<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/FQg4izz9SYfooXgRirjgFDbk1qp5zRahsf8Q58CP-4237146542.jpg" alt="Mahasiswa Universitas Brawijaya menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya kasus Munir. Aksi berlangsung pada Rabu (27/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa Universitas Brawijaya menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya kasus Munir. Aksi berlangsung pada Rabu (27/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Rencana kedatangan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk mengisi seminar nasional di Universitas Brawijaya disambut penolakan dan aksi tuntutan ratusan mahasiswa.</p> <p>Mereka menuntut jaksa agung menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Tidak hanya menggelar aksi, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Brawijaya melakukan aksi simbolik dengan mengenakan topeng bergambar Munir.&nbsp;</p> <p>Aksi tersebut berlangsung pada Rabu (27/8). Dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media, Koordinator Aksi Amarah Brawijaya Muhammad Rangga Syawalluddin menyampaikan bahwa aksi tersebut diikuti 300 orang mahasiswa Universitas Brawijaya.</p> <p>Mereka menolak jaksa agung yang dijadwalkan mengisi seminar nasional di almamater aktivis HAM, Munir Said Thalib.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Amarah Brawijaya mempertanyakan komitmen yang disampaikan jaksa agung di tahun 2016 soal peninjauan kembali kasus Munir. Kami menilai bahwa pernyataan tersebut hanyalah omong kosong,&rdquo; ungkap Rangga dalam keterangan tersebut.&nbsp;</p> <p>Menurut Rangga, dia bersama ratusan mahasiswa lain menggelar aksi sebagai bentuk keberpihakan terhadap keluarga korban pelanggaran HAM berat. Apalagi, Munir adalah pejuang HAM yang lahir dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.</p> <p>Mereka ingin kasus Munir dituntaskan dan peninjauan kembali yang sempat disampaikan jaksa agung direalisasikan.&nbsp;</p> <p>Meski jaksa agung urung hadir secara langsung, aksi tetap berlangsung. Aksi simbolik yang dilakukan mahasiswa peserta seminar dengan cara mengenakan topeng bergambar Munir berlangsung saat jaksa agung menyampaikan sambutan secara dalam jaringan (daring).</p> <p>Rangga menyebut, pesan yang disampaikan dalam aksi tersebut juga berlaku untuk Komnas HAM yang dinilai gagal menuntaskan kasus Munir dan pelanggaran HAM berat.</p> <p>&rdquo;Kedatangan jaksa agung di kampus Munir tanpa adanya kejelasan perkembangan kasusnya dapat dinilai sebagai wujud praktik impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM. Kami menolak jaksa agung masuk ke kampus Munir sebelum menyelesaikan kasus Munir dan pelanggaran HAM berat,&rdquo; terang Rangga.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Selain mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Brawijaya, aksi serupa dilakukan aliansi Gerakan Rakyat Advokasi Munir (Geram). Mereka berdemo di Pintu Masuk Utama Universitas Brawijaya.</p> <p>Pesan yang disampaikan juga sama, menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya kasus yang dialami Munir.&nbsp;</p>

Ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya menolak kedatangan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, tuntut penuntasan kasus Munir

Pakai Topeng Bergambar Munir, Mahasiswa Universitas Brawijaya Tuntut Penuntasan Kasus HAM Berat dan Tolak Kedatangan Jaksa Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/13_mun_1-1387820428.jpg" alt="Cover Buku" width="100%">
<figcaption>Cover Buku</figcaption>
</figure> <p>Detail-detail sentimental terkait Munir terserak di sekujur buku berbobot nyaris setengah kilogram ini. Dilengkapi dengan runtutan perkembangan kasus, Matt Easton menciptakan kisah yang tidak mungkin diabaikan.</p> <p><em>&rdquo;Kebenaran tentang siapa yang membunuh Munir adalah satu-satunya penangkal bagi sistem peradilan Indonesia yang beracun.&rdquo;</em></p> <p><strong>BEGITULAH</strong> editorial <em>The New York Times</em>, surat kabar dengan oplah terbesar di dunia, mengomentari kasus Munir. Kalimat itu juga yang terpampang di sampul depan buku Kami Sudah Lelah dengan Kekerasan.</p> <p>Sebenarnya, apa tawaran buku tentang kasus 20 tahun lalu yang terduga dalangnya nyaris tidak pernah tersentuh hukum setelah gagal dibui pada pengadilan terakhirnya dua windu silam? Jawabannya, sesuatu yang hilang dari peradaban media sosial kita yang serba terpecah: keutuhan.</p> <p>Untuk bisa memahami ceritanya secara utuh, pembaca akan diarahkan ke perkara paling mendasar: siapa Munir?</p> <p><strong>Siapa Munir?</strong></p> <p>Pria peranakan Arab dari Malang dengan rambut kemerahan. Pria bersetelan kantoran yang mencecar militer sebagai pengecut haus kuasa dua minggu sebelum arsenik menewaskannya. Itulah dua dari sekian banyak jiwa Munir, musuh terbesar Soeharto dan kroninya sejak akhir milenium, yang berhasil digambarkan begitu jernih oleh Matt Easton dalam 457 halaman.</p> <p>Dengan gaya biopik yang peka terhadap linimasa tokohnya, dia menyusuri masa lalu Munir; tentang sosok Islamis radikal yang beralih kekiri-kirian setelah membaca soal sosialisme Cile di bawah Allende; tentang kesederhanaan pria dengan cita-cita setinggi langit: mengusir militerisme dan menegakkan HAM.</p> <p>Tidak hanya Munir, buku terjemahan Marjin Kiri ini memuat 41 &rdquo;karakter&rdquo; yang masing-masing dapat sorotan sepantasnya. Mulai tersangka hingga istri &ndash;kamerad paling setianya&ndash; diceritakan dengan manusiawi. Sebegitu jelinya Easton sampai bisa menyelipkan canggungnya Munir &rdquo;menembak&rdquo; Suci, pujaan hatinya, seorang perempuan liat aktivis buruh yang mengingatkannya kepada Ummi, ibunya yang juga pekerja tangguh.</p> <p>Setelah memahami sosok Munir dan karakter lain, Matt juga mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan: mengapa Munir (yang) dibunuh?</p> <p><strong>Kenapa Munir?</strong></p> <p class="class-paragraph">Ingat-ingat kasus apa yang ditangani Munir belakangan, yang menyeret orang-orang besar di negara ini. Dari situ mulainya. (hal 175)</p> <p>Begitu kurang lebih tanggapan Bijah Subiakto, deputi VII Badan Intelijen Negara, saat kejadian, atas pertanyaan Suci soal siapa pembunuh suaminya. Cerita Munir, dan kasus-kasus yang diadvokasinya, adalah cerita tentang Indonesia di masa transisi dari kediktatoran ke reformasi yang sama sekali tidak mulus. Di sinilah pemilihan Munir sebagai pusat cerita menemukan urgensinya.</p> <p>Marsinah, penculikan aktivis 1998, korban Talangsari, konflik etnis Ambon dan Poso (Munir percaya banyak keterlibatan militer di sini), adalah sedikit dari tragedi sejarah yang Munir bela mati-matian para korbannya. Sederet peristiwa yang sama dengan yang pasti dimaksud Bijah sebagai motif Munir diracun.</p> <p>Begitu dramatis Matt dalam menaruh Bijah sebagai whistleblower adalah satu dari sekian contoh yang mengesankan buku ini macam serial whodunnit yang kian akhir kian terang siapa pelakunya dan mengapa Munir (yang dibunuh).</p> <p>Buku ini bisa pula dianggap karya jurnalistik yang menyajikan &rdquo;keberimbangan&rdquo;. Bukan netralitas yang mustahil, melainkan panggung cerita bagi sisi &rdquo;anti-Munir&rdquo; dalam cerita. Seperti ketika Pollycarpus, kopilot tervonis peracun Munir, yang nyaris gila karena terus berbohong. Selain keberimbangan, Easton juga menawarkan kualitas sebuah karya jurnalistik: detail.</p> <p><strong>Bagaimana Pembunuhan dan Pengadilan Kasus Munir?</strong></p> <p>Terbit kali pertama dalam bahasa Inggris di AS, Easton mulanya menyasar warga dunia. Untuk itu, detail jadi penting agar negeri yang kompleks ini bisa dipahami secara utuh oleh mereka yang bahkan sulit membedakan Indonesia dengan Bali sekalipun.</p> <p>Sejarah kekerasan di Indonesia, oleh Easton, dinarasikan dengan efektif lewat hidup-mati Munir (38 tahun) dan serangkaian proses pengadilannya (20 tahun), yang hanya sejentik jari dari hayat masyarakat Nusantara. Pencuplikan itu dilakukan dengan stamina kuda penulisnya yang mampu mendaras data dan menjalin gambar-gambar terpisah untuk menguatkan cerita.</p> <p>Lihat saja betapa geniusnya Easton membuka cerita terbunuhnya pejuang kemanusiaan lewat momen pamitan sekaligus perjumpaan terakhirnya sebagai manusia dengan keluarga kecilnya, yang dipeluk dan dibisikkan kepada mereka olehnya, &rdquo;Saya sudah menemukan surgaku&rdquo;.</p> <p>Detail-detail sentimental begini terserak di sekujur buku berbobot nyaris setengah kilogram ini. Dilengkapi dengan runtutan perkembangan kasus, yang bagi orang &ndash;baik awam maupun yang sudah kepalang tahu banyak soal kasusnya&ndash; akan terasa melelahkan sebab saking terperincinya sehingga menggoda untuk dibaca cepat, Easton menciptakan kisah yang tidak mungkin diabaikan.</p> <p>Bukan hanya paham dan terlena dengan kisahnya, pembaca akan digiring Easton untuk menyadari betapa di tengah puing-puing hukum yang ambrol, selalu ada cahaya. Dan bukan kebetulan, seperti yang ditulis Easton, bahwa &rdquo;Munir, dari bahasa Arab, artinya cahaya&rdquo;.</p> <p>Sampul bukunya, topeng Munir teracung menutupi wajah massa aksi, adalah perlambang bahwa Munir hidup dan berlipat. Bahwa bila memang kebenaran atas pembunuhan Munir adalah obat bagi kekerasan tiada akhir di negeri ini, obat itu akan terus diupayakan, bahkan setelah 20 tahun Munir mengangkasa dan tidak pernah mendarat hidup-hidup. <strong>(*)</strong></p> <p>---</p> <ul> <li>Judul: Kami Sudah Lelah dengan Kekerasan (judul asli: We Have Tired of Violence)</li> <li>Penulis: Matt Easton</li> <li>Penerjemah: Keenan Nasution</li> <li class="class-paragraph">Penerbit: Marjin Kiri</li> <li>Terbit: Mei 2024</li> <li>Halaman: 457 + xviii</li> <li>Tebal: 14 x 20,3 x 3 cm</li> <li>ISBN: 978-602-0788-53-1</li> </ul> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>*<strong>)&nbsp;ARDHIAS NAUVALY AZZUHRY</strong>, <em>Anggota Komunitas Radiobuku</em></p>

”Kebenaran tentang siapa yang membunuh Munir adalah satu-satunya penangkal bagi sistem peradilan Indonesia yang beracun.” tulis Matt Easton

Munir yang Akan Terus Hidup dan Berlipat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/20240905_115125-1956291385.jpg" alt="Peringatan 20 tahun kasus pembunuhan HAM Munir di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (5/9). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Peringatan 20 tahun kasus pembunuhan HAM Munir di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (5/9). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib belum juga terselesaikan setelah 20 tahun menuai polemik. Putri bungsu Munir, Diva Suukyi Larasati meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuntaskan janji di akhir masa jabatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diva yang saat ini berusia 22 tahun mengaku harapannya masih sama. Ia menekankan, Pemerintah bisa memberikan keadilan terhadap kematian Ayahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tuntutan saya selalu sama ya dari dulu, dari saya berumur 2 tahun sampai sekarang umur saya 22 tahun, ya itu adalah selesaikan janji-janji kalian yang kalian omongkan kepada ibu saya dan keluarga saya, bahwa kalian akan menuntaskan kasus Abah saya," kata Diva di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015056892/nomor-rumah-bisa-ungkap-energi-dan-kesejahteraan-sang-penghuni-ini-kata-numerologi">Nomor Rumah Bisa Ungkap Energi dan Kesejahteraan Sang Penghuni, Ini Kata Numerologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diva menuntut Presiden Jokowi bisa menuntaskan janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Khususnya, kasus yang menimpa sang Ayah, Munir Said Thalib.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kalian berani berjanji menelepon korban bahwasannya kami akan menuntaskan, Bapak Joko Widodo, Bapak SBY tolong selesaikan, sampai sekarang belum loh, 20 tahun tuntutan saya sama sampai sekarang, tuntutan ibu saya sama sampai sekarang, berikan keadilan kepada bapak saya, berikan keadilan kepada seluruh warga Indonesia, tunjukan bahwasanya Indonesia mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," tegas Diva.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diva mengaku sangat menyesalkan terhadap Pemerintah yang dinilai abai terhadap kasus pelanggaran HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015056871/ternyata-orang-yang-suka-dengan-warna-putih-lebih-dominan-mencintai-ketenangan-dan-kesederhanaan-ini-kata-psikologi">Ternyata Orang yang Suka Dengan Warna Putih Lebih Dominan Mencintai Ketenangan dan Kesederhanaan, Ini Kata Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu saja sih, dari saya mungkin sesingkat ini. Karena saya sudah cukup emosional. Jadi saya nggak mau menangis di depan kamera, terima kasih untuk seluruh warga Indonesia, YLBHI, KontraS, Kasum, Amnesti," papar Diva.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, peneliti hukum Bivitri Susanti menegaskan, pihaknya akan tetap memperjuangkan hak Munir Said Thalib. Menurutnya, selama 20 tahun yang belum terselesaikan bukan untuk bersedih, melainkan untuk melanjutkan memperjuangkan hak-hak rakyat, yang telah digagas oleh Munir Said Thalib.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan untuk kesedihan, tapi untuk melanjutkan, memperjuangkan hak rakyat," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib belum juga terselesaikan setelah 20 tahun menuai polemik.

20 Tahun Belum Terungkap, Putri Mendiang Aktivis Munir Minta Jokowi Berikan Keadilan Terhadap Ayahnya

<div id="m#msg-f:1793577137819758516" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/JKT-1-KPU-BERTEMU-AMNESTY-INTERNATIONAL-FED-5JPG-2528952912.jpg" alt="Anggota KPU August Mellaz bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan aktivis Amnesty International Indonesia melakukan pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (6/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Anggota KPU August Mellaz bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan aktivis Amnesty International Indonesia melakukan pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (6/12/2023).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid dan istri almarhum aktivis HAM Munir, Suciwati, pada Jumat (15/3). Pemeriksaan itu dilakukan untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada 20 tahun silam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014445013/mabuk-mabukan-berujung-tabrak-porsche-di-dalam-showroom-pik-2-pengemudi-xpander-jadi-tersangka">Mabuk-mabukan Berujung Tabrak Porsche di Dalam Showroom PIK 2, Pengemudi Xpander jadi Tersangka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usman Hamid mengaku dirinya didalami Komnas HAM terkait pribadi dirinya yang mengenal Munir. Serta, fakta-fakta yang berkaitan pembunuhan terhadap Munir, mengingat dirinya bagian dari TPF kasus pembunuhan Munir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Misalnya apakah pernah mengalami teror, intimidasi, di tahun-tahun sebelum Munir dibunuh, kedua dalam kapasitas pribadi dalam tim pencari fakta apa saja yang kami lakukan, penyelidikan apa saja yang kami lakukan dalam mencari tahu siapa pembunuh Munir dari mulai penyelidikan kami di lingkungan Imigrasi, Garuda, Angkasa Pura, sampai di Badan Intelijen Negara," kata Usman Hamid di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Amnesty Internasional itu pun mengaku, Komnas HAM menanyakan seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Tidak hanya itu, Usman juga ditanya terkait sosok di balik rencana pembunuhan Munir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah," tegas Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usman menyebut, penyelidikan kasus pembuhan terhadap aktivis HAM Munir sudah memakan waktu yang lama. Ia menyebut, Komnas HAM telah lama menunda-nunda penyelidikan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bilang Komnas HAM sudah berkali-kali menunda, tapi tentu Komnas HAM saya kira belum banyak saksi yang dipanggil, mungkin terlalu dini untuk saya ambil kesimpulan apakah ini ada kemajuan, pastinya ini masih agak panjang, saya sih inginnya cepet saja 3 bulan selesai, gitu kan," ucap Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, aktivis HAM Munir Said Thalib dibunuh dalam penerbangan menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Cak Munir, sapaan akrabnya, tewas dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol pukul 08.10 waktu setempat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil penyelidikan kala itu menyeret pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto. Bahkan, Pollycarpus divonis 14 tahun penjara pada 12 Desember 2005.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014445053/dulunya-motor-murah-harga-motor-retro-honda-super-cub-sekarang-gila-gilaan">Dulunya Motor Murah, Harga Motor Retro Honda Super Cub Sekarang Gila-gilaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, para pegiat HAM menduga aktor utama dalang kasus pembunuhan Munir masih bebas berkeliaran dan harus segera diadili atas kekejamannya. (*)</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemeriksaan tersebut  dilakukan untuk menyelidiki kasus pembunuhan kepada Munir yang terjadi pada 20 tahun silam.

Usai Diperiksa Komnas HAM, Usman Hamid Sebut Penyelidikan Kasus Pembunuhan Munir Lambat

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/Deklarasi-Pemilu-Ramah-HAM-Fedrik-Tarigan-5-4231562366.jpg" alt="Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menandatangani Deklarasi Pemilu Ramah HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Minggu (11/6/2023). Komnas HAM menggelar deklarasi tersebut dengan menggandeng KPU, Bawaslu, dan partai peserta pemilu 2024 guna menciptakan Pemil" width="100%">
<figcaption>Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menandatangani Deklarasi Pemilu Ramah HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Minggu (11/6/2023). Komnas HAM menggelar deklarasi tersebut dengan menggandeng KPU, Bawaslu, dan partai peserta pemilu 2024 guna menciptakan Pemil</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komnas HAM menargetkan hasil penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait tewasnya Munir Said Thalib, akan selesai pada Desember 2023. Diduga kuat, tewasnya aktivis Munir merupakan kasus pelanggaran HAM berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu sebenarnya sudah dilakukan mulai Komnas HAM periode yang lalu, tetapi belum selesai dan kepada saat ini kami sedang menyusun tim yang melibatkan penyelidik ad hoc, apakah itu bisa selesai Desember? Tentu kita berharap," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (21/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Atnike pesimis penyelidikan itu akan selesai pada Desember 2023. Sebab, penyelidikan kasus-kasus HAM tidak mudah seperti yang dibayangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi berati bukan pasti selesai Desember. Karena di internal Komnas HAM, maupun kita tahu sendiri kondisi politik kita tidak sesederhana yang dibayangkan," ucap Atnike.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atnike mengakui, pihaknya tidak leluasa dalam mencari alat bukti dan keterangan dari setiap kasus pelanggaran HAM. Meski diberikan kewenangan memaksa, untuk memeriksa saksi, namun praktiknya sulit dijalankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komnas HAM bahkan diberikan kekuatan memaksa untuk memberikan keterangan, tapi dalam praktiknya upaya untuk memberikan keterangan itu jarang sekali bisa dilakukan, karena ada politik hukum yang tidak mendukung, yang tidak akan ada upaya untuk melakukan pemanggilan dari Komnas HAM," pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Komnas HAM menargetkan hasil penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait tewasnya Munir, akan selesai pada Desember 2023

Komnas HAM Pesimistis Hasil Penyelidikan Kasus HAM Munir Selesai Desember 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/munir.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure>Suciwati berhasil menghindar dari jebakan glorifikasi terhadap sang suami. Di bukunya ini, dia menggambarkan Munir yang punya rasa takut, mendengarkan musik, berkencan, menikah, dan yang tidak kalah penting, sebagai manusia, Munir butuh keadilan.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> ---<br /> <br /> <em>”Aku berangkat, cintamu mengiringi perjalananku.</em><br /> <br /> <em>Peluk cium untukmu dan dua belahan jiwa kita.</em><br /> <br /> <em>I Love You.”</em><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>SEBUAH</strong> pesan singkat dari Munir kepada Suciwati pada 6 September 2004 pukul 21.05 WIB itu menjadi komunikasi terakhir suami istri tersebut. Pesan tersebut diterima Suciwati dalam perjalanan pulang menuju Bekasi setelah mengantarkan sang suami ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Belanda melanjutkan pendidikan.<br /> <br /> Akhirnya kita semua tahu bahwa penerbangan itu adalah penerbangan terakhir Munir sekaligus jalan menghadap Tuhan. Ya, Munir mati di udara.<br /> <br /> Munir adalah sosok pembela hak asasi manusia yang lugas dan keras. Gaya rambut dan kumis tebal menambah kesan kegarangannya sebagai seorang pejuang.<br /> <br /> Term pejuang memang kerap menanggung beban makna, mulai garang, keras, cadas, tidak kenal kompromi, atau bahkan kaku. Hal ini diperkuat dengan citra Munir yang selalu tampil dalam banyak berita populer sebagai sosok yang tidak mengenal lelah melawan rezim Soeharto, militerisme, dan segala elemen pendukungnya.<br /> <br /> Cinta dan Penghargaan bagi Kemanusiaan<br /> <br /> ”Kalau Plato bilang cinta itu adalah sebuah ruang dan mencintai adalah sesuatu yang ada, maka cinta sebenarnya adalah Tuhan. Tuhan adalah kehidupan, maka cinta adalah sebuah kehidupan.” Kalimat manis ini bukan keluar dari mulut seorang filsuf atau pujangga beken. Tapi dari ketikan SMS seorang aktivis hak asasi manusia.<br /> <br /> Dalam Mencintai Munir, Suciwati menggambarkan beberapa kali dengan terang betapa Munir punya sisi romantis layaknya saya dan Anda ketika sedang jatuh cinta. Kegemaran Munir melahap bacaan-bacaan filsafat tentu sedikit banyak memengaruhi gayanya dalam mengekspresikan cinta.<br /> <br /> Kegigihan Munir dalam membela mereka yang termarginalkan memang tidak perlu diragukan. Tapi, alih-alih terjebak dalam glorifikasi berlebihan pada sosok sang suami, di buku ini, Suciwati menghadirkan Munir sebagai sosok yang jujur dan polos seperti ketika meminta restu untuk mendampingi seorang buruh perempuan yang hendak dipaksa menikah oleh orang tuanya.<br /> <br /> ”Cik, ada buruh Tjiwi Kimia. Dia mau dijodohkan orang tuanya, sementara dia belum mau menikah. Jadi, aku diminta mengaku jadi pacarnya. Nggak pa-pa, ya? Kan cuma pura-pura.” Adegan berpura-pura pacaran ini sangat jauh dari imajinasi kita tentang Munir.<br /> <br /> Cerita tentang komitmennya untuk berdiri dan bersolidaritas bersama korban tersebar di mana-mana. Namun, bukan berarti Munir tidak memiliki rasa takut.<br /> <br /> Sekali lagi, layaknya saya dan Anda, Munir juga punya rasa takut. Yang membuat Munir berbeda adalah bagaimana ia mampu mengelola rasa takutnya sehingga tidak merugikan perjuangannya membela korban.<br /> <br /> Munir paham betul bahwa teror kekuasaan pada hakikatnya adalah menyebarkan rasa takut. Karena itu, tidak menunjukkan ketakutan adalah satu langkah melawan teror itu sendiri.<br /> <br /> Munir juga menjadi contoh yang sangat baik betapa dirinya yang ”Arab” dan Suciwati yang ”Jawa” dapat bersatu. Mereka berdua bertemu pada satu titik yang sama, yakni penghargaan bagi kemanusiaan.<br /> <br /> Membela Korban, Menjadi Korban<br /> <br /> Buku ini sedikit banyak menjelaskan situasi di ruang-ruang personal seorang Munir ketika bergelut dalam aktivisme hak asasi manusia. Gelisah, resah, dan galau menjadi teman akrab Munir hampir di setiap saat aktivitasnya membela korban.<br /> <br /> Namun, kecintaannya pada kemanusiaan melampaui emosi personalnya. Munir menghadapi eskalasi kekerasan dari level personal hingga level nasional. Dari lingkaran terdekat korban yang bisa saja tidak terima dengan pembelaan Munir hingga negara via aparatus kekerasannya.<br /> <br /> Di sinilah kehebatan Munir. Ia mampu meletakkan kemanusiaan yang dipercayainya melampaui batas-batas profesionalismenya. ”Kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara-bangsa, atau atas nama kemajuan dan pembangunan, akan berkurang hanya jika kita mampu mengenali diri kita sendiri sebagai bagian dari takdir manusia lain,” katanya seperti ditulis Suciwati di buku ini.<br /> <br /> Munir paham betul konsep manusia sebagai makhluk sosial. Dia begitu memaknai betapa manusia memang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Munir paham betul bahwa perjuangan membela hak asasi manusia harus melampaui batas-batas personal cum profesional semata. Dengan kata lain, tidak ada tawar-menawar dan menjadi keharusan untuk bersolidaritas sesama umat manusia. Munir mungkin saja memaknai betul ajaran nabi khairunnas anfauhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain.<br /> <br /> Munir memang dikenal pernah menjadi bagian dari HMI. Ia masih sering memberi sumbangsih bagi HMI bahkan ketika tidak lagi tinggal di Malang.<br /> <br /> ”Ketika saya berani salat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu, seperti membela korban. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpihak kepada yang tertindas.”<br /> <br /> Rekam jejak Munir membela korban pada akhirnya berujung kematian. Namun, apakah kita semua dapat memaknai kematian Munir merupakan bagian dari takdir hidup kita? Apakah kematian Munir adalah takdir yang mengharuskan kita, manusia Indonesia, semakin teguh memperjuangkan kemanusiaan?<br /> <br /> Bukankah Munir adalah korban? Lantas, jika Munir meninggal, bukankah ”hanya orang yang hidup yang bisa membela orang mati”?<br /> <br /> Penutup<br /> <br /> Munir tewas ketika dirinya hendak melanjutkan pendidikan di Universitas Utrecht. Tan Malaka menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Munir telah purna sebagai aktivis cum intelektual.<br /> <br /> Tidak mudah menjadi seperti Munir. Namun, buku ini menyediakan cerita yang begitu mengalir dan menyadarkan kita semua bahwa Munir juga manusia biasa. Sebagai manusia biasa, Munir juga butuh makan, punya rasa takut, mendengarkan musik, berkencan, menikah, dan yang tidak kalah penting, sebagai manusia, Munir butuh keadilan. <strong>(*)</strong><br /> <br /> ---<br /> <ul><br />  	<li>Judul: Mencintai Munir</li><br />  	<li>Penulis: Suciwati</li><br />  	<li>Penerbit: Yayasan Museum HAM Munir</li><br />  	<li>Tahun terbit: 2022</li><br />  	<li>Jumlah: 372 halaman</li><br /> </ul><br /> <br /> <hr /><br /> <br /> *) <strong>RIYADHELIS PUTUHENA</strong>, Ketua Bidang HMI Badko Jawa Timur<br /> <br /> &nbsp;

Munir di Ruang-Ruang Personal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Aksi-Solidaritas-Untuk-Munir_Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Aktivis Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengikuti aksi di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Dalam aksi tersebut KASUM mendesak Komnas HAM agar segera menetapkan kasus pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran hak asas" width="100%">
<figcaption>Aktivis Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengikuti aksi di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Dalam aksi tersebut KASUM mendesak Komnas HAM agar segera menetapkan kasus pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran hak asas</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Penerbitan Keppres 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu menuai sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum).<br /> <br /> Anggota KASUM, Andi Muhamad Rizaldy Kasum mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Keppres tersebut. Hal ini demi kepentingan pemenuhan hak atas kebenaran dan keadilan bagi korban.<br /> <br /> Rizaldy menuturkan, Kasum bersepakat dengan pernyataan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat masa lalu, bahwa Keppres 17 Tahun 2022 merupakan sarana cuci dosa pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.<br /> <br /> “Karena bermasalah secara konseptual yang melanggar hak korban atas kebenaran dan keadilan dan membuktikan bahwa Negara melakukan pembiaran (by omission) terhadap pelaku Pelanggaran HAM Berat,” kata Rizaldy dalam keterangan tertulis pada JawaPos.com, Minggu (25/9).<br /> <br /> Dirinya juga menilai, komposisi  Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu diisi oleh orang  yang diduga memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Penunjukkan orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM sebagai anggota Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM (PPHAM) oleh Presiden Joko Widodo tidak hanya bertententangan dengan standar dan mekanisme HAM juga menyerang akal dan menyakiti serta mempermainkan perasaan seluruh korban dan keluarga korban.<br /> <br /> Karena itu, Langkah Presiden ini, kata Rizaldy, hanya menguatkan posisi bahwa pemerintah memang tidak memiliki kemauan Politik untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada korban.<br /> <br /> Pada sisi lain, lanjutnya, pihaknya juga mempertanyakan sikap Komnas HAM, yang hanya diam terhadap keputusan Presiden ini. Diamnya Komnas HAM dapat diartikan publik bahwa sengaja membiarkan atau mengamini impunitas berlangsung serta menyetujui tindakan pemerintah yang keliru.<br /> <br /> Karena dengan dibentuknya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berisikan terduga pelaku pelanggaran HAM, menurut KASUM, semakin menunjukkan bahwa  isu pelanggaran HAM berat masa lalu hanya dijadikan sebagai agenda politik tahunan bagi para kontestan politik.<br /> <br /> Karen itu, dengan kondisi ini, kata Rizaldy, komite meminta Jokowi memerintahkan Jaksa Agung sebagai Penyidik untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Komnas HAM dengan melakukan penyidikan secara transparan, objektif, jujur, adil dan bertanggung jawab terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.<br /> <br /> "KASUM juga meminta Jokowi memastikan dan memberikan jaminan perlindungan kepada Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Munir, serta memastikan Tim Adhoc dapat mengakses semua hal yang berhubungan dengan kasus tersebut," tegasnya.

Kasum Desak Jokowi Cabut Keppres 17 Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/asfinawati-haritsah.jpg" alt="Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Haritsah Almudatsir)" width="100%">
<figcaption>Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Haritsah Almudatsir)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - 17 tahun sudah aktivis Munir Said Thalib berpulang. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berkeyakinan, kematian Munir adalah pembunuhan politik atau <em>political assassination</em>.<br /> <br /> Kuat dugaan, kasus ini berhubungan dengan situasi demokrasi saat peristiwa, yakni putaran akhir pemilihan langsung presiden yang berlangsung kurang dari dua pekan sesudahnya, yaitu 20 September 2004.<br /> <br /> Ketua YLBHI Asfinawati menyatakan, partisipasi Munir dalam pemilihan presiden putaran pertama pada Juli<br /> 2004, bisa menjadi faktor penting dalam mengungkap motif dan faktor yang memicu peristiwa. Termasuk efek yang diinginkan aktor intelektual pembunuh Munir dalam arena politik demokrasi elektoral ketika itu.<br /> <br /> "Logika pembunuhan politik berbeda dengan kekerasan politik biasa," kata Asfinawati dalam keterangannya, Senin (6/9).<br /> <br /> Menurut Asfinawati, karakteristik sang korban di sebuah pembunuhan politik sangat mungkin menjadi tujuan dari pembunuhan. Dalam berbagai pengalaman negara lain, pembunuhan politik kerap menimpa orang-orang yang dinilai berseberangan dengan pemerintah.<br /> <br /> Dia mengakui, Munir jelas kritis pada institusi keamanan seperti militer dan intelijen, sebuah badan di mana telah ada keterlibatan beberapa orang dari agen rahasia tersebut. Bahkan Munir juga vokal menyuarakan pertanggungjawaban negara untuk mengadili elite-elite tertentu yang berlatar belakang militer atas sebuah pelanggaran HAM.<br /> <br /> "Kami juga menilai bahwa kasus Munir harus dapat dijadikan peringatan bagi seluruh masyarakat<br /> Indonesia," tegas Asfinawati.<br /> <br /> Pertama, betapa kotornya perpolitikan Indonesia saat berlangsung persaingan dalam pemilihan langsung presiden yang pertama dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kedua, betapa minimnya jaminan keamanan maupun perlindungan hukum bagi pejuang demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.<br /> <br /> Atas dasar itu, kata Asfinawati, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo untuk berani mengusut aktor intelektual di balik kasus Munir Said Thalib. Asfinawati memandang, pengusutan aktor intelektual sangat penting untuk menunjukkan komitmen Presiden atas demokrasi.<br /> <br /> Terlebih, ketidakmauan politik untuk membuktikan komitmen itu adalah cermin mengakarnya sifat otoritarianisme dalam negara Indonesia. Menurutnya, Negara bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian secara terbuka.<br /> <br /> "Kasus yang merenggut nyawa Munir saat hendak mengejar pascasarjana di Utrecht University ini masih<br /> meninggalkan banyak pertanyaan. Kasus ini bukan hanya belum tuntas, tetapi kerap dipolitisasi dan menjadi bahan komoditas politik menjelang momen pemilihan umum. Misalnya, kasus ini tidak hanya menjadi janji kampanye bagi calon Presiden, tetapi menjadi bom waktu bagi rival politik atau oposisi untuk menyerang pesaingnya atau pemerintah lewat isu HAM," pungkas Asfinawati.

17 Tahun Kasus Kematian Munir, Jokowi Ditagih Usut Aktor Intelektual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belum-tuntas-presiden-diminta-proses-kasus-wamena-dan-wasior_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga menyatakan belum terdapat suara yang bulat di antara komisioner Komnas HAM, terkait penetapan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat.<br /> <br /> “Dari diskusi yang berkembang, masih ada (anggota, Red) yang melihat unsur sistematisnya belum terpenuhi,” kata Sandrayati Moniaga dalam audiensi publik bertajuk “Penuntasan Kasus Munir” yang diselenggarakan oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube Jakartanicus, Senin (6/9) dilansir dari Antara.<br /> <br /> Ia mengatakan, masih ada anggota Komnas HAM yang melihat bahwa kasus pembunuhan Munir sulit untuk dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, karena berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah korban yang berjumlah satu orang, yakni aktivis HAM Munir Said Thalib.<br /> <br /> Akan tetapi, juga terdapat anggota Komnas HAM yang melihat kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM berat dengan korban satu orang.<br /> <br /> “Atau bisa masuk ke serangan sistematis kepada pembela HAM, dan Munir adalah salah satu (dari pembela HAM, Red),” ujar anggota Komnas HAM ini pula.<br /> <br /> Diskusi mendalam terus dilakukan oleh tujuh anggota Komnas HAM. Sandrayati mengatakan, seluruh komisioner selalu berupaya untuk mendapatkan suara bulat sebelum mengambil keputusan, dalam hal ini menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat.<br /> <br /> Proses diskusi sempat tertunda akibat kondisi beberapa komisioner yang kurang sehat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan meningkatnya kasus Covid-19. Diskusi tersebut, ujar Sandra, tidak dilakukan secara daring karena melibatkan informasi-informasi yang bersifat rahasia.<br /> <br /> Meskipun demikian, dengan turunnya kasus Covid-19, Sandrayati mengungkapkan bahwa akan diadakan pertemuan lengkap untuk pertama kalinya setelah PPKM.<br /> <br /> “Kami sepakat diskusi harus dihadiri lengkap dan tidak online, agar kami bisa membahas hal ini secara bersama-sama dan terbuka,” katanya pula.<br /> <br /> Komnas HAM saat ini masih mempertimbangkan, apakah korban satu orang, yakni Munir, cukup untuk memenuhi unsur yang dipersyaratkan untuk menetapkan status kasus sebagai pelanggaran HAM berat. Sandrayati berpendapat bahwa pelanggaran HAM yang terjadi cukup spesifik, namun belum cukup lengkap aturannya.<br /> <br /> “Harus ada keputusan bulat di tingkat paripurna yang sepakat bahwa memang ada dugaan pelanggaran HAM berat,” kata Sandra menegaskan.

Komisioner Komnas HAM Belum Satu Suara Terkait Kasus Pembunuhan Munir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_15-TAHUN-MUNIR_MIFTAHULHAYAT-8.jpg" alt="Koordinator KontraS Yati Andriyani (kiri), Dosen STH Indonesia Jentera Bivitri Susanti (kedua kiri), Istri Munir, Suciwati (kedua kanan) dan Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid (kanan) saat memberikan keterangan 15 Tahun Terbunuhnya Aktivis HAM Mun" width="100%">
<figcaption>Koordinator KontraS Yati Andriyani (kiri), Dosen STH Indonesia Jentera Bivitri Susanti (kedua kiri), Istri Munir, Suciwati (kedua kanan) dan Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid (kanan) saat memberikan keterangan 15 Tahun Terbunuhnya Aktivis HAM Mun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyampaikan surat terbuka kepada Komnas HAM RI untuk segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pengadilan HAM. Hal ini dilakukan karena belum adanya tindakan dari Komnas HAM, untuk menetapkan kasus pembunuhan terhadap Munir sebagai pelanggaran HAM berat.<br /> <br /> "Hampir 17 tahun berlalu kematian Munir, penanganan kasus ini masih berhenti pada penjatuhan hukuman terhadap aktor di lapangan. Beriringan dengan hal itu, Komnas HAM juga urung menunjukkan langkah yang konkrit dan signifikan untuk menetapkan kasus pembunuhan terhadap Munir sebagai pelanggaran HAM yang berat," kata Anggota KASUM, Fatia Maulidiyanti dalam keterangannya, Kamis (19/8).<br /> <br /> Dia menegaskan, penegakan hukum dalam kasus pembunuhan Munir harus ditinjau secara lebih luas. Pasalnya, fakta yang terungkap dalam persidangan yang mengadili aktor lapangan, diduga adanya keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dan aktor-aktor negara lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan pembunuhan terhadap Munir.<br /> <br /> Peneliti KontraS ini menduga, hal tersebut menunjukkan bahwa kasus ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Karena apabila menilik Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam Pasal 9, pada intinya menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistemik ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.<br /> <br /> Dia menyesalkan, harapan penuntasan kasus pembunuhan Munir secara menyeluruh berada di ujung tanduk. Karena Komnas HAM yang memiliki kewenangan penuh sebagaimana amanat undang-undang untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang berat, belum melakukan penetapan bahwa kasus pembunuhan Munir adalah pelanggaran HAM yang berat.<br /> <br /> "Ironisya, pada September 2020 lalu berbagai lapisan dari masyarakat sipil telah membantu Komnas HAM dengan menyampaikan pendapat hukum yang disusun berdasarkan berbagai bukti-bukti yang aktual terkait kasus ini," sesal Fatia.<br /> <br /> Namun dalam prosesnya, lanjut Fatia, Komnas HAM juga tidak menyampaikan perkembangan secara transparan dan akuntabel terkait apa yang menjadi hambatan, sehingga penetapan kasus ini sebagai pelanggaran HAM yang berat belum menemukan titik terang.<br /> <br /> Tidak ditetapkannya kasus pembunuhan Munir ini sebagai pelanggaran HAM yang berat akan sangat berdampak pada terhentinya upaya pencarian keadilan. Selain itu, akan turut meniadakan pengungkapan fakta yang sebenarnya, akhirnya melepaskan aktor-aktor pembunuhan dari jerat hukuman.<br /> <br /> "Lebih parahnya, hal ini justru nantinya akan berkembang menjadi momok menakutkan yang tidak dapat dielakkan oleh para pembela HAM ketika menjalankan kerja-kerja perlindungan dan pemajuan HAM," ujar Fatia.<br /> <br /> Dengan demikian, kata Fatia, secara tidak langsung Komnas HAM mengambil andil untuk melanggengkan kultur impunitas karena sudah alpa untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap Munir.<br /> <br /> "Demi menjaga mandat Komnas HAM sebagai lembaga satu-satunya yang dapat melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat," tegas Fatia menandaskan.

Komnas HAM Didesak Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#munir

Berita Terkini