<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/2021-10-06T001128Z_1958318654_RC204Q96TJKU_RTRMADP_3_USA-CHINA-TAIWAN_1.jpg" alt="Presiden Tiongkok Xi Jinping. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Tiongkok Xi Jinping. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Tiongkok Xi Jinping menyinggung tentang perkembangan agama Islam dalam kunjungannya ke Daerah Otonomi Xinjiang. Daerah itu mayoritas penduduknya berlatar belakang etnis minoritas Muslim Uighur.  ”Kami menjunjung tinggi prinsip perkembangan Islam dalam konteks dan memberikan bimbingan secara aktif untuk mengadaptasikan agama dengan masyarakat sosialis,” kata Xi Jinping, pemimpin tertinggi Partai Komunis Tiongkok (CPC) itu seperti dilansir dari Antara di Beijing.  Sebelumnya, Xi melakukan kunjungan kerja selama empat hari ke Xinjiang pada 12–15 Juli. Kunjungan terakhir Xi ke daerah yang berbatasan langsung dengan Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, dan India, itu pada 2014. Xi menginstruksikan peningkatan kemampuan dalam mengatur urusan agama guna memastikan perkembangan di bidang keagamaan berjalan dengan stabil.  ”Kami harus bisa melatih tim dari partai dan pejabat pemerintah yang ahli Marxisme namun bisa memahami persoalan agama, akrab dengan urusan agama, dan berkompeten dalam keterlibatan dan pembinaan tokoh agama sehingga dapat diandalkan secara politis dan berakhlak mulia,” tutur Xi Jinping.  Dengan begitu, lanjut dia, figur tersebut dapat berperan aktif saat-saat kritis, mampu membina para peneliti agama yang memiliki prestasi akademik, berpandangan Marxisme terhadap isu-isu keagamaan, dan mampu berinovasi.  ”Kami harus bisa memastikan terpenuhinya tuntutan para penganut agama dan menggalang mereka berada di dalam naungan partai dan pemerintahan,” ucap Xi menambahkan.  Dunia internasional menyoroti Xinjiang terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Beijing terhadap Uighur. Namun Beijing membantahnya dengan dalih sebagai upaya deradikalisasi dan de-ekstremisasi bernuansa agama karena Xinjiang memiliki catatan berbagai peristiwa terorisme dan separatisme.  Dalam kunjungan tersebut, Xi didampingi Sekretaris CPC Komite Xinjiang Ma Xingrui dan Gubernur Xinjiang Erkin Tuniyaz yang beretnis Uighur. Orang nomor satu di Tiongkok tersebut bertemu dan berbincang langsung dengan warga di beberapa daerah di Xinjiang yang dikunjunginya.  ”Semua kelompok etnis di Xinjiang tidak bisa dipisahkan dari anggota keluarga bangsa Tiongkok,” kata Xi.

Di Xinjiang, Xi Jinping Singgung tentang Perkembangan Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Xi-Jinping-Xinhua.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Xi Jinping mengunjungi wilayah Xinjiang untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir. Kunjungan ini menjadi sorotan karena sebelumnya dikaitkan dengan genosida terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Hal itu sempat memberi tekanan terhadap Xi Jinping.  Dalam kunjungannya, Xi memeriksa sebuah universitas, area pelabuhan darat internasional, komunitas perumahan, dan museum di Urumqi, ibu kota Daerah Otonomi Xinjiang, Tiongkok barat laut, dari Selasa (12/7) sore hingga Rabu pagi. Presiden Xi mengunjungi Universitas Xinjiang, Area Pelabuhan Darat Internasional Urumqi, komunitas Guyuanxiang di Distrik Tianshan dan Museum Daerah Otonomi Uygur Xinjiang.  Xi memantau latihan bakat, mengoordinasikan respons Covid-19 dengan pembangunan ekonomi dan sosial, mempromosikan persatuan dan kemajuan etnis, dan mengonsolidasikan rasa kebersamaan untuk bangsa Tiongkok.  Tudingan Barat  Sebelumnya kelompok-kelompok hak asasi dan beberapa negara Barat menuduhnya melakukan genosida terhadap etnis Muslim Uighur. Isu penganiayaan juga termasuk pelanggaran berat hak asasi manusia, penyiksaan dan kerja paksa serta penghapusan tradisi linguistik, budaya dan agama. Amerika Serikat dan beberapa pejabat di negara-negara Barat menyatakan bahwa tindakan pemerintah Tiongkok merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.  Seorang analis politik yang berbasis di AS dan wakil ketua komite eksekutif Kongres Uighur Dunia, Ilshat Hassan Kokbore, mengatakan kepada RFA bahwa kunjungan Xi dimaksudkan untuk mengirim pesan bahwa dia tidak peduli dengan kekhawatiran komunitas internasional mengenai tuduhan genosida terhadap Uighur.  Kokbore menambahkan bahwa dia yakin kunjungan Xi juga dimaksudkan untuk memperkuat otoritasnya kepada rakyat Xinjiang dan untuk menunjukkan solidaritas pejabat Tiongkok di wilayah tersebut. Xi bersama penduduk setempat menyusuri jalan-jalan kota, mendapatkan tepuk tangan selama inspeksi, dan menikmati pertunjukan tarian.

Sempat Dikaitkan Genosida Muslim Uighur, Xi Jinping Kunjungi Xinjiang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Venezuela-Politics-UN-22062019-1.jpg" alt="Komisioner Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet. Fausto Torrealba/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisioner Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet. Fausto Torrealba/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) Michelle Bachelet mendesak Tiongkok meninjau kembali kebijakan kontra terorismenya. Tiongkok diminta mematuhi standar HAM internasional.  Namun, Bachelet menegaskan, perjalanannya selama enam hari di Tiongkok, termasuk kunjungan ke wilayah barat Xinjiang, bukan merupakan penyelidikan terhadap kebijakan HAM Tiongkok. Tetapi kesempatan untuk terlibat dengan pemerintah.  ”Saya telah mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang penerapan tindakan kontra terorisme dan deradikalisasi di bawah penerapan yang luas, terutama dampaknya terhadap hak-hak Uighur dan minoritas muslim lainnya,” kata Michelle Bachelet dalam konferensi pers secara daring pada Sabtu (28/5) seperti dilansir dari Antara.  Bachelet memulai perjalanannya ke Tiongkok, yang pertama kali dilakukan Komisaris Tinggi HAM PBB dalam 17 tahun, pada Senin (23/5) di kota selatan Guangzhou. Dia kemudian menuju ke Xinjiang.  Tahun lalu, Kantor Komisaris Tinggi PBB menyatakan keyakinan bahwa orang-orang Uighur di Xinjiang telah ditahan secara tidak sah, dianiaya, dan dipaksa bekerja. Di lain pihak, Tiongkok membantah semua tuduhan kekerasan di Xinjiang.  Akses Bachelet selama berada di Tiongkok dibatasi karena Beijing mengatur agar dia melakukan perjalanan dalam lingkaran tertutup. Yakni dengan mengisolasi orang-orang dalam gelembung virtual untuk mencegah penyebaran Covid-19, serta tidak melibatkan pers asing.  Kelompok hak asasi manusia dan negara-negara barat khawatir bahwa Tiongkok akan menggunakan kunjungan Bachelet sebagai dukungan atas pelaksanaan HAM di negara tersebut.  Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan pada Selasa (24/5) bahwa merupakan suatu kesalahan untuk menyetujui kunjungan dalam keadaan seperti itu.  Tiongkok awalnya membantah keberadaan kamp penahanan di Xinjiang tetapi pada 2018 mengatakan telah mendirikan pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk mengendalikan apa yang dikatakannya sebagai terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di wilayah tersebut.  Bachelet mengatakan, telah menyampaikan kepada Pemerintah Tiongkok tentang kurangnya pengawasan yudisial yang independen atas pengoperasian pusat-pusat itu. Selain itu, ada tuduhan penggunaan kekerasan, perlakuan buruk, dan pembatasan ketat pada praktik keagamaan.  Pada 2019, Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir mengatakan semua peserta pelatihan telah lulus.

Komisioner HAM PBB Desak Tiongkok Tinjau Kebijakan Kontra Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ngabuburit-Grand-Bazaar-Urumqi-Puasa-2021.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Xinjiang menjamin kebebasan menjalankan ibadah selama bulan Ramadan bagi kaum etnis minoritas Muslim Uighur yang mendiami daerah otonomi khusus di barat daya Tiongkok itu.  "Etnis Uighur dan umat Islam lainnya di Xinjiang mulai berpuasa pada awal April," kata juru bicara Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang, Ilijan Anayat, di Beijing, Jumat (22/4).  Menurut dia, mereka berpuasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. "Sehabis berbuka puasa, mereka juga beribadah sampai Isya. Semuanya berlangsung normal," ujar pejabat daerah berlatar belakang etnis Uighur itu.  Begitu pula pada saat Hari Raya Idul Fitri, kata dia, umat Islam di Xinjiang merayakannya dengan penuh kegembiraan. "Saat Lebaran nanti, mereka biasanya mengunjungi sanak keluarganya," imbuh Ilijan.  Namun, Ilijan belum bisa memastikan kapan dan di mana resepsi Hari Raya Idul Fitri digelar oleh para pemuka agama dari kalangan etnis minoritas Muslim Uighur. "Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, Anda akan kami beritahu dan kami undang," katanya menjawab pertanyaan Antara dalam pengarahan pers rutin yang digelar Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang.  Pada tahun lalu, pimpinan Asosiasi Islam Tiongkok (CIA) Xinjiang dan pemuka etnis Uighur mengadakan resepsi Hari Raya Idul Fitri di Beijing. Mereka juga berkesempatan melakukan ibadah shalat Idul Fitri di Masjid Niujie, salah satu masjid tertua di Beijing yang juga menjadi salah satu tujuan wisata religi di ibu kota itu.  Namun, dalam dua atau tiga bulan terakhir, seluruh masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya di daratan China ditutup sebagai upaya meredam wabah Covid-19 varian Omicron.  Otoritas Xinjiang sedang bersiap menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet yang dijadwalkan pada Mei.  "Kami sedang mengatur kedatangan Bachelet. Diharapkan semuanya lancar," kata Deputi Direktur Publikasi Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang Xu Guixiang yang mendampingi Ilijan Anayat.

Otoritas Xinjiang Jamin Kebebasan Ibadah Ramadan Muslim Uighur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Warga-Uighur-Thomas-Peter-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah pameran foto etnis Uighur yang didukung AS terkait orang yang hilang atau warga yang ditahan di kamp-kamp di Xinjiang, Tiongkok, dibuka di Swiss pada Kamis (16/9) lalu. Event itu membuat Tiongkok marah dan menuduh AS melakukan trik politik yang murahan.  Pameran berjudul Wall of the Disappeared itu menampilkan foto-foto puluhan warga etnis Uighur yang hilang atau diduga ditahan di kamp-kamp yang ada di Xinjiang, Tiongkok. Pameran itu mulai digelar di luar kantor Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.  Kelompok hak asasi memperkirakan satu juta orang Uighur dan etnis minoritas lainnya telah diasingkan di kamp-kamp yang digambarkan Tiongkok sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama. Awal pekan ini, misi AS di Jenewa menampilkannya pada acara diplomatik.  "Kami berkomitmen untuk menempatkan hak asasi manusia. Dan kami akan terus menyoroti pelanggaran berat hak asasi manusia yang kami lihat dilakukan RRT di seluruh Tiongkok, di Xinjiang, Tibet, Hongkong, dan di tempat lain," kata kata juru bicara AS.  Kelompok-kelompok HAM memperkirakan 1 juta warga Uighur dan etnis minoritas lainnya ditahan di kamp-kamp yang ada di Xinjiang, yang disebut otoritas Tiongkok sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama. Kongres Uighur Sedunia mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah AS memberikan hibah finansial untuk pameran tersebut, yang selanjutnya akan digelar di Brussels (Belgia) dan Berlin (Jerman).  "AS, disarankan untuk bertindak sebagai kekuatan yang layak dan menginvestasikan sumber dayanya dalam meningkatkan kesejahteraan dan hak asasi manusia rakyat Amerika, daripada melanggar hak asasi manusia di negara lain dan memainkan trik politik yang rendah," tegas Tiongkok.

AS di Balik Pameran Foto Etnis Uighur, Tiongkok: Trik Politik Murahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Zhao-Lijian-Greg-Baker-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok menyatakan kesiapannya menyambut kunjungan Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) ke Xinjiang. "Tiongkok sudah lama menyampaikan undangan kepada UNHRC untuk mengunjungi Xinjiang dan tempat lain di Tiongkok. Kedua belah pihak juga terus berkomunikasi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, Selasa (30/3).  Pernyataan tersebut untuk menanggapi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Minggu (28/3) tentang negosiasi UNHRC dengan pihak Tiongkok terkait isu Xinjiang. "Tujuan kunjungan itu lebih mendukung kerja sama kedua belah pihak ketimbang melakukan apa yang disebut dengan investigasi atas praduga tidak bersalah," imbuh Zhao.  Negara Barat menuding Tiongkok telah melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Uighur yang membentuk populasi mayoritas di Daerah Otonomi Xinjiang. Namun, Tiongkok membantah semua tuduhan itu dengan berdalih masyarakat Xinjiang telah menikmati kehidupan dengan taraf ekonomi yang membaik berkat berbagai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/30/03/2021/pbb-minta-kepada-tiongkok-tak-ada-batasan-saat-kunjungi-xinjiang/">PBB Minta kepada Tiongkok Tak Ada Batasan saat Kunjungi Xinjiang</a>  "Yang perlu diperhatikan dari laporan tersebut (pernyataan Sekjen PBB) bahwa pintu Xinjiang selalu terbuka. Kami menyambut kunjungan UNHRC ke Xinjiang," ujar Zhao.  Pihaknya tidak ingin kunjungan komisi PBB tersebut dimanfaatkan oleh Barat untuk memanipulasi politik dan menekan Tiongkok. "Tiongkok menyambut siapa saja yang datang ke Xinjiang, tapi menentang keras apa yang disebut investigasi atas praduga tak bersalah," tegasnya.  Dalam beberapa tahun terakhir, Xinjiang diterpa berbagai isu kemanusiaan, mulai dari pembongkaran masjid, penahanan etnis Uighur ke kamp vokasi, genosida, hingga pemisahan orang tua berlatar belakang Uighur dengan anaknya melalui sekolah berasrama. Yang terakhir, isu kerja paksa di perkebunan kapas dan pabrik tekstil.  Namun, isu itu dibantah oleh Tiongkok karena semua pekerja di Tiongkok termasuk Xinjiang, dipekerjakan berdasarkan kontrak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perburuhan. Isu kerja paksa telah menimbulkan beberapa merek pakaian jadi dan perlengkapan olahraga, seperti H&amp;M dan Nike, diboikot secara meluas oleh netizen Tiongkok.  Bahkan, sejak sepekan yang lalu, H&amp;M sudah menghilang dari aplikasi belanja daring di Tiongkok. "Peritel tertentu ingin menyerang Tiongkok sambil meraih keuntungan di pasar Tiongkok. Mereka seharusnya tahu, lebih baik tidak menggigit tangan orang yang memberi mereka makan," pungkas Zhao.

Tiongkok Bakal Sambut Kunjungan PBB ke Xinjiang dengan Tangan Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Wang-Wenbin-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok untuk kesekian kalinya mengundang utusan Uni Eropa (EU) untuk mengunjungi Daerah Otonomi Xinjiang. Tentunya agar bisa melihat langsung situasi di wilayah yang paling banyak dihuni etnis minoritas Uighur tersebut. Pasalnya, Tiongkok terus dituduh melakukan genosida terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.  "Pintu Xinjiang selalu terbuka," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA) Wang Wenbin dalam pengarahan media di Beijing, Jumat (26/2).  Bahkan dia menyatakan bahwa sejauh ini sudah ada 1.200 dari kalangan diplomat asing, pengurus organisasi internasional, jurnalis, dan tokoh keagamaan yang berasal dari 100 negara telah melakukan kunjungan ke Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/22/02/2021/menlu-tiongkok-minta-as-berhenti-campuri-urusan-dalam-negeri-tiongkok/">Menlu Tiongkok Minta AS Berhenti Campuri Urusan Dalam Negeri Tiongkok</a>  "Mereka semua sependapat dengan apa yang dilihat dan dialami selama memasuki wilayah tersebut," ujar Wang.  Pihak Tiongkok disebut Wang selalu menunjukkan itikad baik dan fleksibel dalam memenuhi permintaan kunjungan asing ke Xinjiang. Sebelumnya, Duta Besar Tiongkok untuk Jerman Wu Ken mengaku telah mengirimkan undangan kepada perwakilan EU untuk mengunjungi Xinjiang. Namun, undangan tersebut belum mendapatkan tanggapan.  Menurut Wang, pihak EU meminta bertemu para terpidana yang melakukan serangkaian tindakan terorisme. "Hal ini mengesankan bahwa mereka tidak tertarik mengunjungi Xinjiang kecuali semua permintaan mereka dipenuhi," ujarnya.  Tiongkok menganggap permintaan tersebut sama halnya dengan mengabaikan mencampuri kedaulatan hukum Tiongkok sehingga Wang kembali menyatakan bahwa undangan tersebut berdasarkan ketulusan. Tiongkok bersikukuh bahwa undangan tersebut bersifat kunjungan bukan misi mencari fakta dengan tuduhan pelanggaran HAM.  Sebelumnya parlemen Belanda menyampaikan mosi bahwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/tiongkok/">Tiongkok</a> telah melakukan tindakan genosida terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Mosi itu merupakan yang pertama kali dikeluarkan di salah satu negara anggota EU.  Pada Oktober 2020 beberapa utusan dari Eropa dan Timur Tengah yang berkedudukan di Beijing telah melakukan kunjungan ke Xinjiang.  Pada Senin (22/2), Partai Komunis China (CPC) Xinjiang menggelar pertemuan daring dengan ratusan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dari 80 negara. Dalam pertemuan virtual yang dipandu oleh Sekretaris CPC Xinjiang Shohrat Zakir dari Kota Urumqi, utusan dari Indonesia diwakili oleh satu ormas dan dua partai politik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CiHEEWoAy5A

Dituduh Lakukan Genosida Muslim Uighur, Begini Respons Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Wang-Yi-Time-Magazine.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Beijing terbuka untuk berdamai. (Time Magazine)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Beijing terbuka untuk berdamai. (Time Magazine)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok menolak tuduhan dari Amerika Serikat dan Eropa tentang kondisi Muslim Uighur yang tinggal di Xinjiang. Eropa dan Turki ikut menyuarakan keprihatinan dan menyerukan isu tersebut ke PBB. Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan bahwa setidaknya 1 juta Muslim ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.  Menanggapi ini, Tiongkok menyangkal adanya pelanggaran. Tiongkok mengatakan kamp-kampnya memberikan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.  Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa mereka mengambil tindakan kontra-terorisme sesuai dengan hukum. Dia mengklaim bahwa Xinjiang justru kini memiliki stabilitas sosial dan pembangunan setelah empat tahun tanpa kasus teroris.  "Ada 24 ribu masjid di Xinjiang, di mana orang-orang dari semua kelompok etnis juga menikmati hak-hak buruh," kata Wang seperti dilansir dari <a href="https://www.reuters.com/article/us-china-rights-idUSKBN2AM1UX">Reuters</a>, Rabu (24/2).  “Fakta dasar ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa, atau penindasan agama di Xinjiang,” kata Wang. "Tuduhan yang menghasut seperti itu dibuat dari ketidaktahuan dan prasangka," tambah Wang.  Wang mengundang PBB dan mempersilakan untuk datang dan menyelidiki Xinjiang. "Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. Tiongkok juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Xinjiang," kata Wang.  Presiden AS, Joe Biden, mendukung pemerintahan era Donald Trump bahwa Tiongkok telah melakukan genosida di Xinjiang. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengecam penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi yang menurutnya terjadi terhadap etnis Uighur dalam skala industri di Xinjiang.  Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan bahwa penahanan sewenang-wenang terhadap etnis minoritas seperti Uighur di Xinjiang atau tindakan keras Tiongkok terhadap kebebasan sipil di Hongkong membutuhkan perhatian.  Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pihaknya mengharapkan transparansi dari Tiongkok tentang masalah tersebut dan menyerukan untuk melindungi hak-hak orang Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang.

Dituduh Lakukan Genosida, Tiongkok Izinkan PBB Selidiki Xinjiang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/oke-Ozil-HL-Total-Football.jpg" alt="JADI PENGANGGURAN: Mesut Oezil menyaksikan rekan-rekannya berlaga dari tribun. Dia sudah tak masuk dalam skuad Arsenal. ANDREW MATTHEWS/AFP PHOTO" width="100%">
<figcaption>JADI PENGANGGURAN: Mesut Oezil menyaksikan rekan-rekannya berlaga dari tribun. Dia sudah tak masuk dalam skuad Arsenal. ANDREW MATTHEWS/AFP PHOTO</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pentas Premier League baru bergulir lima pekan. Namun, bagi Mesut Oezil, musimnya di Premier League bersama Arsenal sudah berakhir.  Oezil bahkan tak pernah lagi merasakan atmosfer Premier League setelah restart kompetisi Juni lalu. Sampai musim ini, dia hanya duduk manis di tribun. Ya, musim ini nama Oezil tak masuk 25 pemain untuk skuad Premier League.  Laporan dari media Rusia, Russian Today, penyingkiran Oezil ini bukan semata urusan sepak bola. Menurut jaringan televisi yang dikontrol pemerintah Rusia tersebut, Oezil dikeluarkan dari skuad Arsenal karena pengaruh Tiongkok.  Pada 13 Desember lalu, Oezil membuat heboh dan kontroversi. Pemain Jerman berdarah Turki itu memposting ungkapan pembelaan terhadap Muslim Uighur yang berada di wilayah Xinjiang pada akun Instagram pribadinya.  Menurut surat kabar Inggris Daily Mail, Arsenal memiliki kepentingan bisnis yang besar di Tiongkok. Di sana, Arsenal punya jaringan restoran, menjadi partner resmi lotre, dan memiliki bisnis vehicle provider.  Efek dari unggahan Instagram itu, profil Oezil di akun Weibo yang memiliki empat juta follower dihapus. Namanya juga dihilangkan dari video games Pro Evolution Soccer yang dirilis di Tiongkok.  Walau Arsenal enggan mengomentari soal ini, tetapi menurut Russian Today indikasi adanya tekanan dari Tiongkok sangat jelas. Dua hari setelah Oezil memposting kritiknya kepada pemerintah Tiongkok soal Muslim Uighur, televisi milik pemerintah Tiongkok CCTV langsung menyetop tayangan laga Arsenal kontra Manchester City.  Manajer Arsenal Mikel Arteta menolak semua spekulasi tersebut. "Yang bisa saya katakan, keputusan ini adalah murni soal sepak bola," kata Arteta kepada Daily Mail.  Selain Oezil, Arteta juga meninggalkan bek tengah Sokratis Papastathopoulos. Hanya, dibandingkan Sokratis, sosok Oezil lebih punya pengaruh di London Colney, kamp latihan Arsenal.  Oezil masih tercatat sebagai pemain yang bergaji termahal di Arsenal. Nominalnya mencapai GBP 350 ribu (Rp 6,69 miliar) per pekan.  ’’Oezil takkan pernah main untuk Arsenal lagi. Karena dia tidak akan bisa menekan seperti yang diinginkan Arteta,’’ begitu analisis mantan pemain belakang timnas Inggris dan Manchester City Micah Richards, dalam kolomnya di Daily Mail.  Richards menulis, Oezil tak punya kemauan untuk merebut hati Arteta. ’’Jika seorang pemain mempunyai bakat dan ada kemauan untuk bekerja, siapa pun pelatihnya pasti bisa menemukan ruang untuknya,’’ sambung Richards. Ya, relasi Oezil dengan Arteta renggang sejak musim lalu.  Sebelum dicampakkan dari komposisi pemain untuk Premier League, nama gelandang 32 tahun itu lebih dulu menghilang dari skuad yang didaftarkan Arsenal untuk melakoni Liga Europa musim ini. Selain dua ajang bergengsi itu, Oezil tak bisa dimainkan di Piala Liga dan Piala FA.  Lalu, ke mana Pemain Terbaik Arsenal Musim 2015–2016 itu selama sisa paro musim ini? Sejatinya, durasi kontrak Oezil baru akan berakhir pada musim panas 2021.  Namun, media-media Inggris memprediksi Oezil sudah angkat koper dari London Utara di bursa transfer musim dingin 2021. Klub Major League Soccer (MLS), DC United, disebut-sebut siap menampungnya.  Performa Oezil bersama Arsenal memang semakin meredup sepeninggal Arsene Wenger dari kursi pelatih Arsenal. Karena itu, Wenger pun dalam wawancara kepada Sky Sports membela mantan pemain andalannya itu.  ’’Saya tak tahu apa yang terjadi dalam kesehariannya. Saya hanya dapat berkata, pemain yang kreatif adalah pemain perfeksionis dan terkadang mereka sedikit sensitif serta perlu dimotivasi,’’ tutur Wenger.  Di era Wenger-lah, Oezil didatangkan dari Real Madrid tujuh musim silam. Semua momen indah Oezil bersama Arsenal terjadi selama ditangani Sang Profesor, julukan Wenger. Karena itu, Wenger berasumsi ada alasan lain dari sekadar ketidaksamaan visi permainan Oezil dan Arteta.  ’’Oezil pemain sepak bola yang luar biasa. Apa yang terjadi saat ini antara dia dan klub terlihat lebih konfrontatif. Saya tidak yakin itu (mencoret Oezil dari skuad Premier League, Red) ada unsur teknis, lebih dari sekadar teknis. Saya yakin itu,’’ sambung pelatih berkebangsaan Prancis tersebut.  Mantan bek Arsenal yang juga pernah main bareng dengan Oezil, Per Mertesacker, sudah menduga kalau fokus Oezil terpecah tahun ini. Dilansir laman London Evening Standard, Mertesacker di dalam podcast Klick and Rush menganggap Oezil sudah tidak memikirkan penampilannya.  ’’Dia menikah, dia berkeluarga. Dia benar-benar berbeda seperti Oezil yang saya tahu selama masih di (Werder) Bremen, Arsenal, dan timnas Jerman,’’ ungkap Mertesacker.

Mesut Oezil Disingkirkan Karena Isu Muslim Uighur, Klaim Media Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Massa-Aksi-Bela-Uighur-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Massa sejumlah ormas Islam melakukan aksi bela Uighur di depan Kedutaan Besar China, kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Mereka memprotes dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah China kepada etnis muslim Uighur di Xinjiang. F" width="100%">
<figcaption>Massa sejumlah ormas Islam melakukan aksi bela Uighur di depan Kedutaan Besar China, kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Mereka memprotes dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah China kepada etnis muslim Uighur di Xinjiang. F</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Beredar informasi bahwa otoritas Tiongkok telah menghancurkan ribuan masjid di Xinjiang dan menahan jutaan muslim Uighur di sebuah kamp. Bahkan dikatakan juga bahwa mereka dipaksa menghentikan kegiatan tradisional dan keagamaan.  Informasi tersebut bersumber dari sebuah laporan yang berasal dari lembaga konsultan di Australia yang kemudian dibantah Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Akan tetapi, isu tersebut pun masih terus bergulir.  ”Kami mencermati perkembangan berita itu. Ada berita bahwa ribuan masjid di wilayah Xinjiang, di Uighur dirobohkan. Kami mencermati perkembangannya dan ada juga informasi bantahan dari otoritas setempat,” kata Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan resmi, Selasa (29/9).  Meskipun sudah ada klarifikasi, namun dia menganggap penjelasan yang diberikan belum menjelaskan asal muasal isu tersebut muncul.  ”Kami meminta otoritas setempat  dalam hal ini Pemerintah Tiongkok untuk memberikan kejelasan apa yang terjadi. Sehingga dapat menjawab pertanyaan umat muslim di dunia tentang apa yang sesungguhnya terjadi,” ujar Zainut Tauhid Sa'adi.  Untuk hal ini, pihaknya pun juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendiskusikan informasi tersebut, sekaligus menyampaikan kepedulian muslim Indonesia kepada masyarakat Uighur. ”Karena ini menyangkut dengan hubungan diplomatik,” tutur Zainut Tauhid Sa'adi.  Jika memang ada persoalan yang terkait dengan kehidupan beragama di sana, dia pun menggarisbawahi bahwa kebebasan beribadah juga merupakan hal penting dalam beragama.  ”Kami di Kementerian Agama berpandangan bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijaga, dan dihormati,” tegas Zainut Tauhid Sa'adi.  Sebelumnya Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) merilis laporan bahwa dalam beberapa tahun ini, pemerintah Tiongkok telah menghancurkan banyak masjid di Xinjiang dan terus membangun kamp-kamp penahanan.  Hal itu ditanggapi Duta Besar Tiongkok untuk RI Xiao Qian, yang menegaskan laporan tersebut hanyalah fitnah. Seperti yang diungkapkan sumber-sumber di Australia, ASPI telah lama menerima dana dari pemerintah dan pengusaha senjata Amerika.  ”Dengan dijiwai prasangka ideologis, institut ini sangat berhasrat meramu dan menggorengkan topik anti Tiongkok sehingga telah menjadi kekuatan pelopor anti Tiongkok yang tidak memiliki kredibilitas akademis sama sekali,” ujar Xiao Qian dalam keterangan resmi, Senin (28/9).  Kami mencermati perkembangan berita itu. Ada berita bahwa ribuan masjid dirobohkan. Kami mencermati perkembangannya dan ada juga informasi bantahan dari otoritas setempat,” kata Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan resmi, Selasa (29/9).  Meskipun sudah ada klarifikasi, namun dia menganggap penjelasan yang diberikan belum menjelaskan asal muasal isu tersebut muncul.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JFmzR3628iU

Soal Penahanan Muslim Uighur, Wamenag Minta Tiongkok Beri Penjelasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muslim uighur

Berita Terkini