<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1642419885193.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan perhatian khusus jelang puncak pelaksanaan ibadah haji 2022. Salah satu langkah yang diterapkan yakni memberikan perhatian khusus terkait dengan manasik dan bimbingan ibadah.  "Pemerintah melalui petugas bimbingan ibadah dan konsultan ibadah melakukan program pemantapan manasik setiap hari, di tempat akomodasi atau hotel jemaah," kata Plh Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, Wawan Djunaedi kepada wartawan, Sabtu (2/7).  "Layanan ini untuk mengingatkan, mereview, dan memastikan jemaah telah paham rukun, wajib dan hal-hal lainnya yang diatur dalam ketentuan manasik," sambungnya.  Wawan menyampaikan, pada manasik ini juga disampaikan ruhshah-ruhshah (keringanan hukum) dalam ibadah haji. Dengan demikian, kondisi lemah dan sakit tidak menghalangi jemaah untuk tetap melaksanakan haji sesuai dengan syari’at dan hakikat sehingga ibadah haji mereka sah, sempurna, dan mabrur.  "Pemerintah mengimbau, seluruh jemaah untuk mengikutinya dengan seksama. Bertanya dan berkonsultasi jika belum paham. Dan jemaah lebih mengedepankan nilai ibadah, makna dan hikmah dari rangkaian ibadah haji," jelasnya.  Wawan berharap ibadah haji tahun ini bisa berjalan lancar. Sehingga jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman.

Jelang Puncak Haji, Kemenag Gelar Manasik Setiap Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan bahwa pemegang visa mujamalah wajib berangkat ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.  “Dalam ayat itu, tegas disebutkan bahwa Warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK,” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nur Arifin, Sabtu (2/7).  Ketentuan ini dimaksudkan agar proses pemberangkatan setiap WNI yang akan menunaikan ibadah haji tercatat. Di samping itu, ada pihak penyelenggara yang bertanggung jawab, dalam hal ini adalah PIHK.  Regulasi juga mengatur keharusan PIHK untuk melaporkan keberangkatan jemaah haji yang menggunakan visa mujamalah kepada Menteri Agama.  “Ayat (2) pasal 18 mengatur, PIHK yang memberangkatkan WNI yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri,” tandasnya.  Pada musim haji 1443H/2022, Indonesia mendapat kuota haji 100.051 jamaah haji dan 1.905 petugas haji yang akan membantu jemaah haji melaksanakan ibadah. Tahun ini merupakan tahun pertama Indonesia memberangkatkan jemaah haji setelah pandemi Covid-19.  &nbsp;  &nbsp;

Ingat! Pemilik Visa Mujamalah Harus Berangkat Haji melalui PIHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Ketua-DPR-RI-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat untuk mempersiapkan pelaksanaan Ibadah Haji 2022. Hal ini mengingat, Pemerintah Arab Saudi sudah membuka kuota haji tahun ini untuk satu juta jamaah. Karena itu perlu dipastikan persiapan teknisnya dengan baik.  "Dengan dibukanya kuota haji mencapai 1 juta jamaah tahun ini harus disambut dengan baik dan dipersiapkan sebaik mungkin. Pemerintah harus bergerak cepat untuk memaksimalkan diplomasi agar Indonesia bisa mendapatkan kuota maksimal," kata Puan, Jumat (15/4).  Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, umat muslim di Indonesia sudah lama menanti agar bisa kembali menunaikan ibadah haji. Sebab, selama dua tahun berturut-turut Indonesia tak bisa memberangkatkan umat muslim ke tanah suci karena ibadah haji digelar terbatas akibat pandemi Covid-19.  Pada 2020, Arab Saudi hanya membuka 1.000 kuota jemaah haji bagi warganya. Lalu tahun selanjutnya kuota meningkat menjadi 60.000, namun masih dikhususkan bagi warga Arab Saudi.  Puan mengatakan, ia sudah meminta Komisi VIII DPR untuk langsung menggelar rapat dengan Menteri Agama guna menindaklanjuti keputusan Arab Saudi tersebut. Hasilnya, DPR dan Menag pun sudah mengesahkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022 sebesar Rp 39.886.009.  Karena itu, Puan mengingatkan tugas pemerintah untuk melobi Arab Saudi dan memastikan agar Indonesia mendapatkan jumlah kuota haji yang memadai.  “Bahkan jika memungkinkan, Indonesia bisa diberi kuota tambahan dari sisa kuota haji negara lain yang tidak terserap,” tegas Puan.  Selain masalah kuota haji, Puan juga mengingatkan pemerintah bahwa persiapan pemberangkatan jemaah dan penyediaan fasilitas disana harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.  Berkaca pada pengalamannya saat menjabat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 2014-2019 lalu, Puan mengingatkan semua pihak harus bergotong royong guna mensukseskan penyelenggaraan Ibadah haji tahun ini.  “Jamaah Haji asal Indonesia harus dapat menikmati berbagai layanan mulai dari yang pokok hingga ke masalah terkecil sekalipun, termasuk terpenuhinya ketersediaan air minum bagi para Jamaah dalam menghadapi badai panas di Tanah Suci,” pungkas Puan.

Puan Minta Pemerintah Serius Persiapkan Pelayanan Jamaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VIII DPR RI meminta agar biaya perjalanan haji 2022 tidak bertambah dari yang telah dilunasi oleh jamaah. Sehingga calon jamaah haji tidak perlu mengeluarkan lagi biaya tambahan saat hendak berangkat.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, aspirasi tersebut akan menjadi pertimbangan pemerintah. Kemenag akan mengupayakan agar perjalanan haji 2022 tidak akan memberatkan jamaah.  "Kita bersyukur ada biaya optimalisasi ya, biaya optimalisasi dari BPKH. Kita juga masih menghitung tuh. Itu kan aspirasi, harapan kita sama, tidak memberatkan jamaah," kata Hilman kepada wartawan, Selasa (12/4).  Kendati demikian, pemerintah akan mempertimbangkan banyak aspek dalam memutuskan biaya haji. Terutama jika banyak terjadi kenaikan harga.  "Bagaimana mengkompromikan barang yang naik dengan upaya kita tidak memberatkan jamaah. Harapannya, ya tentu saja orang yang sudah lunas tidak usah ditagih lagi kan, tapi kita doakan saja bisa tercapai," jelas Hilman.  Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan bahwa Kerajaan Arab Saudi resmi mengumumkan penyelenggaraan haji tahun 2022 dengan kuota 1 juta jamaah. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 60 ribu jamaah.  Menag Yaqut menyampaikan rasa syukur terkait adanya kepastian keberangkatan jamaah haji. “Syukur alhamdulillah, jamaah haji Indonesia bisa berangkat tahun ini. Ini kabar yang sangat ditunggu jamaah haji di tanah air,” ujar Yaqut dalam keterangannya, Sabtu (9/4).  Yaqut mengatakan, batalnya pemberangkatan jamaah haji Indonesia dalam dua tahun terakhir telah menyebabkan kerinduan mendalam jamaah Indonesia untuk ke Tanah Suci. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Saudi yang memberi kesempatan tahun ini bagi jamaah Indonesia untuk memenuhi panggilan beribadah haji,” katanya.

DPR Minta Biaya Haji 2022 Tak Bertambah, Begini Respons Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JAMAAH-HAJI-GARUDA-FAJAR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia terus mengoptimalkan berbagai langkah kesiapan operasional penerbangan haji 1443 H/2020 M. Salah satunya dengan memastikan ketersediaan dan kesiapan armada yang nantinya akan melayani penerbangan haji di tahun 2022.  Adapun, saat ini pemerintah Arab Saudi masih belum memberikan kejelasan tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji 2022. Nantinya, ketentuan pelaksanaan akan mengacu kepada kebijakan pemerintah Arab Saudi mengenai kepastian penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah asal Indonesia.  Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menuturkan, komitmen tersebut salah satunya dilaksanakan dengan memastikan armada yang akan digunakan dalam melaksanakan layanan penerbangan haji tersebut dalam keadaan layak terbang dan serviceable.  "Garuda Indonesia juga terus melaksanakan koordinasi intensif dengan otoritas terkait khususnya Kementerian Agama untuk memastikan seluruh persyaratan penerbangan haji dapat terpenuhi serta Kementerian Perhubungan dalam memastikan pemenuhan aspek airworthiness pada seluruh armada yang akan digunakan dalam penerbangan tersebut," jelasnya dikutip, Jumat (21/1).  Kata dia, Garuda Indonesia berkomitmen untuk senantiasa berada di garda terdepan dalam menghadirkan konektivitas udara ke Tanah Suci bagi calon jamaah haji Indonesia melalui layanan penerbangan yang aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah di era kenormalan baru saat ini. Termasuk memastikan aspek opersional dan layanan penerbangan Haji utamanya melalui konsistensi penerapan protocol kesehatan pada seluruh lini operasional.  "Aspek operasional armada untuk penerbangan haji telah kami persiapkan sedini mungkin sejalan dengan komitmen Garuda Indonesia untuk selalu siap sedia memastikan kebutuhan layanan penerbangan haji bagi jamaah haji asal Indonesia dapat terpenuhi dengan baik jika nantinya pelaksanaan kegiatan haji telah dapat dilaksanakan," papar Irfan.  Pihaknya telah mempersiapkan sejumlah armada wide body untuk melayani penerbangan Haji 2022,di antaranya armada B777-300 ER hingga A330-300. Jenis pesawat ini tentunya akan menyeleraskan dengan kriteria dan kebutuhan yang ditetapkan oleh regulator maupun pemangku kepentingan terkait.  “Lebih lanjut, jumlah armada yang akan digunakan tentunya juga akan kami selaraskan dengan proyeksi kuota jamaah haji Indonesia yang akan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi," pungkas dia.

Garuda Pastikan Kesiapan Operasional Layani Penerbangan Haji 2022

musim haji 2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#musim haji 2022

Berita Terkini

Jelang Puncak Haji, Kemenag Gelar Manasik Setiap Hari

Ingat! Pemilik Visa Mujamalah Harus Berangkat Haji melalui PIHK

Puan Minta Pemerintah Serius Persiapkan Pelayanan Jamaah Haji

DPR Minta Biaya Haji 2022 Tak Bertambah, Begini Respons Kemenag

Garuda Pastikan Kesiapan Operasional Layani Penerbangan Haji 2022

Download Aplikasi JawaPos.com