jangan sekali berarti, setelah itu mati,” tukasnya. Menurut mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini, penyelenggara harus mulai memperhatikan keterlibatan para disabilitas, mengedepankan kesetaraan gender, dan tentunya selektif, agar tujuan pembangunan karakter anti korupsi ini semakin kuat terasa manfaatnya. Dilain pihak, salah seorang peserta, Nabil, mengaku merasakan manfaat kegiatan ini. Setidaknya, selain wawasan dan pengetahuannya bertambah, dia merasa menjadi lebih berani dalam menyampaikan pendapat. Ini karena, teman-teman seperjuangan yang mengikuti kegiatan ini semakin memotivasinya untuk terus berikhtiar di jalan pemberantasan korupsi ini. Nanang berharap, ke depan, gerakan anti korupsi ini, bisa menjadi pendorong bagi lembaga antikorupsi dan penegak hukum dalam memberantas korupsi. “Akhirnya, kita tinggal menata masa keemasan bangsa ini dengan terus meneriakan, Satu Hati, Lawan Korupsi!” tandas pria yang kini aktif dibidang penyelamatan sumber daya alam ini.

Youth Camp Antikorupsi, Kawah Candradimuka Generasi Berintegritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Nanang Farid Syam mempertanyakan kepentingan Ketua KPK Firli Bahuri yang menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Menurut Nanang, Firli seharusnya mengaplikasikan kode etik dan pedoman perilaku, untuk tidak bertemu dengan pihak berperkara, dalam hal ini Lukas Enembe.  "Untuk apa dia ke sana? Apakah tidak cukup penyidik yang bertugas saja, seperti halnya KPK tangani gubernur-gubernur lain yang ditangkap. Sepenting apakah Ketua KPK harus datang langsung mendampingi penyidik, yang bekerja beberapa jam habiskan biaya besar," kata Nanang kepada JawaPos.com, Senin (7/11).  Mantan pegawai KPK ini menyebut, Firli sejak awal sudah tidak mengindahkan etika di KPK. Bahkan, Nanang mempertanyakan integritas Firli dalam memimpin lembaga antikorupsi tersebut.  "Apakah patut atau tidak patut seorang pimpinan KPK, menyandang nilai integritas yang seharusnya menjadi pakaian kesehariannya," ucap Nanang.  Nanang pun menyesalkan pernyataan Dewan Pengawas KPK yang tidak mempermasalahkan pertemuan Firli dengan Lukas Enembe. Menurut Nanang, fungsi Dewas KPK seharusnya menjadi kontrol bagi kinerja KPK.  "Jika lembaga Dewan Pengawas menganggap hal ini biasa, patut dipertanykan juga layak atau tidaknya lembaga itu dipertahnkan, hanya buang-buang uang negara," cetus Nanang.  Alasan pembenaran apapun, lanjut Nanang, meskipun terdapat pengecualian dalam rangka menjalankan tugas, seharusnya kode etik dan pedoman perilaku tidak bisa dilepaskan. Dia menegaskan, nilai-nilai etika itu tidak lepas dari pantas atau tidak pentasnya, seseorang melakukan suatu perbuatan yang bisa berakibat menimbulkan ketidakpercayaan publik.  "Seingat saya, dalam kode etik KPK mengandung norma dan nilai keadilan, di mana nilai keadilan itu bermakna setiap orang harus tempatkan hak dan kewajiban secara berimbang berdasarakan pada prinsip, semua orang sama kedudukan di depan hukum," tegas Nanang.  Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, kedatangan Firli dan tim penyidik KPK ke Papua berdasarkan hasil kajian dan diskusi mendalam di internal KPK, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU), seluruh struktural penindakan, pimpinan, dan pihak-pihak terkait lainnya.  "Kegiatan pemeriksaan tersebut memiliki dasar hukumnya yaitu Pasal 113 KUHAP yang menyatakan, jika seseorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya," ucap Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/11).  Kedatangan KPK ke Papua, lanjut Ali, sebagai bentuk upaya serius untuk menuntaskan perkara ini. Sehingga untuk kepastian hukum, harus memastikan kondisi kesehatan tersangka dimaksud.  "Untuk itulah dalam kegiatan pemeriksaannya diikutsertakan pula tim dokter KPK dan IDI," ungkap Ali.  Terkait keikutsertaan keikutsertaan pimpinan, dalam hal ini Ketua KPK Firli Bahuri dalam kegiatan tersebut tentu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi KPK sebagaimana Undang-Undang yang berlaku. Dia menegaskan, kegiatan tersebut dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh berbagai pihak bahkan kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.  "Itu semua dalam rangka pelaksanaan asas keterbukaan dan kami pastikan tetap memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk soal kode etik bagi insan KPK," ujar Ali.  KPK juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari sejumlah  pihak di antaranya Kepolisian Daerah, Kodam, BINDA, dan pihak-pihak lainnya yang mendukung kelancaran pemeriksaan ini.  "KPK juga mengapresiasi masyarakat Papua yang menyambut baik dan mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagian bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," tegas Ali menandaskan.

Firli Temui Lukas, Eks Pegawai KPK: Apa Patut Menyandang Integritas?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Farid Syam menyampaikan curahan hatinya kepada Presiden Joko Widodo. Dia berharap agar Jokowi bisa mengambil langkah tegas menyikapi kabar pemecatan 57 pegawai KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).  "Pak Presiden yang baik. Semoga bapak masih bersemangat menjadi pemimpin negeri ini, karena kami memang membutuhkan pemimpin yang ulet, tangguh, sigap mencari kesempatan, dan berani mengambil keputusan," kata Nanang dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Jumat (24/9).  Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini menyampaikan, Jokowi tak mempunyai halangan jika ingin menghentikan pemecatan bagi 57 pegawai KPK.  "Saya kira, semua itu ada pada bapak selaku Presiden. Tak ada halangan dan dosa apapun bagi Presiden jika itu dilakukan demi dan untuk rakyatmu, Pak," harap Nanang.  "Oh ya, melalui surat ini saya ingin ngobrol dengan bapak bukan sebagai Presiden. Boleh kan, Pak? Tetapi saya agak khawatir akhir-akhir ini, jika apa-apa yang rakyat adukan ke bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, bisa berakhir di penjara," imbuh Advisor Themis Indonesia ini.  Nanang yang sempat mengabdi 15 tahun di KPK mengaku prihatin pada situasi negara saat ini. Dia khawatir curhatan hatinya mengenai kondisi KPK berujung penjara. Karena itu, dia sangat berharap bisa bertemu langsung dengan Jokowi untuk membicarakan kondisi KPK saat ini.  "Karena, saya tak yakin juga para pembantu-pembantu bapak itu melakukannya karena suruhan bapak, mungkin inisiatif mereka saja yang berlebihan. Ngeri-ngeri sedap juga kami jadi rakyat. Tapi, syukur-syukur dan beruntung juga jika bapak panggil ke istana," ujar Nanang.  Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK ini pun berseloroh, memang sangat sulit status Presiden dipisahkan dari Jokowi. Karena pada faktanya, Jokowi memang sebagai kepala negara. Tetapi dia tak memungkiri, pekerjaan sebagai Presiden mempunyai tanggung jawab yang besar kepada bangsa dan negara.  "Dalam diskusi tata negara yang saya dengar, agak sulit juga sih, memisahkan status bapak sebagai Presiden atau bukan, selagi masa jabatan masih berlaku ya, bapak tetap sebagai Presiden. Ah, berat juga ya peran bapak. Tapi bapak suka toh, hehe. Bukan urusan saya juga, kalee hehe becanda Pak," seloroh Nanang.  Pria kelahiran Sumatera Barat ini lantas meminta Jokowi untuk meninggalkan kenangan manis pada periode kedua kepemimpinannya. Hal ini tidak lain, bisa menyelesaikan kekisruhan di tubuh KPK.  "Seru ya Pak jadi Presiden, apalagi di periode terakhir Bapak ini akan banyak kenangan dan sejarah yang akan bapak ukir dari tangan bapak," urai Nanang.  Dia lantas meminta, Jokowi bisa membantu 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan pada 30 September 2021 mendatang. Menurut Nanang, 57 pegawai KPK itu merupakan para pegawai yang berintegritas dan mempunyai semangat tinggi memberantas korupsi. Karena mereka akan dipecat dengan dalih tidak memenuhi syarat TWK.  "Oh ya Pak, bapak kepikiran nggak sih apa yang sedang terjadi di KPK? Bagaimana orang-orang terbaik dan berintegritas dipecat melalui mekanisme yang cacat administrasi dan melanggar HAM," cetus Nanang.  "Pak, ini bukan tentang pribadi-pribadi 57 orang saudara saya yang dipecat Pimpinan KPK loh, Pak. Karena, saya tahu persis mereka adalah orang-orang yang selalu memegang nilai-nilai integritas dalam tugas dan kehidupan sehari-harinya," lanjut Nanang.  Nanang lantas menyesalkan adanya tindakan kesewenang-wenangan terhadap 57 pegawai KPK. Menurutnya, KPK yang kini merupakan lembaga eksekutif dan pegawainya telah beralih status menjadi ASN, sudah seharusnya Jokowi turun tangan. Karena Jokowi merupakan pimpinan tertinggi ASN.  "Padahal, bapak juga sudah dengan tegas nyatakan, jangan sampai merugikan hak pegawai. Bahkan, Ombudsman RI dan Komnas HAM yang juga di bawah kepemimpinan bapak sudah menyerahkan rekomendasi kepada Presiden. Syukurnya Presiden itu ya bapak. Ah kok saya jadi bingung sendiri," papar Nanang.  Nanang memandang, Jokowi seharusnya tidak sulit untuk menghentikan pemecatan kepada 57 pegawai KPK. Terlebih dua Pimpinan KPK yakni Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar telah terbukti dinyatakan melanggar kode etik.  "Apa sih susahnya Pak, toh bapak tinggal perintah pembantu-pembantu bapak yang baik melaksanakannya, karena dua Pimpinan KPK etiknya bermasalah Pak. Bukan kata saya loh Pak, Dewas KPK yang bilang. Apalagi yang bisa diharapkan dari pemimpin yang seperti itu Pak," ungkap Nanang.  "Wajar dan sangat pantas rasanya, akhirnya kami sebagai rakyat ngadunya kepada Bapak. Terserah deh, apa bapak sebagai Presiden atau sebagai Jokowi, karena ya itu tadi, bapak itu ya, bapaknya rakyat toh," imbuhnya.  Oleh karena itu, Nanang meminta Jokowi untuk segera menghentikan pemecatan bagi 57 pegawai KPK. Karena, sejarah kepemimpinan Jokowi pada akhirnya akan dikenang untuk selamanya.  "Sekali ini bapak bisa kok, ambil keputusan yang tepat. Seumur hidup bapak akan dikenang sebagai pribadi dan Presiden yang benar-benar pro terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan, akan dikenang sepanjang masa. Amit amit dah, jika yang diingat justru kegagalannya, jangan sampai Pak," urai Nanang.  "Itu dulu Pak dari saya, terima kasih atas waktunya. Semoga surat ini ada yang bacain disela kesibukan bapak mengurus negara. Salam untuk keluarga hebat ya Pak, semoga anak cucu bapak dan anak cucu saya nanti tak lagi mengenal kata korupsi," ucap Nanang menandaskan.

Curahan Hati Eks Ketua WP: Hentikan Pemecatan Pegawai KPK Pak Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Nanang-Farid-Syam-Kuswandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Nanang Farid Syam angkat suara, terkait beredarnya surat pimpinan KPK yang menonjobkan 75 pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Nanang mempertanyakan dasar penonjoban koleganya itu oleh pimpinannya sendiri.  "Apa dasar mereka dinonjobkan?, kan belum ada keputusan lebih lanjut, kok sepertinya bernafsu sekali memberhentikan pegawainya," ucap Nanang kepada JawaPos.com, Minggu (9/5).  Karena tak ada dasar hukum yang jelas, mantan spesialis jaringan pada Direktorat PJKAKI KPK ini pun mempertanyakan, apakah surat yang beredar dan ditanda tangani Ketua KPK Firli Bahuri ini merupakan keputusan bersama yang dilakukan pimpinan KPK.  "Apakah surat yg beredar itu sudah keputusan kolektif kolegial?" imbuh Nanang.  Terkait surat yang beredar itu, Nanang mengaku belum mengetahui secara pasti, apakah benar atau hoax. Ini karena dalam surat tersebut, tak ada tanggalnya dan mereka yang diduga masuk dalam daftar yang nggal lulus TKW itu belum menerima SK-nya.  "Setahu saya selama di KPK tak ada istilah nonjob. Sebab, setiap orang dinilai performanya melalui penilaian kinerja. Nah kalau nonjob makan gaji buta dong. Coba cek status ASN pegawai KPK saja belum jelas, kok bisa nonjob, dasarnya apa?. Bahkan yang jelas-jelas melakukan pelanggaran etik saja ga dinonjobkan, kan?" ucapnya heran.  Sebelumnya diberitakan, klaim Pimpinan KPK yang tidak akan memberhentikan 75 pegawainya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk tidak diberhentikan dari pekerjaannya ternyata hanya isapan jempol belaka. Diam-diam, ternyata pimpinan lembaga antirasuah yang dipimpin Firli Bahuri ternyata telah mengeluarkan surat keputusan pimpinan, yang berisi menonjobkan 75 pegawai yang tak lolos TWK.  Berdasarkan surat yang didapat JawaPos.com, dalam surat keputusan yang ditanda tangani Ketua KPK Firli Bahuri ini, 75 pegawai yang tak lolos TWK diminta menyerahkan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasannya.  “KESATU Menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, Tidak Memenuhi Syarat dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara,” demikian bunyi surat yang didapat JawaPos.com, Sabtu (8/5).  “KEDUA Memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut,” imbuh bunyi surat tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/05/2021/beredar-surat-75-pegawai-kpk-yang-tak-lolos-twk-dinonjobkan/">Beredar Surat 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dinonjobkan</a>  Terkait kabar adanya surat penonjoban ini, sejumlah pegawai KPK yang namanya masuk dalam 75 orang yang tak lolos TWK mengaku sudah mengetahui adanya surat tersebut. Kabarnya, mereka akan dinonjobkan mulai Senin (10/5)-Selasa (11/5) pekan depan.  Sementara terkait hal ini, hingga berita ini diturunkan, sejumlah pimpinan KPK, Sekjen KPK Cahya Harefa hingga Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Diam-diam Firli Cs Nonjobkan 75 Pegawai KPK, Nanang: Apa Dasarnya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Buku-Nanang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Kumpulan surat-surat elektronik (e-mail) selama lima belas tahun terakhir yang ditulis menjadi buku ini, seperti mewakili suara hati pegawai KPK yang tengah berjuang dan tak putus dirundung nestapa melawan kekuatan besar perlawanan balik koruptor dan sekutunya. Banyak potret buram yang kerap dijadikan refleksi untuk memompa semangat para pejuang - pejuang antikorupsi di lingkungan internal lembaga antirasuah, agar terus semangat membersihkan negeri ini dari bahaya laten korupsi.  MEMBACA buku ‘The E-MAIL Mengeja Gelisah Merangkai Asa’ yang ditulis pegawai senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Farid Syam, seperti membaca pelajaran buku Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (kini sejarah), yang disajikan sebagai salah satu mata pelajaran siswa SD di era Orde Baru. Bedanya, dalam buku ini pembaca akan disajikan tentang sejarah KPK beserta problematikanya, dari sudut pandang seorang pegawai yang ahli dalam membidangi jaringan ini.  Banyak kisah-kisah ketimpangan sosial yang berhasil dipotret penulis untuk dijadikan cerminan dan memompa semangat juang kawan-kawan seperjuangannya, agar tak kendur dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.  Seperti kisah ‘Bumi dan Cucu Kakek’. Betapa jelinya penulis memanfaatkan ruang atau momen acara pegawai KPK di car free day (CFD), saat mengadukan nasibnya ke sang Presiden, usai DPR berhasil mengamputasi lembaganya melalui revisi undang-undang.  Dalam potretnya, penulis mencoba membuat analogi bernada satire, antara nasib si kecil Bumi yang ikut berpanas-panasan mengikuti acara aksi damai perjuangan ayahnya bersama teman-teman kantornya membagikan bunga kepada warga Jakarta, dengan kehidupan mapan Cucu sang Kakek yang akhir pekannya diisi bermain di halaman istana yang indah dan megah. Bumi penulis analogikan sebagai simbol perjuangan generasi penerus bangsa yang siap menyongsongkan masa depan. Sementara Cucu sang kakek sebagai simbol kemapanan, yang seolah tak peka dengan kehidupan rakyat jelata, hanya memikirkan kebahagian dirinya saja.  Lewat Bumi dan Cucu sang kakek, penulis ingin mencoba mengetuk pintu pemimpin negeri ini, dan memberi pesan bahwa korupsi di Indonesia masih merajalela yang dampaknya bisa sampai menggerogoti sampai ke Bumi dan Cucu sang Kakek. Sehingga sang pemimpin tak boleh setengah hati mendukung upaya pemberantasan korupsi, hanya sebatas beretorika tanpa ada tindakan yang nyata.  Kisah ‘Sukardal’ dalam buku ini juga tak kalah menarik untuk dibaca. Dalam tulisannya, penulis mencoba mereflesikan simbol perlawanan dari Sukardal. Seorang tukang becak yang memilih gantung diri di sebuah pintu rumah, usai becaknya disita aparat. Meskipun memilih mengakhiri hidupnya dengan tragis, namun sebelumnya, simbol perlawanan ‘orang kecil’ ini telah melawan aparat yang bertindak semena-mena, dengan cara menulis sebuah pesan bernada protes di dinding tembok. ‘Saya gantung diri karena becak saya dibawa anjing Tribum’.  Sebagai bagian dari ‘orang kecil’ pemilik negeri ini, penulis ingin mengajak dirinya dan teman-temannya di KPK, berjuang sekuat tenaga seperti Sukardal melawan kekuatan oligarki, yang kerap menyengsarakan rakyatnya melalui berbagai tindakan yang korup.  Sepertihalnya Sukardal yang telah melawan sekuat tenaga aparat yang menyita harta bendanya yang istimewa, meskipun akhirnya kalah dan memilih bunuh diri. Penulis ingin para pegawai lembaga antirasuah tak cengeng, ketika menghadapi berbagai serangan yang masif datang bertubi-tubi ingin membunuh KPK secara perlahan-lahan.  Tak hanya soal kisah ketimpangan sosial, kisah heroik juga ikut ditulis penulis dalam buku ini. Yang tak kalah penting, penulis juga menulis tentang kritikannya terhadap pihak pengawas internal lembaganya yang seolah tajam ke bawah tumpul ke atas. Hal ini penulis paparkan dalam kisah ‘Persoalan Etik, Tanggung Jawab Siapa?’. Penulis ingin persoalan etik di lingkungan pegawai lembaga antirasuah ditegakkan secara adil. Tidak hanya tegas kepada pegawai rendahan, seperti kisah petugas keamanan yang langsung dipecat karena kedapatan menerima ‘duit receh’ dari seorang kolega tersangka korupsi.  Menurut penulis banyak pelanggaran etika yang dilakukan oknum internal pegawai KPK yang mempunyai jabatan tinggi dan vital, namun tak jelas juntrungnya penanganannya. Terkadang, para oknum pegawai itu hanya dikembalikan ke instasi asalnya ketika sudah melakukan kesalahan yang fatal dan berbau pidana. Atau sering kali menjadi cerita pepesan kosong yang kerap tercium awak media, namun tak bisa mengemuka. Oleh karena itu, dalam kritikannya, penulis meminta agar pihak pengawas internal transparan membuka kasus pelanggaran etika apa saja yang tengah ditanganinya. Hal ini sebagai bentuk bentuk pertanggungjawaban ke publik, serta sebagai pembelajaran bagi insan KPK agar tak mengulangi kesalahan yang sama.  Masih banyak kisah-kisah menarik lain yang belum tertulis dalam buku ini. Namun sayangnya, karena keterbatasan jumlah halaman, maka penulis hanya bisa mengabadikan sedikit surat-surat elektronik di milis pegawai KPK ini untuk dibukukan, agar menjadi bahan perenungan.  Membaca buku ini seperti menemukan oase di tengah gurun. Bagi siapapun pegawai lembaga antirasuah, pegiat antikorupsi dan orang-orang yang peduli terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini, jika membaca buku ini maka akan seperti dicubit penulis agar sadar dan bangun dari mimpi indahnya. Kemudian berani menghadapi kenyataan pahit bahwa koruptor tak tinggal diam dan akan menggerakan jaring-jaring penyelenggara negara untuk membalaskan dendam kesumatnya.  Judul      : THE E-MAIL: Mengeja Gelisah Merangkai Asa Penulis   : Nanang Farid Syam Penerbit : Binsar Hiras Edisi.      : Pertama, November 2020 Tebal.     : 203 halaman ISBN.     : 978-623-6679-22-7

Kisah KPK dan Perjuangan Pegawainya dalam Memberantas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Nanang-Farid-Syam-Kuswandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap menyampaikan terimakasih atas pengabdian penasehat WP KPK, Nanang Farid Syam selama 15 tahun bekerja di KPK. Menurutnya, Nanang menjadi teladan bagi pegawai-pegawai muda dalam hal etos kerja dan kedisiplinan.  "Terima kasih atas pengabdiannya selama 15 tahun ini membangun reputasi KPK di masyarakat. Uda Nanang juga menjadi teladan bagi pegawai-pegawai muda termasuk saya dalam hal etos kerja dan kedisplinan," kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (17/12).  Yudi menegaskan, tidak akan mundur dari KPK. Karena memberantas korupsi merupakan jalan hidup untuk berkontribusi bagi negeri ini.  "Pada setiap kesempatan, saya menyampaikan kepada pegawai KPK yang lain, bahwa kita yang masih di dalam harus tetap semangat menjaga organisasi KPK dengan cara menangkapi para koruptor yang masih saja tetap korup, padahal Covid-19 sedang melanda dan salah satunya menyebabkan kesusahan ekonomi bagi rakyat," cetus Yudi.  "Setidaknya 4 OTT kemarin menyiratkan pesan bahwa pegawai KPK tidak pernah padam melawan korupsi apapun kondisi yang terjadi. Sekaligus kami juga masih menanti putusan MK tentang JR (judicial review) revisi UU KPK," tandasnya.  Sebelumnya, pegawai senior KPK Nanang Farid Syam menyampaikan pesan pada hari terakhirnya bekerja di lembaga antirasuah. Pada hari ini, Rabu (16/12) tepat Nanang bekerja selama 15 tahun di KPK.  "Hari ini, setelah 15 tahun bersama KPK, saya menulis apa saja yang ada dipikiran saya sambil terus berupaya menciptakan persaudaraan, mencari kawan dan menjadikannya sebagai perjalanan sejarah hidup," kata Nanang dalam pesan singkatnya, Rabu (16/12).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/16/11/2020/perginya-seorang-penyaksi-kpk/">Perginya Seorang Penyaksi KPK</a>  Nanang meminta Pimpinan KPK era Firli Bahuri untuk tidak alergi pada kritik. Menurutnya, kritik publik merupakan langkah untuk semangat bekerja melakukan pemberantasan korupsi.  "Bapak dan Ibu Pimpinan KPK adalah orang terpilih, jangan pernah alergi dengan kritikan, sekeras apapun kritikan masyarakat terimalah sebagai doping penyemangat agar kita selalu di jalan yang benar," ujar Nanang.  "Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi saat Hakordia 2020 pagi tadi," sambungnya.  Menurut Nanang, perdebatan tentang KPK dan orang-orang yang ada di dalamnya, tidak saja terjadi di luar KPK, tapi juga di dalam tubuh KPK itu sendiri. Selama mengabdi di lembaga antirasuah sejak 16 Desember 2005-16 Desember 2020, dia mengetahui mana kawan dan lawan yang ada di internal KPK.  "KPK yang lahir dengan dibidani aktifis pelaku reformasi dan semangat tokoh pejuang sezaman, lalu tak disangka KPK membesar sebagai antitesis gerakan antikorupsi vs korupsi yang telah merajalela selama orde lama dan orde baru, sampai orde paling baru," tandas Nanang.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aDySvuGfPa4

WP KPK: Terima Kasih 15 Tahun Atas Pengabdiannya Uda Nanang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Nanang-Farid-Syam-Kuswandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Farid Syam menyampaikan pesan pada hari terakhirnya bekerja di lembaga antirasuah. Pada hari ini, Rabu (16/12) tepat Nanang bekerja selama 15 tahun di KPK. "Hari ini, setelah 15 tahun bersama KPK, saya menulis apa saja yang ada dipikiran saya sambil terus berupaya menciptakan persaudaraan, mencari kawan dan menjadikannya sebagai perjalanan sejarah hidup," kata Nanang kepada JawaPos.com, Rabu (16/12). Nanang meminta Pimpinan KPK era Firli Bahuri untuk tidak alergi pada kritik. Menurutnya, kritik publik merupakan langkah untuk semangat bekerja melakukan pemberantasan korupsi. "Bapak dan Ibu Pimpinan KPK adalah orang terpilih, jangan pernah alergi dengan kritikan, sekeras apapun kritikan masyarakat terimalah sebagai doping penyemangat agar kita selalu di jalan yang benar," ujar Nanang. "Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi saat Hakordia 2020 pagi tadi," sambungnya. Menurut Nanang, perdebatan tentang KPK dan orang-orang yang ada di dalamnya, tidak saja terjadi di luar KPK, tapi juga di dalam tubuh KPK itu sendiri. Selama mengabdi di lembaga antirasuah sejak 16 Desember 2005-16 Desember 2020, dia mengetahui mana kawan dan lawan yang ada di internal KPK. "KPK yang lahir dengan dibidani aktivis pelaku reformasi dan semangat tokoh pejuang sezaman, lalu tak disangka KPK membesar sebagai antitesis gerakan antikorupsi vs korupsi yang telah merajalela selama orde lama dan orde baru, sampai orde paling baru," beber Nanang. "Dengan satu harapan: adanya perubahan. Itu juga yang kemudian melatarbelakangi sebagian besar pertimbangan saya memilih jalan (baru) ini," ungkap Nanang. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/16/11/2020/perginya-seorang-penyaksi-kpk/">Perginya Seorang Penyaksi KPK</a> Nanang tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pegawai KPK. Tak lupa juga dia juga memgucapkan terima kasih kepada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujanarko. Selama bertugas, kata Nanang, pria yang akrab disapa Koko itu menjadi teman diskusinya. "Kami bercerita tentang banyak hal, saling curhat sebagai bapak dan anak, layaknya seorang bapak yang akan melepas anaknya 'merantau'. Terima kasih Pak Koko, 15 tahun waktu saya bersama bapak itu sangat menjejak dalam perjalanan hidup saya," tandas Nanang. Lebih lanjut, Nanang juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pejuang anti korupsi, mahasiswa, akademisi, aktifis NGO, jurnalis, para tokoh, budayawan, seniman, penyair, kaum tani, buruh, dan nelayan, serta semua unsur masyarakat sipil yang terus menyuarakan perlawanan. "Nama kalian semua telah mengukir sejarah bangsa ini," pungkas Nanang. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=Or8yuOqZmno

Pamit 15 Tahun Mengabdi di KPK, Nanang: Pimpinan Jangan Alergi Kritik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nanang Farid Syam

Berita Terkini