<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/pilkada-332124286.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Provinsi Lampung atas rekomendasi Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memberikan berkas persetujuan KWK kepada petahana Musa Ahmad untuk bisa maju di Pilkada 2024 sebagai Calon Bupati Lampung Tengah. Padahal, Musa Ahmad dikabarkan sedang terganjal dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Diketahui, Musa Ahmad dilapokan oleh istrinya sendiri, Mardiana ke Dewan Etik Partai Golkar. Laporan tersebut dilayangkan pada 11 Juli 2024. Mardiana melaporkan Musa Ahmad atas dugaan tindak KDRT terhadap dirinya dan anaknya serta kepada ibu kandung Musa Ahmad. Atas laporan itu, Dewan Etik juga merekomendasikan kepada DPP Partai Golkar untuk memberhentikan Musa sementara dari jabatan dan penugasan kepartaian Partai Golkar selama 5 tahun. Keluarnya berkas persetujuan KWK&nbsp;kepada Musa Ahmad pun membuat Mardiana bersuara.&nbsp;"Saya sebagai pelapor, dalam hal ini korban dari perilaku buruk atas terlapor Musa, merasa harus memberikan tahukan pada publik khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dan masyarakat Indonesia," ujar Mardiana kepada wartawan, Selasa (28/8). "Karena dia telah divonis dewan etik partai Golkar berperilaku buruk sebagai pejabat publik. Maka segala penugasan dia oleh Partai untuk jabatan publik, menjadi tidak memiliki legitimitimasi moral dan etik. Karena sangsinya adalah pemberhentian, maka dia tidak bisa lagi dicalonkan sebagai pejabat publik, khususnya sebagai calon Bupati Lampung Tengah," lanjutnya. Mardiana mengatakan, alasannya melaporkan Musa Ahmad, selain karena dirinya adalah korban dan pelapor, adalah karena dirinya&nbsp;ingin menyelamatkan Kabupaten Lampung Tengah dari potensi memilih calon pemimpin yang berpotensi&nbsp;berperilaku buruk terhadap publik karena sudah terlebih dahulu berperilaku buruk kepada keluarganya sendiri.&nbsp; "Kami mengetuk hati nurani dan nilai-nilai moralitas kekaryaan Partai Golkar, untuk segera melaksanakan putusan sanksi pemecatan kepada Musa Ahmad sebagaimana rekomendasi dari Dewan Etik partai Golkar. Hal ini sejalan dengan aspirasi masyarakat dan rakyat Lampung Tengah untuk mendapatkan dan memilih Pemimpin yang menjunjung tinggi moralitas dan tidak cacat etika!" pungkas Mardiana. Diberitakan sebelumnya, istri <a href="https://www.jawapos.com/tag/bupati-lampung-tengah">Bupati Lampung Tengah</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/musa-ahmad">Musa Ahmad</a>, Mardiana melaporkan sang suami ke Dewan Etik <a href="https://www.jawapos.com/tag/partai-golkar">Partai Golkar</a>. Laporan ini dibuat setelah dia digugat cerai talak oleh Musa ke Pengadilan Agama Gunung Sugih. <div dir="auto">Mardiana mengatakan, laporan ke Dewan Etik dan Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar dibuat pada 11 Juli 2024. Sebagai pelapor, Mardiono telah diperiksa oleh DPP Golkar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah ditanggapi baik oleh Dewan Etik Partai Golkar, sudah masuk pada tahapan pemeriksaan. Saya pada hari Senin 5 Agustus saya sudah diperiksa sebagai pengadu, dan teradu (Musa Ahmad) juga sudah diperiksa tanggal 8 kemarin. Saya harap Partai Golkar bisa mengambil keputusan terbaik demi menyelamatkan Partai Golkar di Lampung Tengah," kata Mardiana di Jakarta Selatan, Jumat (9/8).</div>

Mardiana melaporkan Musa Ahmad atas dugaan tindak KDRT terhadap dirinya dan anaknya serta kepada ibu kandung Musa Ahmad.

Tersandung Dugaan Kasus KDRT dan Sudah Disanksi Dewan Etik Golkar, Musa Ahmad Tetap Direkomendasikan jadi Cabup Lampung Tengah, Istri Bersuara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/28/Ilustrasi-perceraian-1956120051-1860343587.jpg" alt="Ilustrasi perceraian (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perceraian (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Istri Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Mardiana melaporkan sang suami ke Dewan Etik Partai Golkar. Laporan ini dibuat setelah dia digugat cerai talak oleh Musa ke Pengadilan Agama Gunung Sugih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardiana mengatakan, laporan ke Dewan Etik dan Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar dibuat pada 11 Juli 2024. Sebagai pelapor, Mardiono telah diperiksa oleh DPP Golkar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah ditanggapi baik oleh Dewan Etik Partai Golkar, sudah masuk pada tahapan pemeriksaan. Saya pada hari Senin 5 Agustus saya sudah diperiksa sebagai pengadu, dan teradu (Musa Ahmad) juga sudah diperiksa tanggal 8 kemarin. Saya harap Partai Golkar bisa mengambil keputusan terbaik demi menyelamatkan Partai Golkar di Lampung Tengah," kata Mardiana di Jakarta Selatan, Jumat (9/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Mardiana tak merinci lebih dalam persangkaan yang dilaporkan ke Dewan Etik Partai Golkar. Dia berdalih proses pemeriksaan masih berjalan, sehingga menunggu kerja DPP Partai Golkar terlebih dahulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, mengenai status pernikahannya, Mardiana menyatakan sampai saat ini masih menjadi istri sah Musa. Sebab, proses persidangan baru dalam tahap mediasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat terutama masyarakat Lampung Tengah, atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Saya minta maaf, karena kami tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardiana mengaku telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya. Termasuk menyelesaikan dengan keluarga besar, namun hasilnya Musa tetap bersikukuh berpisah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardiana sendiri mengaku tidak begitu paham penyebab suaminya mengajukan cerai. Dalam pokok perkara gugatan hanya disebutkan terjadi cekcok dalam rumah tangga. Sedangkan Mardiana merasa selama 29 tahun berumahtangga tidak ada cekcok besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, belakangan muncul isu adanya perempuan lain di dalam rumah tangganya. Bahkan perempuan tersebut sudah tampil ke publik dan menyatakan sebagai istri satu-satunya Musa Ahmad.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tempat sama, pengacara Mardiana, Malik Ohaiwer menambahkan, munculnya surat talak dari Musa Ahmad kepada Mardiana tidak semata-mata membuat ikatan hukum keduanya terpisah. Sebab, pernikahan resmi yang diakui negara hanya bisa dipisahkan melalui putusan pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan saat ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Ibu Mardiana adalah Istri Sah dari Bupati Lampung Tengah Bapak Musa Ahmad, karena sampai saat ini pula belum ada putusan pengadilan yang memutus hubungan hukum keperdataan dalam hal ini pernikahan antara ibu Mardiana dan Bapak Musa Ahmad yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), ujar Malik.</div>

"Saya harap Partai Golkar bisa mengambil keputusan terbaik demi menyelamatkan Partai Golkar di Lampung Tengah," kata Mardiana.

Usai Digugat Cerai, Istri Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Mardiana Laporkan Suami ke Dewan Etik Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/WhatsApp-Image-2024-04-24-at-205153-2920062392.jpeg" alt="Ilustrasi polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Metro melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Pemeriksaan digelar sejak Kamis (27/6) malam sekitar Pukul 22.00 WIB di Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Kabidhumas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik membenarkan adanya pemeriksaan itu. Pemeriksaan berkaitan dengan kasus penipuan proyek dengan tersangka Erwin Saputra dan Ferdian Ricardo. &rdquo;Benar, tadi malam penyidik dari Polres Metro melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Tengah. Pemeriksaan berlangsung di Polsek Gambir Polres Jakarta Pusat,&rdquo; kata Umi, Jumat (28/6). Umi menjelaskan, kasus tersebut berawal dari laporan korban Habriansyah. Dia melaporkan Erwin Saputra atas penipuan dan atau penggelapan pembangunan proyek jalan, talut hingga sumur bor sebesar Rp 2 miliar. &rdquo;Pelapor atas nama Habriansyah melaporkan Erwin Saputra atas dugaan penipuan proyek pada 2022. Korban ini mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 2 miliar,&rdquo; ucap Umi Fadillah Astutik.&nbsp; Dari laporan yang dibuat korban pada 15 Agustus 2023, pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan. Hingga pada akhirnya pelaku Erwin Saputra ditangkap pada 30 April 2024. &rdquo;Pada 30 April, Erwin Saputra berhasil ditangkap Satreskrim Polres Metro,&rdquo; jelas Umi Fadillah Astutik. Singkat cerita, dalam proses penyelidikan kasus tersebut, polisi menemukan fakta baru. Erwin mengaku telah menyetor uang tersebut kepada Ferdian Ricardo. Ferdian berstatus sebagai keponakan dari Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Erwin juga mengaku bahwa uang yang disetorkan ke Ferdian Rp 4 miliar. Uang tersebut akan diserahkan ke Musa Ahmad. Ferdian sendiri hingga kini belum tertangkap, polisi masih terus melakukan pencarian. &rdquo;Dari pengakuan Erwin, dia (Ferdian) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Metro. Dia juga telah ditetapkan menjadi DPO dan penetapan DPO-nya sudah diterbitkan oleh Polres,&rdquo; ujar Umi. Pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad merupakan proses penyelidikan atas keterangan Erwin Saputra. &rdquo;Bupati Lampung Tengah memang tadi malam telah dimintai keterangan di Polsek Gambir Polres Jakarta Pusat. Dia dimintai keterangan dengan didampingi kuasa hukumnya,&rdquo; ungkap Umi Fadillah Astutik. Meski begitu, Umi belum bisa memaparkan hasil pemeriksaan terhadap Ketua DPD Partai Golkar Lampung Tengah tersebut. &rdquo;Materi pemeriksaan itu saya belum dapat, itu masih di Polres Metro,&rdquo; tutur Umi.

Polres Metro periksa Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad di Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat terkait kasus dugaan penipuan proyek

Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad Diperiksa Polisi di Jakarta, Ini Kasusnya

Musa Ahmad

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Musa Ahmad

Berita Terkini

Tersandung Dugaan Kasus KDRT dan Sudah Disanksi Dewan Etik Golkar, Musa Ahmad Tetap Direkomendasikan jadi Cabup Lampung Tengah, Istri Bersuara

Usai Digugat Cerai, Istri Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Mardiana Laporkan Suami ke Dewan Etik Golkar

Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad Diperiksa Polisi di Jakarta, Ini Kasusnya

Download Aplikasi JawaPos.com