<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/1000234267-2086140378.jpg" alt="Situasi lokasi Gaza, Palestina akibat serangan Israel. (Al-Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Situasi lokasi Gaza, Palestina akibat serangan Israel. (Al-Jazeera)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Delegasi Palestina yang dipimpin Mustafa Barghouti, melakukan kunjungan ke Indonesia. Mereka menggalang dukungan sekaligus menolak pemindahan rakyat Palestina ke negara lain termasuk Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rombongan ini mengawali kunjungan ke kantor PBNU di Jakarta Pusat. Lalu dilanjut ke kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sehari kemudian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Delegasi menyakini bahwa PBNU dan PKB memiliki sikap menolak normalisasi hubungan dengan Israel, menolak relokasi warga Gaza dan menolak genosida. Delegasi juga sempat menyesalkan datangnya Peter Berkowitz, tokoh pro Israel mengisi perkuliahan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mengamati dengan serius sikap PBNU dan PKB. Jika PBNU mengambil posisi sebagai organisasi moderat (tawazun), seharusnya tidak melakukan&nbsp; komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembenaran genosida," kata Barghouti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016530612/sempat-turun-saat-ada-aksi-unjuk-rasa-jumlah-penumpang-transjakarta-kini-naik-signifikan">Sempat Turun saat Ada Aksi Unjuk Rasa, Jumlah Penumpang Transjakarta Kini Naik Signifikan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Wakil Rais PCNU Sleman, Jogjakarta Fahmi Basya menilai kedatangan Peter harus menjadi teguran bagi PBNU. Sehingga tidak melukai rakyat Palestina yang tengah menderita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangankan bangsa Palestina, kita saja sebagai Nahdliyyin juga mengecam tindakan PBNU menghadirkan Peter Berkowitz dan konco-koncone di acara kaderisasi tertinggi, AKN NU&rdquo;, kata Fahmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengigatkan kembali bahwa Palestina adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945. Bahkan pada 6 September 1944, grand mufti Palestina, Syeikh Muhammad Amin al-Husaini, melalui radio Berlin menyatakan dukungan untuk kemerdekaan Indonesia serta menyerukan negara-negara muslim lainnya untuk melakukan hal yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan juga ingkari sejarah NU, Mbah Hasyim Asy&rsquo;ari dalam khutbah iftitahnya saat Kongres Alim-Ulama menegaskan hari Mi&rsquo;raj, bulan Rajab 1358 H sebagai hari Palestina. Diikuti penggalangan dana untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. Melupakan sejarah dan mengabaikan akar masa lalu NU, berakibat NU bisa kehilangan arah masa depannya,&rdquo; pungkas Fahmi.</div>

Delegasi Palestina yang dipimpin Mustafa Barghouti, melakukan kunjungan ke Indonesia. Mereka menggalang dukungan.

NU Jogjakarta Ingatkan Agar Tidak Sakiti Rakyat Palestina, Ingatkan Sejarah Dengan Kemerdekaan RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/7BDlckxnW8pYgNFUaKxLMbh4B8A4V99IhSNE4b76-3085016476-1842701541.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. (Media Center Haji)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. (Media Center Haji)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mencuatnya kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 menuai keprihatinan. Peristiwa yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini disesalkan bisa terjadi, karena merugikan jemaah haji. Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan Jawa Timur, Lora Dimyathi Muhammad menyayangkan adanya korupsi ini. Terlebih, DPR RI sempat membentuk pansus untuk perkara tersebut. &nbsp; "Saya prihatin. Indikasi penyelewengan penyelenggaraan haji 2023-2024 yang dulu diawasi dan didalami penyelewengannya oleh Pansus DPR RI, dan hingga akhir Pansus, Menag RI tidak hadir memberikan keterangan, akhirnya harus ditangani oleh KPK RI. Padahal, pansus haji oleh DPR RI saat itu, memicu ketegangan terbuka melibatkan PBNU,"&nbsp;kata Dimyati, Rabu (13/8). Dimyati menilai, munculnya kasus ini membuat kelompok Nahdliyyin kecewa. Oleh karena itu, dia berharap kasus tersebut diungkap secara tuntas. "Fakta adanya terduga saat ini dan pengembangannya nanti, dikhawatirkan bisa meruntuhkan marwah, integritas dan moralitas Ormas NU," jelasnya. Fakta dalam kasus ini perlu diketahui publik. Dia berharap bisa menjadi perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada masa mendatang. "Dibuka saja agar terang benderang. Publik supaya tahu dan tidak perlu ditutup-tutupi. Semua ini akan menjadi pembelajaran dan pembenahan penyelenggaraan haji selanjutnya," ungkapnya. Terhadap adanya kasus ini, Dimyati mengajak kepada Nahdliyyin, struktur NU terutama PBNU agar selalu berbenah diri dan senantiasa amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Baik, terkait organisasi, tugas yang diberikan negara maupun dalam membimbing masyarakat. "Bila tidak mampu, jangan memaksa diri, berikan kepada yang lebih mampu. Dan, perlu tindakan tegas kepada yang memaksakan diri, tapi melanggar hingga mencoreng nama baik perkumpulan," kata Dimyati. "Namun, khusus yang terlibat -siapapun, misalnya oknum PBNU sekalipun- dalam kasus kuota haji dan tata kelola pemenuhan kebutuhan haji termasuk katering, karena ini hajat hidup beragama yang diamanatkan kepada negara, maka harus mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral kepada Nahdliyyin dan Muassis NU," pungkasnya. &nbsp;

Peristiwa yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini disesalkan bisa terjadi.

Kasus Korupsi Kuota Haji Era Jokowi Mencuat, Nahdliyyin Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/02/erick-wtp-2235383442.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir." width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sosok Erick Thohir merupakan salah satu tokoh pengusaha sekaligus politikus yang memiliki track record di berbagai kiprah nasional dan internasional. Saat ini, Erick menjadi menteri BUMN dan juga menjadi ketua umum PSSI. PSSI era Erick juga dinilai mengalami kemajuan. Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17. Achmal Junmiadi, mahasiswa Pascasarjana di Universitas Perdagangan Istanbul Turki berdarah Madura, menilai Erick layak menjadi pemimpin. Apalagi, belakangan nama Erick kembali mencuat di Jawa Timur. &rdquo;Hal ini karena Erick Thohir juga sangat dekat dengan kiai dan ulama nahdliyyin di Jawa Timur,&rdquo; tutur Achmal. Selain itu, sambung Junmiadi, latar belakang Erick dari kalangan sipil-pengusaha, dinilai pas mendampingi capres dari kalangan militer. Sementara itu, Direktur Eksekutif&nbsp;Indonesia Political Review&nbsp;(IPR) Ujang Komarudin mengatakan, kenaikan elektabilitas Erick Thohir membuktikan kedewasaan masyarakat yang makin realistis melihat performance figur tersebut. Menurut Ujang, dengan tangan dingin Erick sebagai menteri BUMN berhasil melakukan transformasi dan penyehatan BUMN yang terukur data kuantitatifnya. &rdquo;Akuntabilitas kepemimpinan Erick Thohir di BUMN yang membuat banyak terobosan yang membumi untuk masyarakat,&rdquo; ujar Ujang. Di samping itu, menurut Ujang, sosok negarawan Erick Thohir terlihat dari kedekatannya dengan para kiai dan Nahdliyyin. Dalam kaitan itu, dia menambahkan, Erick berhasil membangkitkan semangat kemajuan, moderasi program, dan pergerakan ekonomi umat, yang semuanya dirasakan langsung oleh akar rumput. Menurut Ujang, Erick Thohir menciptakan karya untuk Indonesia, dari latar belakang profesional tanpa berada di garis partai. Akan tetapi Erick berhasil menciptakan legacy. &rdquo;Di sinilah masyarakat rasional dan objektif memberikan penilaian kritis bagi masa depan Indonesia. Wajar dan rasional sekali jika elektabilitas Erick Thohir semakin naik dan menjadi sosok penentu sang pemenang 2024,&rdquo; papar Ujang. &nbsp; &nbsp;

Menteri BUMN Erick Thohir dikenal dekat dengan kalangan kiai dan kalangan Nahdliyyin dinilai berhasil melakukan transformasi BUMN

Erick Thohir Dinilai Dekat dengan Tokoh Nahdliyyin di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/GUS-SALAM-3514582587.jpg" alt="Gus Salam (memegang mic) memimpin Musyawarah Warga Nahdiliyyin di kompleks Ponpes Al Karimi, Tebuwung, Gresik, Selasa (20/6)." width="100%">
<figcaption>Gus Salam (memegang mic) memimpin Musyawarah Warga Nahdiliyyin di kompleks Ponpes Al Karimi, Tebuwung, Gresik, Selasa (20/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Keputusan rapat pleno DPP PKB memingit Muhaimin Iskandar agar tidak berbicara tentang pemilihan presiden (pilpres), mendapat respons positif. Termasuk dari sejumlah kiai dan tokoh Nahdilyyin di Gresik, Jawa Timur. Mereka meyakini ketua umum PKB itu sudah sangat tepat sebagai capres ataupun cawapres. &rsquo;&rsquo;Jika bicara itu perak, maka diam adalah emas, Nah, sementara Gus Muhaimin diam. Biar kami-kami yang bicara untuk meyakinkan khalayak bahwa beliau (Gus Muhaimin, Red) adalah pilihan yang sangat layak,&rsquo;&rsquo; kata KH Ahmad Mufissalam, salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Al Karimi, Tebuwung, Dukun, Gresik, Selasa (20/6). &nbsp;&nbsp; Pernyataan itu disampaikan Gus Salam, panggilan akrabnya, seusai menghadiri Musyawarah Warga (Musra) Nahdliyin yang diikuti banyak tokoh dari berbagai wilayah kecamatan. &rsquo;&rsquo;Aspirasi ini muncul karena keprihatinan bahwa sejauh ini kita melihat belum ada calon presiden yang murni dari warga atau kader NU. Padahal, jumlah warga NU terbesar,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Karena itu, lanjut Gus Salam, banyak warga dan tokoh Nahdliyyin berinisiatif untuk menggelar musyawarah. Tujuannya, bagaimana agar tokoh-tokoh NU bisa berperan lebih aktif lagi menata bangsa dan negara ini ke depan. Salah satu di antaranya tidak lain Gus Muhaimin. &lsquo;&rsquo;Siapapun tahu, Gus Muhaimin adalah tokoh yang lahir dan besar dari kalangan NU. Beliau juga memiliki keilmuan, kecakapan, kompetensi, dan pengalaman menjadi pemimpin,&rsquo;&rsquo; paparnya. "Yang kita butuhkan ini NU asli, bukan hanya ngaku-ngaku atau baru masuk. Nah, Gus Muhaimin itu murni. Santri, pendidikannya jelas, bahkan nasabnya juga tersambung dari Mbah Kiai Bisri (salah seorang muassis NU KH Bisri Syansuri, Red)," lanjut Gus Salam. Menurut dia, musyawarah warga Nadhliyyin dari beberapa wilayah di Kabupaten Gresik tersebut akan direkomendasin kepada PKB. &rsquo;&rsquo;Kenapa ke PKB? Walapun saya bukan pengurus PKB dan hari ini juga tidak ada pengurus PKB, tetapi tidak bisa dipungkiri dalam sejarahnya, kelahiran partai ini dibidani NU dan menjadi saluran aspirasi warga Nahdliyyin,&rsquo;&rsquo; tegas Gus Salam yang juga ketua RMI Kabupaten Gresik itu. Sebelumnya, pada Senin (19/6), pengurus harian DPP PKB menggelar rapat pleno di Jakarta. Hasilnya antara lain memutuskan Muhaimin tidak boleh bicara bicara soal Pilpres 2024. &rsquo;&rsquo;Kalau istilah bahasa Jawa itu dipingit. Cukup mendelegasikan kepada pengurus DPP," kata Ketua DPP PKB Muhammad Yusuf Chudlori seusai rapat di kantor partai Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Menurut Gus Yusuf, sapaan akrabnya, Muhaimin ibarat pasangan pengantin. Dalam tradisi Jawa, pengantin itu harus mulai masuk kamar, berbenah, dan bersiap-siap. Para ulama/kiai dan jajaran dewan syura DPP PKB meminta Muhaimin tidak berbicara tentang politik. Sudah cukup Muhaimin berbicara dan melakukan sosialisasi. Kini, sudah saatnya semua diserahkan kepada pengurus DPP.&nbsp;"Ibaratnya tinggal ngurus kelengkapan-kelengkapan pernikahannya. Itu sudah diurus oleh tim dari DPP agar Gus Muhaimin lebih fokus persiapan," ungkapnya. Rapat pleno juga meminta pengurus DPP PKB untuk tetap menjaga keputusan Muktamar Bali yang menetapkan bahwa Muhaimin harus maju sebagai capres atau cawapres. Gus Yusuf mengatakan, pihaknya tetap percaya bahwa Partai Gerindra akan terus menjaga dukungan dan komitmen sampai Pemilu 2024. Menjaga kebersamaan dan saling menghargai. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menyatakan, karena sudah dipingit, maka tentu sudah ada pasangannya. Yakni, Prabowo Subianto. Namun, keputusan penetapan capres-cawapres nantinya tetap berada di tangan Muhaimin dan Prabowo. &lsquo;&rsquo;Yang jelas, sambil menunggu deklarasi, PKB memutuskan untuk memingit Gus Muhaimin. Beliau akan fokus berdoa, meminta petunjuk langit. Juga, akan berangkat menunaikan ibadah haji,&rsquo;&rsquo; pungkas wakil ketua MPR RI itu. (yog/lum/hud)

Keputusan rapat pleno DPP PKB memingit Muhaimin Iskandar agar tidak berbicara tentang pemilihan presiden (pilpres), mendapat respons positif

Gelar Musyawarah Warga NU, Beri Dukungan dan Setuju Muhaimin Dipingit

Nahdliyyin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nahdliyyin

Berita Terkini

NU Jogjakarta Ingatkan Agar Tidak Sakiti Rakyat Palestina, Ingatkan Sejarah Dengan Kemerdekaan RI

Kasus Korupsi Kuota Haji Era Jokowi Mencuat, Nahdliyyin Kecewa

Erick Thohir Dinilai Dekat dengan Tokoh Nahdliyyin di Jawa Timur

Gelar Musyawarah Warga NU, Beri Dukungan dan Setuju Muhaimin Dipingit

Download Aplikasi JawaPos.com