<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/11/mdU2pJAMUo6QaT83UH6DzWCrW837caIouIvv36KC-1696041254.jpg" alt="98 Wali Kota yang tergabung dalam APEKSI berkomitmen mendukung target nasional bebas sampah 2029. (Humas Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>98 Wali Kota yang tergabung dalam APEKSI berkomitmen mendukung target nasional bebas sampah 2029. (Humas Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sebanyak 98 Wali Kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), berkomitmen mendukung target nasional bebas sampah pada 2029. Komitmen tersebut ditegaskan oleh seluruh Wali Kota se-Indonesia dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII APEKSI yang sukses digelar di Kota Surabaya pada 6-10 Mei 2025.&nbsp; Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi menyebut sampah masih jadi masalah umum di kota-kota Indonesia. Karena itu, ia menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi untuk mengatasi persoalan tersebut secara efektif. &ldquo;Sebenarnya ini (Munas APEKSI) adalah penyelesaian, tugas kita sebagai penanggung jawab di kota kita masing-masing. APEKSI ini jadi jembatan bapak-ibu semuanya agar kita bisa berinovasi mengatasi sampah," tutur Eri di Surabaya, Minggu (11/5). Mmelalui Munas VII APEKSI 2025, ia berharap kota-kota di Indonesia lebih berani berinovasi dalam mewujudkan program-programnya. Utamanya dalam penanganan sampah di kotanya masing-masing.&nbsp; &ldquo;Apa harapan saya dengan adanya APEKSI, tidak ada lagi kota-kota ketika menghadapi masalah sampah, takut bercerita. Itu yang saya inginkan, sehingga APEKSI bisa menjadi jembatan seluruh wali kota,&rdquo; imbuhnya. Sebagai langkah konkret, Eri menyampaikan bahwa seluruh anggota APEKSI telah menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).&nbsp; &nbsp; &ldquo;Kami juga membuat RPJMD, itu sesuai dengan RPJMN yang ditetapkan. Seperti contoh tahun 2029, Indonesia harus bebas sampah, maka semua kota harus bergerak bersama,&rdquo; tutur Eri yang juga menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. &nbsp; Meskipun urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di kota-kota besar terus meningkat, kondisi itu tidak seharusnya menjadi penghalang dalam upaya mewujudkan target nasional bebas sampah 2029. &ldquo;Bagaimana kami di semua kota, meskipun dengan penduduk yang banyak karena urbanisasi, tetapi harus bisa bebas dari sampah tahun 2029. Itu menjadi komitmen kami,&rdquo; tukas Eri yang kembali terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2025-20230.&nbsp;(*)

Munas APEKSI ke-VII di Surabaya, sebanyak 98 Wali Kota berkomitmen untuk target nasional bebas sampah 2029.

Target Indonesia Bebas Sampah 2029, Ini Langkah Konkret Asosiasi Pemerintah Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/e2K544KO7n5hZHo7oEeQdRDFhdAZiyQkyC0REwUL-1-1800447386.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surabaya, Kamis (8/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surabaya, Kamis (8/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya kolaborasi dan kompetisi antar daerah dalam mempercepat pembangunan wilayah. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Surabaya, Kamis (8/5). Menurut Emil, pembangunan yang optimal tidak hanya mengandalkan kolaborasi, tetapi juga memerlukan semangat kompetisi di antara kota dan kabupaten. "Betul kita membangun negeri ini dengan kolaborasi, tapi tidak bisa dihilangkan, kadang ada kompetisi juga di dalamnya," ujar Emil Dardak. Ia menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki fokus ekonomi yang berbeda. Emil mencontohkan Kota Surabaya yang menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama ekonominya. Kontribusi perdagangan di Surabaya mencapai 27%, jauh melampaui sektor industri yang hanya berkisar 14%, serta pertanian yang bahkan tidak mencapai 1%. "Surabaya ini unik, kontribusi industrinya di bawah perdagangan. Sumbangsih pertanian hanya 0,1%, industrinya sekitar 14%, dan yang terbesar adalah perdagangan mencapai 27%. Ditambah dengan akomodasi, makanan, minuman, restoran, hotel, dan lainnya, ini hampir mencapai 50%," jelasnya. Emil menilai, perbedaan fokus ekonomi tersebut seharusnya menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi antar daerah. Dengan saling melengkapi, ia optimistis pembangunan wilayah akan berjalan lebih optimal dan merata. "Kita bisa nyari titik temu. Ada kompetisi, tapi di atas segala kompetisi ada kolaborasi. Kita bertanding, tapi pada ujungnya bersanding. Inilah yang diharapkan dalam pembangunan," tambah Emil. Dalam kesempatan itu, Emil juga menyambut positif kehadiran para wali kota dari berbagai daerah yang hadir di Munas APEKSI VII. Ia berharap, momentum ini mampu menjadi ajang berbagi ide dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh kota di Indonesia. &ldquo;Kalau wali kotanya sudah solid, Insya Allah masa depan Indonesia akan cerah luar biasa," tuturnya. Munas Apeksi VII di Surabaya diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar daerah dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, industri, dan pariwisata. Emil optimistis, dengan semangat kompetisi yang sehat, setiap daerah bisa berkembang sesuai potensinya masing-masing.

Wagub Jatim Emil Dardak menekankan kolaborasi dan kompetisi antardaerah dalam pembangunan saat Munas APEKSI VII di Surabaya.

Hadir di Munas APEKSI VII Surabaya, Wagub Jatim Emil Dardak Dorong Kolaborasi dan Kompetisi Antardaerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/YBFrwPqCXJoR5QI47ZEsBXcMfUbldMOIKdfsSQqO-636342492.jpg" alt="Ilustrasi karnaval budaya di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi karnaval budaya di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar Karnaval Budaya, sebagai bagian rangkaian kegiatan Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-VII di sepanjang Jalan Tunjungan, Jumat (9/5). Terkait karnaval tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya akan melakukan sterilisasi di rute karnaval. Rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi karnaval juga dilakukan sejak Kamis (8/5) pukul 15.00 WIB. "Mulai hari ini jam 15.00 WIB, arus lalu lintas dari Jalan Basuki Rahmat yang menuju Jalan Gubernur Suryo, kami alihkan ke Jalan Embong Malang," tutur Sekretaris Dishub Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo, Kamis (8/5). Selain itu, arus dari Jalan Genteng Kali, Jalan Pemuda, Jalan Gemblongan juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas sebagai berikut: - Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan Gubernur Suryo, dialihkan ke Jalan Embong Malang. - Jalan Pemuda menuju Jalan Yos Sudarso, diarahkan menggunakan lajur kanan. - Jalan Pemuda dari arah Jalan Panglima Sudirman, diarahkan menggunakan lajur kiri. - Jalan Gemblongan menuju Jalan Gubernur Suryo melalui Jalan Tunjungan, dialihkan menuju Jalan Genteng Kali. - Jalan Genteng Kali menuju Siola, dialihkan menuju Jalan Undaan.&nbsp; Pengalihan arus ini berlaku mulai pukul 15.00 WIB hingga rangkaian karnaval selesai.&nbsp; Trio Wahyu juga mengimbau masyarakat dan pengunjung yang ingin menyaksikan Karnaval Budaya Munas Apeksi ke-VII agar memarkirkan kendaraannya di titik-titik parkir resmi berikut ini: Kendaraan Roda Dua - Gedung Siola - Eks Pasar Tunjungan (Seiko) - Jalan Embong Malang Sisi Utara - Taman Apsari - Jalan Kenari&nbsp; Kendaraan Roda Empat - Jalan Embong Malang Sisi Utara - Jalan Simpang Dukuh - Jalan Ketabang Kali Sisi Timur - Jalan Ketabang Kali Sisi Barat - Jalan Kenari&nbsp; &ldquo;Dengan informasi ini (pengalihan arus lalu lintas dan lokasi parkir), diharapkan masyarakat bisa menonton gelaran karnaval budaya Munas Apeksi ke-VII dengan nyaman,&rdquo; tukas Trio Wahyu.&nbsp; Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudporapar) Kota Surabaya, Hidayat Syah menuturkan karnaval bertajuk "Light Culture Paradise" ini akan berlangsung pada 18.00 - 22.00 WIB. Dalam Karnaval Budaya, para Wali Kota anggota Apeksi dan pasangan akan menampilkan pakaian adat dan kebudayaan dari kotanya masing-masing. Mereka akan berjalan dari Jalan Tunjungan menuju Balai Pemuda. "Ayo datang dan saksikan karnaval budaya yang menjadi bagian dari Munas Apeksi ke-VII. Masyarakat dapat menyaksikan langsung para Wali Kota dan pasangannya dalam balutan busana khas daerah mereka," imbuhnya.

Karnaval Budaya Apeksi ke-VII di Surabaya, simak rencana rekayasa lalu lintas dan lokasi parkir resmi untuk menonton, Jumat (9/5).

Mau Nonton Karnaval Budaya Munas Apeksi 2025 Surabaya? Cek Pengalihan Lalu Lintas dan Titik-Titik Parkirnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/guaOiuqsBvw5uyLlF1SXWocPF4ZTxHOsOvDW789o-3037113923.jpg" alt="Ilustrasi karnaval budaya yang digelar oleh Pemerintah Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi karnaval budaya yang digelar oleh Pemerintah Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga Surabaya. Untuk menyemarakkan Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-VII, Pemkot Surabaya akan menggelar karnaval budaya, Jumat (9/5). Kabar ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudporapar) Kota Surabaya, Hidayat Syah. Ia menjelaskan, karnaval kali ini mengambil tema "Light Culture Paradise". "Pawai atau karnaval budaya dalam rangkaian Munas APEKSI ini akan dimulai pukul 18.00 hingga 22.00 WIB besok malam, Jumat, dengan rute yang telah ditentukan," tutur Hidayat di Surabaya, Kamis (8/5). Dalam Karnaval Budaya, para Wali Kota anggota Apeksi dan pasangan akan menampilkan pakaian adat dan kebudayaan dari kotanya masing-masing. Mereka akan berjalan dari Jalan Tunjungan menuju Balai Pemuda. "Ayo datang dan saksikan karnaval budaya yang menjadi bagian dari Munas Apeksi ke-VII. Masyarakat dapat menyaksikan langsung para Wali Kota dan pasangannya dalam balutan busana khas daerah mereka," imbuhnya. Sehubungan dengan acara Karnaval Budaya Munas Apeksi, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya akan melakukan pengaturan lalu lintas di sepanjang Jalan Tunjungan mulai Kamis (8/5) pukul 15.00 WIB hingga selesai. Sebagai informasi, Munas Apeksi adalah forum tertinggi pertemuan pemerintah kota se-Indonesia yang digelar lima tahun sekali. Pada penyelenggaraan ke-VII ini, Pemerintah Kota ditunjuk sebagai tuan rumahnya. Munas&nbsp;Apeksi ke-VII diikuti oleh 98 Wali Kota se-Indonesia. Mereka akan mengikuti rangkaian kegiatan menarik, seperti Forum Komdigi, Forum Lingkungan Hidup, Indonesia City Expo XXI, hingga Karnaval Budaya.&nbsp; Selain itu, dalam Munas Apeksi ke-VII 2025, ada dua topik utama yang akan didiskusikan bersama oleh 98 Wali Kota se-Indonesia, yakni mengenai program Sekolah Rakyat dan program Koperasi Merah Putih.

Karnaval Budaya di Surabaya menyemarakkan Munas APEKSI ke-VII, saksikan 98 Wali Kota dengan pakaian adat mereka!

Jangan Lewatkan! Besok Wali Kota Se-Indonesia Unjuk Baju Adat di Karnaval Budaya Munas Apeksi 2025 Surabaya, Ini Rutenya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/juqNSBuQMvJrBZknRUaHBtP9apaWhur0PA7ODI55-1-2274866733.jpg" alt="Pembukaan Munas APEKSI VII 2025 di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (8/5). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pembukaan Munas APEKSI VII 2025 di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (8/5). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-VII 2025 di Convention Hall Grand City Surabaya digelar begitu meriah, Kamis (8/5). Forum bergengsi lima tahun sekali yang diikuti oleh 96 Wali Kota se-Indonesia ini, dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.&nbsp; Seremonial pembukaan ditandai dengan penabuhan tambur bersama oleh Wamen Bima, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Eri Cahyadi. "Banyak inovasi daerah yang bisa mendukung program-program pusat, banyak gagasan dari pemerintah kota yang sudah nyambung dengan pusat, jadi di sini (Munas Apeksi) disinkronkan semua," tutur Bima, Kamis (8/5). Menurut dia, Munas Apeksi bukan sekedar &nbsp;forum bertegur sapa di antara wali kota se-Indonesia. Ini adalah wadah untuk saling berbagi gagasan untuk menyelaraskan pembangunan di &nbsp;kota satu dengan yang lainnya.&nbsp; "Nah Kemendagri nanti fungsinya ke sana, sinkronisasi (program daerah dan pusat), pembinaan, evaluasi. Di forum Apeksi ini harapannya pemerintah kota solid dan siap mendukung program pusat," imbuh Bima. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menganalogikan Apeksi sebagai rumah bagi seluruh pemerintah kota di Indonesia.&nbsp; "Ketika rumah ini menjadi surga, maka tidak ada yang lebih baik daripada menjadi maju bersama. Apeksi ini gagal kalau ada kota yang terlalu maju, di sisi lain masih ada kota yang tertinggal," tutur Eri. Oleh karena itu, Eri mengajak seluruh wali kota untuk saling bergandeng tangan, menyelaraskan visi-misi daerah dengan pusat. Sebab bagaimanapun, kata Eri, pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan Presiden. "Setiap daerah ini memiliki visi misi masing-masing. Maka di forum ini, kita rembuk agar tetap selaras dengan visi misi presiden. Kita, para wali kota ini kepanjangan tangan dari Pak Presiden," imbuhnya. Dalam Munas Apeksi ke-VII 2025, ada dua topik utama yang akan didiskusikan bersama oleh para Wali Kota se-Indonesia. Yakni mengenai program Sekolah Rakyat dan program Koperasi Merah Putih. "Kita sadar di kota ini tidak ada lahan 7 hektare (untuk sekolah rakyat). Lalu koperasi merah putih, kota itu konsumen bukan produsen. Maka nanti kita berdiskusi, mencari solusi agar pemerintah kota tetap bisa berpartisipasi dalam program-program pusat ini," tukas Eri.&nbsp;

Munas APEKSI ke-VII 2025 di Surabaya, dihadiri 96 Wali Kota, fokus pada inovasi daerah dan sinkronisasi program pusat.

Munas APEKSI VII di Surabaya Resmi Dibuka, Wamendagri Bima Arya Ingatkan Kolaborasi Strategis Pemerintah Pusat dan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/WZfeq7nwzf3nip8QWGPw1dj482yYnWlog0VQalH4-1020100145.jpg" alt="Forum Komdigi dalam rangkaian Munas Apeksi VII 2025 di Grand City Ballrom Surabaya, Rabu (7/5). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Forum Komdigi dalam rangkaian Munas Apeksi VII 2025 di Grand City Ballrom Surabaya, Rabu (7/5). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sebagai tuan rumah Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-VII, Pemkot Surabaya berhasil menggelar Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Forum Komdigi), Rabu (7/5). Berlangsung di Grand City Ballroom Lantai 4, Surabaya, Forum Komdigi mempertemukan seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari 98 kota peserta Munas Apeksi VII. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, digitalisasi bukan hanya sekadar modernisasi sistem. Melainkan transformasi fundamental dalam menghadirkan birokrasi pemerintahan yang cepat, transparan, dan responsif. "Melalui penguatan sistem digital, seperti e-government dan smart city, kita berupaya menjadikan Surabaya sebagai kota yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga sosial," tutur Eri dalam sambutannya. Pejabat yang akrab disapa Cak Eri itu lantas menekankan pentingnya kolaborasi lintas kota, sektor, dan generasi untuk menjawab tantangan era digital. Ia berharap forum ini menyatukan potensi demi kemajuan digitalisasi bersama. "Jadi Forum Komdigi adalah keniscayaan Kota Surabaya dalam menggerakkan ekonomi hingga digitalisasi. Ini menyatukan semua kekuatan yang ada di semua kota untuk digabungkan menjadi satu," imbuhnya. Langkah ini bertujuan mewujudkan pemerataan digitalisasi di antara seluruh anggota APEKSI, di mana kota-kota yang lebih maju dapat membantu yang tertinggal, layaknya sebuah keluarga besar. "Misalnya dari Surabaya WargaKu, daerah lain bagaimana, lalu kita gabung menjadi satu. Sehingga bisa digunakan oleh semua kota dan akan menuju kemakmuran, serta kesatuan yang luar biasa, itu yang harus kita munculkan dalam Munas APEKSI ini,&rdquo; seru Eri. Di sisi lain, Staf Ahli Komdigi Bidang Sosial Ekonomi, R. Wijaya Kusumawardhana mengatakan, di era digital, Kepala Diskominfo di daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan pembangunan. Baginya, digitalisasi bukan hanya urusan infrastruktur atau teknologi, melainkan juga jalan untuk mendapatkan akses, peluang, dan kesejahteraan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini tertinggal. &ldquo;Kami mengapresiasi dan berharap Forum Komdigi dalam Munas Apeksi VII dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret untuk pertumbuhan ekonomi serta penanganan masalah sosial," terang Wijaya.&nbsp;

Forum Komunikasi dan Digitalisasi di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi dorong kolaborasi antar kota untuk kemajuan digital.

Hadir di Munas APEKSI VII Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi Kampanyekan Kolaborasi Digital Lewat Forum Komdigi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/dOf2YHz4ANPkQ68LFl5aU6w1FTThA4h0994yxuL8-1-3899631836.jpg" alt="Ilustrasi AI. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi AI. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kota Surabaya ditunjuk menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) VII, yang diselenggarakan pada 6-10 Mei 2025. Ada banyak rangkaian kegiatan yang akan digelar, salah satunya Forum Nasional Komunikasi dan Digital (KomDigi) bertajuk "The Feature is Us", yang diadakan di Ballroom Grand City Surabaya, Rabu (7/5). Plt Kepala Diskominfo Surabaya, M Fikser menyebut Forum KomDigi diselenggarakan karena adanya kebijakan nasional yang mendorong percepatan transformasi digital di seluruh sektor pemerintahan, termasuk daerah. "Fokus forum ini adalah pengembangan literasi dan infrastruktur digital masyarakat, penguatan keamanan siber, serta pengembangan smart city untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat," tutur Fikser, Selasa (6/5). Format berikutnya adalah Coaching Clinic dan Expo KomDigi, peserta Munas Apeksi akan mendapatkan sesi peningkatan kapasitas pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam tata kelola pemerintahan. &nbsp; Forum KomDigi rencananya dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi juga dijadwalkan hadir memberikan sambutan. &nbsp; Adapun peserta dari Forum KomDigi adalah unsur Kepala Diskominfo dari pemerintah kota peserta Munas Apeksi VII di Surabaya.&nbsp; &ldquo;Informasi lengkap mengenai jadwal forum dan rangkaian Munas APEKSI VII, masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan mengunjungi situs munas7apeksi.surabaya.go.id,&rdquo; tukas Fikser.

Kota Surabaya menjadi tuan rumah Munas APEKSI VII pada Mei 2025, dengan fokus pada transformasi digital dan smart city.

Rangkaian Munas Apeksi 2025 Surabaya: Forum KomDigi Bahas AI dan Tata Kelola Siber untuk Menuju Smart City

Munas Apeksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Munas Apeksi

Berita Terkini