<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/WhatsApp-Image-2023-07-25-at-185606-3280878812.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta sepakat melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan yang minim siswa. Evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan jumlah siswa dalam SMP tersebut dalam dua tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai menerima audiensi MKKS SMP Swasta. Audiensi tersebut berlangsung di ruang kerja wali kota Balai Kota Surabaya, Selasa (25/7). &rdquo;Kalau ada sekolah yang tidak ada murid, kami sepakat dengan MKKS. Ini dilihat 4 tahun ke belakang, kalau (jumlah) muridnya masih tetap saja, kita evaluasi berikan kesempatan dua tahun ke depan,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Selama dua tahun ke depan, Wali Kota Eri menyatakan, Dinas Pendidikan (Dispendik) akan memberikan pendampingan kepada SMP swasta tersebut. Nah, jika sudah didampingi selama dua tahun namun masih saja sepi peminat, bisa dilakukan merger dengan sekolah lain. &rdquo;Kasihan kalau sekolah ini tidak dimerger, muridnya dua atau tiga, terus bagaimana operasional sekolah ini. Tapi bukan berarti (2023) dia tidak dapat murid, karena jika ditarik 4 tahun ke belakang pun, jumlah (muridnya) tetap sama,&rdquo; jelas Eri. Menurut dia, ada sekitar 10 SMP swasta di Kota Surabaya yang sepi peminat selama 4 tahun ke belakang. Karena itu, pemkot bersama MKKS SMP swasta sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah yang sepi peminat tersebut. &rdquo;Kita coba berikan kesempatan, kita sepakat dengan MKKS dua tahun ke depan kita lihat jumlah muridnya seperti apa, sambil dia (sekolah) menaikkan kemampuannya. Kalau misalnya (dua tahun ke depan) sudah tidak bisa lagi, ya sudah,&rdquo; ujar Eri. Wali Kota Eri mengungkapkan, pada tahun ajaran 2023/2024, ada sekitar 17.044 anak yang diterima masuk SMP negeri. Sedangkan yang masuk ke SMP swasta, sekitar 17.146 anak. Jumlah siswa yang diterima SMP Negeri ini turun selama dua tahun terakhir. &rdquo;SMP negeri itu bisa menerima sampai 20.000 siswa pada tahun 2021. Kemudian turun menjadi 19.000 siswa pada 2022,&rdquo; sebut Eri. Wali Kota Eri menyebutkan, ada aturan menteri pendidikan yang mengatur jumlah maksimal rombongan belajar (rombel) dan siswa pada SMP negeri. Jumlah rombel pada satuan pendidikan itu maksimal 10 dan jumlah peserta didik maksimal 32 anak per kelas. &rdquo;Semakin banyak siswa, semakin banyak rombel, semakin tidak bisa murid itu dipantau gurunya. Sehingga kita lakukan itu,&rdquo; tegas Eri. &nbsp;Dia menegaskan, SMP swasta di Kota Surabaya tidak kekurangan murid meski banyak peminat yang ingin masuk ke sekolah negeri. Sebab, SMP Negeri di Surabaya pada tahun ini menerima 17.044 siswa. &rdquo;Yang SMP swasta, sudah ada 17.146 siswa yang diterima. Namun ada 4.000 anak yang lulus (SD) yang belum kita ketahui, tapi ini biasanya mondok (Pondok Pesantren). Nah, ini nanti kita akan lihat,&rdquo; ujar Eri. Wali Kota Eri juga menyampaikan pada 2023, siswa yang masuk SMP swasta di Surabaya, jumlahnya terbanyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, jumlah peserta didik yang masuk SMP swasta hanya sekitar 16.000 siswa. &rdquo;SMP swasta itu sebelum 2023 menerima murid paling banyak 16.000. Tapi sekarang (2023) menerima murid sekitar 17.000,&rdquo; tutur Eri. Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo menyatakan, pihaknya bersama pemkot akan menelusuri 4.000 lulusan SD di Surabaya yang belum masuk ke SMP negeri maupun swasta. Nah, dari jumlah lulusan itu jika tidak diterima ke SMPN, dipersilakan masuk ke SMP swasta. &rdquo;Monggo (silakan) memilih sekolah swasta yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anaknya,&rdquo; kata Erwin Darmogo. Erwin menjelaskan, ada beragam pilihan SMP swasta di Kota Surabaya. Mulai dari SMP skala nasional hingga lembaga pendidikan yang berbasis agama. &rdquo;Nah, pilihlah yang dekat dengan rumah dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak,&rdquo; imbau Erwin Darmogo. Terkait SMP swasta yang jumlah muridnya tidak banyak, dia menyatakan, telah meminta dinas pendidikan untuk melakukan pendampingan. Baik pendampingan dari segi mutu pendidikan sekolah maupun terkait pembiayaan. &rdquo;Tadi disepakati kira-kira dua tahun ke depan, kalau tidak menunjukkan perubahan berarti, bisa di-merger. Tapi tentunya itu melalui proses semuanya, harus ada komunikasi, baik antara dispendik dengan MKKS, sekolah, juga yayasannya,&rdquo; ucap Erwin Darmogo.

Pemkot Surabaya bersama MKKS SMP swasta sepakat mengevaluasi lembaga pendidikan yang minim siswa. Pemkot beri kesempatan selama 2 tahun

Pemkot Surabaya dan MKKS SMP Swasta Evaluasi Sekolah yang Minim Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/anak-sekolah.jpg" alt="Ilustrasi menemani anak belajar. (Medical News Today)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi menemani anak belajar. (Medical News Today)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penambahan pendidikan karakter dan penghapusan PR menimbulkan tanggapan beragam dari masyarakat. Meski demikian, Pemkot Surabaya yakin bahwa konsep belajar tersebut akan memberikan dampak positif bagi anak. Orang tua pun diminta ikut andil bertanggung jawab mendidik karakter anak.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memahami adanya kekhawatiran saat program itu berjalan. Misalnya, anak akan lepas kontrol. Yang biasanya di rumah belajar malah akan banyak bermain.  Namun, dia mengatakan bahwa strategi itu sudah menjadi ketetapan yang apik. Sebab, pembelajaran tersebut bisa lebih seimbang. Anak bisa menuntaskan akademiknya di sekolah, lalu karakter yang dimiliki bisa disiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan.  ”Ya, biarkan saja sudah (kalau memang ada yang kontra, Red). Kami kerjanya kan sesuai. Sebenarnya, orang-orang saat ini belum tahu, ngertinya PR tidak ada. Tapi, sebenarnya PR itu masih ada, tapi PR soal karakter,’’ paparnya.  Dia pun meminta agar pendidikan anak tidak hanya diserahkan sepenuhnya ke sekolah dan anak. Sebab, itu menjadi tanggung jawab bersama. Kalau hanya diberi PR, artinya tanggung jawab orang tua dilimpahkan ke guru.  ”PR itu tugas sekolah yang diselesaikan di sekolah. Tetapi ketika pulang dan mendidik karakter, ya orang tua dong. Anak mau jadi apa kalau hanya PR?” ujar Eri.  Dia mengajak orang tua agar tidak berpikir anak selalu dijejali PR saja. Dibutuhkan aktivitas lain yang bisa mengembangkan kemampuan dan potensi anak. Juga interaksi sosial mereka.  ”Jangan sampai anak ini pikirane PR tok, setelah itu mereka menjadi individualistis. Tetapi, bagaimana caranya agar anak ini bisa menyelesaikan PR bersama-sama. Kalau orang tua takut anaknya tidak pinter, lha ya dampingono anake,’’ katanya.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pihaknya telah siap menjalankan program Sekolahe Arek Suroboyo (SAS). Konsep tersebut terus dimatangkan agar bisa berjalan secara berkelanjutan dan jangka panjang. Agar anak-anak tidak dibuat bingung karena perubahan kebijakan.  ”Sosialisasi ke orang tua pasti juga kami lakukan. Agar tidak terjadi salah paham. Jadi, tetap ada PR, tapi bentuknya beda dan tidak memberatkan siswa,’’ paparnya.  Menurut dia, pendidikan akademis itu harus diselesaikan di sekolah. Selebihnya, pembentukan karakter anak-anak sesuai dengan minat mereka. ”Ibaratnya servis motor. Kalau belum selesai diperbaiki tapi dibawa pulang, pasti akan muncul masalah baru,’’ ujarnya. <h3>Sejumlah Sekolah Sudah Terapkan Pendidikan Karakter</h3> PERESMIAN Program Sekolahe Arek Suroboyo (SAS) direncanakan pada Kamis (10/11). Kebijakan yang menekankan pendidikan karakter itu ternyata telah diterapkan lebih dulu oleh sejumlah sekolah. Misalnya, yang dilakukan SDN Jemur Wonosari 1 dalam rangka uji coba kebijakan anyar tersebut kemarin (7/11).  Kepala SDN Jemur Wonosari 1 Husaini Effendi menyatakan, rancangan pembelajaran dilakukan oleh setiap sekolah asalkan tetap mengacu arahan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Implementasi dilakukan di setiap jenjang kelas dengan menyesuaikan pemahaman murid. Pihaknya pun telah selesai melaporkan rancangan itu kepada dispendik.  ”Tim pengawas juga menilai program kami sudah sesuai. Batas akhir waktu pengumpulan draf Rabu (9/11),’’ katanya.  Berbagai program yang dibuat berfokus untuk meningkatkan karakter serta kreativitas siswa. Mulai literasi, numerasi, pramuka, hingga permainan tradisional. Penerapannya pun tak melulu dilakukan secara formal. Misalnya, di kelas V yang mempelajari anatomi organ tubuh dengan permainan merangkai menggunakan manekin. ”Siswa lebih mudah mencerna dan aktif. Namun, intisari pembelajaran tetap terjaga dan tidak hilang,’’ terangnya.  Wali murid juga menyambut baik program SAS setelah sosialisasi yang dilakukan sekolah. Termasuk kebijakan meniadakan PR akademik bagi siswa. Namun, pihaknya tetap memberikan PR pendidikan karakter seperti keterlibatan murid di lingkungan rumah. Sebab, masih ada wali murid yang khawatir kebijakan itu akan membuat anak mereka keterusan bermain.  ”Hasil kegiatan mereka akan tercatat di laporan pembelajaran. Kami juga mengimbau wali murid untuk berperan serta dalam pengawasan karena program ini lebih banyak dampak positifnya,’’ papar dia.  Terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo menyatakan siap menerapkan SAS dan sedang menunggu sosialisasi dispendik lebih lanjut. Menurut dia, pendidikan karakter diterapkan sejak lama seperti kegiatan salat Duha bersama oleh SMP swasta berbasis Islam.  Erwin menilai, sebaiknya PR tidak dihapuskan sepenuhnya karena dikhawatirkan membuat murid bermain gadget. Dia menyarankan agar PR tetap ada, namun dengan intensitas yang diturunkan dan tak memberatkan.  TARIK-ULUR SEKOLAH TANPA PR  - Masih ada pro dan kontra soal peniadaan PR dan pendidikan karakter anak.  - Banyak orang tua yang merasa selama ini kegiatan belajar anak sangat melelahkan.  - Di sisi lain, ada yang berpendapat PR bagus untuk memastikan anak tetap belajar dan bertanggung jawab.  - Dispendik memastikan evaluasi akan dilakukan rutin agar program bisa berjalan dalam jangka panjang.  - Orang tua ingin peniadaan PR dan pendidikan karakter diimbangi dengan penyediaan fasilitas aktivitas anak yang lebih banyak.

Wali Kota Eri Cahyadi: Banyak PR Bikin Anak Jadi Individualistis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/pembelajaran-tatap-muka_1.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 7 Surabaya. Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 7 Surabaya. Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah usaha pengembangan pendidikan vokasi, keberadaan SMK di Jatim cukup vital. Hanya, sejauh ini masih banyak sekolah kejuruan yang sulit berkembang.  Sebab, sekolah-sekolah tersebut sulit mengakses bantuan program pengembangan dari pemerintah di luar bantuan operasional sekolah (BOS). Hal itu dipicu jumlah siswa di sekolah tersebut yang di bawah batas minimal.  Bahkan, tak sedikit SMK yang dinyatakan sangat minim siswa. Kondisi tersebut banyak terjadi di sekolah swasta. Karena itu, sejumlah solusi sedang dijajaki. Salah satunya, merger.  Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Jatim Kisyanto menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan kondisi itu ke pimpinan Dispendik Jatim. ’’MKKS SMK swasta meminta adanya pembinaan. Terutama masa depan sekolah,’’ paparnya kepada Jawa Pos kemarin.  Dia memaparkan, pemerintah pusat sudah menentukan batasan sekolah-sekolah yang bisa memperoleh bantuan pengembangan. Sebagaimana revitalisasi gedung maupun perlengkapan. Syaratnya, jumlah peserta didik di sekolah tersebut minimal 215 siswa.  Bahkan, sekolah di bawah 45 siswa sudah tidak diakui dalam data dapodik (data pokok pendidikan). Artinya, sekolah itu dianggap tutup dan sudah tidak lagi mendapatkan bantuan rutin seperti BOS. ’’Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan hanya sekolah yang rugi, melainkan juga siswa,” katanya.  Sementara itu, berdasar data MKKS SMK swasta Jatim, saat ini tercatat ada 1.852 SMK di Jatim. Di antara jumlah itu, 435 lembaga memiliki peserta didik di bawah 200 siswa. Sementara itu, 876 sekolah lainnya malah hanya memiliki kurang dari 100 siswa. Dengan demikian, sekolah-sekolah itu tidak bisa mendapatkan bantuan di luar BOS.  Bahkan, cukup banyak SMK swasta di Jatim yang siswanya sangat minim. Sebagaimana di Madiun. Sebanyak 22 SMK swasta hanya diisi total 480 siswa di tahun ajaran ini. Ada sekolah yang menerima siswa hanya dua sampai tiga orang.  Untuk itu, MKKS SMK swasta Jatim memberikan beberapa usulan ke dispendik. Pertama, melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah itu. Kedua, soal opsi merger. Terutama sekolah-sekolah yang dalam naungan satu yayasan. ’’Kami lebih setuju skema merger sekolah-sekolah ini daripada menutup,’’ paparnya.  Sementara itu, anggota Dewan Pendidikan Jatim Ali Yusa setuju mengenai usulan merger. Menurut dia, SMK minim murid akan berdampak pada kualitas pembelajarannya. ’’Basic SMK kan kejuruan. Artinya, banyak praktik pembelajaran,” tuturnya.  Jika laboratorium yang dipunyai minim, pasti pembelajaran tidak berjalan maksimal. ’’Langkah penyelamatan ini bisa dilakukan jika siswa digabung ke SMK yang masih sehat. Dengan fasilitas laboratorium dan ruang praktik lebih lengkap,’’ katanya.  KONDISI SMK DI JATIM  Jumlah SMK (negeri-swasta): 2.150 lembaga  SMK dengan jumlah peserta didik di bawah 100 siswa: 876 lembaga  SMK dengan jumlah peserta didik di bawah 200 siswa: 435 lembaga

60 Persen SMK di Jatim Sulit Berkembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sekolah-SD.jpg" alt="PENGATURAN JADWAL PULANG SEKOLAH: Sejumlah siswa SDN Ketintang 1, Surabaya, memberi salam kepada kepala sekolah dan guru sebelum mereka pulang, Jumat (7/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENGATURAN JADWAL PULANG SEKOLAH: Sejumlah siswa SDN Ketintang 1, Surabaya, memberi salam kepada kepala sekolah dan guru sebelum mereka pulang, Jumat (7/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya sedang menyiapkan terobosan untuk menguatkan pendidikan karakter siswa. Nama programnya Sekolahe Arek Suroboyo. Kata ”arek’’ merupakan akronim dari aman, rekreatif, edukatif, dan kegotongroyongan.  ”Bahwa kami ingin menciptakan sekolah yang aman, rekreatif, edukatif, dan punya semangat gotong royong,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya Yusuf Masruh, Jumat (7/10).  Program tersebut mulai disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Satu semangatnya adalah memampatkan jam kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Kegiatan belajar formal harus tuntas maksimal pukul 12.00.  ”Dua jam selebihnya akan dipakai untuk mengembangkan potensi dan karakter anak,’’ jelas Yusuf.  Pendidikan karakter yang dikembangkan akan disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Jika sekolah punya area luas, siswa bisa melakukan proyek dengan menanam tanaman atau berkebun. Kegiatan juga disesuaikan dengan latar belakang siswa.  Jika muslim, bisa belajar mengaji, latihan pidato, atau dai cilik. Pelajar agama lain juga diberi wadah yang sama. Misalnya, belajar kitab suci dan lain-lain.  Pendidikan karakter berupa adab dan kesopanan juga akan ditekankan. Misalnya, bagaimana adab kepada guru dan orang tua. Juga kewajiban untuk bersosialisasi dengan sesama siswa.  Semangat lain dari program Sekolahe Arek Suroboyo juga menghindari beban bagi siswa. Semua pekerjaan harus tuntas di sekolah. Karena itu, siswa tidak boleh pulang dengan membawa pekerjaan rumah (PR) berupa mata pelajaran dari sekolah.  Itu merupakan bentuk implementasi dari sekolah yang rekreatif dan edukatif. ”Rekreatif tidak harus ke taman safari. Di dalam sekolah juga harus menyenangkan,’’ imbuh Yusuf.  Rencananya, program tersebut mulai diterapkan pada 10 November nanti. Itu bertepatan dengan momen Hari Pahlawan. ”Pak Wali Kota ingin program ini jadi sejarah dalam membentuk karakter anak-anak Surabaya,’’ jelas Yusuf.  Dalam menyusun program itu, dispendik menggandeng sejumlah pakar. Martadi, pakar pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), masuk dalam tim perumus Sekolahe Arek Suroboyo. Dengan program itu, Martadi optimistis sekolah di metropolis akan semakin maju.  Sebab, kualitas pendidikan akan merata ke semua lembaga. ”Pendidikan karakter ini sejalan dengan spirit merdeka belajar yang dikembangkan Kemendikbudristek,’’ jelasnya. <h3>Bentuk Tim Khusus Mampatkan Jadwal KBM</h3> RENCANA pembenahan jam belajar-mengajar langsung ditindaklanjuti satuan pendidikan. Sekolah kini mulai membentuk tim khusus untuk menyesuaikan diri dengan program Sekolahe Arek Suroboyo. Salah satunya terkait pemampatan jam pelajaran formal maksimal sampai pukul 12.00.  Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Tjipto Wardojo menyampaikan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan tim internal yang dibentuk sekolah. Itu merupakan persiapan sebelum program tersebut diterapkan pada 10 November nanti. ”Setelah dapat sosialisasi dan arahan dari Pak Kepala Dinas (Kepala Dinas Pendidikan Yusuf Masruh, Red), kami langsung bergerak,’’ kata Tjipto.  Prinsipnya, jelas dia, sekolah siap melaksanakan program Sekolahe Arek Suroboyo. Apalagi hal itu terkait dengan pendidikan karakter serta pengembangan potensi siswa. ”Kami sebagai pendidik menyambut gembira semangat ini agar generasi Surabaya menjadi hebat dan tangguh,’’ papar kepala SMPN 29 Surabaya itu.  Sebetulnya, upaya membentuk karakter siswa sudah aktif dilakukan sekolah. Salah satunya, menggencarkan kegiatan ekstrakurikuler. Setiap sekolah memang memiliki ekstrakurikuler unggulan yang diminati banyak siswa. ”Ini bagian dari upaya membangun karakter anak didik,’’ jelas Wakil Kepala SMPN 3 Surabaya M. Lutfi. <h3>Agar Sekolah Jadi Tempat Rekreatif bagi Siswa</h3> PEMAMPATAN kegiatan belajar-mengajar sejalan dengan kurikulum merdeka belajar yang diterapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pakar pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Martadi mengatakan, jam pelajaran intrakurikuler memang sebaiknya jangan lebih dari pukul 12.00.  Kalau sudah siang, tidak ada lagi materi pelajaran secara formal. ”Kalau melewati pukul 12.00 lalu diberi jam intrakurikuler, kasihan anak-anak. Jam segitu sudah tidak efektif. Bisa jadi banyak yang ngantuk,’’ kata Martadi, Jumat (7/10).  Nah, kegiatan berikutnya tinggal dilanjutkan dengan eksplorasi potensi dan bakat siswa. Kegiatan lebih banyak di luar ruang kelas. Kegiatan itu bisa dikemas secara rekreatif. Dengan demikian, siswa betah dan tidak bosan di sekolah.  Sebaliknya, jangan sampai siswa merasa bosan di sekolah karena jam belajar yang tidak efektif. Padahal, seharusnya sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak. Khususnya dalam mengeksplorasi diri, kemampuan, dan bakat.  Menurut Martadi, banyak hal yang bisa dieksplorasi. Misalnya, membuat proyek kecil-kecilan di lingkungan sekolah, membuat proyek profil pelajar Pancasila, atau yang lainnya. Kegiatan itu bisa dilakukan di kebun sekolah, perpustakaan, atau lapangan sekolah. Bisa juga kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini sudah dikembangkan oleh sekolah masing-masing.  APA ITU SEKOLAHE AREK SUROBOYO?  - Digagas untuk menguatkan karakter siswa.  - Memperkuat nilai agama, adab, serta sopan santun kepada guru dan orang tua.  - Bersosialisasi dan gotong royong dengan sesama siswa.  - Sejalan dengan kurikulum merdeka belajar dari Kemendikbudristek.  - Belajar di sekolah harus tuntas tanpa membawa PR ke rumah.  - Eksplorasi potensi dan bakat siswa.  - Kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan karakteristik sekolah.  Sumber: Dispendik Kota Surabaya

November Luncurkan Sekolahe Arek Suroboyo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/seragam-smp.jpg" alt="GARAP KEMEJA: Muhammad Abid idho sedang merapikan seragam yang selesai dijahit di rumah jahit miliknya di kawasan Jalan Urip Sumoharjo beberapa waktu lalu. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GARAP KEMEJA: Muhammad Abid idho sedang merapikan seragam yang selesai dijahit di rumah jahit miliknya di kawasan Jalan Urip Sumoharjo beberapa waktu lalu. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebagian siswa yang berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tampaknya masih harus bersabar untuk menerima fasilitas seragam gratis. Sebab, sekolah mereka belum mendapat pencairan dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) triwulan ketiga. Yaitu, periode Juli–September. Padahal, dana yang bersumber dari APBD itu sangat dibutuhkan sekolah untuk belanja seragam.  Data yang diterima Jawa Pos menunjukkan, sedikitnya ada 2.817 siswa yang masih menunggu pencairan bopda triwulan III. Jumlah itu tersebar di sekolah negeri dan swasta. SMP negeri, misalnya. Jumlah siswa MBR sebanyak 8.689 anak. Nah, yang sudah dicairkan sebanyak 6.975 siswa. Artinya, masih ada 1.714 siswa MBR yang bopdanya belum dicairkan.  Demikian juga SMP swasta. Dari 4.197 siswa yang terdata sebagai MBR, pencairan bopda sudah menjangkau 3.321 siswa. Yang belum kebagian 876 siswa. Untuk MTs swasta, bopda yang sudah cair sebanyak 798 siswa dari total 1.025 penerima.  Adapun yang belum cair sebanyak 227 siswa. ’’Memang masih banyak bopda yang belum cair,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah Rabu (28/9).  Dia menyampaikan, pencairan bopda triwulan III belum tuntas. Yaitu, periode Juli–September. Padahal, jelas Khusnul, bopda tersebut sangat diharapkan sekolah.  Menurut dia, pencairan bopda molor karena laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belum tuntas di triwulan sebelumnya. Dengan begitu, dispendik pun belum bisa mencairkan anggaran untuk periode Juli–September. ’’Dispendik harus punya solusi agar bopda bisa tuntas September ini,’’ pintanya.  Dia menegaskan, alokasi dana seragam siswa MBR harus dibelanjakan karena sudah dianggarkan dalam APBD 2022. Nominalnya Rp 50 miliar. Itu menjangkau 18.477 penerima. Terdiri atas siswa SD dan SMP. Per siswa dialokasikan anggaran Rp 1,1 juta. Selain seragam, siswa menerima perlengkapan sekolah. Mulai sepatu, kaus kaki, tas, topi, ikat pinggang, hingga halsduk.  Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wira Wati menambahkan, pihaknya segera memanggil dispendik dan dinkopdag. Dispendik dipanggil sebagai pengguna anggaran dan dinkopdag sebagai penyedia seragam melalui UMKM.  Dewan juga akan menghadirkan kepala sekolah melalui musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) negeri dan swasta. ’’Itu penting untuk mengetahui perkembangan pengadaan seragam yang dilakukan sekolah,’’ tegas Ajeng.

2.817 Siswa MBR Surabaya Belum Terima Bopda Triwulan III

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/ANBK.jpg" alt="KONSENTRASI: Sebanyak 30 siswa SMP Santa Maria Surabaya mengikuti ANBK di sekolah. Hasil kegiatan itu digunakan untuk menyusun kebijakan terkait pendidikan. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KONSENTRASI: Sebanyak 30 siswa SMP Santa Maria Surabaya mengikuti ANBK di sekolah. Hasil kegiatan itu digunakan untuk menyusun kebijakan terkait pendidikan. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) hari pertama Senin (19/9) masih ditemukan permasalahan. Hasil pantauan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Utara mendapati adanya kendala jaringan yang dihadapi beberapa sekolah.  Kepala SMP Katolik Santo Mikael Anita Sulistyawati mengatakan, ada permasalahan jaringan yang dihadapi pada sesi pertama. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan ujian hingga 20 menit. Tak hanya itu, permasalahan jaringan membuat empat siswa tidak dapat menyelesaikan ujian.  Dia menjelaskan, empat siswa itu sejak dimulainya ujian telah log in ke sistem untuk mengerjakan soal. Namun setelah mengerjakan beberapa soal, tiba-tiba sistem error dan log out. Karena itu, siswa harus log in ke sistem kembali.  ”Sudah dicoba log in sebanyak 11 kali masih tetap error,” terang Anita Senin (19/9)  Hingga waktu selesai, empat siswa itu tidak dapat menyelesaikan ujian. Anita mengungkapkan telah melaporkan kejadian tersebut melalui berita acara. ”Untuk dapat mengulang atau tidaknya, kami masih menunggu informasi dari pusat,’’ tambahnya.  Selain itu, untuk mengatasi permasalahan jaringan, pihak sekolah telah melaporkan ke help desk dan langsung ditindaklanjuti oleh kunjungan subrayon. Sesi kedua ujian pun dapat berjalan dengan baik dan tanpa kendala. ”Saat terjadi keterlambatan pada sesi pertama, pengawas juga mencoba menenangkan siswa agar tidak panik,’’ ungkapnya.  Pelaksanaan ANBK gelombang pertama diikuti 20 SMP swasta di Surabaya Utara. Sisanya sebanyak 20 sekolah mengikuti gelombang kedua. Peserta berasal dari kelas VIII. Setiap gelombang ujian dilaksanakan selama dua hari.  Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Utara Banu Atmoko mengatakan, selain meninjau secara langsung, pengurus MKKS juga memonitor pelaksanaan ujian melalui WA grup. Harapannya, permasalahan dapat segera ditindaklanjuti.  Banu juga menyampaikan, setiap sekolah diimbau untuk selalu mengecek jaringan sebelum ujian dimulai. Sebab, permasalahan jaringan masih menjadi kendala utama saat pelaksanaan ujian. ”Jangan sampai saat pelaksanaan, permasalahan jaringan terulang kembali,’’ terangnya Senin (19/9).  Dia berharap penilaian mutu sekolah tidak hanya dilakukan melalui ANBK. Namun, harus diiringi adanya pemantauan secara langsung oleh pemerintah kepada semua sekolah. Tujuannya, dapat mengetahui kondisi sekolah. ”Itu yang kita harapkan,’’ tambahnya.  Senada, Kepala SMP Kemala Bhayangkari 6 Syahrul juga berharap adanya bantuan dari pemerintah, khususnya buku. Tujuannya, menunjang minat baca siswa di sekolah.

Jaringan Sempat Tersendat pada  Hari Pertama ANBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/siswa-smk.jpg" alt="TERAMPIL: Wahyu Ardyansyah, siswa jurusan teknik fabrikasi logam dan manufaktur, melakukan praktik di SMKN 5, Jalan Prof Dr Moestopo, Surabaya, Senin (15/8). MKKS mendesak agar pemkot segera merumuskan bantuan untuk siswa SMA/SMK. (Robertus Risky/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>TERAMPIL: Wahyu Ardyansyah, siswa jurusan teknik fabrikasi logam dan manufaktur, melakukan praktik di SMKN 5, Jalan Prof Dr Moestopo, Surabaya, Senin (15/8). MKKS mendesak agar pemkot segera merumuskan bantuan untuk siswa SMA/SMK. (Robertus Risky/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Swasta masih menantikan keputusan Pemkot Surabaya soal pemberian bantuan operasional pendidikan. Sebab, sekolah merasa berat bila harus menanggung biaya siswa-siswi asal Surabaya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka mendorong agar mekanisme bisa disamaratakan, yakni semua siswa asal Surabaya mendapat bantuan operasional.  Kepala MKKS SMA Swasta di Surabaya Hadi Sukiyanto meminta agar bantuan operasional pendidikan bisa seperti saat SMA masih di bawah Pemkot Surabaya. Saat itu, semua siswa asal Surabaya mendapat alokasi keringanan. Sekolah pun bisa maksimal dalam menerapkan standar pendidikan.  ”Kami inginnya begitu. Sebab, saat operasional dialihkan ke provinsi, mekanismenya berbeda. Bantuan yang didapat pun tidak sama. Karena itu, kami berharap Pemkot Surabaya bisa memberikan bantuan itu,’’ katanya.  Namun, kata Hadi, mekanisme yang diusulkan sempat ditolak. Sebab, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta hanya siswa dari keluarga kurang mampu yang bisa di-back up biaya operasionalnya. Sementara itu, yang lain tidak.  ’’Kami sudah sempat usulkan nominalnya sekitar Rp 286 ribu untuk SMA. Namun, minta dibenahi lagi. Ini kami masih menunggu format data dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya yang diminta,” katanya.  Hadi mengaku selama ini sekolah merasa kesulitan mengakomodasi keinginan siswa dan orang tuanya. Ada yang statusnya MBR dan mengajukan keringanan. Namun, saat diajukan ke dispendik, ternyata siswa tersebut tidak terdata.  ”Ada yang statusnya bukan masuk MBR, tapi mereka minta keringanan karena berbagai kondisi. Akhirnya, sekolah memberikan keringanan sesuai kemampuan bayar orang tua,’’ ujarnya. Risikonya, sekolah yang harus nombok.  Hadi mengatakan, saat ini jumlah siswa SMA/SMK swasta asal Surabaya mencapai 12.066 anak. Dia berharap semua anak bisa mendapat bantuan operasional tanpa terkecuali.  Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh menegaskan bahwa pihaknya masih mengkaji angka riil jumlah bantuan yang harus dikucurkan kepada siswa SMA/SMK. Usulan nominal dari MKKS Swasta dijadikan patokan pihaknya untuk menentukan angka bantuan operasional sekolah tersebut.

Desak Pemkot Surabaya Segera Berikan Bantuan Operasional SMA/SMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/eri-dan-usulan-program-bantuan-sma-smk-swasta6.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menghitung bantuan biaya pendidikan usul dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK negeri maupun swasta.  ”Para MKKS menyampaikan sejumlah usulnya, termasuk rincian biaya yang mungkin bisa dibantu Pemkot Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara saat menggelar pertemuan dengan MKKS SMA/SMA swasta dan MKKS SMA/SMK negeri di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Senin (15/8).  Dia menjelaskan, pertemuan kali ini untuk menindaklanjuti pertemuannya dengan Gubernur Jatim. Pemkot Surabaya ingin memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pelajar SMA sederajat yang MBR dan berasal dari Surabaya atau KTP Surabaya.  Sebab, kata dia, sampai saat ini masih ada siswa SMA yang belum bisa membayar SPP, meskipun sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) yang dicakup Pemprov Jatim.  Menurut dia, SPP itu untuk peningkatan standar sekolah, sehingga akan berpengaruh pada besaran SPP per siswa. ”Makanya, pemkot hadir di sana. Saya juga sudah sampaikan ini kepada Gubernur Jatim bagaimana caranya supaya pemkot bisa bersinergi untuk membantu arek-arek Surabaya supaya tidak keberatan membayar SPP. Beliau menyampaikan kita bisa membantu di situ,” terang Eri.  Pada pertemuan itu, Wali Kota mengaku sudah menyampaikan bahwa setiap sekolah harus mempunyai standar minimal, sehingga nanti bisa dihitung besaran BOS berapa dan Bopda berapa per siswa. Lalu, sisanya yang belum tercakup akan bisa ditanggung Pemkot Surabaya.  ”Akhirnya, dengan cara itu, kami berharap siswa tidak lagi memikirkan soal SPP, karena sudah ditanggung pemkot,” ucap Eri.  Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan MKKS itu, dia meminta MKKS SMA/SMK negeri dan swasta segera menyelesaikan standar minimal SMA/SMK sederajat itu. Setelah itu selesai, Wali Kota memastikan akan menyampaikan kepada Gubernur Jatim untuk bisa duduk bersama dan menyelesaikan itu bersama-sama.  ”Jadi, dari pemprov sudah dapat lampu hijau soal bantuan pendidikan ini. Bahkan, Gubernur juga sudah menyetujui kalau harus ada standar minimal sekolah SMA/SMK sederajat itu,” terang Eri.  Selain itu, Wali Kota juga memastikan, akan meminta bantuan Unair dan Kejaksaan menyukseskan program bantuan biaya pendidikan tersebut. Sebab, dia tidak ingin setelah pemkot mengeluarkan bantuan, malah salah langkah.  ”Ini waktunya kita bergandeng tangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada maksud lain selain mengentas anak-anak putus sekolah di Surabaya,” kata Eri.  Jika semua proses itu selesai, dia berharap mulai tahun ajaran baru sudah bisa diterapkan dan dicairkan bantuan pendidikan bagi SMA/SMK sederajat yang berasal dari MBR. ”Insya Allah mulai tahun ajaran baru nanti,” ucap Eri Cahyadi.

Pemkot Surabaya Hitung Bantuan Biaya Pendidikan Usul MKKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1643958578999.jpg" alt="Reni Astuti. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Reni Astuti. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tiap tahun, penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Surabaya tak pernah absen menyisakan persoalan. Salah satunya adalah SMP swasta yang sampai saat ini kekurangan murid. Solusi untuk mengatasi persoalan itu pun belum ditemukan.  Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih mengatakan, saat ini banyak laporan dari sekolah-sekolah swasta di Surabaya Timur yang masih sedikit pendaftar.  Itu terjadi hampir menyeluruh di SMP swasta. Tidak terkecuali di SMP swasta favorit.  Begitu juga dengan SMP 17 Agustus, sekolah yang dipimpin Wiwik. Saat ini baru 87 dari pagu 120 anak yang mendaftar. Bahkan, masih kata Wiwik, di SMP Dapena 1 targetnya 75 siswa, tapi pendaftarnya baru 7 anak. ’’Dapena itu menjadi sekolah favorit dulu. Lokasinya juga strategis,” tambahnya.  Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyayangkan sistem PPDB yang selalu mengulang permasalahan sama setiap tahun. Dia mendorong pemkot agar lebih tegas. Dinas pendidikan (dispendik) harus membuat surat peringatan tertulis kepada sekolah-sekolah. ’’Semua sekolah negeri sesuai jadwal tahapan PPDB selesai dan dilarang ada pemenuhan pagu lagi,” tuturnya.  Politikus PKS itu meminta dispendik untuk tegas memberikan sanksi kepada para kepala sekolah yang terbukti melanggar. Dia berharap mutu pendidikan tidak tergadaikan hanya karena siswa titipan. Reni meminta semangat nol putus sekolah terwujud di metropolis.  ’’Tidak diterima di negeri, sekolah swasta mahal. Orang tua bingung tidak ada biaya, terus tidak lanjut sekolah, kasihan,” paparnya.  Dispendik mengklaim bahwa pihaknya aktif membantu sekolah swasta untuk berbenah. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas kompetensi guru. Sekretaris Dispendik Surabaya Ida Widayati mengatakan, pihaknya tak pernah membedakan antara sekolah swasta dan negeri.

Wakil Ketua DPRD Reni Astuti: Langgar Pagu, Kasek Perlu Disanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ppdb-smp-swsta.jpg" alt="Ilustrasi PPDB online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPDB online.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP swasta jalur mitra warga (MBR) dan reguler telah berlangsung. Meski begitu, masih banyak orang tua yang memilih mendaftar langsung secara offline ke sekolah.  Kepala SMP 17 Agustus Wiwik Wahyuningsih mengatakan, pendaftaran PPDB SMP swasta sudah tahun kedua difasilitasi oleh dinas pendidikan (dispendik) secara online. Namun, sekolah tetap boleh menerima pendaftaran siswa baru secara offline.  ”Dispendik memfasilitasi online, tetapi masih banyak masyarakat yang datang langsung ke sekolah yang dituju,” kata ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Timur itu.  Wiwik menjelaskan, fasilitas pendaftaran online tersebut dapat sekaligus mengenalkan sekolah swasta kepada masyarakat. Selama ini, masyarakat lebih banyak tahu tentang sekolah negeri daripada swasta.  ”Sekarang jadi lebih banyak tahu SMP swasta yang ada di Surabaya,” ujarnya.  Pendaftaran online tersebut dibuka sejak 24 Juni dan akan ditutup pada 14 Juli. Sementara itu, pendaftaran secara offline dibuka sesuai dengan masing-masing sekolah.  ”Kalau sekolah pagunya sudah terpenuhi dari pendaftaran online, boleh tidak membuka offline,” kata dia.  Menurut Wiwik, pendaftaran online bagi SMP swasta lebih menguntungkan untuk jalur MBR. Sementara itu, untuk jalur reguler, siswa masih tetap harus dibebani biaya-biaya sekolah lainnya.  ”Biasanya, pendaftaran offline di sekolah swasta dibuka lebih panjang. Sebab, berdasar pengalaman sebelumnya, banyak anak yang belum dapat sekolah hingga Oktober,” ujarnya.  Meski telah dimudahkan dalam pendaftaran SMP swasta, Wiwik tetap meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya berkomitmen tentang pemenuhan pagu SMP negeri yang telah berakhir kemarin. Jangan sampai melebihi pagu yang sudah ditetapkan.  ”Hari ini (kemarin, Red) jadwal pemenuhan pagu SMPN sudah ditutup. Seharusnya, tidak boleh ada SMPN yang masih terus menerima siswa,” katanya.  Wiwik mengatakan, selama ini banyak sekolah negeri yang melakukan penambahan pagu meski jadwal pemenuhan pagu telah ditutup. Bahkan, tidak ada sanksi. Hal itu tentu merugikan sekolah swasta. ”Kami menuntut sanksi bagi SMPN yang masih menerima siswa setelah pemenuhan pagu ditutup,” ucapnya.

MKKS Swasta Minta Sekolah Negeri Tak Langgar Pagu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#musyawarah kerja kepala sekolah

Berita Terkini