<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/wow-bendera-nu-raksasa-berhasil-pecahkan-rekor-muri_m_164084.jpeg" alt="Bendera NU raksasa yang berhasil pecahkan rekor MURI di Universitas Islam Malang (Unisma), Minggu (22/10) pagi." width="100%">
<figcaption>Bendera NU raksasa yang berhasil pecahkan rekor MURI di Universitas Islam Malang (Unisma), Minggu (22/10) pagi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah Yenny Wahid menyatakan diri siap diusung untuk menjadi kandidat cawapres di Pilpres 2024 bagi Anies Baswedan, eskalasi politik semakin dinamis. Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Sukri mengatakan, saat ini dinamika dan hitung-hitungan partai politik (parpol) dalam penentuan pasangan calon berada di ranah realistis dengan beragam indikator. Di antaranya melihat provinsi dengan jumlah pemilih, sebaran pemilih, dan afirmasi pemilih. Bentuk afirmasi itu dengan hubungan Nahdlatul Ulama (NU). "Representasi NU masih menjadi pertimbangan bagi pemilih dan parpol," ungkap Sukri kepada wartawan, Rabu (9/8). Sukri menyebut bahwa berdasar data sejumlah lembaga survei Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Begitu juga dengan NU, ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu juga sangat mendominasi di Jawa Timur. "Kini pembicaraan Pilpres ke cawapres. Kalau capres arahnya hampir jelas pada tiga sosok," sambungnya. Ketika sosok itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Sementara untuk tokoh-tokoh yang bisa dikatakan memiliki representasi dengan NU dan berpotensi bakal dilirik jadi cawapres yaitu, Yenny Wahid, Khofifah Indar Parawansa, dan Erick Thohir. Untuk Erick Thohir disebut representasi NU karena anggota Banser. Saat ini nama Yenny Wahid dan Khofifah Indar Parawansa mencuat sebagai kandidat cawapres. Meski kedua tokoh perempuan tersebut kuat di kalangan NU. Sukri berpendapat nama Erick masih bisa diandalkan untuk mendulang suara di Jawa Timur dan warna Nahdliyyin. Ini disebabkan dalam politik di Indonesia, isu keterwakilan kaum hawa dan pemilih perempuan memilih dari kaumnya masih belum menjadi perhatian yang besar. "Ketiga tokoh ini memang memiliki representasi NU. Sehingga sekarang tinggal membandingkan masing-masing tokoh representasi NU tersebut," ujarnya. Yenny dan Khofifah merupakan tokoh politik yang senior dan cukup memiliki banyak pengalaman. Sedangkan Erick, politikus muda yang dekat dengan generasi milenial dan generai X. Erick dianggap memiliki nilai tambah.

Setelah Yenny Wahid menyatakan diri siap diusung untuk menjadi kandidat cawapres di Pilpres 2024 bagi Anies Baswedan, eskalasi politik semak

Representasi NU Masih Jadi Pertimbangan di Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/KH-MIFTKAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- KH Miftachul Akhyar kembali terpilih sebagai Rais Aam PBNU periode 2021-2026 hasil muktamar ke-34 di Lampung. Penunjukan kiai asal Surabaya itu merupakan hasil musyawarah para anggota ahlul halli wal aqdi (AHWA) yang diumumkan pada Jumat (24/12) dini hari, pukul 00.15 WIB.  Kuputusan hasil musyawarah AHWA tersebut disampaikan Prof KH Zainal Abidin, salah seorang anggota AHWA terpilih asal Sulawesi Tengah. ‘’Alhamdulillah musyawarah dilakukan dengan penuh kekeluargaan, keadaban dan akhlakul karimah,’’ ujarnya di hadapan para peserta muktamar di Gedung Serba Guna Universitas Lampung (Unila).  Kendati demikian, ada pendapat atau usul agar Rais Aam periode lima tahun ke depan sebagai upaya fokus memasuki satu abad kedua tidak rangkap jabatan. Selain itu, jika dalam pemilihan ketua umum PBNU ada lebih dari satu calon, maka Rais Aam terpilih harus bersedia menerima semuanya.  Ketika syarat tersebut disampaikan kepada KH Miftachul Akhyar, kiai yang juga menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menjawab. ‘’Sami’na wa atho’na (mendengar dan mentaati, Red),’’ ungkapnya.  Karena musyawarah telah bersepakat, akhirnya AHWA pun mengakhiri pertemuan dengan tetap penuh kekeluargaan, keadaban dan akhlakul karimah. ‘’Mudah-mudahan hasil musyawarah AHWA ini membuat NU dalam memasuki satu abad kedua ini terus semakin baik lagi,’’ ujarnya.  Berdasar catatan Jawa Pos, dalam tradisi NU selama ini, sepanjang Rais Aam masih sehat maka kemungkinan besar masih akan terus diminta untuk menjabat lagi. Tradisi tersebut mulai sejak NU berdiri 1926 dan berlanjut hingga kini. Karena itu, meski anggota AHWA mendapat dukungan suara dari cabang maupun wilayah NU paling banyak, maka tetap akan menyerahkan posisi itu kepada Rais Aam petahana.  Dalam muktamar ke-34 kali ini, sidang pleno menetapkan hasil tabulasi sembilan anggota AHWA terpilih. Yakni, KH Dimyati Rais (503 suara), KH Mustofa Bisri (494 suara), KH Ma’ruf Amin (458 suara), KH Anwar Manshur (408 suara), TGH Turmudzi Badaruddin (403 suara), KH Miftachul Akhyar (395 suara), KH Nurul Huda Jazuli (385 suara), KH Ali Akbar Marbun (309 suara) dan KH Zainal Abidin (272 suara).  Sementara itu, setelah Rais Aam terpilih, sidang dilanjutkan untuk pemilihan suara calon ketua umum PBNU. Menjelang pemilihan, kendati sudah memasuki dini hari, suasana kampus Unila penuh dengan lautan manusia. Ribuan orang memadati salah satu PTN di Bandar Lampun tersebut. Jalanan di dalam kampus pun tersendat. Antrean kendaraan mengular. Parkir sampai di luar kampus hingga jalan raya.  Seperti diberitakan sebelumnya, dua kandidat yang berpeluang menjadi ketua umum PBNU periode 2021-2026 adalah Prof KH Said Aqil Siraj (petahana) dan KH Yahya Cholil Staquf (mantan katib Aam). Sejumlah kalangan menilai, melihat indikator laporan pertanggunjawaban (LPJ), besar kemungkinan Prof KH Said Aqil Siraj akan terpilih kembali.  Jika benar prediksi itu, maka kiai asal Cirebon itu menjabat ketua umum selama tiga periode. Sama dengan saat ketua tanfidziyah itu dijabat oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

BREAKING NEWS: Muktamar NU, KH Miftach Kembali Jadi Rais Aam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Gus-Nur-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memutuskan menahan Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur karena diduga menghina Nahdlatul Ulama (NU). Penahanan tersebut dilakukan setelah Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka.  "Iya, sudah ditahan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono dikonfirmasi, Minggu (25/10).  Argo menuturkan, Bareskrim Polri telah menetapkan Gus Nur sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena diduga menghina Nahdlatul Ulama (NU). Gus Nur harus menjalani penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.  "Sudah ditahan di Bareskrim, disangkakan melanggar UU ITE," cetus Argo.  Gus Nur disangkakan melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE Pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE, ancaman 4 tahun dan 6 tahun penjara.  Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur di Malang, Jawa Timur pada Sabtu (24/10) pukul 00.18 WIB dini hari. Kabar penangkapan tersebut dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setyono.  "Iya dini hari tadi, Sabtu 24 Oktober 2020," kata Awi dikonfirmasi, Sabtu (24/10).  Gus Nur ditangkap di rumahnya yang berlokasi di Sawojajar, Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur. Penangkapan terhadapnya, setelah Nahdlatul Ulama (NU) melaporkan dirinya lantaran dianggap menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, dan bermuatan SARA serta penghinaan.  "(Ditangkap) di rumahnya Sawojajar, Kecamatan Pakis, Malang," pungkas Awi.  Ketua Pengurus NU Cabang Cirebon Azis Hakim melaporkan Gus Nur ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/B/0596/X/2020/BARESKRIM. Gus Nur dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian terhadap NU melalui media elektronik dalam akun Youtube MUNJIAT Channel.  Selain Ketua Pengurus NU Cabang Cirebon, PP Gerakan Pemuda (GP) Ansor juga melaporkan Gus Nur ke Bareskrim Polri atas tuduhan yang sama. Gus Nur dianggap melecehkan NU dalam wawancara bersama Refly Harun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KktEAdTG6GU&ab_channel=JawaPos  &nbsp;

Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan di Rutan Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terpilih-aklamasi-mantan-anggota-bpk-pimpin-isnu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kongres ISNU menghasilkan keputusan memilih Ali Masykur Musa sebagai ketua umum." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kongres ISNU menghasilkan keputusan memilih Ali Masykur Musa sebagai ketua umum.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kongres II Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di kampus Universitas Islam Nusantara, Bandung, akhirnya memilih kembali Ali Masykur Musa sebagai ketua umum. Mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu terpilih secara aklamasi tadi malam. Sekretaris PW ISNU Jatim M. Dawud mengatakan, pada tahap pencalonan, Ali Masykur mendapat dukungan 21 PW ISNU. Saingannya adalah M. Nur Kholis Setiawan, Irjen Kementerian Agama, yang dicalonkan 7 PW <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/08/2018/kembali-pimpin-isnu-ini-tiga-fokus-ketum-ali-masykur-musa" target="_blank">ISNU</a>. "Tahap pencalonan di tingkat PC ISNU tidak dilanjutkan karena peserta sepakat untuk memilih Ali Masykur sebagai ketua umum dan Nur Kholis sebagai wakil ketua umum," kata mantan komisioner KPID Jatim itu. Kepada Jawa Pos, Ali Masykur menyatakan akan berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarjana dari kalangan NU. Karakter para sarjana NU, kata Ali, adalah tidak membedakan antara paham keagamaan dan kebangsaan. "Utamanya agar toleransi dan keberagaman tetap terpelihara," kata Ali Masykur. Terkait Pilpres 2019, Ali Masykur menegaskan bahwa ISNU tidak terlibat dalam politik praktis. "Dukungan politik langsung mungkin tidak. Kami tetap netral," katanya. Ali Masykur berhasil membawa ISNU menjadi organisasi yang diperhitungkan meski masih berusia belia di lingkungan NU. Salah satu buktinya, kongres II ISNU dibuka Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Terpilih Aklamasi, Mantan Anggota BPK Pimpin ISNU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pandangan-isnu-terhadap-gus-rommy-soal-cawapres-jokowi_m_.jpg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy ketika mendampingi Presiden Jokowi dalam sebuah acara di Malang beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy ketika mendampingi Presiden Jokowi dalam sebuah acara di Malang beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah ketua umum partai politik yang berada di koalisi Jokowi digadang-gadang berpotensi menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Salah satu sosok yang baru dibuka Jokowi ke publik siapa yang masuk menjadi kandidat cawapres di kantongnya baru Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bukan berarti ketua parpol lain tidak memiliki kesempatan. Sebab selagi belum diumumkan secara resmi atau didaftarkan ke KPU, maka ketua parpol memiliki peluang yang sama menjadi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/08/2018/cawapres-prabowo-belum-final-setelah-ahy-dan-abdul-somad-kini-anies" target="_blank">cawapres Jokowi</a>. Selain Muhaimin Iskandar (Cak Imin), ada beberapa ketua umum lain yang bakal dianggap pantas mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Yakni Romahurmuziy (PPP) dan Airlangga Hartarto (Golkar). Melihat dinamika itu, Ketua Ikatan Sarjana NU (ISNU) Jawa Timur Mas'ud Sa&rsquo;id berpandangan, saat ini NU mempunyai banyak sosok yang berpotensi menjadi cawapres Joko Widodo, salah satunya Romahurmuziy. Menurut dia, Romahurmuziy atau yang biasa disapa Gus Rommy itu tidak perlu diragukan lagi. Selain berasal dari trah "biru" NU, dia juga mempunyai kemampuan keislaman yang diakui. &ldquo;PPP itu NU. Kedua orang tua Gus Rommy itu NU. Ayahnya seorang guru besar ilmu hukum. Kakeknya orang NU kelas nasional. Dia keturunan KH Wahab Hasbullah yang juga salah satu pendiri NU,&rdquo; kata Mas&rsquo;ud dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Jumat (3/8). Guru Besar Unisma Malang itu menganggap Gus Rommy memiliki kemampuan di bidang keislaman yang ulung. Sebab Rommy sudah akrab dengan kitab-kitab yang banyak dibaca oleh kalangan NU. &ldquo;Ngajinya kuat. Penguasaan kitabnya bagus,&rdquo; tambah Mas&rsquo;ud. Namun untuk mengurus negara, kata Mas&rsquo;ud, tidak cukup dengan pandai membaca kitab. Beruntungnya, Gus Rommy menurutnya juga mempunyai kemampuan teknokrasi. Dia mempunyai analitik dan problem solver. &ldquo;Dalam mengurus negara perlu kemampuan dalam memutuskan masalah dengan cepat dan tepat. Itu ia bisa kuasai walaupun usianya paling muda diantara nama bakal <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/31/07/2018/analisis-mahfud-md-soal-kriteria-cawapres-jokowi" target="_blank">cawapres</a> yang saat ini disebutkan,&rdquo; jelas Mas&rsquo;ud. Saat ini yang menjadi tantangan Gus Rommy untuk menjadi Cawapres Jokowi adalah restu dari partai pendukung lainnya. Karena bagaimanapun, semua partai harus sepakat pada nama yang akan dipilih Jokowi sebagai Cawapres. &ldquo;Gus Rommy mempunyai kedekatan yang luar biasa dengan Jokowi, karena dari beberapa syarat, akhirnya yang yang menetukan adalah presiden itu sendiri yang tentunya dengan mempertimbangkan beberapa aspek,&rdquo; pungkasnya.

Pandangan ISNU terhadap Gus Rommy soal Cawapres Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertemuan-nu-dan-muhammadiyah-sas-institute-itu-merawat-kebangsaan_m_199242.jpeg" alt="Dari kiri: Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat bertemu dengan Ketua umum PBNU Said Aqil Siroj." width="100%">
<figcaption>Dari kiri: Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat bertemu dengan Ketua umum PBNU Said Aqil Siroj.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Publik berharap besar dengan adanya pertemuan antara Ketua umum PBNU Said Aqil Siroj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir akhir pekan lalu. Pertemuan itu diharapkan bisa mendorong percepatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Sebab NU dan Muhammadiyah dianggap mempunyai kekuatan civil society yang memiliki modal sosial besar bagi pembangunan ekonomi rakyat. Direktur Said Aqil Siroj Institute (SAS Institute) M Imdadun Rahmat mengatakan, optimisme umat muslim dan rakyat Indonesia perlu terus dibangkitkan. Para tokoh seharusnya tidak justru menyebarkan putus asa sosial yang akan memberi angin pada potensi konflik dan perpecahan. Dia memaparkan, pertemuan antartokoh semacam itu perlu terus dilakukan. Menurutnya, konsolidasi kebangsaan semakin penting mengingat data dari berbagai survei menunjukkan fakta adanya penurunan rasa dan komitmen kebangsaan, termasuk dari generasi muda. Menurut mantan Ketua Komnas HAM ini, silaturrahmi antara <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/23/198450/nu-muhammadiyah-indonesia-tidak-akan-bubar" target="_blank">NU dan Muhammadiyah</a> seyogyanya ditindaklanjuti dengan melibatkan seluruh ormas Islam yang lain. Tak kalah penting melibatkan ormas-ormas agama lain. Bagi Imdadun, praktik beragama yang kompatibel dengan konteks Indonesia, baik Islam Nusantara ala NU dan Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah perlu disebarluaskan agar menjadi acuan umat Islam. Dengan demikian, Islam yang moderat, progresif, damai, dan toleran akan menjadi arus utama. Namun, untuk tetap rukun dan bersatu diperlukan rasa keadilan masyarakat dan kemakmuran. Agenda pemerataan aset ekonomi sangatlah penting. Di tempat lain, Direktur International NGO Forum on Indonesia (INFID) Sugeng Bahagijo melihat pertemuan Muhammadiyah-NU merupakan sebagai wujud nyata dukungan moral dan sosial kepada pemerintah Jokowi untuk memastikan pembangunan dan pemerataan aset sosial ekonomi. Sugeng memaknai, konsep redistribusi aset yang dipaparkan Haedar Nashir bisa menjadi solusi atas masalah ketimpangan sosial-ekonomi. Baginya, sertifikasi lahan rakyat oleh pemerintah adalah satu kemajuan serta signifikan di Indonesia. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/24/198615/disuguhi-menu-warteg-nu-muhammadiyah-sikapi-kesenjangan-sosial" target="_blank">NU dan Muhammadiyah</a> bisa menjadi garda terdepan dalam menjawab problem ketimpangan di akar rumput. "NU dan Muhammadiyah adalah aset paling berharga Indonesia. Saya yakin dengan pengaruh kekuatan moral NU-Muhammadiyah bersama mampu mengajak semua rakyat dan segenap pihak untuk memecahkan problem kemiskinan dan ketimpangan" tutup Sugeng Bahagijo.

Pertemuan NU dan Muhammadiyah, SAS Institute: Itu Merawat Kebangsaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/genjot-program-pemberdayaan-umat-nu-care-lazisnu-gelar-kirab-koin_m_196088.jpeg" alt="Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin ( depan berpeci putih), secara simoblis resmi melepas Kotak Infak Rakasa di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten," width="100%">
<figcaption>Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin ( depan berpeci putih), secara simoblis resmi melepas Kotak Infak Rakasa di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan koin yang digagas almarhum Kiai Haji Abdul Basit di Sukabumi, kini semakin masif diperluas keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Gerakan koin juga menjadi cikal bakal pola pemberdayaan umat berkelanjutan dari NU. Dalam upaya sosialisasi dan memantapkan Gerakan Koin NU Peduli, NU Care-LAZISNU menggelar kirab Koin (kotak infak) Raksasa, yang diagendakan akan berangkat dari Banten sampai timur pulau Jawa, yakni Kabupaten Banyuwangi. Pelepasan kotak infak raksasa dilaksanakan pada Rabu (14/03), usai acara Grand Launching Lembaga-lembaga Pemberdayaan Umat di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang Banten, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Ketua Umum MUI sekaligus Rais &lsquo;Aam PBNU KH Ma&rsquo;ruf Amin, dan pejabat pemerintah setempat. Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU, Syamsul Huda menjelaskan, ada 6 (enam) provinsi yang menjadi tempat kirab Koin Raksasa yaitu Provinsi Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. &ldquo;Di masing-masing provinsi, Koin Raksasa akan berhenti di 10 Kabupaten/Kota. Estimasi waktunya di satu provinsi dua minggu. Jika ada enam provinsi maka akan memakan waktu selama kurang lebih tiga bulan,&rdquo; papar Syamsul. Syamsul mengatakan bahwa perjalanan kotak infak memang tidak singkat, sebagaimana Gerakan Koin NU Peduli yang notabene butuh waktu untuk mencapai kesuksesan dan dikenal masyarakat, khususnya warga Nahdliyin. Koin, yang bermakna ganda yaitu uang receh dan juga singkatan dari kotak infak, memang tidak singkat prosesnya. Pola penghimpunan dana dari warga untuk warga ini kami lihat berangkat dari Sukabumi dengan tradisi jimpitan, yang dipraktikkan oleh Almarhum Ajengan Abdul Basith. "Kemudian disempurnakan oleh PCNU Sragen yang diinisiasi oleh Kiai Ma&rsquo;ruf Islamuddin lewat Gerakan Koin NU, yang pada April 2017 diresmikan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Sukabumi lewat tradisi jimpitan telah berhasil mendirikan klinik ZIS, usaha peternakan kambing. Begitu pun dengan Sragen, dengan modal uang receh dari masyarakat membangun Rumah Sakit NU Sido Waras, jasa travel, dan program pemberdayaan ekonomi lainnya,&rdquo; jelas Syamsul. Dari Sukabumi dan Sragen, lanjut Syamsul, saat ini warga NU di berbagai daerah berlomba-lomba menggerakkan roda ekonomi Nahdliyin. Gerakan Koin NU, yang dimotori oleh NU Care-LAZISNU, dengan massif digalakkan oleh warga NU di Jombang, Banyumas, Kulonprogo, Tangerang Selatan, Surabaya, Kota Bandung, Semarang, Lampung, Nganjuk, dan banyak lagi daerah lainnya. &ldquo;Daerah lain termotivasi oleh Gerakan Koin NU Sragen. Hal ini seperti apa yang diramalkan oleh Gus Dur, kebangkitan NU nanti akan dimulai dari Sragen,&rdquo; tutur Syamsul, menirukan Gus Dur. Melalui Kirab Koin Raksasa, NU Care-LAZISNU hendak memantapkan dan menyosialisasikan Gerakan Koin NU Peduli secara lebih luas di berbagai daerah. Pola penghimpunan Koin NU menjadi pola utama NU Care-LAZISNU.

Genjot Program Pemberdayaan Umat, NU Care-LAZISNU Gelar Kirab Koin

nadhlatul ulama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nadhlatul ulama

Berita Terkini