<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/dody-hanggodo-3886208710.jpg" alt="Menteri PU Dody Hanggodo saat rapat bersama DPR. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri PU Dody Hanggodo saat rapat bersama DPR. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan penyegaran struktur pejabat di Kementerian PU. Yaitu, dengan memutasi&nbsp;524 pejabat eselon dua dan tiga. Mutasi itu juga termasuk untuk jabatan&nbsp;kepala Balai di Direktorat Bina Marga dan Direktorat Sumber Daya Air se-Indonesia.&nbsp; Dody Hanggodo menuturkan, 524 pejabat eselon dua dan tiga ini dilantik menandai langkah strategis kelembagaan Kementerian PU untuk meningkatkan kapasitas dan menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. "Bagi kami pelantikan hari ini merupakan bagian dari tindak lanjut implementasi peraturan menteri PU nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja," ujarnya.&nbsp; <div dir="auto">Pelantikan ini juga merupakan penajaman kerja kementerian PU. Dia berpesan kepada setiap pejabat yang baru saja dilantik. "Saya minta semua pejabat yang dilantik untuk menghadirkan Tuhan di hatinya. Yang mengawasi itu bukan Irjen, bukan Sekjen, bahkan aparat penegak hukum sekalipun. Hanya diri sendiri yang bisa mengawasi," ujarnya di Jakarta pada Jumat (18/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/016300624/menteri-pu-harapkan-sekolah-rakyat-benar-benar-jadi-akses-pendidikan-berkualitas-untuk-wilayah-terpencil">Menteri PU Harapkan Sekolah Rakyat Benar-Benar Jadi Akses Pendidikan Berkualitas untuk Wilayah Terpencil</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari hari ke hari tentunya peningkatan kinerja harus dilakukan. Dengan begitu kualitas pekerjaan juga bisa lebih baik. "Harapannya itu, agar pelayanan ke masyarakat meningkat," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Dody Hanggodo mencopot enam pejabat eselon satu di lingkungan Kementerian PU untuk menekan adanya kebocoran anggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejak awal Kementerian PU dibelit sejumlah kasus. Dari adanya pejabat yang mengumpulkan uang dari kepala balai untuk pesta pernikahan yang terbukti dengan ditangkapnya seorang kepala biro membaya ribuan dollar amerika, operasi tangkap tangan KPK di Balai Pelaksana Pembangunan Jalan Nasional (BPPJN) Wilayah I Sumut, hingga yang terbaru Kepala Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung ditetapkan tersangka korupsi di Kejati Babel.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dody menegaskan bahwa Kementerian PU akan terus-menerus melakukan pembinaan secara kelembagaan, maupun secara sistem sebagai bagian dari upaya untuk mampu menurunkan kebocoran anggaran. Yang berarti adalah ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia bisa tekan sampai di bawah 6 sesuai target besar dari Kementerian PU. "Selain menekan kebocoran anggaran, yang juga harus kita kejakan adalah mengefisiensikan belanja infrastruktur," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/016230157/bertemu-ketua-pssi-erick-thohir-menteri-pu-dody-hanggodo-godok-pembangunan-stadion-standar-fifa-di-depok-berkapasitas-20-ribu-penonton">Bertemu Ketua PSSI Erick Thohir, Menteri PU Dody Hanggodo Godok Pembangunan Stadion Standar FIFA di Depok Berkapasitas 20 Ribu Penonton</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ICOR ini sudah disorot sejak dahulu, dimulai dengan Almarhum Prof. Sumitro yang menginformasikan kepada semua bahwa ekonomi berbiaya tinggi dan pembangunan yang mahal merupakan suatu hal yang sangat-sangat tidak efektif bagi APBN . "Kita harus perbaiki dari waktu ke waktu, meningkatkan efisiensinya, dan menekan kebocoran di sana-sini," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, arahan Presiden Prabowo Subianto sudah klir bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi, atau dilakukan pergerakan sana-sini yang tidak efektif. "Tapi benar-benar harus dihentikan, segera. Bukan besok, lusa, atau tahun depan, tapi segera. Dan kami semua di Kementerian PU berkomitmen melakukan pelangkah ini dengan sangat-sangat efektif dan secepat-cepatnya," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, selain OTT KPK di Sumatera Utara beberapa saat lalu, Kementerian PU juga sedang mencermati ada proses hukum yang sedang berjalan pada BWS di Bangka Belitung. "Yang kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran di BWS Bangka Belitung hingga lebih dari 40 persen. Yang tentunya ini menunjukkan bahwa prediksi dari Prof Soemitro, atau prediksi dari Pak Prabowo itu sudah tepat, bahwa memang di PU ini sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran. Inilah penyebab ICOR dibawah 6," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016226019/buktikan-janji-bersih-bersih-menteri-pu-copot-enam-pejabat-eselon-i">Buktikan Janji Bersih-Bersih, Menteri PU Copot Enam Pejabat Eselon I</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena masalah-masalah ini di Sumatera Utara dan Bangka belitung, Kementerian PU telah menonaktifkan sementara para ASN yang sudah ditersangkakan. "Ada 5 orang dari Bangka belitung dan 1 orang di Sumatera Utara," tegasnya. (idr)</div>

Menteri PU Dody Hanggodo memutasi 524 pejabat eselon 2 dan 3 untuk meningkatkan kapasitas dan menjawab tantangan pembangunan.

Jajarannya Kerap Tersangkut Kasus Korupsi, Menteri Dody Hanggodo Lakukan Bersih-Bersih untuk 524 Pejabat Kementerian PU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/30/IMG_20240330_134942-4126551269.jpg" alt="Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta, telah menyampaikan imbauan ke pemerintah daerah untuk mematuhi regulasi terkait mutasi pejabat menjelang tahap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bantul Dewi Nurhasanah mengatakan, imbauan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bantul itu merujuk pada pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. &rdquo;Dalam pasal tersebut diatur salah satunya bupati dan wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri),&rdquo; kata Dewi Nurhasanah seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahap dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tahap penetapan pasangan calon tertanggal 22 September 2024. &rdquo;Melalui imbauan ini diharapkan Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam melakukan proses penggantian jabatan dapat mengikuti prosedur terutama dengan melakukan proses izin tertulis kepada Mendagri,&rdquo; ujar Dewi Nurhasanah. Sementara itu, Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Bupati dan Wakil Bupati agar tidak membuat program ataupun kegiatan yang cenderung menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu sampai dengan penetapan calon terpilih. &rdquo;Hal ini penting untuk memastikan tidak ada program Pemerintah Kabupaten Bantul yang cenderung akan menguntungkan pihak-pihak tertentu,&rdquo; ujar Didik Joko Nugroho. Didik mengatakan, juga telah memberikan tembusan imbauan kepada instansi terkait lain seperti Inspektorat serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul agar mengawal dan mengawasi proses tersebut. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 akan dilakukan pada 27 November 2024. Tahap pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada Agustus mulai 27 sampai 29 Agustus.

Bawaslu Kabupaten Bantul menyampaikan imbauan ke pemda mematuhi regulasi terkait mutasi pejabat jelang tahap Pilkada 2024

Bawaslu Imbau Bupati Taati Aturan saat Memutasi Pejabat Jelang Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/WhatsApp-Image-2023-09-07-at-184942-3354473207.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali lantik enam pejabat eselon II dan satu pejabat eselon IIIdi pendopo Delta Wibawa, Kamis (7/9)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali lantik enam pejabat eselon II dan satu pejabat eselon IIIdi pendopo Delta Wibawa, Kamis (7/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali melantik enam pejabat eselon II dan satu pejabat eselon III. Mutasi pejabat JPT (jabatan pimpinan tinggi) di antaranya satu asisten, tiga kepala dinas, dua orang staf ahli bupati, serta satu sekretaris dinas (Sekdin) di pendopo Delta Wibawa, Kamis (7/9). Gus Muhdlor sapaan akrab Ahmad Muhdlor Ali menekankan pentingnya menjaga integritas dan loyalitas dalam menjalankan tugas sebagai ASN. &rdquo;Saya tekankan sebagai seorang pemimpin tidak cukup pandai dan cerdas saja. Seorang pimpinan harus menjaga integritas dan memiliki loyalitas,&rdquo; tegas Ahmad Muhdlor Ali. Gus Muhdlor menyampaikan, mutasi dilakukan semata-mata demi kemajuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik lagi. Namun dia yakin, semua mampu mengemban tugas baru. Syaratnya mengabdikan diri dengan hati dan rasa memiliki Kabupaten Sidoarjo. &rdquo;Mutasi bagian dari penyegaran sekaligus menjaga agar organisasi pemerintahan berjalan dengan baik dan insya Allah sehat, lancar, selamat, semuanya,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor Ali. Gus Muhdlor berpesan untuk ikut menjaga kondusivitas daerah. Itu dapat dimulai di tataran personal, unit, ataupun tataran kepala dinas. Hal itu penting demi keberlangsungan pembangunan. Menurut dia keamanan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan roda pembangunan. &rdquo;Semakin kondusif kabupaten, akan lebih baik lagi dalam pembangunan di semua hal apapun,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor Ali. Berikut nama-nama pejabat yang dilantik : <ol> <li>Atok Irawan, Sp.P sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Sidoarjo</li> <li>Noer Rochmawati, M.Si.,Ak sebagai kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>Fredik Suharto S.Sos, MM sebagai kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>Ec. Tjarda MM sebagai kepala Dinas Perikanan</li> <li>Achmad Zaini MM sebagai staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan</li> <li>Mustain M.Pd.I sebagai staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik dan</li> <li>Sulistianto S.T, M.T sebagai sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.</li> </ol>

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali lantik enam pejabat eselon II dan satu pejabat eselon III. Bupati tekankan pentingnya menjaga integritas

Lantik Pejabat Eselon II dan III, Bupati Sidoarjo Tekankan Pentingnya Jaga Integritas dan Loyalitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230329_200759.jpg" alt="Para kapolres di jajaran Polda Kalsel saat acara gelar operasi laporan situasi harkamtibmas triwulan pertama 2023 di Aula Bhayangkari Mapolda Kalsel di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Para kapolres di jajaran Polda Kalsel saat acara gelar operasi laporan situasi harkamtibmas triwulan pertama 2023 di Aula Bhayangkari Mapolda Kalsel di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Empat Kapolres di jajaran Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk gerbong mutasi. Hal itu sesuai Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/715 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  ”Jadi satuan kewilayahan yang berganti pimpinan yaitu Kapolres Kotabaru, Kapolres Tapin, Kapolres Hulu Sungai Selatan, dan Kapolres Hulu Sungai Tengah,” kata Kabidhumas Polda Kalsel Kombespol Mochamad Rifa'i seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Kapolres Kotabaru AKBP Mochammad Gafur Aditya diangkat sebagai Kabagdalpres Biro SDM Polda Kalsel. Posisinya digantikan AKBP Tri Suhartanto yang sebelumnya menjabat Kanit I Subdit V Dittipider Bareskrim Polri.  Selanjutnya Kapolres Tapin AKBP Ernesto Seisar menduduki jabatan baru sebagai Wadiresnarkoba Polda Kalsel dan posisinya diisi AKBP Sugeng Prianto yang sebelumnya menjabat Kapolres Hulu Sungai Selatan.  Sedangkan Kapolres Hulu Sungai Selatan diisi AKBP Leo Martin Pasaribu yang sebelumnya menduduki jabatan Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalsel. Kemudian Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Sigit Hariyadi diangkat menjadi Kasubbaglog Bagsumda Rorcnmin Baintelkam Polri, posisinya digantikan AKBP Jimmy Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Kalsel.  Mochamad Rifa'i menjelaskan, selain empat jabatan kapolres, mutasi juga terjadi di beberapa pejabat utama Polda Kalsel. Seperti Komandan Satuan Brimob Kombespol Ronny Suseno yang mengikuti pendidikan Sesko TNI digantikan Kombespol Muhajir yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korpsbrimob.  Selain itu, Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombespol Maesa Soegriwo diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubditfasmat SBST Ditregident Korlantas Polri. Posisinya digantikan Kombespol Robertho Pardede yang sebelumnya menjabat Dirlantas Polda Sulawesi Utara.  Berikutnya Karolog Polda Kalsel Kombespol Switbertus Budhi Prasetyo dimutasi sebagai Pamen Lemdiklat Polri. Posisinya digantikan Kombespol Mukhamad Safei.  Sebelumnya, jabatan Wadir Polairud yang kosong kini sudah diisi oleh AKBP Gatot Istanto yang sebelumnya menjabat Kapolres Seruyan, Polda Kalteng.  Rifa'i menyebut, upacara serah terima jabatan tersebut masih menunggu jadwal Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi yang rencananya dilakukan serentak.

Empat Kapolres di Polda Kalsel Masuk Gerbong Mutasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/MUTASI-PEJABAT-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Akhirnya, seluruh pucuk pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gresik, kini sudah terisi semua. Tidak ada lagi pelaksana tugas (Plt). Kemarin (9/2), Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani melantik empat pimpinan OPD yang semula kosong. Mereka itu hasil seleksi terbuka yang dibuka sejak Desember 2022 lalu.  Dari keempat pejabat baru yang dilantik, tiga di antaranya adalah perempuan. Yakni, Sri Subaidah sebagai kepala dinas lingkungan hidup (DLH), Dhiannita Tri Astuti menjadi kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR), dan Titik Ernawati sebagai kepala dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KBP3A). Seorang lagi, Agung Endro sebagai kepala dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).  Tiga pejabat perempuan baru itu menambah barisan srikandi di lingkungan Pemkab Gresik. Sebelumnya, kepala dinas lain yang dijabat perempuan antara lain kepala dinas sosial, kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas cipta karya.  Tugas besar pun menanti mereka. Terlebih, empat OPD itu ternasuk vital. DLH, misalnya. Bagaimana menangani persoalan sampah yang masih menjadi problem klise. Demikian juag DPUTR. Sejauh ini, keluhan atas jalan rusak terus mengemuka. Lalu, KBP3A terkait problem gizi buruk atau stunting dan tren kenaikan kasus nikah dini hingga tindak kekerasan pada anak.  Keempat pejabat yang dilantik tersebut telah mengikuti seluruh tahapan seleksi terbuka hingga turun rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam pelantikan kemarin, juga dilakukan mutasi sejumlah pejabat administrator, pengawas, dan fungsional.  Yani, panggilan Bupati Fandi Akhmad Yani, berpesan agar pejabat yang baru saja dilantik tersebut bisa menjalankan tugas dengan baik dan cepat. Dia menyarankan agar pelayanan kepada masyarakat diutamakan.  Sebagai pejabat eselon II, tugas dan tanggung jawab bukan semakin mudah. Namun, tantangan yang dihadapi juga semakin besar. Bukan hanya kepada bawahan dan masyarakat, antar OPD juga harus ada sinergisitas dan kolaborasi.  Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemkab Gresik Khusaini menyatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut sesuai Keputusan Bupati Gresik Nomor 821:/23/437.73/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Serta, Surat KASN Nomor B456/jp.00.00/01/2023.  Pelantikan kali ini diikuti sebanyak 59 pejabat. Dengan perincian, pejabat pimpinan tinggi pratama sebanyak 4 orang, administrator III-a (2 orang), administrator III-b (14 orang), dan pengawas IV-a (22 orang).  Selain itu, pengawas IV-b (8 orang), kepala puskesmas (4 orang), mediator hubungan industrial (3 orang), kepala SD (1 orang), dan kepala SMP (1 orang). ’’Saat ini jabatan kepala OPD sudah sepenuhnya terisi,’’ ucapnya.

Kini, Perempuan Banyak Menempati Kursi Kepala Dinas di Pemkab Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/MUTASI-DARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Jelang tutup tahun, gerbong mutasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo kembali bergerak. Jumat (23/12) sore, Bupati Ahmad Muhdlor mengambil sumpah ratusan pejabat struktural maupun fungsional, di Pendapa Delta Wibawa.  Pejabat eselon II yang dilantik adalah M. Bachruni Aryawan. Dia kini resmi menjabat kepala Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR). Sebelumnya, Bachruni menjadi kepala Dinas Perikanan. Adapun jabatan kepala dinas perikanan sementara masih kosong.  Dalam kesempatan itu, Muhdlor mengatakan, mutasi tersebut murni sebagai bentuk refresh dan semangat baru. Selain itu, sebagai upaya regenerasi. ’’Memang sejak ada fungsional, peluang berpindah dari satu posisi ke yang lainnya, menjadi lebih sulit. Tapi yang perlu diperhatikan, tingkat adaptasinya juga penting,” imbuhnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Sidoarjo.  Kebijakan mutasi murni untuk kepentingan dan kebutuhan organisasi. Jika dalam proses mutasi ada yang merasa harus keluar biaya dam mencatut namanya, pihaknya meminta untuk segera melapor. ’’Kalau ada yang keluar anggaran kepada siapa-siapa, silakan secepatnya laporkan. Karena, saya jamin tidak ada dalam mutasi kali ini,” tegasnya.  Muhdlor berpesan, agar para pejabat pemkab yang dilantik itu dapat dengan capat menambah kapasitas dan kompetensinya. Sebab, pada zaman digital dan era 4.0 seperti saat ini, semua dituntut untuk selalu bergerak dan berinovasi dalam melayani masyarakat.  “Kita ini adalah pelayan masyarakat, jangan pernah melarikan diri dari atau enggan memegang tanggung jawabnya. Orang bisa menerima haknya, tetapi tanggung jawabnya harus selalu dipegang,” tegasnya.  Para pejabat yang diambil sumpah terlihat mengenakan baju batik. Beberapa di antara mereka juga mengenakan udeng pacul gowang. Termasuk Bachruni. Udeng pacul gowang merupakan salah satu ikon baru asli Sidoarjo, yang sudah didaftarkan dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia (HAKI).  Dalam udeng atau blangkon itu juga tersimpan makna filosofi dalam setiap bagiannya. Sisi runcing pada bagian belakang, misalnya. Tampak dua lipatan kecil yang berdiri layaknya gagang pacul melambangkan bahwa seseorang harus memiliki kecerdasan, kepandaian, dan berilmu tinggi.

Pakai Udeng Pacul Gowang, Mutasi di Pemkab Sidoarjo Bergerak Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MUTASI-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Gerbong mutasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo di bawah kendali Bupati Ahmad Muhdlor Ali kenbali bergerak. Sebagian kekosongan jabatan kepala dinas, akhirnya mulai terisi.  Kamis (1/9) siang bupati melantik sembilan kepala dinas dan sekretaris DPRD Sidoarjo di pendapa Delta Wibawa (selengkapnya lihat grafis di bawah). Mereka adalah hasil seleksi terbuka (selter) jabatan pimpinan tinggi (JPT) eselon II yang digelar pemkab Maret lalu.  Selter dilangsungkan untuk mengisi delapan posisi JPT. Dari hasil seleksi itu, ternyata hanya lima pejabat hasil selter yang dilantik. Lima orang tersebut adalah kepala badan pendapatan keuangan dan aset daerah (BPKAD), kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), kepala dinas pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air (PUBMSDA), kepala dinsos, dan sekretaris DPRD Sidoarjo.  Dengan demikian, tiga posisi kepala OPD kini masih tetap dijabat pelaksana tugas (Plt). Meskipun, sudah dilakukan selter pada tiga posisi tersebut. Yakni, posisi kepala dinas perumahan pemukiman cipta karya dan tata ruang (perkim CKTR), kepala diskominfo, dan kepala badan kepegawaian daerah (BKD).  Saat ini, Plt kepala BKD masih dijabat Imam Mukri. Plt kepala dinas perkim CKTR dijabat Heri Soesanto dan Plt kepala diskominfo dijabat Didik Tri Wahyudi. Muhdlor tidak menyebut secara detail kapan akan melantik pejabat definitif pada posisi tersebut. ”Dilihat dulu kebutuhan organisasinya,’’ katanya.  Namun, Muhdlor menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan murni karena kebutuhan, kapabilitas, dan untuk optimalisasi pelayanan bagi warga. Tidak ada embel-embel permintaan apa-apa.  ”Bisa dicek, saya tidak pernah minta apa-apa,’’ tegasnya. Mulai pengangkatan kepala seksi menjadi kepala bidang, kepala bidang menjadi sekretaris dinas, hingga menjadi kepala dinas.  Muhdlor meminta agar sepuluh pejabat tinggi pratama yang baru dilantik tersebut bekerja ikhlas untuk peningkatan pembangunan dan pelayanan. Terutama para pejabat baru hasil selter. ”Agar masyarakat merasakan kemudahan pelayanan,’’ kata Muhdlor.  Dia menegaskan, mutasi jabatan merupakan hal yang wajar. ”Karena kebutuhan organisasi, saya percaya mereka bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya,’’ katanya.  Wajah baru di dinas tersebut diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan banyak inovasi baru. ”Pejabat harus bekerja sungguh-sungguh, bekerjalah untuk masyarakat,’’ katanya.  Setelah dilantik, para kepala OPD yang baru siap melaksanakan tugas sesuai arahan bupati. ’’Kami siap di mana pun yang sudah jadi perintah Pak Bupati,’’ tegas Widiyantoro Basuki, kepala disperindag yang baru. Terutama terkait optimalisasi layanan. Tak jauh berbeda, Rudi Setiawan berkomitmen melaksanakan tugas baru sebaik-baiknya. Pihaknya akan terbuka untuk membuat berbagai inovasi baru. ”Mohon doanya,’’ ucapnya.  Sementara itu, Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono berkomitmen terus mengawal pembangunan yang kini tengah berjalan. Memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai target. Selama ini, dia telah menjabat Plt sehingga tinggal melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan.  ---  WAJAH LAMA JABATAN BARU        Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru <ol> 	<li>drg Syaf Satriawarman | Kepala dinas kesehatan | Kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB)</li> 	<li>Fenny Apridawati | Kepala dinas tenaga kerja | Kepala dinas kesehatan</li> 	<li>Ainun Amalia | Kepala DP3AKB | Kepala dinas tenaga kerja</li> 	<li>Widiyantoro Basuki | Kepala satpol PP | Kepala dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag)</li> 	<li>Tjarda | Kepala disperindag | Kepala satpol PP</li> 	<li>Misbahul Munir | Plt kepala dinas sosial | Kepala dinsos</li> 	<li>Dwi Eko Saptono | Plt kepala dinas pekerjaan Kepala DPUBMSDA umum bina marga dan sumber daya air (DPUBMSDA)</li> 	<li>Hari Sucahyono | Plt sekretaris DPRD | Sekretaris DPRD</li> 	<li>Chusnul Inayah | Plt kepala badan pengelolaan | Kepala BKAD keuangan dan aset daerah (BPKAD)</li> 	<li>Rudi Setiawan | Camat Waru | Kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu</li> </ol>

Mutasi Bergerak Lagi, Lima Kadis di Pemkab Sidoarjo Bertukar Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1643191803238.jpg" alt="Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dalam upacara Sertijab beberapa waktu lalu. Polda Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dalam upacara Sertijab beberapa waktu lalu. Polda Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polri kembali melakukan mutasi di Polda Jatim. Per Senin (24/1), Pejabat Utama Polda Jatim Kepala Bidang (Kabid) Humas Kombespol Gatot Repli Hando menempati jabatan baru sebagai Kabagpenum Ropenmas Divisi Humas Polri.  Mutasi tersebut berdasar Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/165/I/KEP/2022 tertanggal 24 Januari 2022. Saat ini, jabatan Kabidhumas Polda Jatim digantikan Kombespol Dirmanto.  Dirmanto sebelumnya merupakan Kabidhumas Polda Kalbar (Kalimantan Barat). Ketika dikonfirmasi, Gatot membenarkan kabar tersebut.  ”Iya, memang ada (mutasi),” kata Gatot saat dihubungi pada Rabu (26/1).  Gatot menegaskan, mutasi adalah hal yang wajar. Dengan mutasi, polri berharap ada penyegaran yang membuat kepolisian mampu lebih dekat dengan warga.  Gatot menjelaskan, tidak hanya dirinya yang dimutasi. Beberapa pejabat lain juga akan dipindah.  Di antaranya Kapolres Lumajang, Kapolres Madiun Kota, Kapolres Malang, dan Kapolres Bondowoso. AKBP Eka Yekti Hananto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lumajang akan digantikan AKBP Dewa Putu Eka Darmawan.  Dewa merupakan Kapolres Madiun Kota. Posisinya akan digantikan AKBP Suryono yang sebelumnya menjabat Kasubdit I (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Jatim.  Jabatan lain adalah Kapolres Malang yang sebelumnya diisi AKBP R. Bagoes Wibisono Handoyo Koesoemah. Kini posisi itu akan dijabat AKBP Ferli Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Bungkol Spripim Polri.  Jabatan Kapolres Bondowoso yang awalnya ditempati AKBP Herman Priyanto akan diisi AKBP Wimboko. Wimboko saat ini menjabat sebagai Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya. Sementara itu, AKBP Hermawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagada Rolog Polda Jatim.

Pejabat Polda Jatim Kembali Dimutasi, dari Humas sampai Kapolres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220125_152458.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin melantik tujuh pejabat eselon IIB di Sekretariat Daerah (Setda), Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/1). Humas Pemkab Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin melantik tujuh pejabat eselon IIB di Sekretariat Daerah (Setda), Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/1). Humas Pemkab Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Bogor Ade Yasin merombak susunan pejabat eselon IIB yang sebagian besar menduduki kursi kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat.  ”Semoga dengan dilantiknya para pejabat yang baru kinerja perangkat daerah dapat lebih ditingkatkan, sinergi dan kolaborasi semakin efektif,” ungkap Ade Yasin seperti dilansir dari Antara usai pelantikan pejabat di Sekretariat Daerah (Setda), Cibinong, Bogor, Selasa (25/1).  Dia melantik tujuh pejabat eselon IIB yang terdiri atas kepala dinas, kepala badan, staf ahli, serta asisten pemerintahan. Yakni Asnan menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dari sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ade Yana Mulyana menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan.  Selanjutnya Agus Ridhallah menjadi Kepala Dinas Perhubungan dari sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Ma'mur menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan dari sebelumnya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Arman Jaya menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dari sebelumnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan.  Zulkifli menjadi Asisten Adiminstrasi dari sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Irwan Purnawan menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dari sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.  Bupati Ade Yasin menyebutkan rotasi tersebut dilakukan sebelum mengisi kursi eselon IIB yang kosong lantaran ada beberapa pejabat yang pensiun sejak 2021. ”Assessment (proses penilaian) dalam rotasi pejabat ini sebenarnya sudah dilakukan sejak Desember 2021, tapi di (pemerintah) pusat agak lama. Sehingga baru Januari ini dilantik,” kata Ade Yasin.  Menurut dia, dalam waktu dekat akan membuka lelang jabatan atau open bidding untuk mengisi empat kursi esselon IIB yang kosong. Yakni kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.  Namun, sebelum melantik mereka yang lolos dalam lelang jabatan, Bupati akan merotasi Ade Jaya yang kini menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi Kepala Inspektorat. ”Sebab pejabat yang menempati jabatan tersebut (Kepala Inspektorat) harus orang yang cukup senior,” terang Ade Yasin.  Sementara itu, secara khusus Bupati Bogor Ade Yasin menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang baru Ade Yana Mulyana mengatasi pencemaran di Situ Citongtut yang menyebabkan ribuan ikan mati.  ”Kejadian baru-baru ini ribuan ikan mati di Situ Citongtut, Kecamatan Gunungputri, karena pencemaran limbah atau sebab lainnya harus segera ditangani,” ungkap Ade Yasin.  Kejadian matinya ikan dalam jumlah besar di Situ Citongtut Kecamatan Gunungputri bukan yang pertama, melainkan kesekian kali terjadi pada setiap awal tahun. Dia meminta Ade Yana melakukan investigasi penyebab pasti tercemarnya air di Situ Citongtut yang diduga akibat terkontaminasi limbah industri, dan melaporkan hasil investigasinya dalam waktu dekat.  ”Turun ke lapangan, harus dicari penyebabnya, apa berasal dari limbah industri, siapa yang buang limbah ke situ,” kata Ade Yasin.

Ade Yasin Rombak Susunan Kepala Dinas di Kabupaten Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/eri-lantik-1400-pejabat.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik 1.400 pejabat di Balai Kota Surabaya, Jumat (31/12). Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik 1.400 pejabat di Balai Kota Surabaya, Jumat (31/12). Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyoroti jabatan definitif kepala Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Surabaya yang kini masih kosong. Jabatan kepala BPBD Surabaya itu masih diisi pelaksana tugas (Plt).  ”Di Surabaya lurah sudah zero Plt, camat zero Plt, OPD (organisasi perangkat daerah) hanya satu yang belum terisi, yaitu BPBD,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (2/1).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya melantik 1.400 pejabat Pemkot Surabaya pada 31 Desember 2021. Pelantikan itu karena harus menyesuaikan perubahan nama organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang mulai berlaku awal Januari 2022.  Meski demikian, lanjut Reni, pihaknya mengapresiasi jabatan yang selama bertahun-tahun selalu Plt sehingga rangkap jabatan. Melalui pelantikan dengan stuktur OPD baru pada akhir tahun lalu, saat ini hampir semua terisi.  ”Semoga tidak lama lagi juga akan terisi,” kata Reni, politikus PKS itu.  Reni mengatakan, sebelumnya ada sembilan kepala OPD di Pemkot Surabaya yang diisi Plt, dua camat Plt, dan 30 lurah Plt.  ”Selamat bekerja. Selamat melayani warga Surabaya dan menjadikan kota ini makin maju dan lebih baik sesuai visi misi yang ditetapkan dalam perda RPJMD,” tutur Reni.  Dia berharap, formasi OPD baru yang mulai berlaku pada 2022 mampu membawa harapan dan semangat baru. ”Jabatan bukan untuk dibanggakan, namun amanah yang akan dipertanggungjawabkan ke publik warga Surabaya. Di atas itu semua juga tentu ke hadapan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kini, tanggung jawab ada di pundak wali kota dan pejabat kepala OPD yang telah dilantik,” ucap Reni.  DPRD Surabaya, lanjut dia, sesuai tupoksi akan menjalankan fungsi pengawasan dengan semangat kebersamaan untuk Kota Surabaya agar terus membaik.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya memastikan, bakal rutin melakukan rotasi setiap satu, dua, atau maksimal tiga tahun sekali. Selama masa itu, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkot Surabaya harus dilakukan rotasi agar dapat saling merasakan OPD yang lain.  ”Pada 2022, kebutuhan umat itu pasti lebih besar. Saya contohkan, ketika saya turun sendiri masih ada orang tidak sekolah, ada permakanan stunting. Ketika banjir, lurah tidak turun. Bahkan, saya pernah ngantor di Balai RW, ya, tidak diteruskan. Inilah saya ingin dengan semangat yang sama pada 2022, ada perubahan. Karena kita ini pelayan,” terang Eri.

DPRD Soroti Jabatan Kepala BPBD Kota Surabaya Masih Diisi Plt

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mutasi pejabat

Berita Terkini

Jajarannya Kerap Tersangkut Kasus Korupsi, Menteri Dody Hanggodo Lakukan Bersih-Bersih untuk 524 Pejabat Kementerian PU