<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/9l86eDf42Z8tZn4fGYuuiucVHVHlWhbUkxoHCrGV-247403173.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Subandi (kiri) dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana (kanan), tampak akur dan harmonis saat kampanye Pilbup Sidoarjo 2024. (Dokumentasi Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Subandi (kiri) dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana (kanan), tampak akur dan harmonis saat kampanye Pilbup Sidoarjo 2024. (Dokumentasi Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pengamat Politik UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Abdul Chalik menyoroti hubungan Bupati Sidoarjo Subandi dan wakilnya, Mimik Idayana, yang belakangan ini diguncang isu ketidakharmonisan. Prof. Chalik menyayangkan perseteruan yang terjadi di tubuh pimpinan Kabupaten Sidoarjo. Jika dibiarkan berlarut, berpotensi memengaruhi kinerja dalam memberikan pelayanan publik. "Manakala keduanya (Subandi dan Mimik) tidak akur, juga misalnya berdampak kepada kinerja, itu masyarakat yang sangat dirugikan, apalagi terkait pelayanan langsung," ujar Prof. Chalik kepada JawaPos.com, Kamis (25/9). Sebab Bupati dan wakil Bupati merupakan satu paket. Sebagai kepala daerah, keduanya memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. "Di mana wakil bupati lebih banyak sebagai wasdalbin, yakni pengawasan, pengendalian, dan pembinaan. Tentu itu akan terganggu manakala keduanya tidak mencari jalan keluar untuk berkompromi," imbuh Abdul Chalik. Oleh karena itu, Guru Besar Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya tersebut mendorong partai politik pengusung Subandi-Mimik, untuk segera menyelesaikan konflik di antara pasangan yang diusungnya. "Tentu yang bisa mendamaikan itu, ya para partai pengusung keduanya, mengajak berbicara. Bisa juga para pendukung dari tokoh-tokoh masyarakat yang bisa mendudukkan keduanya," terang Prof. Chalik. Ahli Politik Lokal tersebut menegaskan bahwa konflik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik, tak boleh dibiarkan berlarut dan harus segera diselesaikan. Sehingga pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.&nbsp; Sebelumnya, hubungan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, diisukan meregang. Itu lantaran keduanya tak sepakat mengenai mutasi dan rotasi ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Mimik menjelaskan, awalnya disepakati hanya ada 31 ASN yang dimutasi dan ditempatkan di sejumlah OPD. Namun, pada pelaksanaannya, Rabu (17/9), justru bertambah hingga 61 ASN yang dilantik, tanpa adanya pemberitahuan.&nbsp; Dia lantas menyebut mutasi 61 ASN melanggar PP Nomor 20 tentang Penilaian Kinerja PNS dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Merit dan PP Nomor 20 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.&nbsp; &ldquo;Selama TPK bekerja, tidak pernah membahas tentang penilaian kinerja para kandidat. Namun hanya menunjukkan nama-nama yang diusulkan tim. Makanya saya bikin surat tanggal 16 (sehari sebelum pelantikan),&rdquo; tambah Mimik. Terpisah, Bupati Subandi menegaskan bahwa &nbsp;mutasi dan rotasi ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo, telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). &ldquo;Terkait itu kurang puas atau tidak, monggo silakan semua sudah kita lakukan TPK. TPK &nbsp;dan PPK sudah berjalan dan dari BKN sudah dinyatakan terkait pelantikan ini sudah diizinkan,&rdquo; tegas Subandi.

Prof Abdul Chalik menyoroti ketidakharmonisan antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana yang berdampak pada pelayanan publik

Pengamat Sebut Isu Perseteruan Bupati dan Wakil Bupati Terkait Mutasi ASN Bisa Berdampak pada Pelayanan Publik di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/3Ha2GABdQCBegeNQVBunMytZm0HWAikpGXoE1yjQ-2195082590.jpeg" alt="Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Diduga Bersitegang Gara-Gara Mutasi ASN. (Dokumentasi Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Diduga Bersitegang Gara-Gara Mutasi ASN. (Dokumentasi Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hubungan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, diisukan meregang. Keduanya diduga bersegera karena ketidaksepakatan mutasi dan rotasi ASN di lingkungan Pemkab.&nbsp; Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo resmi melakukan mutasi dan rotasi terhadap 61 ASN. Mereka kemudian dilantik pada Rabu (17/9) lalu. Mimik menjelaskan, awalnya disepakati hanya ada 31 ASN yang dimutasi dan ditempatkan di sejumlah OPD. Namun, saat pelaksanaan, justru bertambah hingga 61 ASN yang dilantik, tanpa adanya pemberitahuan.&nbsp; &ldquo;Memang sudah dibentuk TPK (Tim Penilai Kerja) dan saya pengarah. Pembentukan TPK bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan ada 31 jabatan dan 79 kandidat yang diajukan,&rdquo; ujar Mimik, Selasa (23/9). Ia menilai mekanisme mutasi dan rotasi yang dilakukan Pemkab Sidoarjo pada 17 September 2025 tidak objektif. Pasalnya, terdapat ASN dengan kinerja baik, justru tidak dilantik atau dipindah.&nbsp; Mimik menyebut mutasi 61 ASN melanggar PP Nomor 20 tentang Penilaian Kinerja PNS dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Merit dan PP Nomor 20 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.&nbsp; &ldquo;Selama TPK bekerja, tidak pernah membahas tentang penilaian kinerja para kandidat. Namun hanya menunjukkan nama-nama yang diusulkan oleh tim. Makanya saya bikin surat tanggal 16 (sehari sebelum pelantikan),&rdquo; tambah Mimik. Terpisah, Bupati Subandi menegaskan bahwa &nbsp;mutasi dan rotasi ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo, telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). &ldquo;Terkait itu kurang puas atau tidak, monggo silahkan semua sudah kita lakukan TPK. TPK &nbsp;dan PPK sudah berjalan dan dari BKN sudah dinyatakan terkait pelantikan ini sudah diizinkan,&rdquo; papar Subandi.&nbsp; Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo itu mengaku tak masalah dengan kabar ketidakharmonisan ia dan Mimik. Ia mengklaim terbuka dengan adanya perbedaan pendapat dengan wakilnya.&nbsp; Namun dia menegaskan tidak melakukan jual beli jabatan. &ldquo;Terkait ada mau disampaikan Bu Wabup kurang ini itu, tidak apa-apa kita sebagai pimpinan pemerintah daerah menerima dan terbuka. Jadi tidak ada masalah,&rdquo; tukas Subandi.

Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana terlibat ketidakharmonisan akibat mutasi ASN yang kontroversial.

Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Diduga Bersitegang Gara-Gara Mutasi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/4E733C44-D9D0-4882-8068-FCD93B52FF9F-3717248800.jpeg" alt="Desain bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Desain bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Operasional dan pelayanan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dilaksanakan pada 2024. Pemerintah selain menerima 250 ribu pegawai negeri sipil (PNS) baru, juga telah memutasikan aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke Ibu Kota Baru. Jumlahnya mencapai 3.246 ASN. Dilansir laman Kementerian PANRB pada Desember 2023 lalu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemindahan ASN ke IKN baru masuk tahap 1 sebanyak 3.246 ASN. Proses pindah atau mutasi itu mulai berlangsung dari Juli hingga November 2024. "ASN yang pindah pertama nanti dari 37 kementerian/lembaga. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka," ujar Abdullah Azwar Anas di Jakarta. Anas mengatakan, pemindahan ASN ke IKN bukan hanya sekadar relokasi fisik, tetapi juga sebuah transformasi dalam budaya kerja dan pelayanan publik. Setiap kementerian/lembaga diminta mempersiapkan SDM yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan berdasarkan kompetensi masing-masing. Adapun pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah strategis dalam memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional. Pemindahan IKN sekaligus menjadi momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Proses pemindahan tersebut melibatkan berbagai upaya termasuk transformasi cara kerja atau simplifikasi proses bisnis, pelaksanaan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antar institusi, terutama pelibatan ASN pemda penyangga IKN. "Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparatur negara, dan berbagai pihak terkait, diharapkan pemindahan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Anas. Adapun tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam 5 fase. Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan, fase kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN, fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government, fase keempat (2035-2039) pembangunan Kota Cerdas Industri 4.0, dan fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al). "Adapun fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini ialah pada masa jangka pendek di fase pertama tahun 2022-2024 yang fokus terhadap perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas peneyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital," jelasnya. Anas menambahkan saat ini pemerintah juga tengah membahas pemberian tunjangan khusus pada ASN yang dipindahkan ke IKN. Sesuai dengan PP No. 7/1977 apabila ada alasan-alasan yang kuat kepada ASN tertentu dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain yang diatur dengan Peraturan Presiden. "Mengenai besaran tunjangan yang diusulkan, tahapan, dan masa pemberlakuan akan dibahas dengan Kemenkeu. Semoga ini menjadi penguatan minat ASN untuk berada dan tinggal di IKN, melengkapi lingkungan yang bersih, udara dan sehat dan sarana prasarana pendukung yang baik," tambahnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013776706/progres-training-center-pssi-di-ikn-20-persen-erick-thohir-yakin-rampung-mei-2024">Progres Training Center PSSI di IKN 20 Persen, Erick Thohir Yakin Rampung Mei 2024</a> Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa Pemerintah menerima 250 ribu PNS baru untuk kelompok baru lulus atau fresh graduate. Ratusan lowongan tersebut disiapkan untuk talenta digital. Tes peneriman PNS untuk IKN dilakukan pada Maret mendatang. "Formasi pemerintah pusat (IKN) sebanyak 250.000 fresh graduate buat IKN termasuk dipilih talenta digital yang rencananya Maret akan mulai tesnya," kata Anas kepada wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/1).

Operasional dan pelayanan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dilaksanakan pada 2024. Pemerintah selain menerima 250 ribu PNS.

Pemerintah Terima 250 Ribu PNS untuk IKN, 3.246 ASN Dimutasi ke Ibu Kota Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Mendagri-Tito-Karnavian-Hendra-Eka-4.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi salam saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi salam saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Munculnya surat edaran (SE) terkait dengan kewenangan penjabat (Pj) kepala daerah untuk memecat atau memutasi aparatur sipil negara (ASN) menuai polemik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung mengklarifikasi isi SE tersebut.  Tito menyatakan, kewenangan Pj dalam SE sangat terbatas. Hak Pj untuk memecat atau memutasi ASN tanpa izin Mendagri hanya berlaku pada dua kondisi. Pertama, pemecatan terhadap ASN yang terkena masalah hukum. Jika ada ASN yang terbukti melakukan pidana, Pj bisa langsung memecat tanpa izin Mendagri. ”Misalnya, ditahan aparat penegak hukum, itu harus diberhentikan seketika,” ujarnya setelah penandatanganan MoU netralitas ASN di Jakarta kemarin (22/9).  Norma itu, lanjut dia, merupakan kelanjutan dari PP Nomor 94 Tahun 2001. PP itu mengamanatkan agar ASN diberhentikan segera untuk menghindari kekosongan. Nah, jika harus izin Mendagri, Tito menilai prosesnya akan lambat.  Kewenangan kedua adalah melakukan mutasi pegawai antardaerah. Dalam SE baru, mutasi cukup mendapat tanda tangan dari kepala daerah asal dan kepala daerah baru. ”Kalau ini semua minta izin persetujuan dulu hanya untuk tanda tangan persetujuan itu, akan lambat birokrasinya,” imbuh Tito.  Sesuai visi presiden, pemerintah ingin birokrasi yang lebih simpel dan fleksibel tanpa melanggar hukum. Meski tanpa izin Mendagri, Tito menyebutkan bahwa sistem evaluasi tetap ada. Sebab, berkas nantinya tetap diserahkan ke Kemendagri dan diteruskan kepada BKN. ”Yang memutuskan tetap dari pemerintah pusat. Jadi, perubahan hanya dua poin itu,” tuturnya.  Tito menjelaskan, di luar dua kondisi tadi, Pj tidak diperkenankan melakukan pemecatan dan mutasi. Sebab, kebijakan itu termasuk ke dalam empat hal yang dilarang dilakukan Pj. Dia mengklaim, isu tersebut menjadi polemik karena ada media yang memelintir isi SE.  Di sisi lain, Partai Nasdem mengkritik keras SE Mendagri. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan, dari sisi hukum, SE adalah peraturan kebijaksanaan, bukan sebuah keputusan ataupun peraturan perundang-undangan. SE tidak dapat memuat norma hukum. ”Dan tidak dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan,” terangnya.  Willy menyatakan, seharusnya Mendagri mengetahui bahwa jabatan Plt, Pj, dan Pjs bukan hanya pejabat dari lingkungan Kemendagri, melainkan ada juga dari lingkungan jabatan kelembagaan lain. Dengan demikian, SE tersebut tidak sesuai penalaran yang wajar. ”Bahkan melampaui batas wilayah administratif berlakunya wewenang,” bebernya.  Berdasar Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008, ada empat hal yang tidak boleh dilakukan Pj. Salah satunya adalah melakukan mutasi pegawai. Dengan demikian, SE Mendagri bertentangan dengan PP tersebut.  Partai Nasdem pun mendesak Mendagri untuk mencabut atau merevisi SE tersebut. Tujuannya, penerapannya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menghindari polemik dalam peri kehidupan pemerintahan daerah. (far/lum/c12/bay)

Pj Kepala Daerah Dapat Memecat ASN Yang Terkena Masalah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220211-WA0020.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas langsung tancap gas. Rapat dengan sejumlah pemangku kepentingan digelar maraton dalam upaya penataan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer.  Kemarin (12/9) mantan bupati Banyuwangi itu bertemu dengan ketua dan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam pertemuan tersebut, Azwar menegaskan, pihaknya terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait agar proses penyelesaian tenaga honorer minim ganjalan.  Pada hari yang sama, pihaknya telah bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk membahas hal itu. Kemarin dia juga bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). ’’Kami mendorong setiap instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan road map penyelesaian tenaga non-ASN,’’ katanya.  Dalam pertemuan dengan Menteri PAN-RB kemarin, Bima Arya Sugiarto selaku ketua umum Apeksi memaparkan beberapa usul terkait masalah honorer tersebut. Wali kota Bogor itu mengusulkan agar ada moratorium dan kesepakatan tegas dari setiap pemda untuk tidak menambah tenaga non-ASN.  Usul kedua berkaitan dengan pembatasan kuota mutasi ASN. ’’Ini agar kami bisa membuka ruang pemetaan untuk formasi jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kalau mutasi jalan terus, sulit bagi kami untuk beri pemetaan formasi,’’ tegasnya.

Apeksi Usul Pembatasan Kuota Mutasi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IMG_20190821_173036.jpg" alt="ILUSTRASI: Desain ibu kota baru. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Desain ibu kota baru. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - UU Ibu Kota Negara IKN baru saja disahkan. Pembangunan Nusantara, nama ibu kota negara yang baru, belum juga dimulai. Namun, pemerintah sudah menyiapkan rencana boyongan kementerian dan lembaga beserta dengan aparatur sipil negara (ASN).  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, proses pemindahan ASN dilakukan pada awal 2024. Sudah ada draf peta jalan pemindahan ASN yang dibuat pemerintah. Namun, dia enggan membeberkan detailnya. ”Masih lama (pemindahannya, Red), 2024 awal. Draf belum bisa diumumkan terbuka dulu,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (18/1).  Mengutip laman IKN.go.id, disebutkan bahwa mobilisasi atau pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN baru bakal dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun.  Dimulai 2023 hingga 2027 dengan proporsi kurang lebih 20 persen tiap tahun atau 25.500 orang per tahun.  Akan ada kementerian/lembaga yang diprioritaskan dalam perpindahan pada tahap awal. Diharapkan, saat presiden dan Wapres pindah ke IKN baru pada 2024, sebanyak 20 persen ASN sudah siap beroperasi di sana.  Pemindahan secara bertahap itu pun pernah disampaikan Tjahjo sebelumnya. Melalui skema tersebut, diharapkan upacara kenegaraan pada 17 Agustus 2024 sudah bisa diperingati bersama oleh segenap pejabat dan ASN kementerian serta lembaga di IKN baru.  Selain itu, dia menegaskan bahwa pemindahan ASN dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut merupakan penugasan negara. Dengan demikian, ASN yang enggan dipindahkan ke IKN baru bisa keluar dari institusinya. ”Kita ingin kayak TNI, Polri, sesuai penugasan. Kalau tidak mau, silakan keluar,” tutur politikus PDIP tersebut.  Dihubungi terpisah, Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Zudan Arif Fakrulloh enggan banyak berkomentar mengenai rencana pemindahan ASN itu. Menurut dia, proses pemindahan ASN belum dilakukan dalam waktu dekat. ”Masih lama pemindahan itu,” katanya singkat.

UU IKN Disahkan, ASN Mulai Boyongan Awal 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mutasi-asn-secara-masal-bupati-alor-dilaporkan-ke-bawaslu-dan-kasn_m_.jpg" alt="PNS Koruptor Dipecat" width="100%">
<figcaption>PNS Koruptor Dipecat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor melaporkan bupatinya, Amon Djobo, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu RI di Jakarta, Selasa (22/1). Pelaporan bupati Alor keKASN dan Bawaslu RI terkait dengan kebijakan mutasi terhadap 1.381 ASN selama 2017 dan 2018. Mutasi tersebut dinilai cacat hukum dan sangat menzalimi para ASN. Menurut Heriyanto, selaku kuasa hukum pelapor, mutasi yang dilakukan Amon Djobo terindikasi mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Dengan arti lain ada upaya perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam hal pemberian sanksi pemecatan dan nonjob terhadap para ASN. Hal itu dianggap tidak didasarkan pada UU Nomor 5/2014, pada rujukan Bab VIII tentang Manajemen ASN, Bagian Kesatu (Umum) Pasal 51 tentang Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. &ldquo;Demi keadilan, kami meminta kepada KASN untuk membatalkan keputusan mutasi yang dikeluarkan oleh bupati karena jelas bertentangan dengan aturan ASN," tegasnya. Untuk itu, kata Heriyanto, Bawaslu RI diminta untuk membatalkan hasil pemilu kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Alor yang menetapkan Bupati petahana Amon Djobo dan Wakil Bupati terpilih Imran Duru sebagai pemenang. Sebab, pencalonan Amon Djobo diduga telah menyalahi aturan Pilkada. "Dari kajian kami, di sini sangat jelas ada pelanggaran administrasi dari Petahana sehingga kami minta agar Bawaslu membatalkan pencalonan Bupati petahana Alor Amon," terangnya. Dikatakannya, pelanggaran administrasi dimaksud yakni sebagai petahana bupati Alor melanggar UU Pemilu No 10/2016 pasal 71 (2) dengan melakukan mutasi besar-besaran yang tidak sesuai prosedur. Kepala daerah dilarang melakukan mutasi selama enam bulan sebelum perhelatan Pilkada. "Jika melanggar ketentuan itu, maka bupati petahana tidak dicalonkan sebagai bupati dan wakil bupati pada Pilkada, jelasnya. Selama enam bulan sebelum digelarnya Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, Bupati Alor Amon Djobo telah memutasi, me-nonjob-kan, dan memberhentikan sebanyak 1.381 ASN di daerah itu. "Jumlah ini sangat fantastis. Kami mengindikasikan mereka yang dimutasi adalah keluarga dari lawan politik bupati petahana," imbuhnya. Atas serangkaian pelanggaran itu, Heriyanto meminta Bawaslu RI untuk mendiskualifikasi bupati petahana sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Imran Duru dan membatalkan penetapan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor terpilih periode 2018-2023. "Kami meminta Bawaslu RI agar bertindak obyektif untuk menjatuhkan sanksi kepada bupati karena kebijakannya sudah bertentangan dengan undang-undang. Jika kepala daerah melakukan mutasi dalam rentang waktu itu, maka akan dianulir sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah pada Pilkada," tandasnya. Diketahui, ratusan pejabat eselon 3 dan eselon 4 Kabupaten Alor di-nonjob-kan dan sebagian lainnya diturunkan jabatannya, padahal tidak pernah melakukan pelanggaran. Selain itu, beberapa ASN yang di pindahkan juga tanpa alasan tanpa alasan yang jelas hanya sekedar untuk memisahkan antara suami dengan istri dengan tempat Tugas Yang berjauhan. "Demi keadilan di republik ini, kami bertekad akan terus melakukan perlawanan hingga hak-hak ASN yang menjadi korban mutasi dan demosi dikembalikan seperti semula," pungkasnya.

Mutasi ASN Secara Masal, Bupati Alor Dilaporkan ke Bawaslu dan KASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/200-asn-ingin-pindah-ke-solo_m_193395.jpeg" alt="Sekda Kota Solo Budi Yulistianto." width="100%">
<figcaption>Sekda Kota Solo Budi Yulistianto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Moratorium yang masih berlaku membuat sejumlah daerah kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak terkecuali dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Terlebih dalam setahun, ada lebih kurang 400 ASN yang sudah memasuki masa pensiun. Sala satu upaya Pemkot Solo guna mengatasi kekurangan ASN adalah melalui pengangkatan tenaga kerja dengan perjanjian kontrak (TKPT). Tetapi upaya tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan ASN di Kota Solo. Alternatif lain yang diambil pemkot yakni dengan membuka keran mutasi ASN dari daerah lain. Namun, mutasi masih menemui sejumlah ganjalan. Di antaranya izin dari daerah asalnya. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Solo Dwi Ariyanto menjelaskan, pemkot tidak pernah membatasi adanya pengajuan ASN yang akan masuk ke Kota Solo. Tapi untuk bisa menjadi ASN di Solo juga harus melalui sejumlah prosedur. Antara lain dengan mengikuti ujian atau seleksi yang diadakan Pemkot Solo. "Jumlah ASN luar daerah yang mengajukan mutasi untuk masuk ke Solo akhir-akhir meningkat drastis. Bahkan untuk tahun lalu, kami sudah menerima lebih kurang dua ratus pemohon," kata Dwi kepada JawaPos.com, Senin (5/3). Dalam dua bulan sekali, Pemkot Solo mewawancarai 15 ASN luar daerah yang sudah mengajukan mutasi ke Solo. Tetapi tidak semua ASN bisa lolos untuk menjadi ASN Solo. Selain karena proses seleksi, ASN juga harus mengantongi izin dari daerah asal untuk bisa mutasi dan masuk ke Solo. "Memang biasanya daerah nggondeli (tidak mengizinkan). Karena kekurangan pegawai terjadi di banyak daerah," papar Dwi. Jika nantinya ASN akan mutasi ke daerah lain, otomatis daerah tersebut juga harus mencari pengganti agar jabatan yang ditinggalkan tidak kosong. Sehingga satu-satunya cara untuk mengisi kekosongan ASN adlaah dengan pencabutan moratorium. "Kami masih menunggu pencabutan moratorium oleh pusat," sambung Sekda Kota Solo Budi Yulistianto.

200 ASN Ingin Pindah ke Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wali-kota-solo-mutasi-153-asn_m_192878.jpeg" alt="MUTASI: Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo memutasi 153 ASN, Jumat (2/3)." width="100%">
<figcaption>MUTASI: Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo memutasi 153 ASN, Jumat (2/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo memutasi 153 Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (2/3). Mutasi diadakan di Bale Tawangarum, kompleks Balai Kota Solo. Selain mutasi, sejumlah ASN juga dipromosikan di posisi yang baru.&nbsp; Wali Kota Solo mengungkapkan, bahwa mutasi dilakukan sebagai sebuah hal yang wajar dalam penataan ASN. Dalam mutasi tersebut, juga dilakukan secara transparan termasuk sudah melalui pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). "Mutasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan untuk mengisi jabatan, karena memang banyak yang pensiun," terangnya kepada JawaPos.com usai mutasi.&nbsp; Rudy juga menegaskan, bahwa dalam proses mutasi dan promosi jabatan tersebut tidak ada jual beli jabatan. Termasuk juga uang setoran untuk meloloskan sebuah jabatan baru. Selain itu, pada kesempatan tersebut, Rudy mengingatkan kepada Kepala Dinas untuk tidak meminta kenang-kenangan atau yang biasa dikenal dengan tinggalan dari anak buahnya. Menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan budaya kerja yang ada di Pemkot Solo. "Mungkin di daerah lain masih ada yang seperti itu (tinggalan), tetapi kalau untuk di Solo tidak boleh ada," tegasnya.&nbsp; Jika nantinya ada yang berperilaku seperti itu, Rudy meminta kepada ASN untuk berani melaporkannya. Laporan bisa dilakukan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Achmad Purnomo dan juga Sekda, Budi Yulistianto. "Kalau ada (minta tinggalan) langsung laporkan saja," pinta Rudy. Sementara itu, dari 153 ASN yang dimutasi terdiri dari tiga ASN eselon II, administrator eselon III sebanyak 22 ASN. Kemudian pejabat struktural eselon IV sebanyak 85 orang. &nbsp;Wali Kota juga melantik 20 Kepala TK, SD dan SMP. Kepala Puskesmas sebanyak 12 orang, 4 pejabat penilik jabatan fungsional dan 7 pengawas sekolah. Rudy berharap, para ASN bisa cepat beradaptasi di tempat dan jabatan yang baru. Meskipun diakuinya, dalam mutasi tersebut ada yang tidak cocok dengan posisi yang baru.

Wali Kota Solo Mutasi 153 ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkab-malang-mutasi-239-pegawai_m_184170.jpeg" alt="ROTASI: Prosesi mutasi 239 ASN di Pendopo Agung, Kota Malang, Jumat (26/1)." width="100%">
<figcaption>ROTASI: Prosesi mutasi 239 ASN di Pendopo Agung, Kota Malang, Jumat (26/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali bergulir. Kali ini terjadi pada 239 Aparatur Sipil Negara (ASN). 8 ASN di antaranya merupakan pejabat eselon II. Sisanya adalah pejabat eselon III dan eselon IV. Mereka dilantik di Pendopo Agung, Kota Malang, Jumat (26/1). Acara dipimpin langsung Bupati Malang Rendra Kresna. Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemkab Malang Johan Dwijo S menyampaikan, mutasi dilakukan guna peningkatan kinerja pejabat serta mengisi kekosongan jabatan. "Mutasi ini untuk mengisi kekosongan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang pensiun," kata Johan. Beberapa nama yang dimutasi adalah Suwadji yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Ia dipindah menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Suwadji menggantikan posisi Bambang Sumantri yang pensiun. Sementara jabatan lama Suwadji diisi Untung Sudarto. Sebelumnya, Untung menjabat Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Pemkab Malang. Kepala OPD lain yang ikut merasakan rotasi yakni Willem Petrus Salamena. Sebelumnya, dia menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kini menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Lalu Sri Meicharini yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kini dirotasi pada jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara Purnadi yang menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dirotasi menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pemkab Malang Mutasi 239 Pegawai

mutasi asn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mutasi asn

Berita Terkini