<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/22/WhatsApp-Image-2025-02-22-at-200324-1050572481.jpg" alt="PB IKASI pimpinan Amir Yanto gelar Rakernas dan Munasus di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 22- 23 Februari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PB IKASI pimpinan Amir Yanto gelar Rakernas dan Munasus di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 22- 23 Februari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) pimpinan Amir Yanto menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 22- 23 Februari. Sejumlah keputusan penting akan dibuat demi meningkatkan prestasi atlet anggar Indonesia. Agenda utama Rakernas dan Munasus IKASI adalah membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKASI 2017. Perubahan tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2024, dan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024. Pembukaan Rakernas dan Munasus dilakukan ketua Ikasi Amir Yanto didampingi perwakilan Kemenpora Yohan dan Komite Eksekutif NOC Indonesia Krisna Bayu. Keputusan penting yang akan dihasilkan di Rakernas dan Munasus ini diharapkan bisa menghasilkan program-program yang meningkatkan prestasi atlet anggar Indonesia. Ketua Umum PB IKASI Amir Yanto menyatakan, agenda utama melaksanakan Rakernas 2025 dan musyawarah khusus untuk melakukan perubahan AD/ART. Rakernas untuk menyusun program-program baik untuk satu tahun ini hingga sampai akhir kepengurusan. &rdquo;Bagaimana kami menyusun program-program yang bisa meningkatkan prestasi atlet. Khususnya untuk mengikuti event-event internasional. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh suatu medali,&rdquo; ujar Amir Yanto saat diwawancarai. Pada kesempatan tersebut PB IKASI pimpinan Amir Yanto juga mengumumkan Indonesia dipercaya menggelar Kejuaraan Anggar Asia 2025. Rencananya ajang ini digelar pada Juli di Bali. &rdquo;Kejuaraan Asia ini juga kita bahas di Rakernas dan Munasus tapi sudah ada panitiannya sendiri. Event ini akan digelar pada awal Juli di Bali. Titel kejuaraannya&nbsp; yakni Asian Fencing Championship 2025,&rdquo; papar Amir Yanto. PB IKASI pimpinan Amir Yanto juga memastikan akan rutin mengirim atlet anggar Indonesia ke event internasional. Penggiriman atlet ini akan dilakukan di level junior dan senior agar bisa menimba pengalaman sehingga dalam beberapa tahun mendatang Indonesia bisa berprestasi internasional. &rdquo;Kami masih jauh ke Olimpiade. Di SEA Games saja baru meraih 1 perunggu. Karena itu kita selalu mengikutkan atlet-atlet baik senior maupun junior melakukan turnamen internasional untuk menambah jam terbang dan pengalaman sehingga beberapa tahun ke depan kita bisa berbicara banyak di tingkat ASEAN, Asia dan juga Olimpiade,&rdquo; ucap Amir Yanto. Untuk menghadapi Kejuaraan Anggar Asia 2025 Bali dan SEA Games 2025 Thailand, Sekjen PB IKASI Firtian Judiswandarta mengatakan, PB IKASI telah memanggil 52 atlet anggar dari seluruh Indonesia untuk mengikuti Seleksi Nasional (Seleknas) di Badiklat Kejaksaan Agung (Kejagung) Ceger Cipayung, Jakarta Timur, 1 Februari lalu. &rdquo;Seleknas ini kami gelar dengan biaya mandiri dan kita tidak terpengaruh dengan efisiensi anggaran Kemenpora. Mereka yang terpilih dalam seleknas akan menjalani program latihan pelatnas menghadapi Kejuaraan Anggar Asia 2025 Bali dan SEA Games 2025 Thailand,&rdquo; kata Judis, panggilan karib Firtian Judiswandarta.

PB IKASI pimpinan Amir Yanto menggelar Rakernas dan Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 22- 23 Februari

Lakukan Perubahan AD/ART, PB IKASI Siapkan Program Tingkatkan Prestasi Atlet Anggar Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/Rosan-Anin-Arsjad-256265613.jpg" alt="Anindya Novyan Bakrie akan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia pada Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Kamis (16/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anindya Novyan Bakrie akan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia pada Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Kamis (16/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anindya Novyan Bakrie akan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029 pada acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia. Acara akan diselenggarakan di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1). Anindya Novyan Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia empat bulan lalu. sementara itu, ada acara dengan agenda tunggal yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto itu, M Arsjad Rasjid dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029. Undangan resmi acara ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani ditujukan kepada 35 Ketua Umum Kadin Provinsi se-Indonesia. &rdquo;Rencananya, acara dimulai pukul 13.00 WIB,&rdquo; kata Rosan seperti dilansir dari Antara. Rosan menerangkan, acara dengan agenda tunggal ini akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. &rdquo;M Arsjad Rasjid dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029,&rdquo; ucap Rosan. Pada Sabtu, 14 September 2024, di Jakarta, Anin, sapaan Anindya Novyan Bakrie, secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia. Sejak terpilihnya Anin menjadi ketum, Kadin Indonesia aktif sebagai mitra pemerintah. Kegiatan-kegiatan Kadin Indonesia yang digelar cukup intensif dan dinamis dengan agenda utama merespons kebijakan Pemerintah, memberikan masukan kepada pemerintah, dan bekerja sama merealisasikan program-program Pemerintah. Sesuai tema acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, pertemuan Kamis (16/1) merupakan ajang konsolidasi agar Kadin Indonesia lebih kohesif dan efektif sebagai mitra pemerintah. Dalam pernyataan sebelumnya pada akhir September 2024 lalu, Anin menyampaikan ingin merangkul seluruh anggota Kadin Indonesia agar selalu kompak, solid, dan adem.

Anindya Novyan Bakrie akan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia pada Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Kamis (16/1)

Anindya Bakrie Akan Dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia pada Munas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/Sidang-Komisi-Musyawarah-Nasional-Alim-Ulama-dan-Konferensi-Besar-NU-2023-Website-NU-OnlineJPG-3309972306.jpg" alt="Sidang Komisi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2023 (Website NU Online)" width="100%">
<figcaption>Sidang Komisi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2023 (Website NU Online)</figcaption>
</figure> JawaPos.Com &ndash;&nbsp;Usai digelarnya&nbsp;Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023, beberapa komisi dalam gelaran tersebut telah mengeluarkan putusan, termasuk Komisi Qanuniyyah atau perundang-undangan terkait kebijakan lima hari sekolah. Forum Munas-Konbes NU 2023 menolak kebijakan sekolah lima hari (full day school) yang menjadikan jam sekolah bertambah hingga sore hari. "Rekomendasi kami kepada munas adalah tidak melaksanakan full day school yang diterjemahkan dari lima hari kerja ini," Ujar KH Abdul Ghaffar Razin selaku Koordinator Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah dalam konferensi pers Munas dan Konbes pada hari selasa (19/9/2023). KH Abdul Ghaffar Razin atau yang kerap disebut Gus Rozin, mengatakan kebijakan penerapan lima hari sekolah yang telah berlaku di beberapa wilayah bersandar pada Peraturan Presiden yang menyangkut tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara alias Perpres Nomor 21 tahun 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012996334/rekomendasi-munas-nu-kekerasan-di-pulau-rempang-harus-dihentikan">Rekomendasi Munas NU: Kekerasan di Pulau Rempang Harus DIhentikan!</a> Dalam Pasal 3 ayat dua (2), disebutkan hanya terjadi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.&nbsp;Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Namun, Perpres ini mulai diartikan kurang tepat, yaitu sekolah juga harus dilaksanakan dalam waktu lima hari namun dengan durasi lebih panjang atau disebut juga dengan full day school. "Di beberapa tempat sudah dilakukan lima hari sekolah yang ditafsirkan dari lima hari kerja. Sebuah peraturan presiden tahun 2023 yang menjelaskan bahwa kita itu mempunya lima hari kerja. Mulai dari Senin sampai Jumat, tapi di beberapa tempat diterjemahkan pula lima hari sekolah dan sepanjang hari," Imbuh Gus Rozin.&nbsp; Gus Rozin mengatakan, Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah telah sepakat dengan dua alasan penolakan kebijakan lima hari sekolah yang ditinjau dari aspek sosiologis dan yuridis. Dari segi sosiologis, Gus Rozin menegaskan bahwa kebijakan sekolah lima hari full day berpotensi membuat pembelajaran pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan yang biasanya didapat dari madrasah diniyah sore seusai sekolah umum tidak berjalan maksimal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012996177/bahtsul-masail-waqiiyah-nu-kecerdasan-buatan-haram-untuk-dijadikan-panduan-fatwa-keagamaan">Bahtsul Masail Waqiiyah NU: Kecerdasan Buatan Haram untuk Dijadikan Panduan Fatwa Keagamaan</a> "Membahas dari aspek manfaat dan madharatnya mengingat di Nahdlatul Ulama kita mempunyai dua landasan, landasan sosiologisnya adalah Nahdlatul Ulama mempunyai sekian banyak madrasah diniyah dan TPQ yang kemudian kalau full day school, lima hari sekolah dan sepanjang hari ini dilaksanakan maka kemudian pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan dasar yang tawasuth i&rsquo;tidal moderat akan tidak menjadi maksimal atau terancam," ungkapnya.&nbsp; Gus Rozin juga menjelaskan dasar hukum yang mendukung penolakan terhadap kebijakan sekolah selama lima hari. Penyebabnya karena Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang mencabut ketentuan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Kerja. Pencabutan Permendikbud ini dikarenakan kedudukan yang lebih tinggi dan kemutakhiran regulasi yang terdapat dalam Perpres tersebut. &nbsp;***

Sidang Komisi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2023, tolak kebijakan 5 hari full day school. Ini alasannya.

Tolak Kebijakan 5 Hari Full Day School, NU Khawatir Pendidikan Karakter dan Keagamaan Tidak Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/WhatsApp-Image-2023-05-27-at-125642-1290318800.jpg" alt="Musyawarah nasional Perguruan karate Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia (Aski) di Hotel Oasis Amir Jakarta, Sabtu (27/5)." width="100%">
<figcaption>Musyawarah nasional Perguruan karate Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia (Aski) di Hotel Oasis Amir Jakarta, Sabtu (27/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perguruan karate Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia (Aski) menggelar musyawarah nasional (munas) ke-5 tahun 2023. Acara itu secara resmi dibuka Wasekjen PB FORKI Bidang Luar Negeri Darly Siregar, di Hotel Oasis Amir Jakarta, Sabtu (27/5). Munas PP Aski merupakan pelaksanaan dari amanat AD/ART Aski yang dilakukan setiap 5 tahun sekali sekaligus menjadi forum tertinggi di organisasi. Dihadiri perwakilan dari 17 pengurus provinsi, kegiatan itu berlangsung satu hari yang mengusung beberapa agenda. Ketua Panitia Munas PP Aski Handoko Nindyo Wardono menjelaskan, tujuan munas adalah melaksankan anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga (AD/ART). Hasilnya adalah pertanggungjawaban pengurus, merumuskan garis besar organisasi ke depan, dan pemilihan Ketua Umum PP ASKI 2023-2028. &rdquo;Kami juga akan membahas hal-hal lain yang dipandang strategis untuk perkembangan organisasi ke depan,&rdquo; jelas Handoko Nindyo Wardono. Ketua Umum PP Aski Syaifullah Nasution mengatakan, Aski awalnya merupakan perguruan Amura dan berganti nama menjadi Aski pada 2018. Aski memiliki semangat untuk menciptakan suatu metode pengembangan karate berbasis akademi. &rdquo;Aski adalah lembaga akademi seni karate. Dari nama tersebut kita berharap Aski mempunyai suatu metode pengembangan ilmu karate yang berbasis program silabus yang jelas sebagaimana akademi,&rdquo; ungkap Syaifullah Nasution. Nama perguruan yang sedemikian besar bisa diwujudkan. Hal itu terbukti dari setiap event nasional yang digelar FORKI, atlet Aski senantiasa berhasil meraih peringkat nasional. Terbaru, pada Kejurnas FORKI 2023, Aski menduduki peringkat 4 dari 25 perguruan. Ketua Dewan Guru Aski Ucok Marisi Sihotang mengungkapkan, melalui penyelenggaraan munas ke-5 menunjukkan bahwa Aski adalah perguruan karate yang sehat. Secara teratur selalu melaksanakan munas sebagai ajang untuk melakukan evaluasi dan rencana kerja ke depan agar bergerak semakin baik dan maju. Sejalan dengan tema munas Kolaborasi Organisasi Merupakan Kunci Menjadikan Aski Lokomotif Perkaratean Nasional, PP ASKI senantiasa berkomitmen untuk membangun sinergi dan kolaborasi organisasi. Tak hanya untuk menjadikan organisasi yang sehat dan profesional, tetapi juga meningkatkan prestasi para atlet. &rdquo;Dan yang terpenting adalah melahirkan karateka yang berkarakter akhlak mulia,&rdquo; ucap Ucok Marisi Sihotang.

Perguruan karate Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia (Aski) gelar munas ke-5 tahun 2023 di Hotel Oasis Amir Jakarta, Sabtu (27/5)

PP ASKI Gelar Munas Ke-5 Tahun 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-18-at-10.19.01.jpg" alt="Ketum PB PSOI periode 2023-2026 Pandu Sjahrir (tengah). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketum PB PSOI periode 2023-2026 Pandu Sjahrir (tengah). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pandu Sjahrir resmi terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PB PSOI) periode 2023-2026. Investor kenamaan itu terpilih secara aklamasi oleh pengurus PB PSOI yang menggelar musyawarah nasional (Munas) di Artotel Mangkuluhur, Jakarta, pada 16-18 Januari.  Usai melakukan serah terima jabatan dari Ketua Umum sebelumnya, Arya Sena Subyakto, Pandu yang merupakan Founding Partner dari AC Ventures menyatakan, akan memulai tugasnya dengan menerima masukan-masukan dari pengurus demisioner. Hal itu untuk mengetahui secara detail sejauh mana program-program telah terlaksana.  Selain itu, pihaknya juga akan meneliti hambatan-hambatan yang dihadapi daerah. Sebab, bibit-bibit atlet dimulai dari daerah.  ”Dari daerah bibit-bibit unggul olahraga selancar dihasilkan. Saya bercita-cita bahwa cabang olahraga ini dapat dikenal dan dinikmati sebagai cabang olahraga yang tidak pernah memandang kasta namun tetap menjadi penyumbang medali dalam setiap kejuaraan,” ucap Pandu.  Selanjutnya, Pandu akan membuat rencana kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dia memastikan rencana kerja yang disusun tersebut akan selalu berorientasi pada kemajuan olahraga selancar ombak di Indonesia.  ”PSOI harus berupaya memenuhi harapan masyarakat agar atlet-atlet olahraga selancar ombak  Indonesia mampu menempati posisi terhormat di tingkat regional dan internasional,” ujar Pandu.  Arya Sena Subyakto berharap Pandu dapat meneruskan dan mengembangkan PB PSOI lebih baik. Ketum baru memiliki hubungan yang luas dengan pemerintah dan stakeholder.  ”Dia memperhatikan surfing dan buat saya percaya menyerahkan tongkat estafet ke Pandu dan semoga dia bisa lebih baik dari saya,” kata Arya yang mendirikan PSOI sejak 2008 dan menjabat Ketua Umum sejak 2012.  Tipi Jabrik selaku Sekjen PSOI menambahkan, dalam waktu dekat Surfer Rio Waida bakal mengikuti pertandingan dua Championship Tour Event. Yaitu, Billabong Pro Pipeline di Banzai Pipeline, Oahu, Hawaii, pada 29 Januari-10 Februari; dan Hurley Pro Sunset Beach di Oahu, Hawaii, pada 12-23 Februari. Rio berstatus sebagai rookie.  ”Dari sana akan bertanding di dua seri di Hawai. Dan berusaha untuk tembus top ten akhir tahun agar lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024,” ucap Tipi Jabrik.  Selancar ombak memang menjadi salah satu cabang olahraga yang diandalkan untuk meloloskan atletnya pada Olimpiade selain cabor lain seperti badminton dan angkat besi. Jabrik menjelaskan, Rio sudah melakukan persiapan satu bulan terakhir dan sangat percaya diri. Sebab, ombak di Hawai memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan Pacitan.  ”Untuk bisa tembus top ten tentunya fisik dan mental harus dijaga. Jangan sampai cedera apalagi mental down,” ujar Tipi Jabrik.

Misi Buat Selancar Ombak Lebih Populer dan Back to Back ke Olimpiade

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-16-at-21.06.15.jpg" alt="Calon Ketum PB PSOI periode 2023-2026 Pandu Patria Sjahrir. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Calon Ketum PB PSOI periode 2023-2026 Pandu Patria Sjahrir. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengurus Besar (PB) Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) gelar musyawarah nasional (Munas) pertama sejak dikukuhkan dan diresmikan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 25 Februari 2021. Munas itu untuk menetapkan Ketua Umum (Ketum) PB PSOI baru yang sebelumnya dijabat Arya Sena Subyakto sejak 2019.  ”Dengan Munas ini, kami mencari figur ketua umum baru yang dapat memberikan kemajuan PB PSOI,” kata Sekretaris Jenderal PB PSOI Tipi Jabrik, Senin (16/1).  Nama Pandu Patria Sjahrir muncul menjadi calon tunggal Ketum PB PSOI untuk periode 2023-2026. Menurut Tipi, sosok investor ternama Indonesia itu punya banyak ide dan inisiatif terbaik untuk kemajuan PB PSOI.  ”Karena secara historis PB pernah mendekati Pak Pandu untuk meminta saran dan masukan. Dan saat itu Pak Pandu sangat antusias berikan arahan dan support dan hal itu memberikan keyakinan kepada PB untuk memberikan kesempatan ke Pak Pandu menjadi ketum dan Pak Pandu menyambut dengan baik,” papar Tipi.  Menanggapi pemilihan itu, Pandu menyatakan kesiapannya dalam memimpin PB PSOI.  ”Jika memang dipercayakan untuk memimpin organisasi ini, saya akan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan olahraga selancar ombak. Kita lihat hasilnya di acara munas,” tutur Pandu.  PSOI didirikan pada 2008 dan dikelola orang-orang yang sudah tidak asing lagi di dunia surfing Indonesia. Mereka adalah Arya Subyakto dan Tipi Jabrik, yang sudah sejak 2001 memulai Indonesian Surfing Championship (ISC).  Meskipun kompetisi surfing antar negara seperti di Asian Beach Games tidak lagi digelar, PSOI dan atlet-atlet di bawah bimbingannya masih terus mengikuti kejuaraan single event hingga sekarang. Aktivitas dan keberhasilan prestasi dari PSOI, ISC, ataupun ASC, tidak dapat dipisahkan.  Keterbatasan perhatian dan bantuan dana dari pemerintah memaksa para pengurus memutar otak dan kreatif untuk menyelenggarakan kejuaraan demi menjaga dan meningkatkan kualitas olahraga surfing di Indonesia. ISC/ASC menjadi badan hukum swasta yang selama ini menjalankan kejuaraan surfing di Indonesia sejak 2001. Kehadiran kejuaraan surfing untuk tetap ada di Indonesia tentu merupakan prestasi milik PSOI juga yang selama ini dikelola orang-orang yang sama.

Pandu Sjahrir Jadi Calon Tunggal Ketua Umum PB PSOI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-17-at-14.26.22.jpg" alt="Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar (PB) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar (PB) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar (PB) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) Arif Jamaludin menyayangkan adanya deklarasi yang dilakukan 9 provinsi yang mengusung Amir Yanto sebagai ketua umum Ikasi di luar acara Munas Ikasi. Berdasar hasil Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Bakal Calon Ketua Umum Ikasi 2022, Amir Yanto tidak lolos verifikasi. Sebab, tidak melengkapi berkas yang disyaratkan tim verifikasi. Amir Yanto mengajukan 12 dukungan suara. Namun, 3 suara tidak sah karena pemberi dukungan tidak mempunyai SK kepengurusan yang berlaku dan 1 suara memberikan dukungan suara ganda. Sehingga dukungan yang dianggap sah hanya 8 suara. Sedangkan Agus Suparmanto mengajukan 19 suara dukungan suara. Namun, 1 dukungan suara tidak sah karena 1 suara memberikan dukungan ganda. Sehingga hanya 18 suara dukungan yang sah. Arif Jamaludin mengatakan, tahun ini Munas PB Ikasi diikuti 27 provinsi. Namun, ada 9 provinsi yang memilih untuk walkout dari Munas dan 18 provinsi tetap mengikuti munas. Sembilan provinsi yang memilih untuk walkout dari munas itu merupakan pendukung Amir Yanto. ”Munas tetap berjalan setelah dinyatakan kuorum cukup 2/3 dari 27 provinsi yang hadir. sehingga tahap munas dilaksanakan sampai selesai dan menetapkan kembali Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Ikasi 2022-2026,” ujar Arif Jamaludin. ”Saya sangat menyayangkan tiba-tiba ada munas lanjutan yang diadakan oleh mereka dan mendeklarasikan Amir Yanto sebagai ketua umum Ikasi,” ujar Arif. Dia menambahkan, keputusan munas lanjutan tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan AD/ART PB Ikasi. ”Pada dasarnya, ada 18 provinsi sudah sepakat menetapkan kembali Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Ikasi 2022-2026,” ucap Arif Jamaludin. Dia menjelaskan, dalam AD/ART tidak ada istilah munas lanjutan. Menurut Arif Jamaludin, apa yang dilakukan beberapa pendukung Amir Yanto melanggar dan merusak marwah atau nama baik Ikasi. Hal senada disampaikan Harry Jost, ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum PB Ikasi 2022-2026. Dia menyatakan, deklarasi sepihak yang dilakukan kubu Amir Yanto telah melanggar ketentuan Munas Ikasi 2022. ”Sebelum Munas ini kan kita sudah buka pendaftaran calon ketua umum secara terbuka. Itu sudah kami informasikan kepada seluruh pengurus provinsi dan diumumkan di media juga. Namun, yang melengkapi berkas dan memenuhi syarat hanya ada satu calon yakni Agus Suparmanto,” ujar Harry. Dia juga menyebutkan, ada 18 provinsi yang sudah sepakat menetapkan kembali Agus Suparmanto sebagai ketua umum Ikasi 2022-2026. Sebab, mereka menilai Agus memiliki pengalaman dalam kepengurusan Ikasi dan Federasi Anggar Internasional. ”Keputusan Munas Ikasi 2022-2026 yang salah satu agendanya menetapkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum merupakan hasil final dan tidak dapat diganggu gugat. Munas lanjutan yang diadakan 9 provinsi yang walkout dari acara munas hanya ekspresi kekecewaan mereka karena calon yang diusung tidak lolos verifikasi. Hal ini tidak memengaruhi ketetapan dalam munas,” papar Harry.

Munas Ikasi Pilih Agus Suparmanto, 9 Provinsi Deklarasikan Amir Yanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220321-WA0009_2.jpg" alt="Pembukaan Munas PSMTI di Makassar, Senin (21/3). Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Pembukaan Munas PSMTI di Makassar, Senin (21/3). Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perwakilan dari 25 provinsi di Indonesia menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) VII di Makassar, Senin (21/3).  Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wali kota Makassar, Forkopimda Makassar dan Sulsel, serta Menteri BUMN Erik Tohir yang hadir secara virtual.  Ketua Umum PSMTI David Herman Jaya menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Selatan atas dukungan yang diberikan. ”Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pejabat di Pemprov Sulawesi Selatan yang telah memberikan ruang bagi kami untuk terus berkarya bagi bangsa Indonesia dan dukungan ini sangat berarti bagi PSMTI dalam melaksanakan program-program kerja,” ujar David Herman Jaya seperti dilansir dari Antara di Makassar, Senin (21/3).  David berharap dukungan dari semua pihak agar PSMTI bisa terus bekerja dan berkarya nyata. Melaksanakan hak dan kewajiban membangun negara kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur.  Ketua PSMTI Sulsel Emmy Jita menyatakan, pihaknya berharap bisa membantu pemerintah dalam menurunkan angka Covid-19 di Sulsel. Salah satunya adalah dengan melakukan vaksinasi.  ”Kami telah melakukan vaksinasi di kabupaten/kota Gowa dan Makassar dengan target sepuluh ribu orang. sebagai daya tarik kami juga memberikan hadiah rumah agar orang mau melakukan vaksinasi Covid-19,” ujar Emmy.  Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, kontribusi masyarakat Tionghoa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dilakukan dalam sinergi dengan pemerintah. Terutama pada masa pandemi saat ini khususnya menggelar vaksinasi masal.

25 Provinsi Hadiri Munas PSMTI di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20211103_094908-1.jpg" alt="Ketua Umum PUWSI 2018-2021 Ricky Ismail Soerapoetra (tengah) dalam Munas III di Hotel Harris fX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (3/11). Saifan Zaking/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PUWSI 2018-2021 Ricky Ismail Soerapoetra (tengah) dalam Munas III di Hotel Harris fX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (3/11). Saifan Zaking/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia (PUWSI) melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) III, Rabu (3/11). Tema munas kali ini Bangkit Bersama untuk Jadi Lebih Kuat.  Kegiatan itu dilakukan untuk mempererat industri wisata selam di Tanah Air serta pemilihan ketua umum PUWSI periode 2021–2024. Munas mengundang seluruh anggota guna melaksanakan kewajiban organisasi berupa evaluasi kepengurusan dan konsolidasi sinergitas antarpelaku industri wisata selam pada era new normal.  Ketua Umum PUWSI 2018–2021 Ricky Ismail Soerapoetra menyampaikan, munas juga dilakukan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan organisasi. Baik terkait program maupun finansial.  ”Kita akan bermusyawarah bersama-sama dengan anggota, pengurus, dan pendiri, untuk kami menyampaikan pertanggungjawaban baik program kegiatan dan finansial,” jelas Ricky Ismail Soerapoetra di Hotel Harris fX Sudirman, Jakarta Pusat.  Kegiatan itu pun menjadi awal dari titik balik industri selam Indonesia. Khususnya pada era pandemi. Oleh karena itu, dengan musyawarah tersebut diharapkan ditemukan langkah yang lebih baik untuk industri pada masa mendatang.  ”Terutama pada era pandemi, kita ingin sekali kita bisa bermusyawarah. Karena saat ini kita ada satu tujuan, industri bisa bangkit dan kita bisa melakukan program rekonstruksi dan development ke depannya. Kita harus saling bisa menerima, mendukung satu sama lain dan lugas memiliki sikap dalam mengambil sebuah keputusan,” ujar Ricky Ismail Soerapoetra.  Ricky mengharapkan dari munas itu, para pelaku usaha wisata selam dalam negeri bisa saling bahu-membahu membangun perekonomian. Namun, perlu tetap menjaga kekayaan bawah laut Indonesia, khususnya terumbu karang.  ”Yang terpenting sebagai ketum, besar harapan saya bisa bersama-sama terbuka dan melihat bahwa ini adalah kepentingan Bersama. Kenapa asosiasi ini berdiri dan berjalan karena kita harus sama-sama bangkit untuk bisa lebih kuat. Mari kita bermusyawarah untuk kepentingan bersama dan membangun Indonesia. Selamat bermusyawarah,” ucap Ricky.  Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan ucapan selamat atas dilaksanakannya Munas III PUWSI 2021. Diharapkan dengan munas itu, organisasi dapat membawa angin segar bagi pariwisata dalam negeri.  ”Selamat dan sukses atas kegiatan Munas III PUWSI yang bertema Bangkit Bersama untuk Jadi Lebih Baik. Saya harap seluruh pelaku usaha di bidang selam, khususnya di bawah PUWSI dapat saling bekerja sama dalam mengembangkan produk dan industri wisata selam semakin diminati wisatawan mancanegara dan Indonesia,” tutur Sandiaga.

Munas III PUWSI Bangkit Bersama untuk Jadi Lebih Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/20200518-Niam1.jpg" alt="Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia. Dewanto Samodro/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia. Dewanto Samodro/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia direncanakan digelar pada 25–28 November secara daring. Ketua Umum MUI (nonaktif) KH Ma’ruf Amin akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.  Ma'ruf mengatakan, laporan pertanggungjawabannya agar dapat dijadikan sebagai panduan kinerja untuk pengurus periode berikutnya. ”Kita dalam Munas itu harus bisa menyampaikan hasil-hasil yang kita lakukan selama ini, sebagai persembahan yang nantinya supaya bisa dilanjutkan atau diestafetkan,” kata KH Ma’ruf Amin seperti dilansir dari Antara pada Senin (19/10).  Dia berharap, dalam melangsungkan roda organisasi, para anggota menjaga soliditas, terlebih keanggotaan MUI terdiri atas banyak ormas Islam yang beragam.  MUI merupakan organisasi wadah ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim. Sejak awal berdiri, keputusan-keputusan MUI selalu disepakati bersama, termasuk fatwa-fatwanya. Pengurus MUI berasal dari berbagai latar belakang yang memutuskan berbagai persoalan dengan musyawarah bersama. Kesepakatan-kesepakatan itu merupakan keistimewaan MUI yang harus terus dijaga.  ”Terus terang di Komisi Fatwa MUI, sejak saya jadi ketua Komisi Fatwa, selalu keputusan yang lahir adalah muttafaqun alaih. Artinya tidak ada pihak-pihak yang kemudian menyatakan ketidaksepakatannya, dan ini harus dijaga,” ujar KH Ma’ruf Amin yang juga Wakil Presiden Indonesia itu.  Ma'ruf mengatakan, MUI sejak awal sudah memiliki landasan-landasan sehingga harus konsisten. Salah satu yang kerap tampak dari peran MUI adalah keluaran fatwa keagamaan yang menjadi panduan beragama bagi umat Islam di Indonesia.  Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia akan membahas sejumlah fatwa, selain mengagendakan suksesi kepemimpinan pengurus MUI untuk masa bakti 5 tahun. Ketua Tim Materi Fatwa Munas MUI Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, pembahasan fatwa mengerucut pada tiga bidang, yaitu masalah sosial budaya, ibadah, dan ekonomi syariah.  ”Tiga bidang itu juga mencakup rencana fatwa tentang perencanaan haji belia dan dana talangan haji, pengawasan pengelolaan zakat dan zakat perusahaan, wakaf, pemilihan umum, termasuk periode masa bakti presiden, pilkada dan politik dinasti, serta paham komunisme,” kata Niam yang juga Sekretaris Komisi Fatwa MUI itu.  Selain itu, dalam pembahasan fatwa tersebut juga akan membahas berbagai hal terkait dengan Covid-19, seperti tentang vaksin, penanggulangannya, rambu-rambu adaptasi kehidupan baru, pemanfaatan bagian tubuh manusia untuk menjadi bahan pengobatan, dan hal terkait lain.  Komisi Fatwa MUI, kata dia, terus menggelar rapat internal mengundang para ahli sampai akhir Oktober untuk membahas rencana fatwa yang sudah difinalisasi. Dengan begitu, dua pekan sebelum munas berlangsung, peserta munas sudah menerima materi draf fatwa dan mendalaminya untuk dibahas pada saat Munas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IIzR3uJUstU&ab_channel=jawapostvofficial

Akhir November, Munas MUI Akan Bahas Sejumlah Fatwa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#musyawarah nasional

Berita Terkini