<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/2022-05-16T163418Z_1259414010_RC2F8U9HZE8K_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-JOURNALIST-MURAL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lebih dari 100 hari setelah Shireen Abu Akleh meninggal, ratusan warga Palestina dan pendukungnya berkumpul di Ramallah untuk membuka jalan yang diberi nama wartawati Al Jazeera itu. Jalan tersebut merupakan jalan yang biasa dilalui Abu Akleh setiap hari untuk bekerja di kantor jaringan Al Jazeera di Ramallah, dan tempat dia melaporkan liputan langsung tentang insiden di Palestina.  Dewan Kotamadya Kota Ramallah mengumumkan jalan baru di hadapan keluarga dan pendukung Abu Akleh, bersama dengan sebuah monumen tempat dia berdiri selama menyampaikan laporan. Tugu peringatan tersebut mencerminkan simbolisme Abu Akleh dalam ingatan kolektif warga Palestina karena mereka masih menganggapnya sebagai suara mereka.  Juru bicara Kota Ramallah Maram Totah mengatakan nama jalan adalah cara untuk menghormati mereka yang membuat pengorbanan tertinggi dalam perjuangan Palestina.  Jalan-jalan di kota tersebut selalu dinamai dengan nama syuhada dan para pejuang yang membawa pesan menyangkut Palestina dalam hidup dan mati mereka.  “Shireen adalah pendukung yang luar biasa. Dia membawa suara rakyat Palestina dan tidak pernah berhenti memberi tahu dunia tentang kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan terhadap warga Palestina,” kata Totah.  “Dia memiliki tempat khusus, tempat khusus di hati orang-orang kota (Ramallah). Dia menghadiri kegiatan sosial bersama mereka dan tentangnya di Ramallah ini adalah untuk menghormatinya dan semua syuhada pers Palestina,” ujar Totah.  Selain Ramallah, banyak kota di Palestina telah menamai jalan-jalan dan alun-alun pusat dengan nama syuhada di Tepi Barat dan Jalur Gaza.  Beberapa universitas juga meluncurkan beasiswa dan penghargaan atas nama Abu Akleh, antara lain Birzeit University, Al-Quds University, dan Arab American University di Jenin dan Beirut.  Abu Akleh tinggal dan bekerja di Ramallah. Foto dan mural bergambar dirinya ada di mana-mana di Tepi Barat. Keluarga-keluarga juga telah menamai anak-anak mereka sebagai penghormatan kepada jurnalis veteran itu, dan untuk mengekspresikan efek tak berujung dan kehadiran suaranya dalam ingatan mereka.  Keluarga Thabet dari Rafah di Jalur Gaza selatan menamai putri kembar mereka Shireen dan Jenin, beberapa hari setelah pembunuhan Abu Akleh.  “Kami merindukan suaranya selama serangan terakhir Israel terhadap Gaza. Dia adalah suara kami dan melalui liputannya, dunia mendengar tentang penderitaan kami yang berkelanjutan,” kata ayah putri-putri tersebut, Mohammad, kepada Anadolu Agency.  “Saya menghormati usahanya selama malam-malam yang sulit di jalanan dan rumah sakit untuk melaporkan gambar dan berita," imbuh Mohammad.  Keluarga Abu Akleh masih berusaha untuk mendapatkan keadilan dengan menuntut penyelidikan oleh Amerika Serikat yang mereka harapkan akan mengarah pada akuntabilitas.  Dunia menandai 21 Agustus sebagai Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional untuk Para Korban Terorisme. Terlepas dari kecaman global atas terorisme, para korban pendudukan Israel di Palestina terus berjuang agar suara mereka didengar.  Bagi mereka, Abu Akleh adalah harapan mereka untuk tidak dilupakan atau diabaikan dan dia dibunuh saat membela Palestina. Serangan Israel terhadap jurnalis Palestina meningkat selama tahun lalu.  Pusat Palestina untuk Kebebasan dan Pembangunan (MADA) mendokumentasikan 368 insiden terhadap jurnalis Palestina, dengan 155 pelanggaran langsung yang bervariasi antara tindakan yang menyebabkan cedera dan pembunuhan.  Tiga wartawan tewas selama serangan terbaru terhadap Gaza pada Agustus. Pada saat itu, 33 kantor media terkena serangan udara. Lebih dari 100 serangan terhadap jurnalis didokumentasikan sejak awal 2022. Sebagian besar serangan tersebut terjadi di Yerusalem dan Jenin pada April.

Jurnalis Shireen Abu Akleh yang Terbunuh Diabadikan jadi Nama Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/anies-baswedan-antara-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan ada perubahan nama jalan untuk periode berikutnya setelah pergantian 22 nama jalan dengan nama tokoh Betawi, dikutip dari ANTARA.  "Tapi ini tidak selesai di sini, ini (22 nama jalan) gelombang satu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin.  Namun, Anies tidak membeberkan rencana perubahan nama jalan pada periode selanjutnya tersebut termasuk waktu perubahan nama jalan.  Ia menekankan perubahan nama jalan tidak akan merepotkan warga DKI Jakarta ketika ingin memperbaharui data administrasi kependudukan dan data lainnya.  Adapun konsekuensi perubahan 22 nama jalan di Jakarta itu di antaranya perubahan data dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA).  Selain itu juga untuk dokumen Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, serta data kepemilikan kendaraan bermotor.  Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan alasan mengganti 22 nama jalan di Ibu Kota karena untuk menghormati jasa para tokoh Betawi kepada Jakarta.  "Ini adalah kota di mana perjuangan dilakukan dan berkumpul begitu banyak pahlawan dan pribadi berjasa," tutur Anies terkait urgensi perubahan nama jalan.  Anies menjelaskan data alamat saat ini masih berlaku dan dapat diperbaharui kemudian ketika masa berlaku sudah berakhir.  Misalnya untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dapat diubah ketika masa berlaku habis atau mengganti secara proaktif yang tidak dikenakan biaya.  "Semua yang tercatat di KTP, KK, dokumen tanah, kendaraan bermotor semuanya masih sahih, bersamaan dengan masa berakhirnya validitas dokumen, dan ganti dokumen baru, barulah nama baru itu dimasukkan kecuali mau proaktif mendatangi dan mengubahnya," ucapnya.

Anies Pastikan Ada Perubahan Nama Jalan Pada Periode Berikutnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Screenshot_2022-06-18-08-58-40-44_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg" alt="Komedian Betawi Mpok Nori diabadikan jadi nama jalan. Instagram @engkar_nori" width="100%">
<figcaption>Komedian Betawi Mpok Nori diabadikan jadi nama jalan. Instagram @engkar_nori</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah DKI Jakarta mengganti sejumlah nama jalan di daerah Jakarta Timur dengan nama tokoh sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan dedikasi mereka. Salah satu tokoh yang menjadi nama jalan adalah komedian Betawi sekaligus seniman legendaris Nuri Sarinuri atau akrab disapa Mpok Nori.  Keluarga Mpok Nori senang sekaligus bangga nama komedian yang meninggal di usia 84 tahun pada 3 April 2015 silam kini dijadikan nama jalan. Keluarga pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah DKI dan jajarannya, terutama kepada Gubernur Anies Baswedan.  "Alhamdulillah saya mewakili keluarga besar Almh. Ma' aji Nori. Mengucapkan terimakasih banyak kepada Gubernur DKI Jakarta bpk @aniesbaswedan beserta jajarannya, Dinas Bina Marga Dki Jakarta, dan Dinas Kebudayaan Dki Jakarta Bpk @imot_wardhana beserta staff dan jajarannya. Atas penghargaan kepada almh. Ma'aji Nori berupa nama Jalan Raya Bambu Apus menjadi Jl. Mpok Nori," tulis Engkar Karmila, anak Mpok Nori dalam unggahan di Instagram.  Menurut Engkar, Jl Mpok Nori dimulai dari Pos Polisi Gempol sampai dengan turunan perbatasan Setu. Dia juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada RT, RW, hingga tingkat kecamatan yang telah membatu secara teknis perubahan nama Jalan Raya Bambu Apus menjadi Jalan Mpok Nori.  "Terima kasih juga kepada Pak Lurah Bambu Apus, Camat Cipayung, Sepuh-Sepuh, Pak RW, RT, dan warga Bambu Apus tentunya yang sudah mengizinkan nama jalan ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pihak-pihak yang terkait, maaf tidak disebutkan satu persatu," lanjutnya.  Selain nama Mpok Nori, sejumlah nama tokoh lain juga diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Timur. Seperti Haji Bokir, Haji Darip, Entong Gendut, dan Rama Ratu Jaya.  Nama Jalan Haji Bokir bin Dji'un menggantikan nama Jalan Raya Pondok Gede yang terletak di Kecamatan Kramat Jati. Nama Haji Darip menjadi pengganti nama Jalan Bekasi Timur Raya. Entong Gendut menggantikan nama jalan yang sebelumnya dikenal Jalan Budaya, Condet.  Sementara itu, nama Jalan Rama Ratu Jaya menggantikan nama Jalan BKT dengan titik awal dari persimpangan Jalan Penggilingan hingga Jalan Raya Damai.

Komedian Mpok Nori jadi Nama Jalan, Keluarga Terima Kasih ke Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/jalan-bung-tomo-surabaya.jpg" alt="ANTISIPASI: Jalan Bung Tomo akan berubah nama. Pansus perubahan nama jalan tengah menggodok aturan untuk meminimalisasi dampak perubahan itu. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Jalan Bung Tomo akan berubah nama. Pansus perubahan nama jalan tengah menggodok aturan untuk meminimalisasi dampak perubahan itu. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akan ada warga yang diribetkan dengan pergantian data alamat gara-gara perubahan nama jalan. Itulah imbas dari usulan sembilan pergantian dan tiga penamaan jalan baru tahun ini. Sejumlah alamat tidak bakal dikenali atau alamat baru justru sulit ditemukan. Belum lagi jika menyangkut kearifan lokal soal nama.  Pansus perubahan nama jalan mengonsultasikan persoalan tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin (10/1). Berdasar hasil kunjungan, warga hanya perlu mengubah data di KK dan KTP. Data lain seperti SIM, STNK, BPKB, dokumen perbankan, hingga sertifikat tanah tidak perlu diubah.  ’’Kata pejabat Kemendagri yang kami temui, yang penting KTP sama KK. Yang lain enggak perlu,’’ ujar Sekretaris Pansus Perubahan Nama Jalan Ibnu Shobir kemarin.  Pansus berupaya agar perubahan nama jalan itu tidak merepotkan warga yang terdampak. Terutama jalan yang ditinggali banyak warga. Baik permukiman maupun bisnis.  Perubahan tersebut meliputi Jalan Singapura diusulkan menjadi Jalan Abdul Wahab Hasbullah. Sebagian ruas Jalan Menganti bakal berubah nama menjadi Jalan Komjen Pol M. Jasin. Lima jalan di kawasan Segi Delapan Puncak Permai juga dilebur menjadi tiga jalan. Yakni, Jalan Sukomanunggal Jaya, Raya Satelit Selatan, Darmo Harapan I, Darmo Harapan III, dan Darmo Baru XII. Semuanya diubah menjadi Jalan Pangeran Antasari, Hasanudin, dan Cut Nyak Dhien.  Jalan Bintang Diponggo juga akan diubah menjadi Jalan Slamet Riyadi. Sementara itu, Jalan Bung Tomo di Ngagel bakal kembali bernama Jalan Kencana.  ’’Pekan depan kami lanjutkan rapat dengan mengundang para akademisi. Setelah itu, baru kami pertemukan dengan pemkot sebagai pengusul,’’ tutur Shobir.  Tugas pansus sebenarnya sederhana. Yakni, menyetujui atau tidak usulan tersebut. Namun, Shobir tidak mau gegabah. Sebab, ada banyak kalangan yang menyoroti usulan perubahan tersebut. Terutama sejarawan.

Pemkot Surabaya Minimalkan Dampak 9 Perubahan Nama Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Jalan-Bung-Tomo-puguh.jpg" alt="BAKAL DIUBAH: Jalan Bung Tomo menjadi salah satu jalan yang akan berganti nama. Berubah menjadi Jalan Kencana. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BAKAL DIUBAH: Jalan Bung Tomo menjadi salah satu jalan yang akan berganti nama. Berubah menjadi Jalan Kencana. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot mengusulkan sembilan perubahan nama jalan dan tiga pemberian nama jalan baru. Meski usulan itu belum dibahas di DPRD Surabaya, sudah banyak protes yang dilayangkan warga. Ada yang mempermasalahkan nilai sejarah jalan yang diubah. Ada juga yang tak mau kerepotan. Sebab, mengubah alamat sama artinya dengan mengubah identitas kependudukan, perizinan, keimigrasian, hingga dokumen perbankan.  Sekretaris Daerah Hendro Gunawan memahami pro-kontra yang bermunculan. Namun, dia memastikan pemkot tetap mengusulkan perubahan nama jalan itu ke DPRD Surabaya. ”Jika ada yang tidak setuju, akan kami tampung saran dan pendapatnya saat dibahas bersama di dewan nanti,” ujar mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu.  Jalan Singapura akan diubah menjadi Jalan Abdul Wahab Hasbullah. Sebagian ruas Jalan Menganti bakal diganti menjadi Jalan Komjen Pol M. Jasin. Lima jalan di kawasan Segi Delapan Puncak Permai juga akan diganti. Jalan Sukomanunggal Jaya, Raya Satelit Selatan, Darmo Harapan I, Darmo Harapan III, dan Darmo Baru XII bakal dilebur menjadi Jalan Pangeran Antasari, Hasanudin, dan Cut Nyak Dhien.  Jalan Bintang Diponggo juga bakal diubah menjadi Jalan Slamet Riyadi. Sementara itu, Jalan Bung Tomo di Ngagel akan dikembalikan ke nama semula. Yakni, Jalan Kencana.  Dari semua itu, yang paling ramai diprotes adalah perubahan nama Jalan Menganti dan Bung Tomo. Ada ratusan warga yang tinggal di Jalan Menganti di sepanjang Babatan hingga Wiyung. Perubahannya sangat mungkin sulit terlaksana. Tahun lalu pemkot dan pemprov juga mengubah sebagian ruas nama Jalan Gunungsari menjadi Prabu Siliwangi. Namun, yang diubah hanya sisi timur yang tak ada penghuninya untuk meminimalkan protes warga.  Sementara itu, perubahan nama Jalan Bung Tomo di Ngagel diprotes pemerhati sejarah. Nama jalan tersebut disematkan karena letaknya berada di dekat makam Bung Tomo di TPU Ngagel. Nama itu juga diberikan sebagai simbol protes warga Surabaya atas tidak ditetapkannya nama Bung Tomo sebagai pahlawan nasional pada awal 2000-an.

Pemkot Surabaya Tetap Usulkan Perubahan Nama Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawasulu-batam-akan-copot-plakat-jl-relawan-jokowi_m_.jpg" alt="Plang Jl.Relawan Jokowi di Batam." width="100%">
<figcaption>Plang Jl.Relawan Jokowi di Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Informasi plakat Jl. Relawan Jokowi telah sampai ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Batam. Selanjutnya, panitia pengawas kecamatan (panwascab) akan mendatangi lokasi. Petugas akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. "Kami arahkan Panwascam ke sana. Saya kira diturunkan saja cukup," kata Ketua Bawaslu Kota Batam Syailendra Reza Irwansyah Rezeki di Batam, Sabtu (22/9). Reza melanjutkan, penamaan jalan menjadi wewenang pemerintah. Tim di lapangan akan mencari tahu apakah memang nama jalan tersebut berasal dari pemerintah atau dibuat sendiri oleh pemilik lahan. Tim juga akan mencari tahu apakah daerah tersebut hanya sebatas plakat nama jalan, atau ada hal lain seperti posko pemenangan dan lain sebagainya. Temuan akan menjadi bahan evaluasi Bawaslu dalam upaya mengawasi jalannya pemilu. "Kami perlu tahu juga apa saja yang ada di sana. Kalau misalnya cuma nama jalan, kami turunkan sudah. Kalau ada yang lainnya, tentu harus ada persetujuan dari Bawaslu," terang Reza. Sebelumnya diberitakan, nama jalan di kawasasn Trans Barelang menarik perhatian warga. Yakni, Jl. Relawan Jokowi. Plakat itu tepatnya berada di di Jembatan 4 kawasan Bukit Bismilah, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Batam. Shapanan, 36, warga yang setiap hari melintasi jalan Trans Barelang mengaku terkejut atas adanya plang dengan ukuran sekitar 100 x 50 sentimeter tersebut. Di lokasi plang terpancang, memang ada jalan masuk menuju kebun milik warga. Shapanan menduga plang tersebut dibuat orang-orang yang memang mengidolai dan menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih lagi di Pilpres 2019. "Tahu-tahu ada nama Jalan Relawan Jokowi. Terkejut juga bacanya," kata Shapanan ketika dihubungi, Jumat (21/9).

Bawaslu Batam Akan Copot Plakat Jl. Relawan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-jalan-relawan-jokowi-di-batam_m_.jpg" alt="Plang Jl. Relawan Jokowi banyak menarik perhatian warga." width="100%">
<figcaption>Plang Jl. Relawan Jokowi banyak menarik perhatian warga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama jalan di kawasasn Trans Barelang menarik perhatian warga. Yakni, Jl. Relawan Jokowi. Plakat itu tepatnya berada di di Jembatan 4 kawasan Bukit Bismilah, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Batam. Shapanan, 36, warga yang setiap hari melintasi jalan Trans Barelang mengaku terkejut atas adanya plang dengan ukuran sekitar 100 x 50 sentimeter tersebut. Di lokasi plang terpancang, memang ada jalan masuk menuju kebun milik warga. Shapanan menduga plang tersebut dibuat orang-orang yang memang mengidolai dan menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih lagi di Pilpres 2019. "Tahu-tahu ada nama Jalan Relawan Jokowi. Terkejut juga bacanya," kata Shapanan ketika dihubungi, Jumat (21/9). Plang Jl. Relawan Jokowi berada di akses jalan menuju kawasan Waduk Sei Gong, Jembatan 6, Kelurahan Galang Baru, Kecamatan Galang. Waduk Sei Gong merupakan proyek nasional yang diawasi langsung Presiden Jokowi. Peresmian waduk terbesar di Kepri ini rencananya juga dihadiri Jokowi. Sementara itu, Lurah Kelurahan Sembulang Rizal mengatakan, nama jalan tersebut dibuat pemilik kebun yang baru membuat jalan masuk menuju kebun miliknya. Apakah ada motif politik di balik pemberian nama jalan, Rizal mengaku tidak mengetahui secara pasti. Terkait dengan boleh atau tidaknya plang tersebut, Rizal menyatakan itu adalah jalan pribadi yang memang dibangun sendiri. Sehingga bukan domainnya untuk melakukan tindakan. Rizal juga tidak mengenal secara pasti siapa pemilik lahan. "Tak tahu juga itu lahan milik siapa, yang pasti itu orang Indonesia," ucap Rizal. Rizal sendiri baru mengetahui adanya jalan yang dinamai Jl. Relawan Jokowi. Dari informasi yang beredar, nama jalan itu baru berdiri sekitar seminggu.

Ada Jalan Relawan Jokowi Di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eksekusi-nama-jalan-baru-tunggu-pemprov-jatim_m_.jpg" alt="Gedung DPRD Surabaya." width="100%">
<figcaption>Gedung DPRD Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya akan mengeksekusi pengubahan nama Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo. Namun belum ditentukan kapan eksekusinya akan dilaksanakan. Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana mengatakan, hasil keputusannya harus melalui mekanisme tertentu. Yakni, hasil keputusan rapat Paripurna DPRD Surabaya disampaikan kepada pemkot. Kemudian Pemkot Surabaya mengajukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Setelah itu, Gubernur Jatim Soekarwo yang akan memutuskan kapan eksekusi pengubahan nama jalan diketahui. Seperti diketahui, Jalan Gunungsari akan diubah menjadi Jalan Prabu Siliwangi. Sedangkan Jalan Dinoyo diubah menjadi Jalan Sunda. Setelah mendapat keputusan dari pemprov, pengubahan nama jalan baru bisa dilaksanakan. Eksekusinya melalui surat keputusan atau yang diatur dalam peraturan wali kota (perwali). "Jadi tergantung Gubernur Jatim. Artinya, nggak diuber target harus pas 17 Agustus," kata Wisnu di Gedung DPRD Surabaya, Sabtu (11/8). Terkait aksi walk out (WO) yang dilakukan anggota Pansus Pengubahan Nama Jalan, Wisnu menganggap hal itu hanya dinamika saja. Bahkan banyak interupsi dari anggota Pansus saat rapat paripurna berlangsung. Proses rapat Paripurna memang mencoba untuk mengakomodir semua masukan dari anggota Pansus. "Akhirnya diputuskan bahwa pengubahan nama Jalan Gunungsari dan Dinoyo tidak terlalu berdampak. Saya melihat itu sebagai kompromi yang luar biasa," tutur Wisnu. Sementara itu, mantan Ketua Pansus Pengubahan Nama Jalan, Fachtul Muid mengatakan, hasil rapat Paripurna yang menyetujui pengubahan nama jalan terkesan dipaksakan. Anggota pansus terkesan dikejar deadline pada 17 Agustus mendatang. Padahal, instansi pemerintah lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan atas pengubahan nama jalan itu belum dihadirkan. Sehingga memunculkan kesan bahwa usulan persetujuan pengubahan nama jalan hanya mentahnya saja. "Mereka (anggota pansus yang menyetujui pengubahan nama jalan) beralasan bahwa itu (usulannya) adalah wujud dari rekonsiliasi. Ternyata last minute, hasilnya jauh dari substansi dari yang namanya rekonsiliasi," terang Fachtul. Ditanya soal masyarakat yang terdampak, Fachtul mengaku sudah mengundang berbagai pihak. Hasil pembicaraan dengan warga Gunungsari dan Dinoyo menyataka bahwa mereka menolak pengubahan nama jalan. "Kami sudah konsolidasi dengan warga pada rapat hearing beberapa waktu lalu. Hasilnya, semua warga Gunungsari dan Dinoyo secara bulat menyatakan menolak pengubahan itu," tegasnya. Sebagai informasi, Jalan Gunungsari yang diubah namanya tidak sampai di pertigaan Kodam Brawijaya. Melainkan hanya ruas jalan di bantaran sungai, Yani Golf, dan Hotel Singgasana saja yang diubah menjadi Jalan Prabu Siliwangi. Sementara 300 meter dari 1,3 km panjang Jalan Dinoyo diubah menjadi Jalan Sunda.

Eksekusi Nama Jalan Baru Tunggu Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aksi-wo-warnai-sidang-paripurna-ganti-nama-jalan_m_.jpg" alt="Anggota Pansus Pengubahan Nama Jalan Gunungsari dan Dinoyo Vinsensius Awey menyatakan walk out saat rapat Paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Sabtu (11/8)." width="100%">
<figcaption>Anggota Pansus Pengubahan Nama Jalan Gunungsari dan Dinoyo Vinsensius Awey menyatakan walk out saat rapat Paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Sabtu (11/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD Surabaya menggela sidang paripurna pengubahan nama Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo, Sabtu (11/8). Rapat diwarnai dengan aksi walk out (WO) dua anggota dewan. Adalah Vinsensius Awey dan Fachul Muid. Vinsensius yang merupakan anggota Pansus menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas keputusan pengubahan nama kedua jalan tersebut. Alasannya, suasana rapat Paripurna sudah tidak kondusif. "Saya menyatakan harus walk out dari sidang Paripurna ini. Karena sidang sudah tidak lagi mendengar suara masyarakat yang terdampak," kata Vinsensius di ruang sidang DPRD Surabaya. Vinsensius mengucapkan permintaan maaf kepada semua masyarakat yang terdampak dari aspek sejarah. Aksi WO-nya adalah bentuk protes atas hasil sidang yang tetap akan memutuskan pengubahan nama jalan. "Sebenarnya saya dan kawan-kawan pansus lain mengapresiasi gagasan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Tapi kenapa harus Jalan Gunungsari dan Dinoyo yang diubah," tukas Vinsensius. Menurutnya, akan ada banyak nilai sejarah yang akan hilang dengan pengubahan nama jalan tersebut. Meski pengubahan nama hanya sebagian dari keseluruhan ruas jalan. Vinsensius berpendapat, ada banyak cara dalam hal merealisasi asimilasi budaya Sunda dan Jawa Timur di masing-masing wilayah. Pertama, terkait pengubahan nama jalan sendiri. Masih banyak nama jalan di Surabaya yang tidak terlalu punya makna tertentu. "Kenapa nggak bangun monumen lalu gelar pertunjukan seni budaya. Misalnya, menampilkan drama teatrikal perang Bubat antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Kalau begitu, potensi terjadi konflik dan kontroversi akan lebih kecil," paparnya. Sementara itu, Pengurus Pemegang Aset Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Pusat Heru Gunarso menilai, makna sejarahnya adalah saat peristiwa perang kemerdekaan. Kawasan di Jalan Gunungsari dan Dinoyo sempat menjadi pertahanan terakhir tentara pelajar Surabaya. "Saat itu, kami memang kalah dengan pasukan sekutu (Belanda dan Inggris). Kami terdesak saat pertempuran di kawasan Jalan Jetis, yang akhirnya harus mundur ke Jalan Gunungsari," ungkap Heru. Heru menyatakan akan melaporkan hasil rapat ke pengurus TRIP pusat. Hasilnya akan menjadi bahan gugatan atas keputusan pengubahan nama Jalan tersebut. "Ya mau bagaimana lagi. Dari 12 pansus, yang setuju ada 10 anggota. Jadi kami akan mencoba menggugat. Meski memang, Jalan Gunungsari dan Dinoyo masih ada sebagian," tegasnya.

Aksi WO Warnai Sidang Paripurna Ganti Nama Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nama-jalan-diganti-warga-takut-sejarah-hilang_m_.jpg" alt="GPRS memprotes perubahan nama Jalan Gunungsari menjadi Prabu Siliwangi dan Jalan Dinoyo menjadi Jalan Sunda." width="100%">
<figcaption>GPRS memprotes perubahan nama Jalan Gunungsari menjadi Prabu Siliwangi dan Jalan Dinoyo menjadi Jalan Sunda.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat paripurna perubahan nama Jalan Gunungsari dan Dinoyo digelar di Gedung DPRD Surabaya, Sabtu (11/8). Protes dari masyarakat mewarnai jalannya rapat. Belasan massa yang menamakan diri Gerakan Peduli Rakyat Surabaya berkumpul di selasar Gedung DPRD Surabaya. Mereka menyuarakan keberatan atas perubahan tersebut. Korlap Gerakan Peduli Rakyat Surabaya (GPRS) Edi Frente mengatakan, perubahan itu tidak berdampak pada administrasi kependudukan warga. Hal itu sudah difasilitasi pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa timur (Jatim). "Memang kami tidak sepenuhnya terdampak dengan perubahan nama jalan Gunungsari dan Dinoyo. Kami juga mempermasalahkan kawan-kawan di Bandung yang nama jalannya juga diubah," kata Edi di depan Gedung DPRD Surabaya, Sabtu (11/8). Edi berargumen, perubahan nama jalan akan mengaburkan nilai sejarah melalui nama yang tersemat. Ada banyak sejarah masa lalu atas penamaan dua ruas jalan itu. Namun, Edi tidak menyebutkan cerita sejarah pada nama dua jalan tersebut. "Ada banyak sejarah yang terkandung dalam nama Jalan Gunungsari dan Dinoyo. Masyarakat Surabaya dan yang dari luar selama ini tidak mempermasalahkan penamaan Gunungsari dan Dinoyo," tukas Edi. Terkait penyampaian keberatan atas perubahan nama jalan, Edi mengaku sudah mencoba menyampaikan secara personal dengan dua anggota dewan. Yakni, mantan Ketua Pansus Perubahan Nama Jalan Fachtul Muid dan anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey. "Karena sebenarnya kami tidak berada dalam kapasitas berkonsolidasi dengan dewan. Jadi kami anggap anggota dewan lainnya bullshit semua. Pengkhianat mereka itu," cetusnya. Sebagai informasi, Jalan Gunungsari yang diubah tidak sampai di pertigaan Kodam Brawijaya. Melainkan hanya ruas jalan di bantaran sungai, Yani Golf dan Hotel Singgasana. Ruas itu dinamai Jalan Prabu Siliwangi. Lalu 30 meter dari 1,3 km panjang Jalan Dinoyo diubah menjadi Jalan Sunda.

Nama Jalan Diganti, Warga Takut Sejarah Hilang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nama jalan

Berita Terkini