<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-pimpinan-dan-anggota-dprd-lampung-tengah_m_191606.jpeg" alt="Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng) tahun anggaran 2018 yang menjerat mantan Bupati Lamteng, Mustafa. Penyidik lembaga antirasuah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Hari ini (18/12) bertempat di Lapas Sukamiskin, Bandung, Tim Penyidik KPK melaksanakan tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka MUS kepada Tim JPU KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (18/12). Seiring dengan itu, sambung Ali, Jaksa KPK tak melakukan penahanan atas Mustafa. Karena saat ini tengah menjalani pidana badan dalam perkara lain. "Tim JPU dalam waktu 14 hari kerja akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor Tanjung Karang," ujar Ali. Dalam menyelesaikan berkas perkara, penyidik KPK telah memeriksa 158 saksi dari berbagai unsur selama proses penyidikan. Para saksi terdiri dari PNS dan pejabat Pemkab Lamteng, anggota DPRD Lampung Tengah dan pihak swasta. Sebelumnya, KPK kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. Mustafa ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pimpinan dan tiga anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Penetapan ini terkait pengembangan perkara dugaan suap kepada anggota DPRD Lamteng terkait pinjaman daerah tahun anggaran 2018. Keempat anggota DPRD tersebut adalah Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi S serta tiga Anggota DPRD Lamteng masing-masing Bunyana, Raden Zugiri dan Zainudin. Sementara, dua pihak swasta yang dimaksud merupakan Pemilik PT Sorento Nusantara Budi Winarto dan Pemilik PT Purna Arena Yudha Simon Susilo. KPK menduga, Mustafa menerima fee sebesar 10 hingga 20 persen dari ijon sejumlah proyek Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng. Diduga, Mustafa menerima uang Rp 95 miliar dalam kurun Mei 2017 hingga Juli 2018. Dia juga diduga menerima suap Rp12,5 miliar dari Budi dan Simon yang digunakan untuk menyuap anggota DPRD Lampung Tengah. Pemberian uang oleh Mustafa diduga terkait pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 1,825 miliar, pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 9 miliar dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI sebesar Rp 1 miliar. Mustafa dalam perkara sebelumnya telah divonis hukuman penjara selama tiga tahun dan denda Rp 100 juta subsidair tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia saat ini tengah menjalani pidana di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=_FMHeWjUVgk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Lampung Tengah

KPK Limpahkan Berkas Perkara Eks Bupati Lampung Tengah ke Penuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ali-fikri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus dugaan suap terkait pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Kasus itu turut menyeret mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, pihaknya hingga kini masih memproses kasus yang menjerat Mustafa. KPK akan mempelajari soal dugaan keterlibatan pihak lain, dalam hal ini Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI.  "Saat ini penyidikan perkara atas nama tersangka MUS (Mustafa) masih berjalan. Namun, setiap fakta sidang yang sebelumnya terungkap dalam persidangan MUS dalam perkara sebelumnya akan dicermati dan dipelajari oleh tim," kata Ali dikonfirmasi, Rabu (11/3).  Terkait adanya laporan masyarakat terhadap politikus Golkar itu, lanjut Ali, setiap laporan dari masyarakat akan ditelaah oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.  "Mengenai perkembangan setiap pengaduan masyarakat, KPK mempersilakan pelapor untuk dapat menanyakan langsung ke bagian verifikasi pengaduan masyarakat atau call center 198," beber Ali.  Terkait adanya dugaan ini, Aziz Syamsudin secara tegas telah membantahnya. Aziz menegaskan, tidak menerima fee dalam pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah yang juga berkaitan dengan kasus korupsi eks Bupati Lamteng, Mustafa. "Tidak benar," kata Aziz kepada wartawan, Senin (13/1).  Terkait namanya diseret-seret dalam kasus korupsi tersebut, Aziz mengaku tetap menghargai segala proses hukum yang tengah berjalan. "Sebagai warga negara saya menghargai proses yang sedang berjalan, dan terkait dengan diri saya berharap tidak dipolitisasi yang mengarah kepada pembunuhan karakter," tegas Aziz.  Dalam perkara ini, mantan Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Mustafa telah divonis hukuman tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun, Mustafa kembali ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka atas dugaan penerimaan hadiah atau janji di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK Telisik Dugaan Keterlibatan Aziz Syamsuddin di Kasus Suap DAK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Penyuap-Mustafa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo divonis satu tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Majelis hakim meyakini, Simon Susilo bersalah menyuap Mustafa selaku mantan Bupati Lampung Tengah.  "Menyatakan terdakwa Simon Susilo dan Budi Winarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, (11/11).  Selain itu, Direktur PT Sorento Nusantara Budi Winarto alias Awi juga divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan. Majelis Hakim pun meyakini, Budi Winarto bersalah menyuap Mustafa.  Majelis hakim menyebut, Simon dan Budi Winarto memberikan uang secara bertahap pada Mustafa melalui Taufik Rahman selaku Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Simon memberikan uang Rp 7,5 miliar dan Budi memberikan uang Rp 5 miliar.  Majelis hakim pun menolak justice collaborator (JC) yang diajukan Simon Susilo dan Budi Winarto karena tidak memenuhi syarat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hal tersebut hakim sependapat dengan jaksa KPK.  "Kami sependapat dengan jaksa KPK, permohonan Simon Susilo dan Budi Winarto terkait JC," tegas Ni Made Sudani.   Simon dan Budi bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dua Penyuap Eks Bupati Lampung Tengah Divonis 1 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lagi-kpk-panggil-rombongan-dprd-lampung-tengah_m_.jpg" alt="Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik KPK kembali memanggil rombongan anggota DPRD Kabupaten&nbsp;Lampung&nbsp;Tengah. Mereka dipanggil sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. "Hari ini, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap 9 saksi dari unsur pimpinan komisi dan anggota DPRD Lampung Tengah," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (13/2). Mantan aktivis ICW ini menyebut pemeriksaan akan dilakukan di SPN Polda Lampung. Pemanggilan ini, merupakan kelanjutan dari pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 20 anggota DPRD Lampung Tengah sejak Senin (11/2). "Saksi yang telah dipanggil kami harap dapat memenuhi pemeriksaan penyidik dan memberikan keterangan sejujurnya," tukasnya. Dia juga menambahkan agar para saksi bisa bersikap kooperatif, salah satunya mengembalikan uang suap yang memungkinkan diterimanya. "Termasuk pengembalian uang jika sudah pernah menerima sebelumnya, merupakan langkah yang lebih baik dan pasti kami hargai secara hukum," jelas Febri. Adapun&nbsp;daftar anggota DPRD Lampung Tengah yang dipanggil hari ini, Agus Riyanto, anggota DPRD Lampung Tengah, Indra Jaya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Tengah, Wayan Suartame, anggota DPRD Lampung Tengah, Misrol Hapi, anggota DPRD Lampung Tengah, dan Hi Ali Imron, anggota DPRD Lampung Tengah&nbsp; "Ada nigat Iskandar, anggota DPRD Lampung Tengah, Mudasir, anggota DPRD Lampung Tengah, I Wayan Subawa, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah dan I Wayan Dama, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah," tukasnya. Dalam kasus ini, Mustafa dijerat KPK sebagai tersangka karena diduga menerima&nbsp;fee&nbsp;dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Lampung Tengah. Menurut KPK,&nbsp;fee&nbsp;itu berjumlah 10-20 persen dari nilai proyek. KPK menyebut total gratifikasi yang diterima Mustafa sebesar Rp 95 miliar. Uang itu, menurut KPK, diterima dalam kurun waktu Mei 2017. Sebelum kasus ini, Mustafa sudah divonis bersalah karena memberi suap kepada sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah untuk menyetujui pinjaman daerah ke PT SMI. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, dan pencabutan hak pokitik selama 2 tahun.

Lagi, KPK Panggil Rombongan DPRD Lampung Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lagi-kpk-panggil-puluhan-anggota-dprd-lampung-tengah_m_.jpg" alt="Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Setelah kemarin melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung tengah. Hari ini, penyidik KPK kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Juru bicara KPK Febri Diansyah&nbsp;menyebut&nbsp;saksi tersebut diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi yang melilit Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa.&nbsp; "10 anggota diperiksa untuk kasus Mustafa Bupati Lampung Tengah," ujarnya pada awak media, Selasa (12/2). Mantan aktivis ICW ini membeberkan 10 anggota DPRD tersebut. Mereka ialah Syamsudin, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah, Anang Hendra Setiawan, Ketua Komisi II DPRD Kab. Lampung Tengah, Sopian Yusuf SE,&nbsp; Wakil Ketua Komisi II DPRD Kab. Lampung Tengah, Hi Roni Ahwandi, Sekretaris Komisi II DPRD Kab. Lampung Tengah dan Febriyantoni, Anggota Komisi II DPRD Kab. Lampung Tengah. "Ada juga Samarsono, Anggota Komisi II DPRD Kab. Lampung Tengah, Wahyudi, Anggota Komisi II DPRD Kab. Lampung Tengah, Slamet Widodo, Anggota Komisi II DPRD Kab. Lampung Tengah, Sukarman ,S.Si, Anggota Komisi II DPRD Kab. Lampung Tengah dan Muhlisin Ali, Anggota Komisi II DPRD Kab. Lampung Tengah," jelasnya. Oleh karena itu, kata dia pihanya begitu berharap agar para saksi bisa datang dan mengatakan sejujur-jujurnya informasi yang diketahui. "Saksi akan dicecar terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran dan materi perkara lainnya," tuturnya. Sekadar informasi, sejak Senin-Kamis minggu ini penyidik tengah berada di SPN Polda Lampung untuk memeriksa saki-saksi. Adapun, total sebanyak 40 orang yang akan diperiksa terkait kasus Mustafa. Dalam kasus ini, KPK kembali menjerat Mustafa sebagai tersangka. Kali ini, dia diduga menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar. Sebelum kasus ini, Mustafa pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan telah disidangkan. Mustafa pun dinyatakan terbukti bersalah menyuap sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan divonis 3 tahun dengan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.&nbsp;

Lagi, KPK Panggil Puluhan Anggota DPRD Lampung Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-lampung-tengah-divonis-3-tahun-sekaligus-dicabut-hak-politiknya_m_230132.jpg" alt="Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Lampung Tengah nonaktif, Mustafa dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/7) malam. "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut," kata ketua majelis hakim Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta. Selain itu, Mustafa juga dijerat pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Mustafa tidak mendukung pemerintah dan masyarakat yang sedang giat memberantas korupsi. Meski demikian, Mustafa mengakui dan menyesali perbuatannya. Mustafa dinilai terbukti menyuap beberapa anggota DPRD Lampung Tengah sejumlah Rp 9,6 miliar. Penyuapan itu dilakuan bersama-sama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah periode 2014-2019 yang disebut menerima suap yakni, Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri. Kemudian, Bunyana dan Zainuddiin. Pemberian uang tersebut bertujuan agar anggota DPRD tersebut memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018. Atas duit suap yang diterimanya, Mustafa terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Menangpapi putusan perkaranya, Mustafa langsung menerimanya." Saya sudah diskusi dengan penasihat hukum, saya terima putusan ini," ucapnya. Sementara itu, JPU memutuskan pikir-pikir.

Bupati Lampung Tengah Divonis 3 Tahun Sekaligus Dicabut Hak Politiknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kadis-bina-marga-lampung-tengah-dituntut-25-tahun-penjara_m_225506.jpg" alt="Ilustrasi: Palu hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Palu hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman dengan hukuman 2 tahun dan 6 bulan penjara. Selain itu, dua juga didenda senilai Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan. "Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa Ali Fikri dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/7). Jaksa menilai, Taufik ikut berperan dalam kasus korupsi terkait persetujuan rencana pinjaman daerah Lamteng kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero untuk perbaikan jalan dan kesediaan menandatangani pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Taufik terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah senilai Rp 9,6 miliar. Suap dilakuan bersama Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Perkara bermula ketika Pemkab Lampung Tengah berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp300 miliar pada PT SMI untuk perbaikan ruas jalan dan jembatan. Sesuai PP 30/2011 tentang Pinjaman Daerah, wajib mendapatkan persetujuan DPRD. Oleh karena itu, Mustafa menyampaikan surat permohonan rencana pinjaman tersebut kepada DPRD Lampung Tengah. Ternyata permohonan itu ditolak sejumlah fraksi di DPRD. Mustafa pun berinisiatif menemui Natalis yang mewakili fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar permohonan tersebut disetujui seluruh fraksi. Kemudian Natalis meminta Mustafa menyediakan uang Rp5 miliar untuk diserahkan pada unsur pimpinan DPRD, ketua fraksi, dan anggota DPRD Lampung tengah. Permintaan itu disanggupi Mustafa. Natalis juga sempat meminta tambahan sebesar Rp3 miliar untuk diberikan kepada Ketua DPD Demokrat, PDIP, Gerindra, kepada Mustafa agar permohonan tersebut disetujui. Mustafa pun menyanggupi dengan mengumpukan uang dari para rekanan yang akan mengerjakan proyek tahun 2018 dengan biaya pinjaman daerah dari PT SMI. Uang itu akhirnya terkumpul hngga Rp12,5 miliar. Melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman uang itu dibagikan kepada Natalis sebesar Rp2 miliar, Ketua Komisi III DPRD Lamteng Raden Zugiri Rp1,5 miliar, anggota DPRD Lamteng Bunyana dan Zainuddin masing-masing Rp2 miliar dan Rp1,5 miliar, serta tambahan Rp495 juta bagi keduanya dan Natalis. Uang itu juga dibagikan kepada Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi sebesar Rp1,2 miliar. Setelah pemberian uang yang jumlah seluruhnya Rp 8,695 miliar, pimpinan DPRD Lampung Tengah mengeluarkan Surat Keputusan mengenai persetujuan rencana pinjaman daerah PT SMI kemudian meminta Mustafa membuat surat kesediaan pemotongan DAU atau Dana Bagi Hasil (DBH) secara langsung apabila terjadi gagal bayar atas pinjaman daerah tersebut Permintaan itu pun disetujui Mustafa atas sepengetahuan pimpinan DPRD Lampung Tengah. Hingga akhirnya perbuatan Natalis tercium oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas perbuatannya, Natalis didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara Taufik dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam kasus ini, jaksa menilai perbuatan Taufik bertentangan dengan pemerintah dan masyarakat yang saat ini gencar dengan upaya Pemberantasan korupsi. Atas perbuatannya, dinilai menciderai tatanan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Meski demikian, Jaksa menilai Taufik berlaku sopan selama persidangan dan mau berterus terang serta menyesali perbuatannya.

Kadis Bina Marga Lampung Tengah Dituntut 2,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wakil-ketua-dprd-lampung-tengah-didakwa-menerima-suap-rp-96-miliar_m_224513.jpeg" alt="Ilustrasi sidang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga didakwa menerima uang suap sebesar Rp9,6&lrm; miliar dari Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa. Dia didakwa menerima uang suap bersama-sama dengan anggota fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Tengah, Rusliyanto. Uang tersebut diberikan Mustafa kepada Natalis yang bertujuan untuk memuluskan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tahun anggaran 2018, sebesar Rp300 miliar "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah dan janji tersebut diberikan agar memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kab. Lampung Tengah," kata Jaksa KPK, Ali Fikri saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (2/7). &lrm;Menurut jaksa, uang tersebut diserahkan Mustafa dan Kadis Bina Marga Lampung Tengah,Taufiq Rahman kepada Natalis Sinaga dalam beberapa tahapan melalui Rusmaladi, Aan Riyanto, Erwin Mursalin, Andri Kadarisman, Ismail Rizki, dan Ike Gunarto. Mulanya pada pertengahan 2017, Dinas Bina Marga Lampung Tengah melakukan koordinasi dengan PT SMI untuk mendapatkan proyek pembiayaan atas sembilan ruas jalan dan satu jembatan dengan total seluruhnya senilai Rp300 miliar. Untuk memenuhi persyaratan pinjaman daerah, Dinas Bina Marga Lampung Tengah harus mendapatkan persetujuan dari pihak DPRD. Mustafa kemudian menyampaikan permohonan persetujuan atas rencana pinjaman daerah ke DPRD Lampung Tengah. Menindaklanjuti surat yang diajukan oleh Mustafa, pihak DPRD Lampung Tengah melakukan pembahasan pada September 2017. Pembahasan atau rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda, Abdul Haq, Kepala BPKAD, Madani, dan Sekretaris BPPRD, Kartubi. Namun pada rapat tersebut, mayoritas fraksi di DPRD Lampung Tengah menolak usulan pinjaman daerah kepada PT SMI. Mengetahui banyak mendapat penolakan, Mustafa kemudian menemui Natalis Sinaga selaku pimpinan DPRD Lampung Tengah dan meminta agar Natalis dapat mempengaruhi anggota fraksi yang menolak usulan peminjaman daerah tersebut. "Untuk keinginan Mustafa itu, terdakwa meminta kepada Mustafa agar menyediakan uang sebesar Rp5 miliar yang akan diserahkan kepada unsur pimpinan DPRD, Ketua Fraksi DPRD, dan Anggota DPRD Lampung Tengah," ujarnya. Permintaan tersebut pun diindahkan oleh oleh Mustafa dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh Taufiq Rahman. Selanjutnya, setelah terjadi komunikasi, Natalis kembali meminta agar Taufiq Rahman menyediakan tambahan uang sebesar Rp3 miliar untuk Ketua DPD Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, dan Partai Gerindra, agar usulan pinjaman daerah disetujui masuk APBN tahun 2018. Taufiq Rahman&lrm; mengumpulkan uang permintaan Natalis Sinaga kepada sejumlah kontraktor yang akan mengerjakan proyek Dinas Bina Marga. Uang yang dikumpulkan dari kontraktor rekanan Dinas Bina Marga Lampung Tengah terkumpul hingga Rp12,5 miliar. "Mustafa meminta Taufik Rahman agar menyerahkan uangnya kepada terdakwa untuk dibagikan kepada &lrm;unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah serta beberapa Ketua Partai, yang direalisasikan secara bertahap sebesar Rp8,96 miliar," jelasnya. Atas perbuatannya, J Natalis Sinaga didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 dan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Didakwa Menerima Suap Rp 9,6 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anggota-dprd-lampung-tengah-didakwa-terima-suap-rp-1-miliar_m_224480.jpeg" alt="Ilustrasi: Palu hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Palu hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Ruslianto selaku anggota DPRD Lampung Tentah (Lamteng) menerima hadiah atau janji alias suap sebesar Rp 1 miliar dari Bupati Lamteng, Mustafa dan Taufik Rahman selaku Kepala Dinas Bina Marga Lamteng. "Telah melakukan atau turut serta melakukan menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 1 miliar," kata jaksa Subari Kurniawan, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (2/7). Jaksa KPK menilai, Ruslianto menerima suap sejumlah Rp 1 miliar bersama-sama dengan Natalis Sinaga selaku Wakil Ketua DPRD Lamteng. Suap tersebut diberikan melalui Supranowo dan Muhammad Andi Peranginangin. "Terdakwa dan Natalis Sinaga mengetahui atau patut menduga uang teresebut diberikan agar Natalis Sinaga menandatangani surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD Lampung Tengah untuk dilakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBU)," tuturnya. Sehingga jika terjadi pelanggaran atas pinjaman daerah Kabupaten Lamteng kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI sejumlah Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018. Hal ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa Ruslianto dan Natalis Sinaga selaku anggota DPRD Lamteng. Kasus ini berasal dari Surat Bupati Lamteng Nomor 900/1063/B.a.VII 02/2017 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Lamteng tentang permohonan persetujuan atas rencana pinjaman daerah kepada PT SMI sejumlah Rp 300 milyar. Dalam rapat DPRD Lamteng, akhirnya F-PKS dan PDIP sepakat tentang rencana ini. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan tidak sepakat. Mengetahui sebagian besar fraksi DPRD Lamteng tidak sepakat, Mustafa selaku Bupati Lamteng melakukan pertemuan dengan Natalis Sinaga di rumah dinasnya. Pada pertemuan itu, Mustafa meminta agar Natalis mengajak dan memengaruhi anggota dewan dari Fraksi Gerindra dan Demokrat untuk ikut menyetujui rencana pemberian pinjaman. Setelah dilakukan MoU antara Pemkab Lamteng dengan PT SMI, namun masih ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, yakni surat pernyataan dari Bupati dan Pimpinan DPRD Lamteng. Setelah itu Mustafa memerintahkan Taufik Rahman untuk menemui Tanalis Sinaga. Kemudian, Taufik memerintahkan Andri Kadarisman untuk menemui Natalis Sinaga di rumahnya. Natalis menyampaikan bahwa Taufik belum memenuhi janjinya memberikan uang kepada pimpinan DPRD Lamteng sebesar Rp 2,5 milyar. Mustafa memerintahkan Taufik untuk mencari rekanan. Kemudian diusulkan untuk meminta bantuan kepada Miftahullah Maharano Agung alias Rano. Natalis kemudian kembali bertemu Mustafa di rumah dinas bupati dan meminta agar janji pemberian uang ditepati. Singkat cerita, Taufik Rahman meminta terdakwa Ruslianto untuk bantuan agar para pimpian DPRD Lamteng menyetujui pinjaman untuk PT SMI. Natalis Sinaga saat bertemu Ruslianto membenarkan soal adanya janji Rp 2,5 miliar. Namun persetujuan belum juga ditekan karena belum diberikannya uang. Akhirnya Rano dihubungi untuk memberikan kontribusi dana atau komitmen fee proyek tahun 2018 sebesar Rp 900 juta. Rano memberikan cek untuk dicairkan sejumlah Rp 900 juta. Setelah itu, Taufik meminta Supranowo untuk menambah uang tersebut menjadi Rp 1 miliar dengan cara mengambil dana taktis dari Dinas Bina Marga sebesar Rp 100 juta. Supranowo kemudian memasukan uang Rp 1 miliar ke dalam kardus. Taufik kemudian memerintahkan Aan Riyanto dan Supranowo menyerahkannya kepada Natalis Sinaga melalui terdakwa Ruslianto. Namun karena mereka tidak mengenal terdakwa, maka Taufik memerintahkan agar uang itu diserahkan melalui Muh. Andi Peranginangin selaku saudara ipar Ruslianto. Setelah uang diterima, Ruslianto meminta Andi menyimpan uang tersebut kemudian menemui Natalis Sinaga dan menyampaikan bahwa uang dari Taufik telah diterima dan meminta Natalis. Natalis kemudian meminta Ruslianto untuk memerintahkan Julion Efendi selaku Kepala DPC PDIP Lamteng untuk menandatangani surat pernyataan dengan cara meniru tanda tangan Natalis Sinaga. Terdakwa Ruslianto juga diminta Natalis untuk menemui Acmad Junaidi Sunardi agar meneken surat pernyataan kepala daerah tentang pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasil secara langsung dalam hal gagal bayar. Setelah itu, terdakwa Ruslianto pada 14 Februari 2018 menemui Julion Effendi dan menyampaikan perintah Natalis Sinaga yakni agar menandatangani surat pernyataan atas nama Natalis Sinaga. Setelah ditandatangani surat pernyataan oleh terdakwa dan Raden Zugiri menyerahkannya kepada Syamsi Roli. Setelah itu KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK mendakwa terdakwa Rusliyanto melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Atau perbuatan tersebut sebagaimana dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 11 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kadis-bina-marga-didakwa-menyuap-anggota-dprd-lampung-tengah_m_210601.jpeg" alt="Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) Taufik Rahman didakwa bersama-sama Bupati Lamteng Mustafa telah menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lamteng periode 2014-2019 dengan total Rp9.695.000.000. Suap tersebut diberikan dengan maksud agar DPRD Lamteng menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lamteng kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Persero sebesar Rp300 miliar pada Tahun Anggaran 2018. "Telah menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD Kabupaten Lamteng untuk dilakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam hal terjadi gagal bayar yang bertentangan dengan kewajibannya," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Ali Fikri</a>, saat membacakan dakwaannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (7/5). Suap tersebut diberikan kepada sejumlah pejabat di Lamteng, seperti Wakil Ketua DPRD Natalis Sinaga dan Rusliyanto serta Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Bunyana dan Zainuddi. Menurut jaksa, pinjaman tersebut ditujukan untuk keperluan pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan dan jembatan. Mustafa selaku pimpinan daerah kemudian mengusulkan agar Taufik bersama Madani selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Abdul Haq selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, I.G Suryana sebagai Kepala Badan Penelitian dan pengembangan untuk menyiapkan usulan jalan dan jembatan yang menjadi prioritas untuk dibangun di Kabupaten Lamteng. Berdasarkan studi kelayakan PT SMI menyutujui pinjaman tersebut yang akan digunakan untuk pembangunan dan peningkata 9 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total biaya sebesar Rp300 miliar. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 rencana peminjaman tersebut harus mendapatkan persetujuan DPRD dan meminta pertimbangan Kementerian Dalam Negeri. "Kemendagri menyatakan belum dapat memberikan pertimbangan karena Pemkab Lamteng belum melengkapi persyaratan berupa dokumen Persetujuan DPRD, Rancangan APBD TA 2018 dan Laporan Keuangan Pemda TA 2016," ujar jaksa. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2017 di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta, Mustafa bersama Madani melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD Pemkab Lamteng antara lain Natalis Sinaga, Riagus Ria, Joni Hardito, M Ghofur, Rade Sugiri dan Zainuddin. "Pada pertemuan itu Mustafa menyampaikan keinginannya agar usulan pinjaman daerah yang diajukan kepada DPRD Lamteng dapat disetujui," papar jaksa. Selanjutnya dalam rapat pembahasan RAPBD pada tanggal 31 Oktober 2017 hanya Fraksi PKS yang menyetujui agar pinjamam daerah tersebut dimasukan dalam APBD Lamteng TA 2018. Atas sikap mayoritas fraksi, Mustafa menemui Natalis Sinaga dari Fraksi PDIP agar mempengaruhi anggota DPRD dari Fraksi Gerinda dan Demokrat untuk memasukan rencana pinjamam tersebut ke dalam RAPBD. "Natalis Sinaga kemudian meminta Mustafa menyediakan uang Rp5 miliar untuk diserahkan kepada unsur pimpinan DPRD Lamteng, para ketua Fraksi dan anggota DPRD. Mustafa menyetujuinya," ucap jaksa. Tidak lama kemudian Mustafa meminta agar Taufik merealisasikan permintaan Natalis. Bahkan Taufik sempat meminta tambahan Rp3 miliar kepadanya yang telah disetujui Mustafa. Taufik kemudian mengumpulkan para rekanan proyek di Kab Lamteng dan Bandar Lampung, disitu disampaikan adanya permintaan fee proyek yang akan dikerjakan para rekanan. Simon Susilo dan Budi Winarto adalah dua rekanan yang setuju adanya permintaan fee, namun keduanya meminta proyek dalam jumlah besar. Simon meminta proyek senilai Rp67 miliar dengan fee Rp6,5 miliar. Sedangkan Budi meminta proyek Rp40 miliar dengan fee Rp5 miliar. Total uang sejumlah Rp12,5 miliar itu kemudian dikumpulkan oleh Rusmaldi selaku anak buah terdakwa dan diserahkan secara bertahap kepada Natalis Sinaga Rp2 miliar. Rinciannya Rp1 miliar untuk Natalis dan sisanya untuk Iwan Rinaldo Syarif selaku Plt Ketua DPC Partai Demokrat Lamteng. Kemudian diserahkan kepada Raden Zugiri selaku Ketua Fraksi PDIP Rp1,5 miliar, lalu anggota DPRD Lamteng Bunyana Rp2 miliar dan Rp 1,5 miliar kepada Zainuddin selaku ketua fraksi Gerindra serta kepada Ketua DPRD Kab Lamteng Achmad Junaidi Sunardi Rp1,2 miliar. "Setelah adanya pemberian uang dengan jumlah keseluruhan Rp8,695 miliar pimpinan DPRD Lamteng memberikan persetujuan Rencana pinjaman daerah Pemkab Lamteng kepada PT SMI," tegas jaksa. Setelah APBD Lamteng TA 2018 disahkan, Pemkab mengajukan permohonan pinjaman kepada PT SMI Rp300 miliar. Namun PT SMI mengatakan bahwa syarat pengajuan permohonan masih kurang. Yaitu surat pernyataan kepala daerah yang disetujui pimpinan DPRD mengenai kesediaan pemotongan DAU dan DBH secara langsung apabila terjadi gagal bayar. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, Mustofa kembali melobby Natalis. Namun Natalis kembali meminta uang Rp2,5 miliar jika ingin syarat tersebut dipenuhi. Lantaran uang yang dikumpulkan dari para rekanan sebelumnya telah habis, Mustafa kembali meminta Taufik untuk meminta lagi kepada rekanan yang belum lunas membayar komitmen fee. Kemudian Miftahullah Maharano Agung selaku rekanan jadi sasaran karena kurang bayar Rp900 juta dan disanggupinya. Terdakwa kemudian memerintahkan pegawai Dinas Bina Marga Supranowo agar menggenapkan uang tersebut menjadi Rp1 miliar yang diambil dari dana taktis Dinas Bina Marga. Uang tersebut kemudian sampai di tangan anggota DPRD Kab Lamteng Rusliyanto. Belum sempat uang tersebut didistribusikan, Rusliyanto bersama Natalis diciduk petugas KPK. Atas perbuatannya Taufik dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPiada jo Pasal 54 ayat 1 KUHPidana. Atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Kadis Bina Marga Didakwa Menyuap Anggota DPRD Lampung Tengah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mustafa

Berita Terkini