<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p></p> <p class="pf0"><span class="cf0"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/qHp2srBFnIvic5ZJlyDesJDOVidMf8I1f5bXdjbu-1256114450.jpg" alt="Bupati Aceh Selatan Mirwan MS saat menunaikan ibadah umroh ditengah bencana yang melanda Aceh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Aceh Selatan Mirwan MS saat menunaikan ibadah umroh ditengah bencana yang melanda Aceh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></span></p> <p class="pf0"><span class="cf0"><strong>JawaPos.com</strong> - Saat warganya menderita akibat banjir dan tanah longsor, Bupati Aceh Selatan Mirwan justru pergi umrah. Kemendagri pun turun tangan. Mirwan terancam dijatuhi sanksi.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf0">&rdquo;Kami sangat menyayangkan begitu mengetahui da&zwnj;ri media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini sedang melaksanakan iba&zwnj;dah umrah," ungkap Kepala Pusat Penerangan (Ka&zwnj;puspen) Kemendagri Benni Irwan, Sabtu (6/12). </span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf0">Benni menuturkan, Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana. Kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf0">&rdquo;Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-te&zwnj;ngah masyarakatnya,&rdquo; tegasnya. Ia mengungkapkan, Mendagri Tito Karnavian telah menghubungi langsung Bupati Mirwan untuk meminta klarifikasi.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf0">"Yang bersangkutan me&zwnj;ngaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri dan akan pulang besok (hari ini, Red),&rdquo; jelasnya.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf0">Benni mengatakan, tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri juga sudah bergerak menuju Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf0">Benni menambahkan, Gu&zwnj;bernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya menolak izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025. Permohonan itu ditolak karena Aceh sedang dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat berdasarkan keputusan Bupati Mirwan sendiri.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016925281/pemerintah-dan-korporasi-wajib-beri-kompensasi-kepada-korban-banjir-longsor-di-sumatera">Pemerintah dan Korporasi Wajib Beri Kompensasi Kepada Korban Banjir-Longsor di Sumatera</a></strong></p> <h3 class="pf0"><span class="cf1">Korban Bencana Terancam Penyakit</span></h3> <p class="pf0"><span class="cf0">Penanganan korban bencana dan pengungsi perlu dipercepat. Pusat Krisis (Puskris) Kementerian Kesehatan merilis terdapat 181 kasus penyakit yang ditemukan di daerah pengungsian. Penyakit tertinggi berupa infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf0">Di luar kasus yang ditemukan di lapangan, Puskris dan Dinkes Sumbar siap mengantisipasi potensi beberapa penyakit. Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Sumbar Saiful Jamal menuturkan, Puskris merilis potensi peningkatan penyakit. </span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf0">"Setelah bencana terjadi dan masyarakat berada di pos pengungsian atau sekitar tempat tinggalnya, kondisi air dan sanitasi menjadi perhatian dinas kesehatan," ujarnya saat memberikan keterangan pers di Posko Terpadu Sum&zwnj;bar, Jumat (5/12).</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016925012/pelni-gratiskan-pengiriman-bantuan-bencana-ke-sumut-begini-syarat-dan-cara-kirimnya">Pelni Gratiskan Pengiriman Bantuan Bencana ke Sumut, Begini Syarat dan Cara Kirimnya</a></strong></p> <h3 class="pf0"><span class="cf1">Kemendiktisaintek Bantu Mahasiswa</span></h3> <p class="pf0 class-paragraph"><span class="cf0">Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyiapkan bantuan untuk para mahasiswa yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf0">Direktur Kelembagaan Kemendiktisaintek Mukhamad Najib menjelaskan, bantuan bisa berupa keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) maupun bantuan biaya hidup. &ldquo;Jadi ini kita sedang mendata semua. Kampus-kampus yang memiliki mahasiswa yang berasal dari wilayah terdampak itu kita minta me-list mahasiswanya,&rdquo; ungkapnya.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf0">Kemendiktisaintek saat ini sudah menyalurkan bantuan langsung pada wilayah terdampak. Bantuan diberikan dalam bentuk makanan, obat-obatan, hingga pakaian.</span>&nbsp;</p> <p><span class="cf0">Kemendiktisaintek juga memberikan penelitian dan pengabdian masyarakat pada sejumlah kampus. Misalnya, kampus yang memiliki kapasitas teknologi elektrisiti didorong untuk berkontribusi langsung di sana. <strong>(raf/idr/mia/oni)</strong></span></p> <p></p>

Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana. Namun, Bupatinya memilih untuk umrah bersama keluarga.

Bupati Aceh Selatan Umrah Padahal Izinnya Ditolak Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Akhirnya Ditelepon Mendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/aceh-2240187014.jpg" alt="Gubernur Aceh, Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh, Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang meminta semua toko harus tutup saat azan berkumandang viral di media sosial. Muzakir meminta warganya untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah pada bulan suci Ramadhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Muzakir Manaf saat memberikan ceramah di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap azan berkumandang, toko harus tutup semua laksanakan sholat," kata Muzakir Manaf dikutip pada akun media soaial Instagram, Jumat (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015763110/tak-hanya-indonesia-bagian-barat-tahun-ini-karhutla-berpotensi-terjadi-di-indonesia-timur">Tak Hanya Indonesia Bagian Barat, Tahun Ini Karhutla Berpotensi Terjadi di Indonesia Timur</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, sebagai pemimpin Provinsi Aceh dirinya mempunyai tanggung jawab untuk memastikan syariat Islam berjalan di wilayah Serambi Mekah. Karena itu, ia mengeluarkan surat edaran agar seluruh toko tutup saat azan berkumandang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai pemimpin, kami memiliki tanggung jawab memastikan syariat Islam berjalan secara kaffah di Aceh. Karena itu, dalam waktu dekat kita akan menerbitkan edaran agar seluruh toko tutup setiap masuk waktu sholat,&rdquo; ucap Muzakir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meminta warga Aceh untuk bisa memanfaatkan bulan suci Ramadhan dengan beramal dan berbuat baik. Ia pun menekankan pentingnya menjaga hati agar tetap bersih dari sifat dengki, khianat, dan munafik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015763462/sufmi-dasco-bantah-isu-menkeu-sri-mulyani-mundur-tegaskan-tak-ada-rencana-reshuffle-kabinet">Sufmi Dasco Bantah Isu Menkeu Sri Mulyani Mundur, Tegaskan Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan keadaan batin yang baik, Insya Allah, kita akan bisa mendapat surga dengan segala kebaikannya seperti yang Allah janjikan,&rdquo;ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Muzakir Manaf meminta Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh untuk meluncurkan gerakan sholat tepat waktu pada 17 Ramadhan. Ia pun mengimbau warganya bisa bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sholat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ini juga menjadi kewajiban seluruh pemimpin di semua tingkatan untuk mengingatkan bawahannya, termasuk para kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk mengajak, memaksa istri dan anaknya untuk sholat. Nanti pada malam 17 Ramadhan kita akan meluncurkan gerakan Shalat tepat waktu,&rdquo; pungkasnya.</div> </div>

Pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang meminta semua toko harus tutup saat azan berkumandang viral di media sosial.

Viral Gubernur Aceh Muzakir Manaf Minta Semua Toko Tutup saat Azan Berkumandang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/pelantikan-gubernur-aceh-166871870.jpg" alt="Muzakir Manaf alias Mualem saat dilantik menjadi Gubernur Aceh. (Harian Rakyat Aceh)." width="100%">
<figcaption>Muzakir Manaf alias Mualem saat dilantik menjadi Gubernur Aceh. (Harian Rakyat Aceh).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengumumkan penghapusan sistem barcode pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan Mualem dalam pidato perdananya usai dilantik&nbsp; Mendagri Muhammad Tito Karnavian di dalam rapat paripurna istimewa Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, mohon digaris bawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, tetap terus karena tidak jadi masalah lagi bagi masyarakat,&rdquo; kata Mualem, seperti dikutip dari Harian Rakyat Aceh, Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan tanpa alasan, Mualem memutuskan untuk menghapus sistem barcode di SPBU Pertamina lantaran selama ini kebijakan itu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata dia, selama ini ada masyarakat yang memiliki keinginan membakar SPBU hanya karena sistem barcode tersebut. Menurutnya, sistem barcode yang selama ini diberlakukan untuk mengisi solar dan pertalite tidak bermakna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015636584/analis-sebut-kenaikan-polusi-udara-dan-peningkatan-penyakit-bisa-naik-30-persen-hingga-2030-jika-standar-bbm-tidak-diganti-dengan-yang-rendah-sulfur">Analis Sebut Kenaikan Polusi Udara dan Peningkatan Penyakit Bisa Naik 30 Persen Hingga 2030 jika Standar BBM Tidak Diganti dengan yang Rendah Sulfur</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Program barcode melakukan stiker, tidak ada makna sekalipun," ungkap Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Makanya saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,&rdquo; lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan Pemprov Aceh ini pun disambut positif oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) asal Kabupaten Bireuen, Rusyidi Mukhtar atau Ceulangiek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, keputusan Mualem untuk menghapus sistem barcode di SPBU merupakan langkah yang tepat dalam memikirkan kepentingan rakyat. &ldquo;Kami sangat mendukung sikap tegas Mualem menghapus penggunaan barcode di SPBU, karena kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat,&rdquo; ujar Wakil Ketua Komisi I DPRA itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, tidak ada guna barcode bagi pemasukan daerah, yang ada malah dapat menghambat masyarakat mengisi BBM. Apalagi selama ini, masyarakat Aceh sangat mengeluh kebijakan penggunaan barcode saat mengisi BBM di SPBU. Padahal, di luar Aceh tidak ada kebijakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Langkah Mualem sudah sangat tepat menghapus penggunaan barcode di SPBU. Semoga langsung terealisasi,&rdquo; pungkas anggota dewan yang dikenal vokal tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyebutkan program pembelian BBM subsidi dengan menggunakan QR Code di Aceh telah mencapai 100 persen. Tanah Rencong disebut sebagai pionir untuk program tersebut.</div>

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengumumkan penghapusan sistem barcode pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina.

Baru Dilantik, Gubernur Aceh Muzakir Manaf Langsung Umumkan Hapus Sistem Barcode di SPBU Pertamina

Muzakir Manaf

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Muzakir Manaf

Berita Terkini

Bupati Aceh Selatan Umrah Padahal Izinnya Ditolak Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Akhirnya Ditelepon Mendagri

Viral Gubernur Aceh Muzakir Manaf Minta Semua Toko Tutup saat Azan Berkumandang

Baru Dilantik, Gubernur Aceh Muzakir Manaf Langsung Umumkan Hapus Sistem Barcode di SPBU Pertamina

Download Aplikasi JawaPos.com