<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/PATIMBAN3.jpg" alt="Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. (HO BKIP Kemenhub/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. (HO BKIP Kemenhub/ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - The National Maritime Institute (Namarin) mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar menjaga mekanisme pasar dengan pengoperasian Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.  Direktur Namarin Siswanto Rusdi menuturkan, instruksi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang meminta kapal tol laut untuk singgah di Pelabuhan Patimban jangan sampai mengganggu mekanisme pasar.  Menurut dia, Kemenhub sangat berkepentingan sekali dengan Pelabuhan Patimban. Sebab, pelabuhan itu merupakan inisiatif Kemenhub. Sehingga, instansi itu sangat berkepentingan agar fasilitas di pelabuhan itu berjalan sesuai dengan harapannya melalui kewenangan yang ada.  “Hanya saja, jangan sampai instruksi tersebut mengganggu mekanisme pasar yang berlaku dalam bisnis pelayaran," ujar Siswanto Rusdi kepada JawaPos.com, Senin (7/6).  Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kapal tol laut diarahkan singgah di Pelabuhan Patimban. Terutama kapal dengan tujuan Belawan, Medan dan Pulau Natuna.  Sementara itu, Gaikindo dan beberapa pabrikan mobil terkemuka diminta untuk mengupayakan potensi pengiriman kendaraan. Untuk pengiriman kendaraan dengan kapal rute Panjang, Pontianak, dan Makassar, akan dilayani dua kapal ASDP. Targetnya empat trip dalam sebulan.  Arahan Budi Karya Sumadi itu menyusul perkembangan progres pembangunan Pelabuhan Patimban fase 1-1 yang terdiri atass paket 1, 2, 3, dan 4. Pada paket 1 telah mencapai 99,8 persen. Paket itu terdiri atas dermaga peti kemas 420 x 34 meter berkapasitas 250.000 TEUs, dermaga kendaraan 300 x 33 meter berkapasitas 218.000 CBU, area reklamasi 60 hektare, dan area kolam pelabuhan.  Kemudian, paket dua yang terdiri atas pengerjaan breakwater, seawall, dan pengerukan alur pelayaran saat ini progresnya telah mencapai 91,4 persen.  Sementara itu, untuk pengerjaan jembatan penghubung yang masuk dalam paket 3 saat ini progresnya mencapai 69,2 persen. Pengerjaan proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.  Siswanto menambahkan, gangguan terhadap mekanisme pasar pelayaran bisa saja dalam bentuk kebijakan banting harga atau diskon jor-joran. Hal itu dilakukan oleh operator pelabuhan demi menarik pengguna jasa.  “Saya mengkhawatirkan langkah itu (banting harga) akan dipilih oleh operator Pelabuhan Patimban. Dengan segela progresnya, pelabuhan ini menyimpan banyak kekurangan dan hanya dengan membanting harga akan bisa survive,” kata dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/12/01/2021/kemenhub-tunjuk-pelindo-iii-sebagai-operator-pelabuhan-patimban-subang/">Kemenhub Tunjuk Pelindo III sebagai Operator Pelabuhan Patimban Subang</a>  Siswanto mengambil contoh, PT Pelni (Persero). Perusahaan pelat merah itu diminta membuka rute dari dan ke Pelabuhan Patimban. Penumpang yang turun di pelabuhan itu masih sulit untuk melanjutkan perjalanan. Penumpang tujuan kota Cirebon, Karawang, atau sekitarnya, tidak bisa diangkut ke tujuan perjalanan karena jalan raya Pantura yang sempit dan tidak ada angkutan kota. “Penumpang akan akan kesulitan," tandasnya.

Namarin Soroti Instruksi Menhub Atas Pengoperasian Pelabuhan Patimban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-HARI-PELAUT-INTERNATIONAL-FED-8.jpg" alt="JKT 1-HARI PELAUT INTERNATIONAL-FED (8)" width="100%">
<figcaption>JKT 1-HARI PELAUT INTERNATIONAL-FED (8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wabah virus korona di Kota Wuhan, Tiongkok memicu kecemasan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Mengingat virus bernama lengkap 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) itu berasal dari Tiongkok, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi meminta pemerintah memikirkan nasib pelaut yang bekerja di kapal Tiongkok.  Siswanto Rusdi mengingatkan pemerintah untuk tidak tidak tutup mata terhadap nasib pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Tiongkok. Apalagi jumlah pelaut yang bekerja di kapal berbendera Tiongkok diperkirakan mencapai ribuan orang.  "Saya belum lihat pemerintah mengeluarkan pernyataan soal nasib pelaut kita (Indonesia) yang bekerja di kapal berbendera Tiongkok. Apakah aman dari virus korona atau tidak," ujar Siswanto dalam keterangannya, Minggu (26/1).  Dia menilai pemerintah cenderung menganaktirikan nasib pelaut. Perlakuan itu sangat berbeda dengan pekerja lain atau mahasiswa.  Siswanto menyebut, profesi pelaut harus dilindungi. Beragam peraturan yang memberikan perlindungan terhadap pelaut. Baik regulasi nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, keberadaan pelaut harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.  "Pelaut itu dilindungi oleh berbagai organisasi internasional seperti ILO, ITF (The International Transport Workers' Federation), dan IMO. Jadi pemerintah Indonesia janganlah menutup mata," terang dia.  Siswanto meminta pemerintah untuk tidak melalaikan para pelaut. Pernyataan resmi dari Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan, atau serta Menteri Ketenagakerjaan sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga pelaut yang berada di Tanah Air. Mereka menunggu nasib suami, orang tua, atau anaknya yang berlayar bersama kapal berbendera Tiongkok.  "Karena kita juga belum tahu, pelaut kita yang bekerja di kapal berbendera Tiongkok pernah ke Wuhan atau tidak, atau berinteraksi dengan pelaut Tiongkok asal Wuhan atau tidak? Jadi ini harus diidentifikasi oleh pemerintah, apalagi menularnya virus ini sangat cepat," harapnya.  Sebagaimana diketahui, korban meninggal dunia akibat dari wabah virus korona terus bertambah. Kini, jumlahnya sudah mencapai 56 orang.  Jumlah korban meninggal yang terus meningkat itu tentu sangat mengejutkan. Pasalnya, pada Jumat (24/1) pemerintah Tiongkok melaporkan jumlah korban yang meninggal dunia akibat virus korona sebanyak 26 orang. Artinya, pemerintah harus bergerak cepat agar penyebaran tak masif dan jumlah korban meninggal tak terus bertambah. Sementara itu, jumlah total kasus virus korona terkonfirmasi di Tiongkok kini mencapai 1.287 kasus.  Perlu diketahui, Wuhan merupakan kota tempat awal mula munculnya virus mematikan tersebut. Diyakini berasal dari salah satu pasar tradisional di Wuhan yang menjual satwa liar secara ilegal.  Wuhan sendiri kini sudah diisolasi. Penduduk di sana tidak diizinkan untuk keluar kota jika bukan karena urusan penting. Bahkan, sarana dan prasarana transportasi sementara tidak beroperasi. Pemerintah Tiongkok juga melarang warganya untuk bepergian ke Wuhan.  Upaya untuk mengatasi virus tersebut terus dilakukan. Teranyar, pemerintah membangun rumah sakit di Wuhan dengan kapasitas 1.000 tempat tidur. Itu untuk antisipasi jumlah pasien yang terinfeksi virus korona.

Wabah Virus Korona, Namarin Singgung Nasib Pelaut di Kapal Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/peningkatan-pengawasan-yang-dijanjikan-menhub-hanya-jebak-diri-sendiri_m_153333.jpeg" alt="Direktur Namarin Siswanto Rusdi" width="100%">
<figcaption>Direktur Namarin Siswanto Rusdi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peningkatan pengawasan yang dijanjikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk menyikapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dialami mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) A Tonny Budiono, diperkirakan tidak akan praktik koruptif di lingkungan Kemenhub. Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menilai, janji Menhub itu tidak cukup untuk mengikis praktik koruptif yang terjadi di Kemenhub. &ldquo;Pasalnya, korupsi di Hubla sudah teramat akut dan melibatkan bukan hanya PNS kelas bawah, namun dilakukan pula oleh pejabat tingginya. Sebelum Pak Tonny, Captain Bobby juga tersandung kasus korupsi,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (26/8). Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya menjanjikan akan meningkatkan pengawasan atas proyek-proyek yang ada dalam kementeriannya. "Kalau dulu saya lebih banyak di fungsi pengawasan, tapi yang akan datang saya akan lebih awasi dan teliti secara rinci semua proyek yang ada di kementerian," kata Budi di Surakarta, Jumat (25/8). Siswanto menambahkan, janji Menhub untuk meningkatkan pengawasan tidak akan efektif karena tugas utama seorang menteri adalah pada penetapan kebijakan, bukan pengawasan. Sehingga, sesumbarnya bisa jadi akan menjerat sang menteri sendiri kelak soalnya ada ratusan proyek dengan dana besar yang dikelola oleh Ditjen Hubla. &ldquo;Posisi menteri beda dengan auditor atau akuntan. Jadi, Menhub jangan menjebak dirinya sendiri dengan jebakan batman. Persoalan di Kemhub bukan sebatas pengawasan tetapi lebih dari pada itu. Ini soal tata kelola yang buruk,&rdquo; kata Siswanto. Siswanto yang juga dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta itu mengusulkan, ketimbang mempersulit dirinya sendiri dengan pekerjaan pengawasan yang tak berujung tersebut, Menhub lebih baik mengambil kebijakan melepas berbagai fungsi yang selama ini melekat pada Kemenhub. &ldquo;Kita semua tahulah Kemenhub itu adalah regulator yang pada saat bersamaan juga merupakan operator sekaligus auditor. Tidak ada pihak eksternal yang dilibatkan sehingga tidak terjadi check and balances.&rdquo; Dia menyontohkan, dalam proses pendidikan pelaut Kemenhub terlibat langsung mulai dari proses pendidikan, sertifikasi dan pengawasannya. Sebetulnya memang ada pemisahan antar ketiga bidang tersebut, yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengurusi pendidikan dan Ditjen Hubla menangani sertifikasi dan pengawasan pelaut. Namun pemisahan ini semu karena semua fungsi tetap berada di bawah payung kementerian yang sama. &ldquo;Hal yang sama juga terjadi dalam aspek penegakan keselamatan pelayaran. Pihak yang melakukan sertifikasi dan penegak aturan keselamatan sama-sama orang Perhubungan. Secara psikis mereka akan terikat dengan jiwa korps sehingga akan terjadi &lsquo;tahu sama tahu&rsquo; walaupun sebenarnya kapal tidak layak berlayar,&rdquo; jelas Siswanto. Karena itu, sambungnya, Namarin mendesak agar Menhub segera menyari terobosan yang jauh lebih substantif dari pada hanya sekadar meningkatkan pengawasan. Cara itu dengan memisahkan ketiga fungsi yang saat ini melekat di Kemenhub sesegera mungkin sebelum terjadi lagi kasus korupsi yang memalukan instansi itu.

Peningkatan Pengawasan yang Dijanjikan Menhub Hanya Jebak Diri Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pengamat-korupsi-di-perhubungan-laut-sudah-akut_m_153108.jpeg" alt="Barang bukti uang suap terhadap Dirjen Hubla ATB yang dikemas dalam tas" width="100%">
<figcaption>Barang bukti uang suap terhadap Dirjen Hubla ATB yang dikemas dalam tas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kembali terjeratnya pejabat Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam kasus suap menunjukkan dugaan praktik korupsi di institusi tersebut sudah akut. Apalagi orang tertinggi di direktorat tersebut dua kali menjadi "pasien" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai operasi tangkap tangan KPK di Hubla tidaklah mengejutkan. "Hubla mengurusi banyak urusan yang melibatkan banyak uang di dalamnya. Sehingga peluang untuk korupsi terbuka amat luas," kata Siswanto Rusdi kepada JawaPos.com, Kamis (24/8). Dia menyebut, Dijten Hubla selama ini mengurusi banyak hal. Mulai dari mengurusi pelabuhan, pelayaran, kepelautan, pembangunan kapal perintis/tol laut dan sebagainya. Semua itu sarat dengan uang yang ditengarai dimanfaatkan orang-orang nakal. Lebih tegas lagi, pria kelahiran Tanjungpinang, Kepri itu korupsi Hubla sudah sangat akut. Tingkat keakutannya dapat dilihat dari keterlibatan PNS di institusi tersebut. Mulai dari tingkatan bawah hingga atas. "PNS tingkat bawah bermain di uang kecil sementara tingkat atas bermain di angka jutaan. Tidak ada urusan di Hubla yang tidak mengeluarkan uang pelicin." Keakutan korupsi Hubla dimungkinkan karena sistem yang dibangun tidak memungkinkan adanya pengawasan pihak ketiga. Pengawasan yang ada hanya melibatkan kalangan internal Kementerian Perhubungan yang kental jiwa korps-nya. Sehingga, manakala ada kebusukan yang dilakukan adalah dengan menutup mata dan tahu sama tahu saja. Pada Kamis (24/8) Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono resmi menyandang status tersangka di KPK. Dia terjerat kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan ditjen yang dipimpin selama ini.

Pengamat: Korupsi di Perhubungan Laut Sudah Akut

namarin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#namarin

Berita Terkini

Namarin Soroti Instruksi Menhub Atas Pengoperasian Pelabuhan Patimban

Wabah Virus Korona, Namarin Singgung Nasib Pelaut di Kapal Tiongkok

Peningkatan Pengawasan yang Dijanjikan Menhub Hanya Jebak Diri Sendiri

Pengamat: Korupsi di Perhubungan Laut Sudah Akut

Download Aplikasi JawaPos.com