<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/20240906_154009-130586917.jpg" alt="Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menggelar konferensi pers usai putusan etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menggelar konferensi pers usai putusan etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Catatan etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dipastikan sudah berada di meja panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK. Sebagai bahan pertimbangan terkait status Ghufron yang menjadi salah satu peserta seleksi capim KPK periode 2024&ndash;2029. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean. Dia mengaku sudah memberikan catatan etik Ghufron kepada Pansel Capim KPK. "Kami sudah memberikan informasi kepada Pansel tentang calon-calon yang mau jadi pimpinan KPK. Sudah kami sampaikan. Kami sampaikan apa adanya, catatan etika apa adanya," kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9). Tumpak menyatakan, pihaknya memberitahu bahwa Nurul Ghufron memang tengah terlilit kasus dugaan pelanggaran etik. Terkait tindakannya membantu mutasi PNS di Kementerian Pertanian (Kementan) berinisial ADM. Namun, catatan itu diberikan saat Dewas KPK belum membacakan putusan. "Jadi waktu itu kami sampaikan memang benar ada, namun belum diputus," ucap Tumpak. Pembacaan putusan etik terhadap Nurul Ghufron sempat tertunda, karena adanya putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. putusan sela itu memerintahkan Dewas KPK menunda proses etik terhadap Nurul Ghufron. "Karena ada penundaan, begitu. Jadi apa adanya kami sampaikan," ungkap Tumpak. Namun, Tumpak menyatakan dirinya saat ini tidak memberikan putusan etik kepada Pansel Capim KPK. Menurut dia, Pansel bisa mengetahuinya secara jelas melalui media massa. "Apa perlu sekarang disusulkan lagi? Saya rasa nggak usah lah. Semua sudah pada tahu, tentunya dia (pansel) baca juga," tegas Tumpak. Sebelumnya, Nurul Ghufron mengaku pasrah jika putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK mempengaruhi proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024&ndash;2029. Saat ini, Ghufron sudah berada di tahap 40 besar seleksi capim KPK. "Saya pasrahkan kepada Pansel saja. Jadi, saya tidak dalam kewenangan untuk menjawab. Biar pansel secara otoritasnya mempertimbangkan sendiri," ujar Ghufron usai menjalani sidang putusan pembacaan etik Dewas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9). Nurul Ghufron dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku. Dia dijatuhi sanksi sedang berupa teguran tertulis oleh Dewas KPK.&nbsp;Selain itu, Dewas KPK juga menjatuhkan sanksi berupa pemotongan penghasilam sebanyak 20 persen selama enam bulan.

Catatan etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dipastikan sudah berada di meja panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK.

Dewas KPK Akui Sudah Beri Catatan Etik Nurul Ghufron ke Pansel Capim KPK di Jakarta Sebelum Bacakan Putusan Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/JKT_Sidang-Putusan-Gugatan-Maki_Salman-Toyibi7-2678506030.jpg" alt="Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman memberikan keterangan pers terkait hasil putusan atas gugatannya di Pengadilan Negari Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman memberikan keterangan pers terkait hasil putusan atas gugatannya di Pengadilan Negari Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyurati Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk meminta bantuan memutasi salah seorang PNS di Provinsi Papua ke Pulau Jawa. Langkah itu merupakan sindiran atas tindakan Ghufron yang membantu memutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) berinisial ADM dan dianggapnya tidak ada masalah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya hari ini ke sini menjadi pemohon bantuan kepada pak Nurul Ghufron memasukkan surat karena saya dapat aspirasi dari salah satu PNS perempuan di Papua Barat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang dia sudah bekerja sejak tahun 2021 berdinas dan ingin mutasi ke Jawa mengikuti suaminya tapi sampai sekarang enggak bisa," kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Boyamin, Ghufron merupakan pribadi yang baik dan mau menolong PNS untuk dimutasi. Ia membantah surat tersebut merupakan sindiran untuk Ghufron.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bangga pak Ghufron begitu baik bisa mengurus-urus mutasi dan ini bukan meledek ya dan tidak menuduh pak Nurul Ghufron menjadi biro jasa pengurusan mutasi, apalagi makelar ya, bukan, karena ini pak Ghufron orang yang sangat baik mengurus mutasi-mutasi," ucap Boyamin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat tersebut, Boyamin turut mencantumkan identitas PNS yang ingin dimutasi dan memperlihatkan surat tanda terima dari pihak KPK&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau orang baik, meluangkan tenaga dan pikiran meskipun sibuk sebagai Wakil Ketua KPK masih menyempatkan urus mutasi orang. Ini betul-betul tulus. Jadi, bukan meledek apalagi mengejek," ungkap Boyamin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron merespons sindiran Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang meminta bantuan dirinya untuk mutasi salah seorang PNS di Papua ke Jawa. Ghufron menjelaskan, pokok permasalahan yang hendak disidangkan etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK yakni laporan penyalahgunaan pengaruh di balik mutasi pegawai Kementan RI berinisial ADM sudah kedaluwarsa.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MAKI itu harus paham juga menegakkan etik itu harus taat hukum. Dalam Perdewas Nomor 4/2021 tentang Penegakan Etik ada klausul tentang kedaluwarsa," ujar Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yaitu laporan masa kedaluwarsanya satu tahun dari terjadi/diketahuinya oleh pelapor," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menuturkan, peristiwa yang menjadi pokok permasalahan terjadi pada 15 Maret 2022. Semestinya pada 16 Maret 2023 peristiwa dimaksud sudah kedaluwarsa. Sementara itu, laporan yang masuk ke Dewas KPK pada 8 Desember 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan saya baru diklarifikasi pada 28 Februari 2024 baru tahu bahwa laporan itu mestinya sejak dilaporkan saja sudah expired, sehingga Dewas sudah tidak berwenang secara waktu untuk memeriksa," pungkas Ghufron.&nbsp;</div> </div>

Dalam surat tersebut, Boyamin turut mencantumkan identitas PNS yang ingin dimutasi dan memperlihatkan surat tanda terima dari pihak KPK

Sindir Nurul Ghufron, MAKI Minta Bantuan Mutasi Seorang PNS di Papua ke Pulau Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/Screenshot_2024-04-16-12-43-46-369_comgoogleandroidgm-edit-1881948660.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya berasal dari instansi pusat. Pemerintah juga bakal melakukan rekrutmen khusus calon ASN pada seleksi 2024 untuk bisa ditempatkan di sana. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, terdapat sejumlah sumber pengisian kebutuhan ASN di IKN. Pertama, ASN kementerian/lembaga yang pindah ke IKN. Pemindahan itu dimulai secara masif pada September 2024. Kedua, melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus pada 2024 yang kini prosesnya sudah dimulai dengan perincian formasi. Dalam seleksi tersebut, akan ada formasi khusus yang disiapkan bagi putra-putri terbaik wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan persisnya terkait jumlah hingga jenis formasi akan diputuskan seusai ratas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada seleksi CASN tahun ini, kata Anas, tersedia kurang lebih 600 ribu formasi untuk fresh graduate. Nah, dari 600 ribu tersebut, sekitar 200 ribu akan masuk ke IKN. &rdquo;Jadi, sejak dia daftar, langsung dia ngisi akan ke IKN. Jadi, tidak ada lagi nanti penolakan untuk pindah ke IKN,&rdquo; ungkapnya. Saat ini pun tiap kementerian/lembaga mendetailkan formasi CPNS khusus penempatan IKN. Dari yang sudah dicek olehnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengalokasikan sejumlah formasi khusus IKN dari total formasi rekrutmen yang ditetapkan tahun ini. Lalu, sumber pengisian terakhir berasal dari mutasi pegawai ASN pemerintah daerah (pemda) wilayah Kaltim. Tidak semua, ada beberapa yang akan dipindah ke IKN. Pada bagian lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bakal menjadi salah satu orang pertama yang akan pindah ke IKN. Rencananya, Basuki memboyong sang istri ke IKN pada Juli 2024.(mia/idr/c7/ttg) &nbsp;

Pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya berasal dari instansi pusat.

Basuki Hadimuljono, Jadi Menteri Pertama yang Boyong Keluarga ke IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ASN-PNS-Pemkot-Surabaya.jpg" alt="TAMBAHAN PENDAPATAN: ASN di Pemkot Surabaya akan menerima gaji ke-13 secara bertahap. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMBAHAN PENDAPATAN: ASN di Pemkot Surabaya akan menerima gaji ke-13 secara bertahap. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta agar pemerintah melakukan pengetatan terhadap regulasi yang mengatur mutasi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, dikatakan banyak guru PNS yang meminta dimutasi untuk kembali ke kota.  Perihal mutasi guru, kebijakan ini diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian, juga tercantum di falam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.  "Aturannya pemerintah yang membuat, kenapa guru yang disalahkan, mestinya aturannya yang diperketat terkait mekanisme mutasi tadi," ungkap dia kepada JawaPos.com, Rabu (20/1).  ASN juga merupakan milik daerah, jadi kewenangan perizinan ada di sana. Para guru pun seharusnya memiliki minimal tahun pengajaran, seperti minimal 10 sampai 15 tahun, tidak bisa pindah dengan mudah.  Namun, pernyataan yang disampaikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), menurut Satriwan seakan-akan para guru ini dimutasi dengan mudah. Oleh karenanya perlu adanya pengetatan terkait mutasi tersebut.  "Jadi ngga hari ini diangkat PNS jadi guru, besok langsung mutasi ke Jawa. Jadi ini aturan mereka (pemerintah) yang buat, tapi mereka sendiri yang melanggar lalu menyalahkan guru," terang Satriwan.  Satriwan menambahkan bahwa menyalahkan guru yang meminta dimutasi bukan jawaban atas persoalan tersebut. Dia meminta agar ASN tidak dengan mudah meminta mutasi yang akhirnya merugikan kualitas pendidikan di daerah yang kekurangan gurunya.  "Pernyataan BKN sebut banyak guru PNS yang rugikan daerah karena minta mutasi ini pernyataan yang menyakiti hati guru," tutup dia.  Seperti diketahui, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengkritisi para guru PNS yang meminta dimutasi. "Lima tahun kemudian mereka minta balik semua dan ribuan jumlahnya, akibatnya apa, di tempat tadi gurunya enggak ada, di Jawa kelebihan guru,’’ terangnya siaran YouTube Pendidikan VOX Point, Senin (18/1).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/RknY8hLReCo

Agar PNS Tidak Mudah Minta Mutasi, Ini yang Harus Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Tjahjo-Kumolo-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sudah mulai menghitung jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota baru. Hanya PNS yang pensiun pada 2023-2024 yang tidak akan akan dipindah ke Kalimantan Timur.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkap data terbaru jumlah PNS yang harus pindah ke Kaltim. Salah satunya jumlah PNS yang bakal pensiun pada 2023-2024 jumlahnya hampir 16-17 persen atau sekitar 20 ribuan.  Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), semua PNS di kementerian lembaga (KL) tingkat pusat harus pindah pada tahun 2023-2024 mendatang. Namun demikian, kata Tjahjo, ada pengecualian bagi pegawai yang mendekati pensiun pada periode itu.  “Iya semuanya, terus ditugaskan kepada KemenPAN-RB dan BKN untuk memetakan. Dari jumlah ASN KL yang ada di pusat Jakarta ada berapa. Setelah kami petakan ada 118.000-an sekian ya. Yang 2023-2024 pensiun itu hampir 16-17 persen (20 ribuan)," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).  Bagi PNS yang pensiun pada 2023-2024 tersebut dipastikan Tjahjo tidak akan dipindah ke IKN baru. Untuk menutupi kekurangan sesuai jumlah yang pensiun itu (sekitar 20 ribuan), akan ditutupi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kaltim dan CPNS baru.  “Jadi kekurangannya bisa diambilkan dari ASN baru dan ambil ASN yang ada di Kaltim, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan lembaga yang ada," jelas mantan Menteri Dalam Negeri ini.  Namun, kata mantan Sekjen PDIP itu, prosesnya tidak berhenti di situ. Sebab, KemenPAN-RB kemudian akan menyerahkan data para ASN yang akan migrasi ke IKN kepada masing-masing KL untuk dikroscek kembali.  "Kami akan menyerahkan kepada KL untuk dicek masing-masing. Istrinya kerja enggak? Kerja di mana? Kan banyak yang suami atau istri di pusat, istri atau suaminya kerja di daerah atau swasta. Kan ini harus dicek," jelasnya.  Menurut Tjahjo, sesuai peraturan perundang-undangan, semua ASN harus siap ketika ditugaskan pindah ke mana pun. Hanya saja faktor keluarga menurutnya tetap harus menjadi pertimbangan.  "Kondisi-kondisi semacam ini (faktor keluarga, red) kami harus perhatikan. Jangan sampai dia nanti terpaksa pindah tetapi tidak konsentrasi kerja kan repot. Ini smart goverment, smart city ya. Ibu kota baru, jadi harus smart ASN," tandasnya.

20 Ribuan PNS Bakal Selamat Dari Mutasi ke Ibu Kota Baru

Mutasi PNS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mutasi PNS

Berita Terkini

Dewas KPK Akui Sudah Beri Catatan Etik Nurul Ghufron ke Pansel Capim KPK di Jakarta Sebelum Bacakan Putusan Etik

Sindir Nurul Ghufron, MAKI Minta Bantuan Mutasi Seorang PNS di Papua ke Pulau Jawa

Basuki Hadimuljono, Jadi Menteri Pertama yang Boyong Keluarga ke IKN

Agar PNS Tidak Mudah Minta Mutasi, Ini yang Harus Dilakukan

20 Ribuan PNS Bakal Selamat Dari Mutasi ke Ibu Kota Baru

Download Aplikasi JawaPos.com