<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/Bangladesh-Myanmar-Rohingya-Refugees-Coxs-Bazar-September-24-2017-1401732088.jpg" alt="Tangisan pengungsi Muslim Rohingya." width="100%">
<figcaption>Tangisan pengungsi Muslim Rohingya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar sejak akhir 1970-an telah mengusir ratusan ribu Muslim Rohingya meninggalkan rumah mereka. Muslim Rohingya diusir dari Myanmar dan mencari tempat berlindung dan hidup di berbagai negara. Muslim Rohingya menyeberang melalui darat ke Bangladesh, sementara yang lain melalui laut untuk mencapai Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dilansir dari Cfr.org, mulai 2017, kekerasan yang kembali terjadi, termasuk laporan pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran, memicu eksodus warga Rohingya. Kekerasan yang terjadi pada Muslim Rohingya, diklaim pasukan keamanan Myanmar bahwa mereka sedang melakukan kampanye untuk mengembalikan stabilitas di wilayah barat negara tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan yang muncul dalam kasus Muslim Rohingya di Myanmar menunjukkan adanya niat genosida. Dunia internasional memberikan tekanan terhadap para pemimpin terpilih di negara tersebut untuk mengakhiri penindasan terus meningkat. Latar belakang Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang mempraktikkan dan memegang kepercayaan Islam Sunni yang dipengaruhi oleh Sufi. Diperkirakan ada 3,5 juta orang Rohingya yang tersebar di seluruh dunia. Sebelum Agustus 2017, mayoritas dari sekitar satu juta orang Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine, dimana jumlah mereka hampir sepertiga dari total populasi Myanmar. Muslim Rohingya memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal etnis, bahasa, dan agama dari kelompok atau etnis Budha yang menjadi penduduk dominan di Myanmar. Terkait asal usul mereka, Muslim Rohingya pergi wilayah Myanmar pada abad ke-15. Ketika itu, terjadi migrasi besar-besaran ribuan umat Islam yang datang ke bekas Kerajaan Arakan di wilayah Myanmar. Gelombang migrasi Muslim Rohingya terus terjadi pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ketika Rakhine diperintah oleh pemerintahan kolonial sebagai bagian dari British India. Sejak kemerdekaan Burma (Myanmar) pada 1948, pemerintah Burma berturut-turut telah membantah klaim historis Rohingya dan menolak pengakuan kelompok tersebut sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut. Muslim Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun banyak dari mereka yang berasal dari Myanmar sejak berabad-abad yang lalu. Pemerintah menolak memberikan kewarganegaraan kepada warga Rohingya, akibatnya sebagian besar anggota kelompok tersebut tidak memiliki dokumen hukum. Penolakan pemberian status warga negara oleh pemerintah Myanmar membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Junta militer yang merebut kekuasaan pada 1962, memperkenalkan undang-undang lain dua puluh tahun kemudian yang mencabut akses warga Rohingya terhadap kewarganegaraan penuh. Akibatnya, baru-baru ini masyarakat Rohingya hanya dapat mendaftar sebagai penduduk sementara dengan menggunakan kartu identitas, yang dikenal sebagai kartu putih. Kartu putih mulai dikeluarkan junta militer pada tahun 1990 an kepada banyak warga Muslim, baik Rohingya maupun non-Rohingya. Kartu putih yang dikeluarkan oleh Junta Militer hanya memberikan hak terbatas bagi pemegangnya, pemegang kartu ini tetap tidak diakui sebagai warga negara. Eksodus yang terjadi pada Muslim Rohingya dimulai pasca bentrokan di Rakhine pecah pada Agustus 2017. Kelompok militan yang dikenal sebagai Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap pos polisi dan tentara diRakhine. Pemerintah menyatakan ARSA sebagai organisasi teroris dan militer melancarkan kampanye brutal yang menghancurkan ratusan desa Rohingya dan memaksa hampir tujuh ratus ribu warga Rohingya meninggalkan Myanmar. Menurut badan amal medis internasional Doctors Without Borders, setidaknya 6.700 warga Rohingya terbunuh pada bulan pertama serangan, antara 25 Agustus dan 24 September 2017. Pasukan keamanan Myanmar juga diduga menembaki warga sipil yang melarikan diri dan menanam ranjau darat di dekat perlintasan perbatasan yang digunakan oleh warga Rohingya untuk melarikan diri ke Bangladesh. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggambarkan kekerasan tersebut sebagai pembersihan etnis dan bencana besar kemanusiaan. Kelompok hak asasi manusia dan pemimpin PBB lainnya mencurigai telah terjadi tindakan genosida pada bulan September 2018, pencari fakta PBB merilis laporan yang mengklaim pemerintah Myanmar memiliki niat genosida terhadap muslim Rohingya. Ketua panel PBB mengatakan pihaknya menemukan pola yang jelas atas pelecehan yang dilakukan oleh militer yang termasuk penargetan sistematis terhadap warga sipil, melakukan kekerasan seksual, mendorong retorika diskriminatif terhadap kelompok minoritas hingga menciptakan iklim impunitas bagi pasukan keamanan. Sejak awal 2018, Otoritas Myanmar dilaporkan telah membersihkan (meratakan) desa-desa Rohingya yang ditinggalkan hingga lahan pertanian Rohingya untuk membangun rumah, pangkalan keamanan, dan infrastruktur. Pemerintah Myanmar mengatakan pembangunan ini merupakan persiapan untuk repatriasi pengungsi, namun para aktivis hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran bahwa langkah ini dimaksudkan untuk mengakomodasi populasi selain Rohingya di Rakhine. Beberapa pihak meragukan bahwa taktik pemerintah merupakan respons terhadap serangan ARSA, laporan menunjukkan bahwa militer mulai menerapkan kebijakan diskriminatif mereka hampir setahun sebelum ARSA menyerang. Kekerasan sektarian bukanlah hal baru di negara bagian Rakhine. Kampanye keamanan dalam lima tahun terakhir, terutama pada tahun 2012 dan 2016, juga mengakibatkan puluhan ribu warga Rohingya mengungsi dari rumah mereka.

Kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar sejak akhir 1970-an telah mengusir ratusan ribu Muslim Rohingya meninggalkan rumah mereka.

Fakta Kelam Muslim Rohingya, Diusir, Diskriminasi Agama, hingga Perlakuan Tidak Manusiawi oleh Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/Rohingnya-di-Aceh-1881971245.jpeg" alt="Para imigran Rohingya saat mendarat di pantai Muara Tiga sebelum kemudian didorong kembali ke laut, di Aceh Utara, Kamis (16/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Para imigran Rohingya saat mendarat di pantai Muara Tiga sebelum kemudian didorong kembali ke laut, di Aceh Utara, Kamis (16/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan kedatangan pengungsi warga etnis Rohingya yang berbondong-bondong memasuki wilayah Aceh. Siapakah etnis Rohingya dan mengapa mereka meninggalkan Myanmar? Berawal dari kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar sejak akhir tahun 1970-an, yang akhirnya memaksa ratusan ribu Muslim Rohingya meninggalkan rumah mereka, dari negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha tersebut. Imbasnya, banyak dari etnis Rohingya yang kabur melarikan diri serta mencari perlindungan di negara lain, salah satunya Indonesia. Dilansir dari laman Council on Foreign Relations, Rohingya adalah etnis Muslim minoritas yang bermazhab Sunni tapi dengan corak Sufisme. Pada abad 15, ribuan umat Islam berbondong-bondong datang ke Kerajaan Arakan, Burma. Kemudian disusul gelombang selanjutnya pada abad 19 dan awal abad 20. Semenjak kemerdekaan pada 1948, pemerintah Burma kemudian berganti nama menjadi Myanmar pada 1989, dan menolak keberadaan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Mereka menganggap etnis Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun sejarah telah membuktikan keberadaan mereka sudah ada sejak lama di Myanmar. Namun hingga kini, warga Rohingya tetap dianggap sebagai pendatang. Etnis ini akhirnya ditetapkan sebagai stateless, dalam artian mereka tidak mendapatkan hak kewarganegaraan sebagai masyarakat Myanmar. Mereka dipersulit dalam melakukan berbagai kegiatan selayaknya masyarakat Myanmar pada umumnya. Pemerintah Myanmar membedakan mereka dengan masyarakat biasa melalui identifikasi kartu. Etnis Rohingya diberi kartu identifikasi berwarna putih, yang berarti mereka hanya terdaftar sebagai warga negara sementara, dengan diberikan beberapa hak tapi tidak diakui sepenuhnya sebagai warga negara. Pembatasan ini berlaku mulai 1990-an hingga sekarang. Tak berhenti sampai situ, pembatasan pernikahan, pekerjaan, pendidikan, hingga kebebasan bergerak juga dialami oleh etnis Rohingya. Warga Rohingya harus meminta izin terlebih dahulu untuk menikah, bahkan terkadang mengharuskan mereka untuk menyuap pihak berwenang demi melaksanakan pernikahan. Untuk pindah ke rumah baru atau bepergian ke luar kota, warga Rohingya juga harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Sehingga, tak heran jika banyak dari etnis ini yang mencoba mengungsi dan mencari kehidupan yang lebih layak di tempat lain. Target tujuan mereka berpindah adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013442957/wapres-maruf-amin-sebut-pengungsi-rohingya-merupakan-masalah-kemanusiaan-yang-harus-ditangani-bersama">Wapres Ma&rsquo;ruf Amin Sebut Pengungsi Rohingya Merupakan Masalah Kemanusiaan yang Harus Ditangani Bersama</a> Namun, kedatangan mereka terkadang menciptakan masalah baru di negara yang didatangi. Contohnya, demo besar-besaran yang terjadi di Malaysia akibat dari etnis Rohingya menuntut pemerintah, agar memberikan tanah untuk mereka tinggali. Meskipun banyak berita beredar bahwa Indonesia akan memulangkan etnis Rohingya ke negara asalnya, tetapi hal tersebut masih harus dibahas secara lebih lanjut dan mendalam. Mengingat etnis Rohingya ini menyangkut masalah kemanusiaan.

Dilansir dari laman Council on Foreign Relations, Rohingya adalah etnis Muslim minoritas yang bermazhab Sunni tapi dengan corak Sufisme.

Ketahui Penyebab dan Sejarah Etnis Rohingya Eksodus Tinggalkan Myanmar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pbb-pembantaian-rohingya-masih-berlanjut_m_.jpg" alt="Para penyidik PBB mengatakan, pembantaian muslim Rohingya di Myanmar masih terus berlangsung" width="100%">
<figcaption>Para penyidik PBB mengatakan, pembantaian muslim Rohingya di Myanmar masih terus berlangsung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para penyidik PBB mengatakan, pembantaian muslim Rohingya di Myanmar masih terus berlangsung. Temuan ini dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan mereka menyerukan agar masalah itu dibawa ke pengadilan internasional. Ketua Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar, Marzuki Darusman, mengatakan pada Rabu (24/10) bahwa selain pembunuhan massal, hingga saat ini masih juga berlangsung pengucilan populasi Rohingya, pencegahan kelahiran, dan pengusiran ke kamp-kamp pengungsian. "Ini adalah genosida yang sedang berlangsung. Kami menganggap niat untuk melakukan genosida sudah dapat disimpulkan," kata Darusman saat mempresentasikan laporan tim itu ke pertemuan Dewan Keamanan PBB. Laporan setebal 444 halaman yang pertama dipublikasikan bulan lalu ini menyerukan Dewan Keamanan untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, atau membuat pengadilan&nbsp;ad hoc&nbsp;seperti pada kasus pelanggaran HAM di bekas pecahan negara-negara Yugoslavia. Lebih lanjut Darusman mengatakan bahwa Rohingya yang masih di Rakhine berada dalam "risiko yang besar" dan mengembalikan mereka yang telah melarikan diri ke Bangladesh "dalam konteks ini sama saja dengan mengutuk mereka untuk hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi dan mendukung terjadinya pembunuhan massal lebih lanjut." Laporan ini mengatakan bahwa jajaran petinggi militer Myanmar, termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, harus diselidiki dan dituntut atas genosida yang terjadi di negara bagian Rakhine. Akibat konflik ini, sedikitnya 390 desa hancur dan 10.000 orang Rohingya tewas, kata Darusman. Ditentang Cina dan Rusia Pemerintah Myanmar menolak temuan misi PBB ini, mempertanyakan legitimasinya dan mengatakan kalau mereka telah membentuk komisi investigasi independen yang terdiri dari para diplomat Asia. "Kami bersedia dan mampu mengambil tanggung jawab atas setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia jika ada bukti yang cukup," kata Duta Besar Myanmar untuk Dewan Keamanan PBB, Hau Do Suan. Myanmar sebelumnya juga menolak tuduhan bahwa militernya melakukan kekejaman dalam penindasan yang memaksa 720.000 Rohingya melarikan diri ke perbatasan ke Bangladesh. Militer membantah hampir semua tuduhan genosida yang dilontarkan terhadapnya, bersikeras bahwa "operasi pembebasan" diperlukan untuk memerangi militan Rohingya. Penolakan ini juga didukung oleh negara sekutu yaitu Cina dan Rusia yang telah secara teratur melindungi negara itu dari kritik internasional. Duta Besar Cina untuk PBB, Ma Zhaoxu, mengatakan bahwa "Dewan seharusnya tidak ikut campur dalam isu spesifik hak asasi manusia dalam suatu negara." Sedangkan Duta Besar Rusia untuk PBB mengatakan bahwa sembilan negara anggota keamanan "sengaja mentorpedo" konsensus dewan terkait kasus ini. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang pernah menjadi ikon demokrasi di negara itu pun memilih diam dan menolak berbicara menentang pihak militer.

PBB: Pembantaian Rohingya Masih Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/para-menlu-asean-minta-kekerasan-terhadap-muslim-rohingya-diselidiki_m_.jpg" alt="Selama setahun terakhir, lebih dari 700.000 Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar yang mayoritas beragama Buddha ke negara tetangga Bangladesh" width="100%">
<figcaption>Selama setahun terakhir, lebih dari 700.000 Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar yang mayoritas beragama Buddha ke negara tetangga Bangladesh</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Menteri Luar Negeri Asia Tenggara mendesak Myanmar untuk memberikan mandat penuh bagi komisi penyelidikan atas kekerasan di negara bagian Rakhine untuk menahan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap Muslim Rohingya.&nbsp; Para Menlu ASEAN yang bertemu secara informal di sela-sela Majelis Umum PBB pekan lalu, menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan itu.&nbsp; Selama setahun terakhir, lebih dari 700.000 Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar yang mayoritas beragama Buddha ke negara tetangga Bangladesh. Seperti dilansir RMOL.co (Jawa Pos Grup), ini dilakukan akibat&nbsp;serangan&nbsp;militer yang kejam Muslim Rohingya. Meskipun militer Myanmar beralasan mereka menyerang Muslim Rohingya karena militan Rohingya yang tergabung dalam ARSA melakukan serangan terhadap pos-pos keamanan&nbsp;militer&nbsp;Myanmar. Peneliti PBB mengeluarkan laporan pada akhir Agustus lalu, menuduh militer Myanmar melakukan pemerkosaan dan pembunuhan masal dengan niat genosida di Rakhine. Selain itu juga meminta panglima tertinggi negara itu dan lima jenderal dituntut berdasarkan hukum internasional. Namun Myanmar terus membantah sebagian besar tuduhan dalam laporan itu.&nbsp;Menyalahkan&nbsp;militan&nbsp;Rohingya&nbsp;atas laporan tentang kekejaman yang terjadi.&nbsp; Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menekankan bahwa kejadian di Rakhine adalah bencana kemanusiaan buatan manusia. "Kami menyatakan keprihatinan kami dengan dugaan tindakan kekerasan. Ini adalah bencana kemanusiaan buatan manusia dan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di hari ini,"&nbsp;ujarnya. "Para menteri luar negeri mendesak Pemerintah Myanmar agar komisi penyelidikan independen iberi mandat penuh untuk menyelidiki dan menahan semua orang yang bertanggung jawab sepenuhnya bertanggung jawab," kata Balakrishnan.

Para Menlu ASEAN Minta Kekerasan terhadap Muslim Rohingya Diselidiki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/as-beri-bantuan-tambahan-untuk-bangladesh-dan-muslim-rohingya_m_.jpg" alt="Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley mengumumkan bantuan tambahan 185 juta USD bagi warga di Myanmar dan di Bangladesh yang terkena dampak krisis negara bagian Rakhine" width="100%">
<figcaption>Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley mengumumkan bantuan tambahan 185 juta USD bagi warga di Myanmar dan di Bangladesh yang terkena dampak krisis negara bagian Rakhine</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley mengumumkan bantuan tambahan 185 juta USD bagi warga di Myanmar dan di Bangladesh yang terkena dampak krisis negara bagian Rakhine. Pendanaan ini termasuk USD 156 juta yang diperuntukan bagi pengungsi Muslim Rohingya dan komunitas yang menampung Rohingya di Balngladesh. Ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan layanan gawat-darurat, termasuk perlindungan, tempat penampungan darurat, makanan, air, sanitasi, perawatan kesehatan, dan dukungan psiko-sosial. &ldquo;AS bangga menjadi donor utama bantuan keselamatan hidup bagi orang-orang asli yang kehilangan tempat tinggal, pengungsi, dan masyarakat asli Burma dan Bangladesh," kata Nikki Haley pada Selasa, (25/9). "Masih banyak yang harus dilakukan, jadi kita perlu negara lain untuk melakukan bagian mereka juga. Kami akan terus menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk berbuat lebih banyak terhadap mereka-mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman dalam aksi pembersihan etnis, untuk mengakhiri kekerasan, dan untuk memberikan akses penuh untuk bantuan kemanusiaan dan pers," tambah Haley. Dia menambahkan bahwa AS juga menghargai kemurahan hati Bangladesh yang selama ini menerima Muslim Rohingya. Bukan hanya itu, Bangladesh juga menyediakan tempat tinggal serta merawat para pengungsi. Dana tambahan ini membuat total bantuan kemanusiaan AS dalam menanggapi krisis Negara Rakhine menjadi hampir USD 389 juta sejak pecahnya konflik pada bulan Agustus 2017. Pada Agustus 2017, pasukan keamanan Myanmar mulai melakukan kekejaman yang meluas terhadap penduduk desa Rohingya di seluruh wilayah Rakhine utara. Bangladesh saat ini menampung hampir 1 juta pengungsi, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak Rohingya yang telah mengungsi sejak kekerasan meletus. Baru-baru ini hasil investigasi pemerintah AS menemukan bahwa militer Myanmar mengobarkan kampanye pembunuhan masal yang terencana dan terkoordinasi dengan baik. Bukan hanya pembunuhan, perkosaan dan kekejaman lainnya juga dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya.

AS Beri Bantuan Tambahan untuk Bangladesh dan Muslim Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-reporter-diringkus-aung-san-suu-kyi-bungkam-dunia-geram_m_.jpg" alt="Aung Dan Suu Kyi memilih diam atas dipenjaranya dua reporter Reuters, yang memberitakan kekejaman militer Myanmar pada Muslim Rohingya." width="100%">
<figcaption>Aung Dan Suu Kyi memilih diam atas dipenjaranya dua reporter Reuters, yang memberitakan kekejaman militer Myanmar pada Muslim Rohingya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kekecewaan terhadap pemenjaraan dua Jurnalis Reuters, disambut dingin oleh pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Hal ini memicu anggapan bahwa seorang pejabat enggan mengkritik keadilan. Jurnalis Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, ditangkap saat melaporkan kekejaman yang dilakukan selama pengusiran oleh militer Myanmar kepada sekitar 700.000 Muslim Rohingya pada 2017. Pengadilan Yangon pada hari Senin (3/9), mengatakan bahwa mereka bersalah. Masing-masing akan dihukum tujuh tahun penjara. Keputusan ini memicu kemarahan PBB, Uni Eropa dan AS, media dan kelompok hak asasi manusia. Suu Kyi, yang menjadi tahanan rumah selama 15 tahun, mengandalkan media asing untuk menyoroti kesedihannya. Dia dikutuk oleh masyrakat duni karena sikap acuh terhadap kasus dan putusan. Aung Hla Tun, mantan wartawan Reuters yang sekarang bekerja untuk pemerintah sebagai wakil Menteri Penerangan, membela keengganan Suu Kyi. "Mengkritik sistem peradilan akan sama saja dengan penghinaan terhadap pengadilan," katanya kepada AFP pada Selasa (4/9). Dia menjelaskan sikap diamnya Suu Kyi sejauh ini dan mengatakan dia tidak akan pernah mengkritik. Pengacara untuk dua wartawan tersebut akan mengajukan banding putusan sementara. Sampai akhirnya presiden negara itu, sekutu dekat Suu Kyi, dapat memaafkan tahanan.

Dua Reporter Diringkus, Aung San Suu Kyi Bungkam, Dunia Geram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diusir-malaysia-dan-thailand-8-hari-terombang-ambing-di-laut_m_206257.jpeg" alt="Muhammad Rafik, seorang etnis Rohingya yang terdampar di Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (21/4)." width="100%">
<figcaption>Muhammad Rafik, seorang etnis Rohingya yang terdampar di Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (21/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik kemunusiaan yang terjadi di Myanmar telah banyak merenggut korban jiwa. Ribuan muslim Rohingya pun berusaha menyelamatkan diri. Mereka keluar dari tanah kelahirannya. Jumat (20/4) sekitar pukul 14.30 WIB, puluhan etnis Rohingya terdampar di Pantai Kuala Raja, Kabupaten Bireuen, Aceh. Mereka diselamatkan nelayan setempat dan digiring ke daratan Bireuen. Para muslim Rohingya sempat terkatung-katung di tengah lautan. Salah satu muslim Rohingya, Muhammad Rafik mengungkapkan mereka terdampar di Aceh. Sebenarnya, para etnis Rohingya berangkat dari Myanmar dengan tujuan Malaysia. Namun kehadiran mereka ditolak. Begitu pula ketika menuju Thailand. "Kami sudah keluar Myanmar. Kami sempat merapat ke Thailand tapi dihadang. Kemudian ke Malaysia juga dihadang. Lalu kami menuju Aceh," kata Muhammad terbata-bata kepada JawaPos.com di Bireuen, Sabtu (21/4). Sejak awal, Muhammad dan ratusan muslim Rohingya lainnya sudah menentukan tujuan ketika memulai berlayar menggunakan sebuah boat. Kondisi di negaranya tak lagi kondusif untuk didiami dan hidup bersama keluarganya. "Meninggalkan Myanmar karena di sana konflik-konflik saja. Tentara Myanmar menembaki warga. Anak-anak mati. Kami memutusakn untuk lari," ungkapnya. Muhammad tak menjelaskan dan menyebutkan kapan mereka berlayar keluar dari wilayah Myanmar. Namun ia dan puluhan manusia kapal ini sudah berada selama delapan hari di tengah lautan. Terobang-ambing tak tentu arah. "Di laut selama delapan hari. Selama di laut makanan dan minuman cukup. Bahkan banyak. Makanan ini diberikan oleh bosa (saya) di Myanmar," ujarnya. Dia menuturkan, orang-orang berangkat menggunakan kapal bersamanya dikenakan biaya. Setiap kepal membayar mulai Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu. "Kami berangkat cuma satu kapal. Tidak ada yang meninggal di tengah laut dan dalam perjalanan," tuturnya. Muhammad yang memiliki sembilan anak ini ingin berkumpul dengan istri dan anak-anaknya yang kini berada di negeri Jiran, Malaysia. "Satu istri di Malaysia dan di sini satu (Bireuen). Pekerjaan saya membuat batu bata. Ayah saya sudah mati ditembak di Myanmar pada 2013. Setelah sampai ke Aceh, saya nggak tahu mau ke mana lagi. Sebenarnya saya mau di sana (Malaysia)," tambahnya. Muhammad megaku tidak tahu seberapa banyak lagi warga muslim Rohingnya di Myanmar. Termasuk apakah masih ada yang di tengah laut.

Diusir Malaysia dan Thailand, 8 Hari Terombang-ambing di Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/5-muslim-rohingya-terdampar-di-perairan-aceh_m_202128.jpeg" alt="Warga Rohingya di Myanmar." width="100%">
<figcaption>Warga Rohingya di Myanmar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak lima orang muslim Rohingya ditemukan terobang-abing di perairan Aceh. Mereka menggunakan boat tanpa motor. Kelima etnis Rohingya itu terdiri atas tigan pria dan dua perempuan. Adalah Mursyidik, 28; M Ilyas, 33; Kamal Husen, 8; Syamimah, 15; Mominah, 20. Informasi dihimpun JawaPos.com, kelimanya ditemukan nelayan dengan Kapal Kurnia King pada Senin (2/4) lalu sekitar pukul 20.00 WIB. Posisi penemuannnya berada sekitar 176 mil dari Kuala Idi Rayeuk, Desa Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, Aceh. Mereka diperkirakan sudah terobang-ambing beberapa hari di perairan Aceh. Kini, akhirnya lima muslim Rohingya itu bisa menepi dan dibawa ke Aceh Timur. Setibanya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Idi Rayeuk, Aceh Timur, kelimanya langsung diboyong menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Timur menggunakan mobil ambulance Dinas Kesehatan (Dinkes). Mereka selanjutnya dicek kondisi kesehatannya. Hingga saat ini belum diketahui secara jelas penyebab etnis Rohingnya bisa terdampar sampai ke Aceh. Hingga berita ini diturunkan, JawaPos.com belum memperoleh keterangan resmi dari pihak terkait di Aceh Timur. Pada Mei 2015, peristiwa serupa juga pernah terjadi. Sebanyak empat kapal yang mengangkut sedikitnya 500 orang etnis Rohingya terdampar di perairan Kabupaten Aceh utara, Minggu (10/05). Keempat kapal yang sejatinya menuju Malaysia.

5 Muslim Rohingya Terdampar di Perairan Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tim-kemanusiaan-nu-fokus-distribusikan-makanan-pengungsi-rohingya_m_158999.jpeg" alt="Tim Kemanusiaan NU membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh yang membutuhkan banyak bantuan" width="100%">
<figcaption>Tim Kemanusiaan NU membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh yang membutuhkan banyak bantuan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penderitaan etnis Rohingya yang terusir dan teraniaya dari Myanmar terus mendapatkan perhatian dunia. Termasuk Tim Kemanusiaan Nahdlatul Ulama (NU) tahap 1 yang sudah diberangkatkan ke Bangladesh. Selama 12 hari, tim akan fokus pada penyediaan makanan para pengungsi Rohingya. &nbsp; Menurut koordinator Tim Kemanusiaan NU, M. Wahib mereka bekerja bareng Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) dan mitra lokal di Bangladesh. Katanya, selain mendistribusikan bantuan mereka juga akan melakukan assessment atau kajian mendalam. Tujuannya jelas, untuk acuan penyusunan program bantuan kemanusiaan jangka panjang kepada para pengungsi Rohingya di Bangladesh. &nbsp; "Selanjutnya, NU akan kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan dan juga tim untuk melanjutkan misi kemanusiaan membantu komunitas Rohingya di Bangladesh, setelah tim tahap 1 selesai masa tugasnya," kata Wahid. &nbsp; Dijelaskan Wahid, selain distribusi makanan, shelter dan hygiene, tim tahap dua juga akan menurunkan tim medis untuk memberikan layanan kesehatan bagi para pengungsi dan memberikan bantuan nutrisi bagi balita di lokasi pengungsian di Bangladesh. &nbsp; Menyinggung dana bantuan kemanusiaan NU untuk Rohingya, baik yang didistribusikan ke Myanmar ataupun Bangladesh, Wahid mengungkapkan donasi berasal dari warga NU dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang dihimpun melalui NU Care-LAZISNU, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU). &nbsp; Sementara itu, selain pendistribusian bantuan Tim Kemanusiaan NU Tahap 1 juga akan membahas empat hal yakni, pertama memperbarui informasi tentang kondisi tempat pengungsi Rohingya di wilayah Coz Bazzar. "Informasi yang diterima situasi dan kondisi kamp pengungsian begitu memprihatinkan. Sampah, kotoran, dan jumlah pengungsi yang berjubel, tumpah ruah menjadi satu," ujar Wahid. &nbsp; Kedua, penyepakatan jenis bantuan, yakni makanan untuk ibu dan anak, bantuan umum, serta air dan sanitasi bersih atau Wash (water and sanitation hygiene). &nbsp; "Ketiga, perencanaan dan mekanisme pendistribusian bantuan agar tepat sasaran," ujar Wahid. &nbsp; Sedangkan fokus bahasan ke emlat adalah koordinasi dengan pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan izin dan legalitas dalam pemberian dan penyaluran pemberian bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya.

Tim Kemanusiaan NU Fokus Distribusikan Makanan Pengungsi Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/bkprmi-dan-pemuda-budha-kompak-salurkan-bantuan-untuk-muslim-rohingya_m_158377.jpeg" alt="Pengurus BKPRMI bersama Ketua Gema Budhi saat bertemu di Masjid Istiqlal." width="100%">
<figcaption>Pengurus BKPRMI bersama Ketua Gema Budhi saat bertemu di Masjid Istiqlal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dan Gema Budhi melakukan kerjasama untuk memberikan bantuan kemanusian terhadap umat Islam Rohingya ke Bangladesh. Ketua Umum DPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus mengucapkan terima kasih kepada Gema Budhi yang telah mempercayai untuk menyerahkan bantuannya.&nbsp; "Ini adalah sebagai bentuk kepedulian pemuda masjid dan pemuda Budha Indonesia," ujar Said Aldi saat menerima bantuan dari Gema Budhi di Masjid Istiqal, Jakarta, Rabu (20/9). Said menuturkan, kepercayaan Gema Budhi kepada BKPRMI merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan yang terjalin tanpa harus melihat latar belakang agama dan keyakinan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Umum Gema Budhi, Bambang Patijaya. Dirinya berharap kerjasama ini terus akan berlanjut tanpa memandang latar belakang apapun. "Kita memilih BKPRMI menyampaikan bantuan karena sudah beberapa kali mengirimkan bantuan kepada pengungsi Rohingya, semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut," tandasnya.

BKPRMI dan Pemuda Budha Kompak Salurkan Bantuan untuk Muslim Rohingya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muslim rohingya

Berita Terkini