<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/IMG_20220518_090341-1-1368276321-1336509749.jpg" alt="Ilustrasi jamaah di Masjidil Haram, Makkah. Saudi melarang jamaah haji selfie sembarangan di depan kakbah dan masjid Nabawi. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah di Masjidil Haram, Makkah. Saudi melarang jamaah haji selfie sembarangan di depan kakbah dan masjid Nabawi. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Haji dan Umrah membenarkan bahwa otoritas Arab saudi melarang&nbsp; keras aktivitas foto dan video di dua masjid suci, terutama selama musim haji oleh para jamaah haji. Juru Bicara kemenhaj Ichsan Marsha menjelaskan, larangan itu sebenarnya sudah disosialisasikan oleh otoritas Saudi sejak bebrapa tahun belakangan. Setiap tahun, pengawasannya juga diperketat. &rdquo;Termasuk di musim haji ini juga diingatkan bahwa aktivitas-aktivitas mendokumentasikan foto dan video agar menjadi perhatian para jamaah haji kita,&rdquo; terangnya usai memberi materi bagi petugas haji dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab saudi, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Pusat, Jumat (16/1) malam. Karena itu, para petugas haji diminta untuk lebih aktif mengingatkan calon jamaah haji agar betul-betul bijak dalam mendokumentasikan aktivitasnya, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Melalui larangan itu, lanjut Ichsan, otoritas saudi ingin menyampaikan agar para jamaah lebih fokus beribadah memanfaatkan momentum haji, alih-alih selfie di dua masjid suci. Jamaah diminta memanfaatkan waktu-waktu aktivitas di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram untuk betul-betul beribadah dengan khusyuk. &ldquo;Sehingga poin besarnya adalah hindari aktivitas-aktivitas yang sekiranya tidak berbanding lurus dengan kualitas kita dalam beribadah,&rdquo; lanjutnya. Bagi Kemenhaj, penyelenggaraan ibadah haji yang jauh lebih ketat disertai berbagai larangan itu dimaksudkan untuk kualitas penyelenggaraan haji yang lebih baik dan juga menjadikan jamaah mendapatkan pengalaman ibadah yang lebih baik. Apalagi, masa tuggu haji di Indonesia sudah sangat panjang. Terkait dengan larangan itu pula, Ichsan mengingatkan para calon jamaah Haji Indonesia untuk tidak sembarangan memotret, memvideokan, dan memposting aktivitas saat nanti berada di tanah suci. Terutama di Makkah, Madinah, termasuk kawasan Arafah hingga Muzdalifah dan Mina. Sebab, otoritas Arab Saudi juga memperketat pengawasan terhadap konten media sosial yang beredar selama musim haji tahun ini. Konten-konten yang dinilai menghina ataupun menjelekkan siapapun di media sosial terkait rangkaian ibadah haji dilarang dipublikasikan di media sosial. &rdquo;Termasuk konten-konten flexing, itu juga dilarang oleh otoritas Arab Saudi untuk dipublish di media sosial,&rdquo; terangnya. Karena itu, sosialisasi kepada CJH dilakukan sejak proses manasik Haji. &rdquo;Jamaah juga betul-betul memperhatikan jari-jarinya dalam bermedia sosial,&rdquo; tutur Ichsan. Alih-alih berfoto di dua masjid suci yang sebenarnya bisa disiasati pakai teknologi digital, lebih baik jamaah haji fokus untuk beribadah selama berada di tanah suci. Sehingga kesempatan untuk berada di Tanah Suci saat musim haji benar-benar bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

Kementerian Haji dan Umrah membenarkan bahwa otoritas Arab saudi melarang  keras aktivitas foto dan video di dua masjid suci saat musim haji

Saudi Larang Selfie Sembarangan di Masjidil Haram dan Nabawi Saat Musim Haji, CJH Diminta Fokus Ibadah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/13/meI9en5pPd6ZnN3iLwhEiYv36HcT11LlTgmkGgND-2889317550.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf (tengah) mengikuti rapat persiapan haji di Arab Saudi. (Humas Badan Penyelenggara Haji)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf (tengah) mengikuti rapat persiapan haji di Arab Saudi. (Humas Badan Penyelenggara Haji)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penyelenggaraan haji 2025 semakin dekat. Pemerintah Indonesia menggelar rapat persiapan akhir di Jeddah, Arab Saudi. Diantara yang dibahas adalah skema murur saat puncak haji. Nantinya jamaah lansia dan disabilitas tidak turun di Mudzalifah untuk mabit.&nbsp; Rapat tersebut diantaranya diikuti oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf. Kemudian Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief serta Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Selain itu juga diikuti sejumlah perwakilan Indonesia di Saudi.&nbsp; Untuk diketahui dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Indonesia mendapat kuota sebanyak 221 ribu jemaah. Terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Keberangkatan jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai 2 Mei 2025. Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi bagian dari upaya intensif untuk memastikan kesiapan layanan jemaah. Baik dari sisi sarana dan prasarana maupun aspek teknis pelaksanaan. "Terutama membahas strategi layanan ataupun skema di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)," kata Irfan dalam keterangannya Minggu (13/4).&nbsp; Dia menjelaskan fase Armuzna merupakan rangkaian puncak ibadah haji. Fase ini menjadi titik krusial dan menuntut kesiapan fisik dan mental maksimal dari para jemaah. "Karena itu, kami sangat menaruh perhatian pada detail teknis dan layanan di fase ini,&rdquo; ujar Irfan. Dia juga menjelaskan bahwa pembahasan turut mencakup skema murur dan tanazul. Yaitu kebijakan khusus untuk memperlancar mobilisasi jemaah dari Arafah ke Mina. Dalam skema murur, nantinya jamaah lansia dan disabilitas akan melintasi Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan. Tujuannya buntuk menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka selama fase Puncak ibadah Haji.&nbsp; Irfan menjelaskan pada musim haji 2025 ini, penyelenggaraan haji masih berada di bawah tanggung jawab Kemenag melalui Direktorat Jenderal PHU. Sementara itu, BP Haji menjalankan peran sebagai dukungan. Dalam rangka transisi menuju penyelenggaraan haji yang sepenuhnya akan dijalankan oleh BP Haji mulai tahun 2026. Sementara itu kabar baik disampaikan Menag Nasaruddin Umar. Dia mengatakan permintaannya soal tambahan kuota petugas haji berbuah hasil. Permintaan itu sudah disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi. "Alhamdulillah, permintaan kita sudah dipenuhi Arab Saudi. Tambahan kuota petugas haji sudah masuk e-Hajj," terang Nasaruddin.&nbsp; Secara khusus dia sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Saudi atas karena memberikan tambahan kuota petugas haji Indonesia. Dia menerangkan Indonesia semula menerima alokasi kuota petugas haji sebesar 1 persen dari total kuota jemaah haji atau sebanyak 2.210 orang petugas.&nbsp; "Kita dapat alokasi tambahan sebesar 1 persen lagi, atau 2.210. Ini akan kita optimalkan untuk memberikan layanan terbaik ke jemaah haji," katanya. Dengan demikian total kuota petugas haji Indonesia tahun ini 4.420 orang.&nbsp; Kemenag sejak awal menyampaikan ke Saudi bahwa tambahan petugas ini sangat penting. Sebab, mereka juga akan memberikan layanan dan membantu jemaah. Hal itu akan ikut membantu petugas Saudi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. "Secara psikologis, ini juga akan memudahkan jemaah karena tidak terkendala masalah komunikasi dan perbedaan budaya," ujar Nasaruddin. Dalam kesempatan lain, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief menambahkan, mereka akan segera mendistribusikan tambahan kuota petugas haji ini pada pos-pos layanan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, sementara ini, petugas yang menyertai jemaah dalam penerbangan (kelompok terbang atau kloter) baru teralokasikan tiga orang per kloter. Padahal biasanya lima orang.&nbsp; "Petugas kloter tentu akan kita tambah. Demikian juga untuk petugas non kloter, baik untuk layanan bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi di Arab Saudi, dan layanan lainnya," jelas Hilman.&nbsp; Saat ini, lanjut Hilman, pihaknya sudah mengumumkan hasil seleksi petugas berdasarkan kuota awal. Untuk proses bimbingan teknis (bimtek) bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Aeab Saudi akan dilakukan dari 14 - 20 April 2025. "Petugas yang masuk kuota tambahan ini akan segera kita proses agar mereka juga bisa segera mengikuti Bimtek Petugas Haji," tandasnya.&nbsp;

Pemerintah Indonesia menggelar rapat persiapan haji 2025 di Jeddah, fokus pada layanan jamaah lansia dan disabilitas serta penambahan kuota.

Musim Haji 2025 Semakin Dekat, Jamaah Lansia dan Disabilitas Tidak Turun di Mudzalifah untuk Mabit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/IMG-20241031-WA0002-2092101110.jpg" alt="Kepala BPKH Fadlul Imansyah di International Hajj Fund Forum di Jakarta (30/10). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPKH Fadlul Imansyah di International Hajj Fund Forum di Jakarta (30/10). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Musim penyelenggaraan haji 2025 semakin dekat. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan sudah siap dari sisi keuangan. Misi penyelenggaraan haji tahun depan, tetapi di bawah komando Kementerian Agama (Kemenag) dengan kolaborasi Badan Penyelenggara Haji (BPH).&nbsp; Kepastian mengenai kesiapan pendanaan haji 2025 itu disampaikan Kepala BPKH Fadlul Imansyah. "Berapapun biayanya nanti kita siapkan untuk keberangkatan haji 2025," kata Fadlul di sela kegiatan International Hajj Fund Forum di Jakarta pada Selasa (30/10).&nbsp; Fadlul menegaskan sampai sekarang mereka belum dapat informasi mengenai kebutuhan biaya haji 2025. Sesuai dengan prosedur, nanti diawali dengan usulan biaya haji dari Kemenag. Kemudian dibahas bersama-sama antara Kemenag, Komisi VIII DPR, dan BPKH. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015257951/main-judi-online-suami-dibakar-hidup-hidup-oleh-istri-dikunci-di-dalam-kamar-saat-sedang-tidur-lalu-disiram-bensin">Main Judi Online, Suami Dibakar Hidup-hidup oleh Istri, Dikunci di Dalam Kamar Saat Sedang Tidur lalu Disiram Bensin</a> "Sampai sekarang belum dapat info ya, kira-kira berapa total biaya hajinya," tutur Fadlul.&nbsp; Dia lantas memastikan penyelenggaraan haji 2025 harus lebih baik. Tidak boleh terganggu dengan urusan kelembagaan antara Kemenag dengan BPH. Selain itu Fadlul mengatakan sampai sekarang BPKH masih menjadi badan independen. Dengan tugas utama mengelola dana haji. Saat ini dana haji yang dikelola BPKH sekitar Rp 161 triliun.&nbsp; Hasil dari pengelolaan dana haji oleh BPKH, diantaranya digunakan untuk subsidi atau pengurang biaya riil haji. Untuk diketahui pada musim haji 2024 lalu, biaya riil haji sekitar Rp 93,4 jutaan per jamaah. Dengan adanya subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji, jamaah rata-rata membayar Rp 56 jutaan saja.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama Fadlul mengatakan mereka berupa untuk optimalisasi pengelolaan dana haji. Serta memperluas investasi dana haji pada ekosistem haji maupun umrah. Untuk mewujudkan upaya tersebut, mereka mengundang Tabung Haji Malaysia. Mereka selama ini dinilai cukup sukses mengelola dana haji di negeri jiran. Dengan beragam bentuk investasi.&nbsp; Fadlul mengatakan potensi investasi dana haji masih terbuka lebar. Dia mengungkapkan Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sehingga memiliki peran penting dalam ekosistem pengelolaan Keuangan Haji global. "Indonesia, dengan populasi Muslim yang besar, memiliki peluang unik untuk menjadi pusat global bagi ekonomi dan keuangan syariah," ujar Fadlul. Dia mengatakan BPKH telah aktif bekerja untuk meningkatkan pengelolaan dana haji melalui berbagai inisiatif. Termasuk investasi langsung di Arab Saudi oleh BPKH Limited sebagai anak perusahaan BPKH di Jeddah, Arab Saudi.&nbsp; Tujuan BPKH adalah untuk memaksimalkan pengembalian dana ini sambil memastikan dana digunakan untuk kepentingan jamaah haji Indonesia. "Dengan memperluas strategi pasar dan memperkenalkan layanan berkualitas tinggi dan disesuaikan, Indonesia dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman ibadah haji," jelas Fadlul. &nbsp; Anggota Dewan Pengawas Dawud Arif Khan mendukung visi optimalisasi keuangan dan perluasan pasar. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk mewujudkan visi itu. Dia mengatakan ke depan, BPKH perlu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan haji, mengembangkan produk-produk yang inovatif, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.&nbsp; Selain itu Forum Keuangan Haji Internasional diharapkan bisa menjadi katalisator inovasi dan pertumbuhan dalam industri keuangan Islam. Melalui kerjasama dengan semua pihak, BPKH optimistis bisa menciptakan ekosistem keuangan Islam yang dinamis dan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak.&nbsp;

Musim penyelenggaraan haji 2025 semakin dekat. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan sudah siap dari sisi keuangan.

Musim Haji 2025 Kian Dekat, BPKH Pastikan Dana Haji Tersedia untuk Memberangkatkan Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/CJH-SBY-2893593646.jpg" alt="CJH Surabaya lakukan biometrik sidik jari di Kantor Kemenag Surabaya. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>CJH Surabaya lakukan biometrik sidik jari di Kantor Kemenag Surabaya. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Selain melunasi biaya perjalanan ibadah haji, saat ini para calon jamaah haji (CJH) diwajibkan untuk mengumpulkan paspor dan data biometrik di kantor Kementerian Agama (Kemenag) di wilayah mereka masing-masing, dengan tujuan untuk mempercepat proses penerbitan visa. Terlebih lagi, pada Musim Haji tahun ini, Embarkasi Surabaya telah diberikan layanan fast track oleh Arab Saudi. Dikutip dari Radar Surabaya (JawaPos Grup), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah mengatur dokumen para CJH untuk proses pengajuan visa ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Abdul Haris, Kabid PHU Kanwil Kemenag Jawa Timur, mengungkapkan bahwa proses pengaturan dokumen tersebut telah mencapai 25 persen, sementara sisanya masih dilakukan di kabupaten/kota. "Sampai saat ini kami sudah melakukan proses penataan dokumen untuk pengajuan visa. Dan kami sudah melakukan penataan dokumen meliputi paspor yang sudah masuk ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur baru 25 persen, sisanya masih di kabupaten/kota," kata Abdul Haris, Minggu (25/2). Fast track ini mempengaruhi percepatan pengumpulan paspor dan data biometrik, karena para CJH tidak perlu lagi melewati proses pemeriksaan paspor dan visa. Untuk mendukung layanan fast track di Bandara Juanda, Haris menyatakan bahwa akan ada kunjungan dari delegasi Arab Saudi untuk memantau persiapan bandara tersebut. "Rencananya tanggal 26 dan 27 rencana akan ada visitasi dari delegasi Arab Saudi di Bandara Juanda untuk melihat persiapan fast track jemaah," terang Haris. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Angkasa Pura dan Imigrasi. Sampai dengan tahap pertama pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, sebanyak 34.885 CJH se-Jawa Timur sudah melunasi. "Hingga penutupan akhir pelunasan tahap pertama sekitar 77 persen jemaah sudah melunasi dari jemaah yang berhak lunas berjumlah 45.335 orang jamaah yang terdiri dari jamaah berdasarkan nomor urut porsi, prioritas lansia dan cadangan sebanyak 30 persen," ungkap Haris. Selanjutnya, Haris menyatakan bahwa pelunasan biaya haji tahap kedua akan dimulai pada tanggal 13 Maret hingga 26 Maret. Sementara itu, Kasubag PHU Kantor Kemenag Kota Surabaya, Sururil Faizin, menyatakan bahwa hingga saat ini, jumlah CJH yang telah menyerahkan paspor mencapai 1.845 orang. Paspor-paspor tersebut saat ini telah dikumpulkan di Siskohat Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Selain itu, Sururil juga menginformasikan bahwa mereka sedang mempersiapkan layanan fast track. Setiap harinya, mereka melakukan perekaman data biometrik melalui aplikasi Saudi Visa Bio. Setiap jamaah akan direkam sidik jarinya untuk mempercepat proses fast track. "Kami juga melakukan persiapan fast track. Setiap hari kami melakukan bio visa melalui aplikasi Saudi Visa Bio. Setiap jemaah akan kita rekam sidik jarinya untuk mempercepat proses fast track," tutur Sururil. Aplikasi Visa Bio merupakan sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk memfasilitasi penerbitan visa bagi jamaah haji Indonesia melalui penggunaan fitur biometrik seperti wajah, sidik jari, dan foto paspor. Adapun jumlah jemaah haji asal Surabaya yang telah melunasi biaya perjalanan di tahap pertama mencapai 2.424 orang, sementara yang belum melunasi berjumlah 818 CJH. Sururil juga menjelaskan bahwa bagi mereka yang gagal dalam sistem atau belum menerima istithaah, masih diberikan kesempatan untuk melunasi hingga tanggal 7 Maret. "Kami mendapatkan info bagi yang gagal sistem dan istithaah yang belum keluar bisa melunasi sampai tanggal 7 Maret," terang Sururil.

Embarkasi Surabaya siap terapkan program fast track pada musim haji tahun ini, delegasi Arab Saudi beri dukungan.

Delegasi Arab Saudi akan Kunjungi Bandara Juanda, Bentuk Dukungan Program Fast Track CJH Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/posisikan-elektabilitas-pks-di-bawah-psi-hnw-vox-populi-hebat-sekali_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, heran dengan survei itu. Apalagi sampai menempatkan PSI sebagai partai baru di atas partainya." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, heran dengan survei itu. Apalagi sampai menempatkan PSI sebagai partai baru di atas partainya.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta KPU dan pemerintah menyiapkan skenario dan mengantisipasi terkait potensi terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung dua putaran, karena bertepatan dengan masa haji. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, menurutnya pemungutan suara di putaran kedua bakal berlangsung pada 26 Juni 2024, atau pada sekitar 16 Dzulhijah 1444 H. Pada saat itu, menurutnya jamaah haji telah selesai beribadah haji tetapi masih berada di Tanah Suci. "Itu artinya jamaah haji Indonesia yang jumlahnya sekitar 247 ribu jamaah haji berada di Makkah," kata Hidayat dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa, (6/2). Menurutnya, KPU telah menyiapkan skenario untuk mengadakan surat suara keliling di luar negeri bagi WNI agar bisa memilih. Sehingga sudah sewajarnya, kata dia, hal tersebut disiapkan sejak dari sekarang. HNW pun tidak menginginkan KPU kembali melakukan kecerobohan yang sama seperti kasus yang terjadi di Taiwan pada Desember 2024. Karena itu, dia menginginkan KPU menjamin hak pilih masyarakat yang sedang berhaji terjamin. "Ini suatu hal yang harus dipersiapkan sejak dari awal, karena ini melibatkan begitu banyak hal, termasuk melibatkan pihak Arab Saudi, termasuk melibatkan KBRI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan," katanya. Menurutnya hingga hari ini tidak ada survei elektabilitas yang bisa meyakinkan bahwa Pilpres 2024 bakal berlangsung satu putaran saja. Maka menurutnya potensi Pilpres 2024 berlangsung dua putaran masih sangat terbuka sehingga harus dipersiapkan. "Mudah-mudahan dengan para calon jamaah haji diberikan haknya untuk memilih, mereka nanti akan mendoakan yang terbaik untuk Indonesia," kata dia.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, menurutnya pemungutan suara di putaran kedua bakal berlangsung pada 26 Juni 2024.

HNW Minta KPU Siapkan Skenario Pilpres Dua Putaran di Saat Musim Haji 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/HAJI-3463220445.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama merilis materi manasik khusus bagi jamaah haji lanjut usia (lansia). Materi ini dikemas dalam bentuk buku dengan judul 'Tuntunan Manasik Haji dan Umrah bagi Lansia'. Direktur Bina Haji Arsad Hidayat mengungkapkan, panduan ini sengaja disiapkan untuk memberikan kemudahan bagi para lansia untuk berhaji. Apalagi jumlah jamaah lansia tahun ini begitu banyak. "Buku Manasik Haji dan Umrah bagi Lansia saat ini sudah ada di aplikasi PUSAKA Kemenag, yang bisa diunduh di Playstore maupun Appstore," ungkap Arsad di Jakarta, Rabu (10/5). Buku ini merupakan salah satu dari tiga Buku Paket Manasik Haji yang diterbitkan Kemenag untuk jamaah. Dua buku lainnya yakni Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, Doa dan Dzikir Manasİk Haji dan Umrah. Penguatan materi ini sejalan dengan semangat Haji Ramah Lansia pada tahun ini. "Buku Manasik Haji dan Umrah bagi Lansia ini merupakan wujud perhatian pemerintah dan bentuk penghormatan kepada jamaah haji Iansia," ungkap Arsad. Mereka perlu mendapatkan prioritas layanan termasuk layanan manasik haji karena pada tahun 2023 jumlah jamaah lansia lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seperti diketahui pada musim haji 1444 H/2023 H, diperkirakan ada sekitar 64 ribu jamaah lansia yang akan berangkat ke Tanah Suci. Jumlah ini cukup banyak setelah dua tahun (2020 dan 2021) tidak ada keberangkatan jamaah haji. Ditambah lagi pada 2022 ada pembatasan usia bagi jamaah yang diperkenankan menunaikan ibadah haji. Pentingnya memasukkan materi manasik haji ramah lansia menyesuaikan dengan kebijakan haji tahun tahun 2023 ini sebagai Haji Ramah Lansia. Adapun isi selengkapnya dari buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah bagi Lansia adalah sebagai berikut: 1. Prinsip Kemudahan dan Keringanan Beribadah dalam Islam 2. Tata Cara Niat Ihram Haji dan Umrah 3. Tata Cara Wudhu, Tayamum, Shalat, dan Shalat 4. Shalat di Hotel Tanah Haram bagi Lansia 5. Shalat Arbain di Madinah Bagi Lansia 6. Tata Cara Wukuf 7. Melontar Jumrah bagi Lansia 8. Tata Cara Tawaf 9. Tata Cara Sa&rsquo;i 10. Tahallul.

Buku Manasik Haji dan Umrah saat ini bagi Lansia sudah ada di aplikasi PUSAKA Kemenag, yang bisa diunduh di Playstore maupun Appstore.

Kemenag Buat Buku Pedoman Manasik Haji Khusus Lansia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/aturan-umrah.jpg" alt="JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Travel umrah di Indonesia kembali menghadapi persoalan serius. Pemicunya adalah penghentian layanan visa umrah oleh perusahaan penyelenggara umrah (muassasah). Padahal, pada bulan ini jemaah umrah sedang banyak-banyaknya. Penghentian penerbitan visa umrah tersebut disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada. Dia mengatakan, informasi penghentian penerbitan visa umrah itu diterima kemarin (8/5). &rsquo;&rsquo;Kami sangat menyayangkan kebijakan ini,&rsquo;&rsquo; katanya. Sebab, sudah banyak travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang memesan tiket untuk jemaahnya. Wawan menjelaskan, di Indonesia tidak kurang dari 10 ribu jemaah yang sudah pesan tiket untuk umrah pada Syawal ini. Dia berharap pemerintah Indonesia melakukan lobi-lobi dengan otoritas terkait di Arab Saudi agar visa umrah bisa kembali diterbitkan. Menurut Wawan, setiap tahun Arab Saudi memang menutup penerbitan visa umrah mendekati musim haji seperti saat ini. Tetapi, penutupannya tidak pernah terjadi pada Syawal. Biasanya visa umrah benar-benar ditutup pada pertengahan Zulkaidah atau sebulan sebelum bulan haji (Zulhijah). "Dengan penutupan visa umrah ini, otomatis umrah musim 1444 Hijriah sudah selesai," katanya. Visa umrah baru dikeluarkan nanti setelah selesai musim haji atau masuk tahun 1445 Hijriah. Sebagaimana diketahui, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebenarnya baru akan menghentikan penerbitan visa umrah mulai 14 Zulkaidah atau 3 Juni. Namun, sejumlah muassasah atau penyelenggara umrah di sana mulai menghentikan penerbitan visa umrah. Alasannya, mereka ingin berfokus melayani penyelenggaraan haji yang semakin dekat. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan mengganti kelembagaan muassasah dari sebuah lembaga yayasan menjadi perusahaan. Secara aktif, mereka mendatangi negara-negara pengirim jemaah untuk menggaet jemaah sebanyak-banyaknya. (wan/c19/oni)

Travel umrah di Indonesia kembali menghadapi persoalan serius. Pemicunya adalah penghentian layanan visa umrah.

Jelang Musim Haji, Penerbitan Visa Umrah Distop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PHOTO-2022-12-28-17-30-231.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan MUI Jatim. Pemprov Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan MUI Jatim. Pemprov Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur telah melakukan standarisasi akreditasi tata kelola organisasi. Akhir tahun ini, MUI menginisiasi gelaran evaluasi akhir tahun dan anugerah kinerja 2022.  Kegiatan itu diklaim menjadi yang pertama kali di Indonesia. MUI Jatim ditarget mampu menginspirasi MUI lain di Indonesia.  ”Terkait akreditasi tata kelola organisasi MUI serta evaluasi program MUI 2022 menurut saya banyak hal yang bisa dijadikan catatan sekaligus dijadikan best practice bagi MUI daerah lain. Akreditasi tata kelola organisasi dan kinerja MUI ini barang baru dan patut dicontoh,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rabu (28/12).  Dia menjelaskan, akreditasi yang dilakukan MUI Jatim itu memberikan referensi bagi MUI kabupaten/kota dalam hal pengembangan manajerial skill, kerja sama, organisasi dan pelayanan publik.  ”Tadi kita bisa melihat juara umumnya Gresik, ini hal baru, ini apresiasi atas akreditasi secara manajemen dan pengorganisasian. Lalu ada dari Surabaya, Banyuwangi, Pasuruan, dan Batu, itu 5 besar,” papar Khofifah.  Khofifah mengungkapkan, MUI Jatim telah ikut serta dalam proses penguatan sertifikasi halal untuk UKM-UKM di Jawa Timur dan juru sembelih halal (juleha). MUI Jatim melalui LPPOM telah menandatangani hampir 4.000 sertifikasi halal yang diajukan ke MUI Jatim.  ”Peran MUI Jawa Timur pada proses penguatan sertifikasi halal ini luar biasa termasuk adalah sertifikasi untuk Juleha, juru sembelih halal,” terang Khofifah.  Khofifah menyebut, banyak hal yang dilakukan MUI Jatim yang bisa memberikan kontribusi terhadap berbagai hal yang belum maksimal disentuh pemerintah baik pusat maupun daerah. Termasuk komitmen dalam membangun ekonomi syariah di Jawa Timur.  ”Hal-hal yang saya rasa tidak mudah dilakukan institusi pemerintah maupun kementerian agama itu bisa disapa dengan berbagai program yang bisa secara strategis mengantarkan ekonomi umat, industri halal secara lebih sistemik,” ujar Khofifah.  MUI juga diminta memanfaatkan peluang ekspor untuk daging ayam potong untuk suplai makanan selama musim haji 2023. Khofifah menyampaikan, saat melakukan kunjungan kerja ke Riyadh dan Jeddah beberapa waktu yang lalu, dia bertemu importir yang menginginkan adanya suplai ayam potong halal dari Jawa Timur.  ”Saya menyampaikan ini ada peluang besar untuk bisa mengirim daging ayam potong terutama pada saat musim haji karena saya sudah bertemu importir yang selama ini banyak mengimpor produk UKM - IKM Jawa Timur,” ujar Khofifah.  ”Ya sambil menghitung masa beternak ayam potong berapa bulan, kalau Januari dapat izin masih cukup,” tambah dia.  Dia berharap peluang tersebut dapat dijadikan plan of action MUI Jatim pada 2023. Gubernur mengajak MUI Jatim untuk bisa mendorong dan memfasilitasi para produsen daging ayam potong untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah Saudi.  ”Hal itu tentu akan didukung BPJPH dan LPPOM pusat. Mudah-mudahan nanti bersama MUI ini kita bisa melakukan pelapisan dari BPJPH maupun LPPOM MUI untuk bisa memastikan bahwa proses perizinan untuk sertifikasi halal dari daging ayam potong itu bisa kita dapatkan,” ujar Khofifah.  Sementara itu, Ketua Umum MUI Jatim Moh. Hasan Mutawakkil Alallah menyampaikan, Pemprov Jatim telah banyak memberikan dukungan. Sehingga pada musyawarah kerja MUI Pusat, MUI Jatim mendapatkan penghargaan sebagai MUI terbaik pertama.  ”Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi Jawa Timur, kepada Ibu Gubernur atas dukungannya selama ini kepada MUI Jatim,” Kata Ketua MUI Jatim Hasan Mutawakkil Alallah.

MUI Jatim Ditarget Ekspor Ayam Potong pada Musim Haji 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/wukuf_rampung.jpg" alt="SEBELUM WUKUF: Jemaah haji naik ke Bukit Jabal Rahmah yang terletak di dekat Masjid Namirah di Arafah kemarin (8/7). (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM WUKUF: Jemaah haji naik ke Bukit Jabal Rahmah yang terletak di dekat Masjid Namirah di Arafah kemarin (8/7). (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jemaah haji Indonesia mulai menjalani kepulangan ketanah air pada hari ini, Jumat (15/7). Sebanyak 6 kloter pertama sudah dijadwalkan akan menjalani penerbangan dari Jeddah, Arab Saudi.  Plh Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Wawan Djunaedi mengatakan, hingga sehari sebelum kepulangan jemaah, total ada 48 jemaah haji yang wafat. Jumlah tersebut hasil penambahan 5 orang meninggal pada 13 Juli 2022.  “Sampai dengan H-1 kepulangan, ada 48 jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci,” kata Wawan kepada wartawan, Jumat (15/7).  Sementara itu total jemaah yang sakit dan dirawat sebanyak 102 orang. Jumlah ini terdiri atas 27 jemaah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS), dan 75 lainnya dirawat di KKHI Makkah.  Adapu lima jemaah terakhir yang wafat pada 13 Juli 2022 yakni:  1. Esa Buba Mahmud, perempuan, 57 tahun, Nomor Paspor C61 15 367, kloter UPG 11, asal Embarkasi Ujungpandang; 2. Muhammad Yasin Matali, laki-laki, 64 tahun, Nomor Paspor C52 62 323, kloter SUB 33, asal Embarkasi Surabaya; 3. Siti Aminah Alip Rais, perempuan, 62 tahun, Nomor Paspor C55 64 564, kloter SUB 28, asal Embarkasi Surabaya; 4. Tuongko Razai Marusin Jali, laki-laki, 63 tahun, Nomor Paspor C66 92 869, kloter BTH 05, asal Embarkasi Batam; dan 5. Riady Djamirin Sanmirsad, laki-laki, kloter SOC 27, asal Embarkasi Solo.

Masuk Waktu Kepulangan, Sudah 48 Jemaah Haji Meninggal di Arab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/1653824202509.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musim ibadah haji tahun ini diprediksi akan terdampak, karena perubahan iklim cuaca panas. Kementerian Kesehatan memprediksi suhu di Arab Saudi saat musim haji tahun ini akan berada di angka 42-44 derajat Celcius. Kondisi itu membuat tubuh lebih rentan dehidrasi.  Petugas kesehatan haji diminta untuk dapat mengedukasi baik diri sendiri maupun jemaah haji, untuk menjaga diri agar selalu terhidrasi dengan baik. Koordinator Promosi Kesehatan PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) Bidang Kesehatan Edi Supriyatna mengatakan, perbedaan suhu yang ekstrem ditambah kelembaban yang rendah di Arab Saudi, menimbulkan potensi dehidrasi bagi jemaah haji. Kondisi ini dapat mengarah pada situasi yang lebih parah yakni heat exhausted bahkan heat stroke.  "Sehingga asupan mineral yang cukup menjadi kunci penting menjaga jemaah haji tetap terhidrasi dengan baik," ujar Edi dalam keterangan resmi Kemenkes, Senin (30/5).  Ada beberapa tips untuk mencegah kondisi dehidrasi agar jamaah haji tetap bugar selama menjalankan ibadah haji. Pada intinya, perbanyak cairan, jangan tungguh haus.  1. Perbanyak Elektrolit  Kunci dehidrasi adalah mineral loss, jadi harus minum air yang dicampur elektrolit, jangan tunggu haus. Fungsi elektrolit, sebagai pengganti mineral yang hilang selama menjalankan aktivitas di tengah cuaca yang sangat terik dan minim kelembaban. Konsumsi elektrolit dilakukan setelah jemaah haji melakukan aktivitas di luar hotel, dengan mencampurkan 1 sachet oralit dengan 600 ml air.  2. Cukup Minum Air  Selain itu jemaah juga diminta untuk minum air 5-6 botol sehari. Takarannya yakni 600 ml air setiap botolnya.  3. Hindari Paparan Matahari Langsung  Jemaah haji diminta menghindari pajanan sinar matahari langsung dengan lengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD), salah satunya dengan menggunakan topi dengan bibir (pinggiran) yang lebar sehingga kepala bisa terhindar dari sengatan langsung.  4. Semprot Bagian Tubuh  Selain itu juga jemaah diminta untuk sering menyemprot bagian tubuh yang terpapar pajanan matahari langsung, terutama muka dan tangan.  5. Gunakan Pakaian Serap Keringat  Jamaah juga diminta untuk menggunakan pakaian yang longgar dan mudah menyerap keringat. Dan jamaah diminta selalu menggunakan alas kaki saat bepergian.

Musim Haji Tahun Ini Dibayangi Cuaca Panas, Ini 5 Cara Cegah Dehidrasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#musim haji

Berita Terkini