<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ruu-pemilu-lukman-edy-eskalasi-politik-akan-liar-jika-pemerintah_m_138777.jpeg" alt="Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar oleh kelompok relawan Jokowi, sudah selesai digelar di 28 daerah dan 1 kali di luar negeri. Hasilnya sejumlah rekomendasi beberapa nama capres dan cawapres, yang diserahkan kepada Jokowi. Menanggapi hal itu, politikus senior PKB Lukman Edy, melihat pelaksanaan dan pemberian rekomendasi nama-nama capres dan cawapres itu terlalu terburu-buru, sehingga terkesan mengabaikan proses yang dilakukan oleh partai politik. "Kita dengar pidato Pak Jokowi, beliau menegaskan jangan grasa-grusu, jangan buru-buru. Karena sesuai konstitusi, prosesnya melalui parpol. Pak Jokowi sangat menghormati itu," ujar Lukman Edy melalui keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Senin (15/5). Pesan Jokowi itu, kata Lukman merupakan sinyal bahwa apa yang dilakukan oleh Musra itu membuat tidak nyaman dirinya. Karena menurutnya, pada satu sisi Jokowi juga sudah merancang peralihan kekuasaan yang berkesinambungan. "Pak Jokowi beberapa kali mengumpulkan para Ketum parpol, itu dalam rangka memastikan adanya kesinambungan kepemimpinan. Pak Jokowi sangat ingin suksesi berlangsung soft dan sesuai mekanisme, yakni melalui parpol. Ada kekuatiran dari Pak Jokowi, hasil Musra bisa menggangu apa yang saat ini telah beliau lakukan," sambung salah satu Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf tersebut. Lukman Edy juga menyoroti soal nama-nama yang menjadi rekomendasi Musra, khususnya pada posisi cawapres. Tersingkirnya nama Menteri BUMN Erick Thohir, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menjadi pertanyaan yang besar. Begitu juga dengan munculnya nama Ketua KADIN Arsyad Rasyid, yang tiba-tiba saja mengapung padahal selama ini tidak pernah disebut-sebut oleh lembaga survey. "Membingungkan dan mengagetkan, nama Erick tidak masuk. Padahal dalam survey manapun selalu masuk cawapres potensial. Dan jangan lupa posisi Erick sebagai salah satu 'Jokowi's men'. Rasanya sulit diterima akal, kalau nama-nama itu tidak menjadi pertimbanhan para relawan," terangnya.

Rekomendasi nama-nama capres dan cawapres itu terlalu terburu-buru, sehingga terkesan mengabaikan proses yang dilakukan oleh partai politik.

Tanggapi Hasil Musra, Lukman Edy Sebut Terlalu Grasa-grusu dan Membingungkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/Jokowi-Hadiri-Musra-Relawan-Fedrik-Tarigan-5-2923827441.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyapa relawannya dalam Acara Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyapa relawannya dalam Acara Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan merespons kritik bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem Anies Baswedan yang mengkritik subsidi mobil listrik. Jokowi hanya tersenyum saat ditanya awak media usai menghadiri musyawarah rakyat (Musra) Indonesia yang diselenggarakan oleh para relawan Jokowi dari seluruh provinsi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5). Jokowi hanya mendengar pernyataan yang diajukan awak media terkait subsidi mobil listrik. Namun, mantan Wali Kota Solo itu enggan memberi tanggapan soal kritik Anies tersebut. Kritik Anies Baswesan terkait subsidi mobil listrik itu diutarakan saat menyampaikan pidato politik dalam deklarasi dukungan dari Relawan Amanat Indonesia (Anies) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5). Menurut Anies, kebijakan subsidi mobil listrik bukan solusi untuk menghadapi tantangan masalah lingkungan hidup. "Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik mobil-mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies Baswedan. Anies juga menilai bahwa kebijakan subsidi mobil listrik justru tidak menjadi solusi atas permasalahan lingkungan. Sebab menurutnya, emisi karbon yang dikeluarkan mobil listrik justru lebih tinggi daripada emisi karbon dari bus dengan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, kata Anies, mobil listrik justru akan menambah kemacetan di jalan. Terlebih jika yang diperbanyak adalah mobil listrik pribadi, bukan kendaraan listrik untuk transportasi umum dan kendaraan logistik. "Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," jelas Anies. "Kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa memuat orang banyak sementara mobil memuat mobil sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta bahwa kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan mengganti mobil digarasinya, tetapi menambah mobil di jalanan menambah kemacetan di jalan," imbuh Anies. Oleh sebab itu, dia mengatakan ke depan dirinya akan mendorong demokratisasi dalam hal sumber daya. Sehingga nantinya, sumber daya yang dimiliki pemerintah bisa bermanfaat nyata bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini, Anies akan mendorong bahwa ke depan yang akan diperbanyak di jalan tol adalah kendaraan umum dan kendaraan logistik berbasis listrik, bukan kendaraan pribadi. "Kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang saat ini sudah dibangun dengan sangat baik oleh pemerintahan hari ini. Ke depannya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum yang berbasis listrik, kendaraan logistik berbasis listrik, bukan kendaraan pribadi tetapi kendaraan umum," pungkas Anies.

Jokowi enggan merespons kritik bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem Anies Baswedan yang mengkritik subsidi mobil listrik.

Enggan Respons Kritik Anies Baswedan soal Subsidi Mobil Listrik, Jokowi Hanya Tersenyum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/jokowi-politik-2082914141.jpg" alt="BELUM PUTUSKAN DUKUNGAN: Presiden Joko Widodo menyapa para relawan dalam musyawarah rakyat (musra) relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, kemarin (14/5)." width="100%">
<figcaption>BELUM PUTUSKAN DUKUNGAN: Presiden Joko Widodo menyapa para relawan dalam musyawarah rakyat (musra) relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, kemarin (14/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di forum musyawarah rakyat (musra) kemarin (14/5), Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan kriteria presiden yang akan menjadi penerusnya. Namun, dia meminta seluruh relawan tidak terburu-buru. Jokowi mengapresiasi musra yang diadakan sebanyak 29 kali. Kegiatan tersebut tepat untuk mencari aspirasi rakyat terkait dengan calon presiden dan calon wakil presiden. &rdquo;Negara ini adalah negara yang besar. Rakyat butuh pemimpin yang tepat. Yang paham hati rakyat,&rdquo; kata Jokowi. Selain itu, lanjut dia, pemimpin Indonesia harus tahu kebutuhan rakyat, pemberani, dan paham memajukan negara. &rdquo;Mampu memanfaatkan peluang. Bukan rutinitas, tidak hanya duduk di istana,&rdquo; tegas Jokowi. Dengan kondisi global terkini, menurut Jokowi, Indonesia memerlukan pemimpin yang mengerti cara membangun dan memahami politik yang ada. Termasuk berhadapan dan berkompetisi dengan negara lain. &rdquo;Peluang kita menjadi negara maju ada di 13 tahun ke depan,&rdquo; ujar Jokowi. Itu terkait dengan bonus demografi. Jadi, pemimpin yang baru tidak boleh salah langkah. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/relawan-jokowi_1-2201418822.jpg" alt="JARING ASPIRASI: Para relawan berkumpul di acara musyawarah rakyat relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, kemarin." width="100%">
<figcaption>JARING ASPIRASI: Para relawan berkumpul di acara musyawarah rakyat relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, kemarin.</figcaption>
</figure> Apalagi, kata Jokowi, Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah. Penggantinya kelak disarankan memiliki langkah yang sama untuk industrialisasi bahan mentah yang dimiliki Indonesia. Meski, ada risiko yang dihadapi. Dia menceritakan reaksi beberapa negara yang memprotes kebijakan stop ekspor nikel. Namun, pemerintahan bergeming. &rdquo;Negara itu yang penting dapat pajak. Kalau mentahan (yang diekspor), negara akan dapat apa?&rdquo; ungkapnya. Menurut Jokowi, Pemilu 2024 sangat krusial. Rakyat harus tepat dan benar memilih. Tidak boleh buru-buru. Jokowi menegaskan, dirinya tidak bisa langsung menunjuk calon yang mana. Sebab, itulah kewenangan partai. Dia juga tak ingin buru-buru menetapkan agar relawan mendukung siapa. Meski, ada tiga nama dalam amplop yang sudah disodorkan di mejanya. &rdquo;Yang sekarang koalisinya belum selesai. Kalau saya ngomong sekarang, untuk apa?&rdquo; tuturnya. Namun, Jokowi akan memberikan dorongan kepada partai. Seusai acara, Jokowi berbicara terkait dengan pencalegan. Dia mempersilakan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024 dengan catatan harus tetap fokus. &rdquo;Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian,&rdquo; katanya. Jokowi menjelaskan, secara aturan seorang menteri diperbolehkan maju sebagai caleg. Sebagai presiden, dia menegaskan akan selalu mengevaluasi tugas dan kinerja para menteri. &rdquo;Kalau memang mengganggu, ya ganti bisa,&rdquo; tandasnya. (lyn/c14/fal)

Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan kriteria presiden yang akan menjadi penerusnya. Namun, dia meminta seluruh relawan tidak sabar.

Jokowi: Pembahasan Koalisi Belum Selesai

Musra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Musra

Berita Terkini

Tanggapi Hasil Musra, Lukman Edy Sebut Terlalu Grasa-grusu dan Membingungkan

Enggan Respons Kritik Anies Baswedan soal Subsidi Mobil Listrik, Jokowi Hanya Tersenyum

Jokowi: Pembahasan Koalisi Belum Selesai

Download Aplikasi JawaPos.com