<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/konbes-nu-3855384940.jpg" alt="BUKA MUNAS-KONBES NU: Presiden Joko Widodo bersama, dari kanan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua DPR Puan Maharani, dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar." width="100%">
<figcaption>BUKA MUNAS-KONBES NU: Presiden Joko Widodo bersama, dari kanan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua DPR Puan Maharani, dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Acara pembukaan&nbsp;Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas dan Konbes) NU di Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur,&nbsp;dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.&nbsp; &nbsp; Sepanjang pidatonya kemarin (18/9), Jokowi sama sekali tidak menyinggung politik. Termasuk urusan pilpres atau Pemilu 2024. Dia lebih sering menyebut soal pengorganisasian SDM NU di seluruh Indonesia dan sejumlah negara. Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU untuk membentuk Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU). Jokowi menilai inisiatif itu penting untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. Utamanya bagi para nahdliyin di level akar rumput. Sementara itu, dalam tausiahnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar beberapa kali menyinggung soal Pemilu 2024. "Sepertinya ada yang dinanti. Instruksi menghadapi tahun politik. Kira-kira disampaikan apa nggak ya?" kata ulama asal Surabaya itu. Kiai Miftah lantas menyampaikan hasil muktamar PBNU di Solo beberapa tahun lalu. Pada momen itu diputuskan bagaimana NU harus menjaga jarak dengan semua partai politik. "Ini ada yang lupa, kalau NU itu harus menjaga jarak. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu," ucapnya, disambut tawa para peserta. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf juga tidak banyak menyinggung soal Pemilu 2024 dalam pidatonya. (wan/lum/bry/lyn/c18/oni)

Acara pembukaan Munas dan Konbes NU dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sepanjang pidatonya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung p

Rais Aam Tegaskan PBNU Berjarak dengan Semua Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-sebut-nonmuslim-kafir-dinilai-jadi-langkah-nu-hapus-diskriminasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: NU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: NU</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Partai Solidaritas Indonesia mengapresiasi keputusan Nahdatul Ulama yang mengeluarkan rekomendasi agar tidak ada lagi predikat kafir bagi Warga Indonesia yang beragama non-Muslim. "Ini adalah sebuah langkah bersejarah dalam upaya menghapus praktik diskriminasi di tanah air," kata juru bicara PSI Andy Budiman dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Sabtu (2/3). Menurut Andy, predikat 'kafir' selama ini sering dipakai sebagai alat legitimasi oleh kelompok intoleran untuk melakukan kekerasan, persekusi, atau bersikap diskriminatif terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Sehingga Keputusan ini membuktikan bahwa NU adalah benteng gerakan Islam moderat yang sangat penting bagi Indonesia. "NU sekali lagi membuktikan diri sebagai kelompok yang loyal pada ide kebangsaan dengan komitmen yang besar terhadap keberagaman," katanya. Keputusan NU ini akan menjadi landasan penting dalam gerakan persatuan nasional, menghapus praktik diskriminasi, dan sekaligus counter terhadap gerakan intoleransi. Sebelumnya, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), menyarankan agar Warga Negara Indonesia yang beragama non-Muslim tak lagi disebut sebagai kafir. Kata kafir dianggap mengandung unsur kekerasan teologis. "Karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tetapi muwathinun atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan WN yang lain," kata Pimpinan Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Abdul Moqsith Ghazali, di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2).

Tak Sebut Nonmuslim Kafir, Dinilai Jadi Langkah NU Hapus Diskriminasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/psi-senang-hasil-munas-nu-tidak-ada-istilah-kafir_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PSI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PSI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - &lrm;Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan apresiasi terhadap hasil Munas Nahdlatul Ulama (NU) terkait tidak ada istilah kafir untuk warga negara. Apresiasi PSI diberikan oleh Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli. Guntur mengatakan, rekomendasi Munas Alim Ulama NU sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya rekomendasi tidak ada istilah kafir untuk warga negara. "Ini memperkuat Hak-hak persamaan antar warga negara yang sesuai dengan konstitusi kita: UUD 45 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ini prinsip persamaan dan kesetaraan warga negara sekaligus pengakuan, perlindungan, kepastian hukum, istilah 'kafir' dalam masalah politik dan sosial memang bermasalah dan diskriminatif," ujar Guntur Romli dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (1/3). Menurut Guntur, rekomendasi juga sesuai dengan fakta sejarah pemerintahan nabi Muhammad, Rasulullah SAW yang tidak menggunakan istilah 'kafir' dalam relasi sosial, politik dan ekonomi di zamannya. "Istilah yang dipakai adalah Ahlu Dzimmah dan Mu'ahadah yang merujuk pada komunitas non muslim yang terikat perjanjian dan perlindungan, dan kini di negara-negara Arab muslim istilah kafir juga tidak dipakai karena sudah digantikan dengan istilah 'muwathin' yang artinya warga negara," katanya. Selain rekomendasi soal tidak adanya istilah kafir dalam warga negara, menurut Guntur Romli, hasil Munas Alim Ulama NU juga penting terkait isu lingkungan. Karena Rekomendasi Munas NU soal sampah plastik menunjukkan kepedulian NU terhadap isu lingkungan tidak hanya soal keagamaan saja, termasuk haramnya sistem Multi Level Marketing (MLM). "Karena mengandung unsur manipulasi, tipu daya, tidak transparan, rekomendasi alim ulama NU bisa menjadi pegangan dan kekuatan moral dalam masyarakat" pungkasnya.

PSI Senang Hasil Munas NU Tidak Ada Istilah Kafir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/tangis-haru-nenek-korban-banjir-bandang-dapat-renovasi-rumah-dari-pbnu_m_170734.jpeg" alt="Inak Maunah bersama Rais Aam PBNU KH Maruf Amin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini, Ketua PP NU Care-LAZISNU Syamsul Huda, dan sejumlah Direktur NU Care-LAZISNU." width="100%">
<figcaption>Inak Maunah bersama Rais Aam PBNU KH Maruf Amin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini, Ketua PP NU Care-LAZISNU Syamsul Huda, dan sejumlah Direktur NU Care-LAZISNU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kesedihan masih terlihat jelas di wajah Inak Munah, 70, saat datang ke Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Lombok, NTB, Sabtu (25/11). Dia adalah korban banjir bandang di Lombok Timur yang terjadi beberapa hari lalu. &nbsp; Gara-gara banjir bandang itu, rumahnya hancur. Inak Munah yang tidak punya saudara dan jauh dari anak-anaknya itu dilanda kebingungan. Sebab, semua miliknya hancur. &rsquo;&rsquo;Banjir sampai segini (Maunah memegang lehernya), deras airnya, sudah pasrah, rumah saya hancur,&rsquo;&rsquo; ujarnya. &nbsp; Saat banjir terjadi, dia mengaku diungsikan ke Desa Mendane. Tidak ada pakaian yang dia bawa. Saat ini, Maunah tinggah di posko, dan rumah tetangga. "Anak saya jauh, ada di Sumbawa. Anak saya sudah tahu rumah hancur, tapi sampai sekarang belum pulang,&rsquo;&rsquo; katanya. &nbsp; Kedatangan Inak Maunah ke Munas dan Konbes NU bukan tanpa sebab. PBNU memberikan bantuan recovery rumah untuknya NU Care &ndash; Lazisnu. Penggalangan dana telah dilakukan untuk membangun kembali rumah Inak Maunah. &nbsp; Rais Aam PBNU KH Maruf Amin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini, Ketua PP NU Care-LAZISNU Syamsul Huda, dan sejumlah Direktur NU Care-LAZISNU bersama-sama secara simbolis menyerahkan bantuan rumah kepada Inak Munah &nbsp; "Ini kita serahkan bantuan pembangunan rumah untuk Ibu Maunah, semoga bermanfaat," Kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj &nbsp; Saat mendapat bantuan itu, Inak Maunah langsung menangis terseguk-seguk. Wajah sedih, haru dan gembira tampak terlihat jelas. Air matanya juga menetes. Dia tidak menyangka ada yang membangunkan rumahnya lagi. ''Alhamdulillah bersyukur dunia akhirat.&nbsp;Bersyukur dengar NU bantu bangun rumah saya lagi,'' imbuh Inak Maunah. &nbsp; Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU Syamsul Huda memastikan pembangunan kembali rumah Inak Maunah. Korban banjir bandang memang banyak, namun Syamsul menyebut untuk saat ini baru Inak Maunah. &rsquo;&rsquo;Kita berharap bisa membantu seluruh korban musibah di sana. Untuk sementara Nenek Maunah dulu karena tidak punya sanak saudara. Rumah yang hancur itu sebelumnya dibangun berkat swadaya warga," jelasnya.

Tangis Haru Nenek Korban Banjir Bandang dapat Renovasi Rumah dari PBNU

munas nu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#munas nu

Berita Terkini

Rais Aam Tegaskan PBNU Berjarak dengan Semua Parpol

Tak Sebut Nonmuslim Kafir, Dinilai Jadi Langkah NU Hapus Diskriminasi

PSI Senang Hasil Munas NU Tidak Ada Istilah Kafir

Tangis Haru Nenek Korban Banjir Bandang dapat Renovasi Rumah dari PBNU

Download Aplikasi JawaPos.com