<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/IMG_4242-2688595261.jpeg" alt="Trump melambaikan tangan usai turun dari Air Force One di Joint Base Andrews, Kamis (19/2) (The Guardian) " width="100%">
<figcaption>Trump melambaikan tangan usai turun dari Air Force One di Joint Base Andrews, Kamis (19/2) (The Guardian) </figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan telah memutuskan untuk menaikkan tarif impor global ke negaranya menjadi 15 persen. Kenaikan ini tak lama diputuskan usai dirinya pun mengumumkan akan mengenakan tarif impor global sebesar 10 persen. Adapun kebijakan ini diputuskan Donald Trump usai Mahkamah Agung AS menyampaikan pembatalan perihal tarif resiprokal yang dinilai ilegal karena melanggar hukum. "Saya,sebagai Presiden Amerika Serikat akan memberlakukan segera kenaikan tarif impor dunia dari 10 persen untuk negara-negara yang banyak di antaranya telah "menipu" AS selama beberapa dekade, tanpa pembalasan (sampai saya berkuasa!), ke tingkat 15 persen yang sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum," kata Donald Trump dalam media sosial Truth Social, dikutip Minggu (22/2). Tak hanya menaikkan tarif impor global, Trump juga melemparkan kritik keras kepada para hakim yang dinilainya konservatif. Bahkan ia menilai keputusan Mahkamah Agung itu konyol dan buruk. "Berdasarkan tinjauan menyeluruh, detail, dan lengkap atas keputusan yang konyol, ditulis dengan buruk, dan sangat anti-Amerika tentang tarif yang dikeluarkan kemarin, setelah berbulan-bulan pertimbangan, oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat," imbuhnya. Selain itu, Trump juga bereaksi dengan marah terhadap putusan tersebut hingga menyebut para hakim yang mayoritas sebagai "orang bodoh" dan menggambarkan Gorsuch dan Barrett khususnya sebagai "aib," sambil bersumpah untuk melanjutkan perang dagang globalnya. Mengutip Reuters, langkah itu diambil kurang dari 24 jam setelah Trump mengumumkan tarif 10 persen secara menyeluruh pada hari Jumat (20/2) setelah keputusan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa presiden telah melampaui wewenangnya ketika ia memberlakukan serangkaian tarif yang lebih tinggi berdasarkan undang-undang darurat ekonomi. Pungutan baru ini didasarkan pada undang-undang terpisah namun belum teruji, yang dikenal sebagai Pasal 122. Dalam aturan itu mengizinkan tarif hingga 15 persen, tetapi memerlukan persetujuan Kongres untuk memperpanjangnya setelah 150 hari. Berdasarkan catatan Reuters, belum ada presiden yang pernah menggunakan Pasal 122 sebelumnya, dan penggunaannya dapat menyebabkan tantangan hukum lebih lanjut. Para ahli perdagangan dan staf kongres skeptis bahwa Kongres yang mayoritas dikuasai Partai Republik akan memperpanjang tarif tersebut. Mengingat jajak pendapat menunjukkan semakin banyak warga Amerika yang menyalahkan bea masuk tersebut atas kenaikan harga. (*)

Presiden AS Donald Trump naikkan tarif impor global jadi 15 persen setelah putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat

Murka Putusan Mahkamah Agung AS, Trump Tancap Gas Naikkan Tarif Impor Global Jadi 15 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/atasi-defisit-neraca-perdagangan-pemerintah-naikan-tarif-impor_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Umumkan Kenaikan Tarif Impor di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Umumkan Kenaikan Tarif Impor di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Situasi ekonomi global yang saat ini sementara mengalami keguncangan berimbas pada ekonomi dalam negeri. Secara makro ekspor dan impor kita ada dalam kondisi normal. Hanya saja impor Indonesia jauh lebih besar dari ekspornya. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan pada semester 1 2018, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mencapai USD 13,5 miliar atay 2,6 persen dari PDB. Hal ini dikarenakan impor kita yang terlampau tinggi dibanding ekspor. &ldquo;Tahun 2018 yang kita hadapi adalah nilai impor kita jauh lebih tinggi dari ekspor. pertumbuhan impor mencapai 24,4&nbsp; persen pada Juli 2018 dibandingkan ekspor hanya 11,4 persen di periode yang sama,&rdquo; kata Sri Mulyani saat konfrensi pers di Gedung Kementrian Keuangan, Rabu (5/9/2018). Untuk itu, pemerintah mengambil jalan dengan mengendalikan defisit neraca transaksi untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Beberapa langkah yang diambil setelah melakukan tinjauan secara komprehensif, Pemerintah akhirnya menjalankan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 132/PMK.010/2015, PMK 6/PMK.010/2017 dam PMK 34/PMK.010/2017. Dalam sejumlah peraturan ini mereka mempertimbangkan kategori barang konsumsi&nbsp; ketersediaan produksi dalam negeri serta memperhatikan perkembangan industri nasional diantaranya penyesuaian tarif PPh pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif dengan rincian. Pertama, 210 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen, yang melingkupi barang mewah seperti&nbsp; mobil CBU dan motor besar. Kedua, 218 item komoditas diatur dalam PPh 22 naik 2,5 persen menjadi 10 persen. Barang yang masuk dalam kategori ini adalah barang yang sebagian besar sudah dapat diproduksi dalam negeri&nbsp; seperti barasng elektronik, dispenser, pendingin ruangan dan lampu. Juga barang keperluan tambahan setiap hari seperti sabun, sampo, kosmetik serta peralatan masak. Ketiga, 719 item komoditas naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen untuk seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi contohnya bahan bagunan seperti kemarimk, ban, peralatan&nbsp; audio visual dan produk tekstil seperti overcoat, polo shirt dan swim wear. Kebijakan ini bukan yang pertama kai di indonesia, karena pada tahun 2013 lalu pernah dilakukan pemerintah untuk pengendalian impor Taper Tantrum. Saat itu, pemerintah menaikan tarif PPh pasal 22 atas 502 item komoditas konsumsi dari 2,5 persen sampai 7,5 persen.

Atasi Defisit Neraca Perdagangan, Pemerintah Naikan Tarif Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/balas-trump-erdogan-gandakan-tarif-impor-sejumlah-produk-asal-as_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai balasan dari tindakan yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan memboikot produk-produk AS. Selain itu, Erdogan juga menggandakan tarif pada beberapa impor AS termasuk mobil, alkohol dan tembakau pada Rabu (15/8). Langkah ini merupakan pembalasan atau retaliasi atas tindakan AS, tetapi lira meningkat enam persen lebih lanjut setelah langkah baru oleh otoritas perbankan dilakukan untuk mendukung mata uang. Sebuah dekrit yang ditandatangani oleh Presiden Tayyip Erdogan, yakni menggandakan tarif Turki pada mobil penumpang menjadi 120 persen, pada minuman beralkohol hingga 140 persen dan pada tembakau daun hingga 60 persen. Erdogan juga menggandakan untuk barang-barang seperti kosmetik, beras dan batu bara. "Bea impor meningkat pada beberapa produk, berdasarkan prinsip timbal-balik, sebagai tanggapan atas serangan yang disengaja pemerintah AS terhadap ekonomi kita," kata Wakil Presiden Fuat Oktay di Twitter dilansir Jawapos.com dari Reuters di Jakarta, Rabu (15/8). Asal tahu saja, Amerika Serikat adalah sumber impor terbesar keempat ke Turki tahun lalu, menyumbang USD12 miliar impor, menurut statistik IMF. Ekspor Turki ke Amerika Serikat tahun lalu berjumlah USD8,7 miliar dan menjadikannya pasar ekspor kelima terbesar Turki. Pada Rabu Lira menguat sejauh 5,75 terhadap dolar dan berdiri di 5,9350 pada 0745 GMT dalam langkah awalnya dipicu oleh keputusan pengadilan Turki untuk melepaskan dua tentara Yunani menghadapi tuduhan spionase. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan Turki dan Uni Eropa dapat pulih sementara ketegangan dengan Amerika Serikat tetap berlanjut. &ldquo;Hal ini juga dibantu oleh langkah dari pengawas perbankan BDDK yang memotong batas pertukaran valuta asing Turki, transaksi spot dan forward dengan bank asing hingga 25 persen dari ekuitas bank,&rdquo; tulis Reuters. Lira sebelumnya juga telah rebound sekitar 8 persen pada Selasa di tengah berita tentang panggilan konferensi yang direncanakan pada hari Kamis di mana menteri keuangan akan berusaha untuk meyakinkan investor internasional. Pasar telah khawatir dengan pengaruh Erdogan atas ekonomi dan ketahanannya terhadap kenaikan suku bunga untuk mengatasi inflasi dua digit. Erdogan mengatakan Turki adalah target perang ekonomi, dan telah mengulangi seruan bagi Turki untuk menjual dolar dan euro mereka untuk menopang mata uang. Pada hari Selasa, dia mengatakan Turki akan memboikot produk elektronik AS.

Balas Trump, Erdogan Gandakan Tarif Impor Sejumlah Produk Asal AS