<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/05/BEKASI-2957844447.jpg" alt="Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan tentang dana hibah untuk RW, pada saat kegiatan penyaluran dsna hibah, belum lama ini." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan tentang dana hibah untuk RW, pada saat kegiatan penyaluran dsna hibah, belum lama ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan, program Penataan RW Bekasi Keren dengan alokasi dana hibah sebesar Rp100 juta per RW memiliki skema yang berbeda dengan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Program tersebut merupakan inovasi baru Pemerintah Kota Bekasi untuk mempercepat pembangunan lingkungan dan meningkatkan kualitas infrastruktur di tingkat masyarakat. &ldquo;Kalau Musrenbang harus melalui proses perencanaan tahunan dan menunggu persetujuan anggaran, maka dana hibah Rp100 juta ini bisa langsung dicairkan dan dimanfaatkan oleh RW setelah seluruh persyaratan terpenuhi,&rdquo; jelas Tri di Gedung Asrama Haji, Kota Bekasi, belum lama ini.&nbsp; Dia menjelaskan, perbedaan utama antara kedua mekanisme tersebut terletak pada waktu dan fleksibilitas penggunaan dana. Menurut Tri, Musrenbang bersifat makro dan membutuhkan proses panjang hingga dapat terealisasi pada tahun anggaran berikutnya, sementara dana hibah RW dapat langsung dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. &ldquo;Contohnya saja, kan gak mungkin hanya aspal beberapa meter saja harus menunggu anggaran pertahun dan belum tentu di acc juga, dengan dana hibah ini bisa menjadi rumusan bersama apa saja yang diperlukan di wilayah,&rdquo; ungkap Tri. Dana hibah Rp100 juta per RW dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan lingkungan, seperti penerangan jalan, posyandu, taman, sarana pelayanan masyarakat, hingga pengelolaan sampah. Setiap RW diberikan kewenangan untuk menentukan prioritas penggunaan dana berdasarkan hasil musyawarah warga. Tri menambahkan, Pemerintah Kota Bekasi menjamin bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan dilibatkan untuk melakukan pendampingan mulai dari proses pencairan hingga tahap pertanggungjawaban. &ldquo;Terobosan ini memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk bergerak cepat membangun lingkungannya tanpa menunggu proses panjang seperti Musrenbang,&rdquo; pungkas Tri.

Terobosan memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk bergerak cepat membangun lingkungannya tanpa menunggu proses Musrenbang.

Tri Tegaskan Dana Hibah Rp100 Juta per RW Bukan Bagian dari Musrenbang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/f01gi0dWSNTYk3SxJo4m7i1dCJyyvtc4w1U37QK1-2614831140.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Kanal Youtube Lembur Pakuan Channel)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Kanal Youtube Lembur Pakuan Channel).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menanggapi aksi walk out anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP saat rapat paripurna menjelang akhir pekan lalu. Akar masalahnya, anggota DPRD khususnya dari Fraksi PDIP baper ke Dedi Mulyadi akibat kejadian yang dinilai menyinggung saat Musrenbang beberapa waktu lalu. Di tengah hubungannya dengan DPRD Provinsi Jawa Barat yang memanas, Gubernur Jawa Barat itu menyinggung soal kegiatan saat Musrenbang di Cirebon. Berbagi video melalui Instagram @dedimulyadi, Gubernur Jawa Barat menyoroti ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD dalam Musrenbang di Cirebon sebagai forum sakral dalam proses penyusunan arah pembangunan daerah. "Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang, ingin dihargai tapi tak pernah menghargai, ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat," ujar Dedi Mulyadi melalui unggahan video Instagram. Mantan bupati Purwakarta itu pun mengajak kepada semua pihak untuk melakukan refleksi atas peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai penyelenggara pemerintahan. "Ngaku berpihak untuk rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa," ujar Dedi Mulyadi. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2025. Kegiatan digelar di Gedung Negara Cirebon, Rabu (7/5) sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025&ndash;2029. Dia menilai gubernur sepertinya tidak membutuhkan pendapat dari DPRD Provinsi Jabar, meski penyusunan peraturan daerah dibutuhkan keterlibatan legislatif.

Gubernur Dedi Mulyadi menanggapi aksi walk-out Fraksi PDIP dalam rapat paripurna, menyoroti peran DPRD dalam pembangunan daerah

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Sentil Anggota DPRD Jabar: Ingin Dihargai tapi Tak Pernah Menghargai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/WhatsApp-Image-2024-07-09-at-140933-1972315860.jpg" alt="Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjadi narasumber dalam Musrenbang Polri 2024 di Jakarta, Selasa (9/7). (Humas Menpan RB)" width="100%">
<figcaption>Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjadi narasumber dalam Musrenbang Polri 2024 di Jakarta, Selasa (9/7). (Humas Menpan RB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung penguatan transformasi Polri yang dilakukan secara berkelanjutan. Anas mendukung transformasi di tubuh Polri terus dijalankan pada grand design kelembagaan, digitalisasi, serta budaya dan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut selaras dengan tekad transformasi digital pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Menteri Anas berharap forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri dapat mendorong perwujudan polisi yang humanis dengan orientasi pelayanan citizen centric. &rdquo;Polisi humanis berperan penting dalam membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang lebih empati dan memahami kebutuhan masyarakat,&rdquo; ujar Abdullah Azwar Anas saat menjadi narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (9/7). Anas mencontohkan praktik baik pada tiga negara yang melakukan reformasi kepolisian. Yakni Denmark, Australia, dan Amerika Serikat. &rdquo;Ketiganya menunjukkan bahwa reformasi mengarah pada branding polisi yang humanis dan pemanfaatan teknologi, termasuk kompetensi dalam penggunaan teknologi yang harus dimiliki aparat kepolisian,&rdquo; papar Abdullah Azwar Anas. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014802974/mpp-ke-207-diresmikan-di-ngawi-menteri-panrb-abdullah-azwar-anas-sebut-roh-mpp-adalah-pengintegrasian-layanan-publik">MPP Ke-207 Diresmikan di Ngawi, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas Sebut Roh MPP Adalah Pengintegrasian Layanan Publik</a> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/WhatsApp-Image-2024-07-09-at-1409331-4245511072.jpg" alt="Menpan RB Abdullah Azwar Anas bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Musrenbang Polri di Jakarta, Selasa (9/7). (Humas Menpan RB)" width="100%">
<figcaption>Menpan RB Abdullah Azwar Anas bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Musrenbang Polri di Jakarta, Selasa (9/7). (Humas Menpan RB)</figcaption>
</figure> Dia mengatakan, upaya Polri dalam memperkuat penguasaan teknologi dapat dilakukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Integrasi layanan publik ke dalam portal pelayanan publik adalah langkah esensial dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima. Tantangan layanan digital saat ini membutuhkan perubahan dari kondisi yang rumit, kompleks, dan panjang, menjadi lebih simpel, mudah, cepat, dan transparan. &rdquo;Nanti masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal, dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu fotokopi KTP,&rdquo; terang Anas. Menjawab tantangan tersebut, Polri telah melakukan penyederhanaan proses bisnis layanan perizinan penyelenggaraan event. Yang semula 180 hari kerja menjadi 14 hari sebagai bagian dari transformasi digital. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan komitmen yang selaras dengan pesan Menteri PANRB. &rdquo;Institusi Polri dan transformasi digital sebagai bagian dari pelayanan publik terus kita dorong, termasuk tugas untuk menyatukan semua portal dalam satu sistem untuk memudahkan pelayanan,&rdquo; tutur Listyo Sigit Prabowo.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mendukung penguatan transformasi Polri yang dilakukan secara berkelanjutan

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas Dukung Penguatan Transformasi dalam Musrenbang Polri 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/eri2-3595943706.png" alt="M. Eri Irawan" width="100%">
<figcaption>M. Eri Irawan</figcaption>
</figure> MELIHAT anak-anak muda itu, kita menjadi percaya, negeri ini tak sepatutnya putus harapan. Di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Rabu malam (19/6/2024), dari sebuah unggahan video di Instagram Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, kita menyaksikan bagaimana percakapan anak-anak muda tentang kota mereka, sesuatu yang hari ini ditenggelamkan riuh teriakan dari game online dan bising gosip tentang hal-hal yang tak penting dalam hidup kita. Di video lain, saya juga melihat proses serupa di beragam kecamatan lainnya, yang dihadiri bergantian antara Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. Inilah proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemuda yang mengangkat isu-isu tematik khas anak muda. Nama programnya adalah &ldquo;Cangkrukan Arek Suroboyo&rdquo;. Lewat video yang beredar, saya melihat suasana begitu rileks namun tetap argumentatif. Seolah bukan forum teknokratis untuk membahas pembangunan Surabaya, sebuah kota raksasa dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan; juga kota dengan besaran ekonomi terbesar keenam di Asia Tenggara. Kita melihat keikhlasan untuk saling mendengarkan. Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji, yang menjalin kolaborasi bersama DPRD Surabaya yang diketuai Adi Sutarwijono, memang mengundang anak-anak muda di setiap kelurahan untuk memberi masukan soal pembangunan kota. Ini relatif berbeda secara diametral dengan proses teknorasi serupa di kabupaten/kota di mana Musrenbang pemuda terpusat dilakukan di tingkat kabupaten/kota, tidak berbasis kelurahan/desa. Wali Kota Eri bahkan langsung menyiapkan rencana eksekusi atas usulan tersebut malam itu juga. Ratusan anak muda dari seluruh Rukun Warga di masing-masing kelurahan hadir. Juga perwakilan dari berbagai organisasi: Karang Taruna, GP Ansor, Fatayat, Ikatan Pelajar NU (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sejumlah remaja masjid dan gereja, serta anak-anak muda dari berbagai organisasi dan komunitas. Semuanya mendapat kesempatan untuk mengemukakan kemungkinan-kemungkinan terbaik untuk kota mereka. Kita tahu Surabaya menyediakan berderet kemungkinan, dan warganya memiliki kemampuan untuk mengubah ketidakmungkinan. Daya dan ikhtiar merupakan bagian dari sejarah yang membentuk kota ini bersama doa dan air mata keikhlasan selama 731 tahun. Maka saat Wali Kota Eri Cahyadi menyimak betul usulan anak-anak muda, kita tahu masa depan kota ini akan lebih baik. Memfasilitasi anak muda untuk wani berkontribusi pada pembangunan kota. Sesekali mungkin dalam perjalanan itu, ada hal keliru yang diusulkan anak-anak muda. Bisa jadi ada kesalahan dalam tindakan. Namun sejarah anak-anak muda adalah sejarah pembelajaran hidup. Kearifan datang dari sana. Kebijaksanaan muncul dari pengalaman dan keberanian menghadapi kemungkinan berbuat keliru. &ldquo;Saya dulu juga pernah muda, pasti juga pernah berbuat salah. Maka sekarang cermati, pikirkan sebelum melakukan aktivitas, temukan jati diri kalian sendiri, ingat selalu orang tua,&rdquo; pesan Eri Cahyadi, yang saya kutip dari sebuah berita. Misalnya ada usulan pemakaian lahan aset Pemkot Surabaya untuk tempat usaha rintisan anak-anak muda. Ada pula usulan beasiswa Kejar Paket, yang ternyata menjadi temuan menarik untuk &ldquo;menjangkau anak muda yang belum terjangkau&rdquo;. Saat mempersilakan lahan Pemkot Surabaya digunakan untuk usaha anak-anak muda, Wali Kota Eri Cahyadi tahu ada kemungkinan untuk gagal. Namun Eri Cahyadi tahu, anak-anak muda itu akan belajar dan tugasnya saat ini adalah memberikan ruang, bahkan sejak mulai dari perencanaan. Eri Cahyadi memahami, bahwa birokrasi bukanlah yang serba tahu dan selalu tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Itulah yang membuat proses Musrenbang Pemuda menjadi cerminan komitmen Pemkot Surabaya dalam menerapkan tata kelola birokrasi yang transformatif, future governance, yang mengubah paradigma &ldquo;from governing for citizens to governing with citizens&rdquo;. &ldquo;Pemerintah yang mengatur warga&rdquo; sudah semestinya bersilih rupa menjadi &ldquo;pemerintah yang bekerja bersama warga&rdquo;, termasuk anak mudanya. Maka ketika melihat sebuah video testimoni Ketua Karang Taruna Kecamatan Genteng, Muhammad Basir, dalam pertemuan itu yang menyatakan keharuannya pada proses pelibatan anak-anak muda pada proses pembangunan kota, saya memaknainya sebagai perasaan dihargainya seorang warga oleh penyelenggara kota. Sebuah perasaan tentang kebersamaan dan keinginan untuk menata hidup bersama. Tak hanya untuk hari ini. Ini kisah tentang esok hari. Bahwa masih ada yang kurang dalam proses teknokrasi pembangunan bersama anak muda tersebut tentu sebuah keniscayaan yang tak seharusnya membuat kita pesimistis. Misalnya dalam proses itu ternyata minim pembahasan soal anak muda yang bermimpi ihwal pentingnya peta perubahan iklim bagi kota semetropolitan Surabaya untuk menjadi kota rendah karbon. Pemkot Surabaya bisa menyempurnakannya dengan perluasan gagasan sistem pembangunan rendah karbon yang bisa memantik ide-ide segar dari kaum muda untuk memperkuatnya. Lepas dari itu semua, kisah Musrenbang anak muda Surabaya ini mengingatkan kita bahwa dalam konstitusi, partisipasi memang selayaknya dihargai. "Every human being has the right to participate in collective decision-making processes," kata Jurgen Habermas, filsuf yang mendorong demokrasi deliberatif, sebuah proses yang membuka ruang lebar bagi publik untuk terlibat aktif dalam melahirkan kebijakan publik. Melalui politik partisipasi, sejatinya Pemerintah Kota Surabaya tak hanya ingin melibatkan anak muda dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib dan hidup mereka sendiri. Tetapi partisipasi didedikasikan untuk menjadi bagian dari edukasi agar kapasitas dan kesadaran publik kian meningkat dalam proses pengambilan kebijakan&mdash;dan kesadaran publik dalam membangun diskursus argumentatif menjadi syarat terwujudnya &ldquo;public sphere&rdquo; yang mewadahi proses demokrasi yang deliberatif. Melalui partisipasi, anak muda diajarkan cara untuk berpikir sistematis dan memahami metode teknokrasi untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Dan anak-anak muda adalah kunci politik partisipasi. Saat anak-anak muda menculik Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sesungguhnya ada keinginan dan dorongan untuk berpartisipasi dalam sejarah penting republik. Sejarah mencatat: ikhtiar mereka berhasil. Di Surabaya, ikhtiar sejarah itu telah disemai, ditaburi pupuk, dan sederet kemungkinan keberhasilan akan tersaji di depan mata: dari kebijakan politik yang menempatkan anak muda di kampung-kampung sebagai pilar pembangunan itulah, kita bisa berharap tentang Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan.

Saat mempersilakan lahan Pemkot Surabaya digunakan untuk usaha anak-anak muda, Wali Kota Eri Cahyadi tahu ada kemungkinan untuk gagal.

Musrenbang Anak Muda dan Sederet Kemungkinan dari Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/WhatsApp-Image-2024-05-28-at-064651-3477321659.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025, Senin (27/5). Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyebut, Musrenbang adalah forum para pelaku pembangunan yang secara kolektif merumuskan rencana pembangunan daerah. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi di dalam musyawarah perencanaan pembangunan ada transparan, responsif, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, terukur, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan. &rdquo;Ada pendekatan teknokratik, politik, dan partisipatif. Nah, musrenbang perempuan merupakan bagian dari bagaimana melibatkan partisipasi kaum perempuan dalam membangun Kota Surabaya,&rdquo; tutur Reni. Secara demografi menurut data kependudukan, Kota Surabaya merupakan daerah dengan tiga juta populasi. Memiliki tingkat jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, 51 persen berbanding 49 persen. Legislator Kota Surabaya itu menyampaikan, perempuan mempunyai kewajiban utama sebagai ibu sekaligus istri yang memiliki tugas utama mendidik generasi masa depan. Selain itu, perempuan juga punya kewajiban memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya tercatat mengalami tren positif dengan 94,99 poin pada 2021 menjadi 95,29 pada 2022. Indeks ketimpangan gender Kota Surabaya 0,128 telah melampaui capaian provinsi 0,423 bahkan nasional 0,447. &rdquo;Ini menunjukkan bahwa perhatian kebijakan Pemkot didukung DPRD Surabaya memberikan ruang yang besar. Perempuan mendapatkan tempat yang mulia sebagaimana peran perempuan yang mulia,&rdquo; ungkap Reni. Dia berharap forum musrenbang menghasilkan kebijakan dan program yang akan membawa Surabaya dan Indonesia lebih hebat melalui peran perempuan. Ketika pemerintah memberi perhatian pada sisi kebijakan di bidang perempuan, tidak hanya bicara tentang masa kini namun juga masa depan.&nbsp; &rdquo;Ini sesungguhnya kita tengah menyiapkan kualitas SDM masa depan, kita tidak hanya bicara untuk masa kini, begitu juga di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, atau mungkin ekonomi, terkait geliat ekonomi yang dibangun oleh perempuan di Surabaya,&rdquo; terang Reni. &rdquo;Yang tidak kalah penting bagaimana anti kekerasan perempuan juga harus tetap menjadi perhatian buat kita semua,&rdquo; imbuh dia. Tema musrenbang kali ini adalah Penguatan Kapasitas Surabaya Menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama Strategis.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyebut, musrenbang perempuan melibatkan partisipasi kaum perempuan dalam membangun Surabaya

Reni Astuti Sebut Peran Perempuan Tidak Hanya untuk Masa Kini, Namun Juga Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/WhatsApp-Image-2024-05-28-at-064545-2204532422.jpg" alt="Pemkot Surabaya gelar Musrenbang Perempuan dalam rangka penyusunan RKPD Kota Surabaya 2025." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya gelar Musrenbang Perempuan dalam rangka penyusunan RKPD Kota Surabaya 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2025. Musrenbang itu merupakan bukti komitmen Pemkot Surabaya memajukan peran dan posisi perempuan dalam pembangunan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Pemkot memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan agar aktif dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dalam perencanaan kota. Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani mengatakan, Musrenbang Perempuan menjadi sarana efektif untuk menggali aspirasi dalam rangka mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota Responsif Gender. Perempuan dihargai keberadaannya, dilindungi hak-haknya, dihormati pendapatnya, serta diberikan panggung utama dalam pembangunan di Kota Surabaya. &rdquo;Pemkot Surabaya meminta masukan dan saran strategis untuk mewujudkan Kota Surabaya yang ramah, aman dan nyaman bagi perempuan. Sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan untuk kemajuan bangsa,&rdquo; kata Bunda Rini Indriyani. Menurut dia, salah satu peran penting para perempuan di Kota Surabaya adalah ikut serta dalam pengurangan prevalensi stunting. &rdquo;Saya berharap Musrenbang Perempuan bisa menjaring aspirasi hingga ke level bawah. Sebab, suara perempuan sangat penting untuk kita akomodir demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya, dan itu menjadi prioritas,&rdquo; terang Rini. Bunda Rini Indriyani menjelaskan, para perempuan lebih detail dan fokus dalam berbagai hal. Karena itu, pemkot berupaya berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk perempuan disabilitas. Aspirasi dari para perempuan mencapai ribuan yang di dalamnya turut serta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. &rdquo;Perempuan harus lebih berani mengeluarkan&nbsp; aspirasi untuk disampaikan dalam Musrenbang. Saya berharap bisa difasilitasi dengan lebih maksimal, serta bisa berkolaborasi bahwa pembangunan fisik dan gender bisa berjalan beriringan,&rdquo; ujar Rini. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. &rdquo;Bapak Wali Kota berpesan agar RKPD 2025 memuat tujuh prioritas pembangunan Kota Surabaya. Yakni mengurangi kemiskinan, pengangguran, angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting. Selain itu, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan menurunkan angka rasio gini,&rdquo; terang Irvan. Untuk memastikan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan yang inklusif, lanjut dia, Musrenbang RKPD Kota Surabaya 2025 dihadiri seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan di lingkup Pemkot Surabaya. selain itu, civitas akademika, organisasi perempuan,&nbsp; LSM pemerhati perempuan, media, Satgas Sahabat dan PKBN, perwakilan Ketua RT/RW dan LPMK perempuan, dan Forum Anak Surabaya. &rdquo;Semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi&nbsp; terhadap upaya pembangunan gender, perlindungan, dan pemeliharaan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan,&rdquo; ucap Irvan.

Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani membuka Musrenbang Perempuan dalam rangka penyusunan RKPD Kota Surabaya 2025

Surabaya Responsif Gender, Pemkot Gelar Musrenbang Perempuan dalam Penyusunan RKPD 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/MUSREN-2-4202709088.jpg" alt="Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Jakarta, Senin (6/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Jakarta, Senin (6/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Jakarta, Senin (6/5/2024). Penghargaan tersebut diberikan di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024. PPD tingkat nasional tersebut diberikan setelah sebelumnya Banyuwangi juga meraih PPD terbaik tingkat Jawa Timur. PPD merupakan raihan atas segenap perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk menggunakan anggaran berdasarkan prioritas program yang berdampak langsung pada masyarakat. "Mengelola fiskal dan anggaran betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," pesan Jokowi. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang menerima langsung penghargaan tersebut menyampaikan hal tersebut sebagai pelecut semangat bagi daerah untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas. &ldquo;Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat,&rdquo; terangnya. &nbsp; Ipuk menambahkan, untuk menghadapi tantangan daerah, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar yang disebut sebagai &ldquo;Banyuwangi Rebound&rdquo;. Di dalamnya terdapat program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama; ditopang oleh sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai penggeraknya. Selain itu, ada program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan, yang ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan. Dampak dari beragam program tersebut, lanjut Ipuk, sudah terukur. Di antaranya, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06% pada 2020 menjadi 8,07% pada 2021), merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim (semua daerah mengalami kenaikan kemiskinan akibat pandemi). Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen; lalu kembali turun menjadi 7,34 persen pada 2023; merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik; ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut, yang penghargaannya diserahkan Presiden Joko Widodo. Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan lainnya, papar Ipuk, dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat; dari 71,85 (2020), 72,62 (2021), 73,15 (2022), dan 73,79 (2023). Angka IPM Banyuwangi sudah masuk kategori &ldquo;tinggi&rdquo; dan tercatat sebagai yang tertinggi di wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut &ldquo;Sekar Kijang&rdquo; (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang).

Presiden Joko Widodo menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Jakarta, Senin (6/5/2024).

Presiden Jokowi Serahkan Penghargaan Pembangunan Daerah ke Bupati Banyuwangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/azwar-1-685443317.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Reformasi birokrasi dan pembangunan berjalan paralel layaknya dua sisi koin. Sebagaimana arahan Presiden, instasi pemerintah diminta untuk melakukan reformasi birokrasi yang berdampak agar selaras dengan tujuan pembangunan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan perlu ada upaya dan langkah konkret yang kuat agar instansi pemerintah tidak terjebak di kesibukan birokrasi tetapi memberikan dampak untuk rakyat. Terlebih pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas reformasi birokrasi yang berperan sebagai engine. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014564900/hadiri-musrenbang-prov-jabar-menteri-panrb-gelorakan-digitalisasi">Hadiri Musrenbang Prov Jabar, Menteri PANRB Gelorakan Digitalisasi</a> &ldquo;Kami melihat Jawa Tengah menjadi sentrum perubahan birokrasi yang penting. Tentu ini ke depan perlu ada penjagaan yang konsisten agar kinerja instansi pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah tetap baik,&rdquo; ujar Menteri Anas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 untuk Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/04). Implementasi reformasi birokrasi mendorong terjalinnya kolaborasi lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah untuk mencapai prioritas pembangunan. Sehingga implementasi reformasi birokrasi dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan daerah. Sebagai mesin pembangunan, baik buruknya birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Dengan birokrasi yang semakin baik, maka semakin cepat pula hasil pembangunan dapat tercapai dan inilah yang sedang dibangun melalui upaya reformasi birokrasi yang konsisten. Menteri Anas melanjutkan dalam melakukan perencanaan pembangunan maka besaran anggaran harus dialokasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan. Ini yang dinamakan dengan prinsip money follow program, program follow result&nbsp; sehingga tidak ada anggaran yang tidak memiliki hasil dan manfaat. Di hadapan Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Tengah, Menteri Anas pun mengapresiasi capaian jajaran pemda se-Jawa Tengah dalam hasil RB, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). &ldquo;Saya mengapresiasi karena secara umum capaian Pemprov Jateng beserta kabupaten dan kotanya sudah sangat baik. Hampir seluruh kabupaten/kota sudah mendapat predikat A, BB, dan B pada RB dan SAKIP serta predikat Baik dan Sangat Baik dalam SPBE,&rdquo; imbuhnya. Terkait pelayanan publik, Menteri Anas mengaku senang karena salah satu unit penyelenggara pelayanan publik di Jawa Tengah, yakni RSD K.R.M.T Wongsonegoro, yang telah berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2023 lalu. Dirinya berharap agar banyak unit kerja dan instansi di Jawa Tengah yang dapat membangun Zona Integritas sehingga mendorong pembangunan unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM. Mantan Kepala LKPP ini juga turut mengapresiasi atas berdirinya Mal Pelayanan Publik yang telah berdiri di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah. Hal ini juga diikuti dengan hadirnya 10 MPP Digital. Capaian ini mendorong Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2023 di wilayah Jawa Tengah berada dalam kisaran cukup baik. Disampaikan ujung dari jalannya pemerintahan adalah pelayanan publik, dimana pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat berada di wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karenanya, kegiatan musrenbang ini diharapkan dapat memberikan benang merah dalam mendesain birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. &ldquo;Kami berharap kegiatan Musrenbang ini menciptakan birokrasi yang berdampak melalui perencanaan pembangunan di Jawa Tengah yang komprehensif, berkelanjutan serta mampu merekam kebutuhan dan aspirasi masyarakat,&rdquo; pungkas Menteri Anas.

Perlu ada upaya  konkret yang kuat agar instansi pemerintah tidak terjebak di kesibukan birokrasi tetapi memberikan dampak untuk rakyat.

Hadiri Musrenbang Provinsi Jawa Tengah, Menteri Anas Tekankan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Berjalan Selaras

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/BKSDN-Kemiskinan-1169920745.jpeg" alt="Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri memberi sambutan dalam kegiatan Musrenbang Provinsi Gorontalo." width="100%">
<figcaption>Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri memberi sambutan dalam kegiatan Musrenbang Provinsi Gorontalo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dijadikan sebagai wadah untuk menemukan solusi atas permasalahan kemiskinan ekstrem di daerah.&nbsp; Tidak terkecuali bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo yang terus berupaya melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berbagai strategi. Hal itu dibuktikan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo yang menurun menjadi 0,36 persen di tahun 2023 sebesar 15,510 jiwa dari pada 2022.&nbsp; "Dari 34 provinsi, terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrem termasuk Gorontalo. Perlu terus diperhatikan kabupaten/kota mana saja di Gorontalo yang masih tinggi angka kemiskinannya," ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri memberi sambutan dalam kegiatan Musrenbang Provinsi Gorontalo di Aston Hotel Kota Gorontalo pada Selasa, (23/4).&nbsp; Yusharto menjelaskan, ada tiga strategi percepatan penghapusan kemiskinan yang bisa diterapkan Pemprov Gorontalo. Strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.&nbsp; "Upaya-upaya ini dapat mendukung target nasional pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah mengalokasikan sebesar Rp. 185,78 Milyar atau 9,42 persen terhadap total belanja daerah pada APBD Tahun 2024," jelas Yusharto.&nbsp; Selain mendorong Musrenbang sebagai forum untuk menampung aspirasi dari berbagai stakeholder, Yusharto juga menggarisbawahi mengenai pentingnya Pemprov Gorontalo mengelola setiap potensi lokal yang dimiliki dan membangun kerja sama dengan prinsip pentahelix.&nbsp; "Perlu juga memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional, agar pembangunan daerah dapat selaras dengan pembangunan pusat," pungkasnya.

Pentingnya Pemprov Gorontalo mengelola setiap potensi lokal yang dimiliki dan membangun kerja sama dengan prinsip pentahelix.

Kemendagri Ingin Jadikan Musrenbang sebagai Wadah Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/WhatsApp-Image-2023-06-16-at-162003-4120288234.jpg" alt="Ilustrasi anak-anak pelajar Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak-anak pelajar Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bicara keberpihakan terhadap anak, Kota Surabaya tak diragukan lagi. Hal itu terlihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2023. Dari total anggaran Rp 11,2 triliun, sekitar Rp 5,627 triliun atau 50,2 persennya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan anak. Tak hanya menyediakan kebutuhan anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, bahkan juga memastikan keterlibatan anak dalam proses-proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dari tingkat kota sampai kelurahan. Hal itu tertuang dalam SOP Musrenbang yang dibuat Bappedalitbang No 000.8.333/ 2771/ 486.8.1/2023. Selain anggaran yang disediakan melalui APBD Surabaya, pemkot juga melibatkan partisipasi publik dalam menangani problem-problem anak. Misal dalam hal pendidikan, pemkot menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya dan lembaga-lembaga zakat lain di Kota Pahlawan. Bentuk partisipasi publik tersebut, salah satunya diwujudkan pemkot bersama Baznas Surabaya dengan memberikan bantuan tebus ijazah dan bayar tunggakan biaya sekolah kepada 529 pelajar SMA/SMK swasta pada Senin (5/6). Bantuan tersebut diberikan Wali Kota Eri Cahyadi bersama Ketua Baznas Surabaya Muhammad Hamzah. Menanggapi apa yang dilakukan Pemkot Surabaya, Kepala Perwakilan Unicef Jawa Bali Arie Rukmana mengatakan, itu adalah bentuk social assistant menuju social protection. Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam persoalan warga, termasuk hal-hal yang dibutuhkan anak. &rdquo;Saya melihat ini sesuatu yang bagus. Ini adalah bentuk hadirnya negara sebagai social assistant menjadi social protection, ada pendampingan dan ada perlindungan agar bisa keluar dari masalah yang dihadapi,&rdquo; jelas Arie. Sejalan dengan itu, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur Isa Ansori juga mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya dalam hal komitmen anggarannya untuk anak. &rdquo;Saya kira ini langkah bagus untuk menyiapkan anak-anak Surabaya agar lebih berkualitas, dengan anggaran yang ada. Komitmen ini akan semakin menegaskan bahwa Surabaya memang kota yang layak untuk anak,&rdquo; tegas Isa.

Pemkot Surabaya sediakan 50 persen dari APBD 2023 untuk pemenuhan kebutuhan anak. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pastikan keterlibatan anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#musrenbang

Berita Terkini