<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/03/JKT-1-PBNU-PRESKON-ISU-KEBANGSAAN-FED-4JPG-2338910018.jpg" alt="Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi memberikan keterangan konferensi pers untuk menyikapi isu kebangsaan di Jakarta, Sabtu (2/9/2023). (Fedrik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi memberikan keterangan konferensi pers untuk menyikapi isu kebangsaan di Jakarta, Sabtu (2/9/2023). (Fedrik Tarigan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan konferensi besar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur pada 18-20 September 2023. Ihwal adanya hal ini dikatakan Ketua Umum PBNU KH&nbsp;Yahya Cholil Staquf. Yahya mengatakan, munas dan konferensi besar akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 18 September 2023 pukul 09.00 WIB dengan dihadiri 600 ulama dari jajaran syuriyah dan tanfidziyah. &ldquo;Kami mencanangkan menggelar musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama, Insya Allah pada 18 sampai 20 September 2023,&rdquo; katanya dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara Minggu (3/9). Dalam acara itu, akan membicarakan persoalan agama terutama yang menyangkut kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak. Sementara konferensi besar adalah forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi di seluruh Indonesia untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan organisasi NU sendiri. Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menambahkan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU diikuti oleh seluruh PWNU, ulama sepuh, dan para pengasuh pondok pesantren di lingkungan NU dengan total peserta diperkirakan mencapai 600 orang. Setelah dibuka, agenda akan dilanjutkan dengan sidang-sidang pleno yang nantinya akan dibagi ke dalam sidang-sidang komisi. Beberapa agenda yang akan dibahas di dalam musyawarah nasional, lanjut Kiai Amin Said, antara lain terkait dengan tema-tema kemasyarakatan yang dilihat dan ditinjau dari perspektif agama. Sedangkan konferensi besar akan membicarakan desain operasional jamiyah Nahdlatul Ulama di dalam rangka memenangi masa depan bagaimana tata kelola jamiyah. &ldquo;Bagaimana desain operasional dari pelaksanaan program dan keorganisasian dapat efektif dan sekaligus membuka ruang untuk memenangi masa depan,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/012912513/hadir-dengan-fitur-fitur-terkini-harley-davidson-pan-america-1250-special-bersinar-di-giias-2023">Hadir dengan Fitur-fitur Terkini, Harley-Davidson Pan America 1250 Special Bersinar di GIIAS 2023</a> Ketua Panitia Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023 KH Aizzudin Abdurrahman menuturkan, forum ini akan dilangsungkan di dua tempat, yakni Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap dan Asrama Haji Pondok Gede. &ldquo;Acara ini akan diadakan di dua tempat dan ini merupakan salah satu khasanah tradisi Nahdlatul Ulama,&rdquo; katanya. Ia menyebutkan, pembukaan dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hamid dengan banyak santri yang nantinya akan mengikuti perhelatan sedangkan kegiatan untuk sidang-sidang komisi di Asrama Haji Pondok Gede. Gus Aiz mengatakan, munas dan konferensi besar kali ini mengusung tema Mendampingi Umat, Memenangi Masa Depan. Tema ini dipilih untuk menekankan prinsip utama bagi NU dalam berkontribusi pada masyarakat Indonesia. &ldquo;Tema itu juga mencerminkan tekad NU untuk terus memperjuangkan keadilan sosial demi kemaslahatan umat,&rdquo; katanya.

“Kami mencanangkan menggelar musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama, Insya Allah pada 18 sampai 20 September

Bahas Persoalan Agama-Negara, PBNU Akan Gelar Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/03/JKT-1-PBNU-PRESKON-ISU-KEBANGSAAN-FED-4JPG-2338910018.jpg" alt="Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi memberikan keterangan konferensi pers untuk menyikapi isu kebangsaan di Jakarta, Sabtu (2/9/2023). (Fedrik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi memberikan keterangan konferensi pers untuk menyikapi isu kebangsaan di Jakarta, Sabtu (2/9/2023). (Fedrik Tarigan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan konferensi besar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur pada 18-20 September 2023. Ketua Umum PBNU KH&nbsp;Yahya Cholil Staquf menyatakan munas dan konferensi besar akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 18 September 2023 pukul 09.00 WIB dengan dihadiri 600 ulama dari jajaran syuriyah dan tanfidziyah. &ldquo;Kami mencanangkan menggelar musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama, Insya Allah pada 18 sampai 20 September 2023,&rdquo; kata Gus Yahya dalam keterangan di Jakarta, Minggu, (3/8). Gus Yahya menjelaskan, Munas Alim Ulama akan membicarakan persoalan agama terutama yang menyangkut kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak. Sementara konferensi besar adalah forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi di seluruh Indonesia untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan organisasi NU sendiri. Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menambahkan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU diikuti oleh seluruh PWNU, ulama sepuh, dan para pengasuh pondok pesantren di lingkungan NU dengan total peserta diperkirakan mencapai 600 orang. Setelah dibuka, agenda akan dilanjutkan dengan sidang-sidang pleno yang nantinya akan dibagi ke dalam sidang-sidang komisi. Beberapa agenda yang akan dibahas di dalam musyawarah nasional, lanjut Kiai Amin Said, antara lain terkait dengan tema-tema kemasyarakatan yang dilihat dan ditinjau dari perspektif agama. Sedangkan konferensi besar akan membicarakan desain operasional jamiyah Nahdlatul Ulama di dalam rangka memenangi masa depan bagaimana tata kelola jamiyah. &ldquo;Bagaimana desain operasional dari pelaksanaan program dan keorganisasian dapat efektif dan sekaligus membuka ruang untuk memenangi masa depan,&rdquo; ujarnya. Ketua Panitia Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023 KH Aizzudin Abdurrahman menuturkan forum ini akan dilangsungkan di dua tempat yakni Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap dan Asrama Haji Pondok Gede. &ldquo;Acara ini akan diadakan di dua tempat dan ini merupakan salah satu khasanah tradisi Nahdlatul Ulama,&rdquo; katanya. Ia menyebutkan, pembukaan dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hamid dengan banyak santri yang nantinya akan mengikuti perhelatan sedangkan kegiatan untuk sidang-sidang komisi di Asrama Haji Pondok Gede. Gus Aiz mengatakan, munas dan konferensi besar kali ini mengusung tema Mendampingi Umat, Memenangi Masa Depan. Tema ini dipilih untuk menekankan prinsip utama bagi NU dalam berkontribusi pada masyarakat Indonesia. &ldquo;Tema itu juga mencerminkan tekad NU untuk terus memperjuangkan keadilan sosial demi kemaslahatan umat,&rdquo; katanya.

Munas Alim Ulama akan membicarakan persoalan agama terutama yang menyangkut kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak.

PBNU Siap Gelar Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar di Cilangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/20210728_165101.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil menyarankan agar para kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa lebih inovatif dalam berkampanye. Agar masayarakat dan anak muda saat ini bisa lebih tertarik dan mau melihat.  "Cara menarik simpati masyarakat tak bisa lagi pakai cara konvensional. Saya itu mengamati dari dulu tahun 1955 sampai pemilu kemarin. Kenapa persentase partai Islam tak signifikan padahal umat Islam 90 persen tapi ketika nyoblos enggak ke partai muslim," kata Kang Emil saat menjadi narasumber Musyawarah Nasional Alim Ulama PPP di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan, Semarang, Jawa Tengah, Minggu. (17/10).  Emil juga menjelaskan, berdasarkan pemahamannya, cara partai politik berkampanye harus lebih kreatif dan persuasif, sesuai dengan zaman, karena ada jarak generasi yang harus dipahami para kader partai.  "Dan saya juga masih mencari kenapa, apakah partai islam kurang persuasif, saya hanya bisa menjawab yang saya pahami," tutur Emil.  "Di dalam teori, generasi saya pakai jam tangan, anak saya enggak punya jam tangan, itu contoh 'gap' generasi. Ini saya pelajari, ada 'gap' yang orang tua tak paham dengan cara konstituen generasi sekarang," lanjut Kang Emil.  Menurut dia saat ini masyarakat lebih melek teknologi dan mengkonsumsi segala macam informasi lewat internet termasuk sosial media.  "Jadi generasi Z ini tidak mengonsumsi PPP lewat baliho, tapi lewat handphone. Jadi kalau kader PPP masih maen baliho itu ketinggalan zaman dan baliho itu mahal. Kalau ingin PPP bangkit investasikan ke cara generasi baru. Ubah cara dakwah politiknya, jauhi cara konvensional," kata dia.  Selain itu, Kang Emil juga berpesan agar PPP berinvestasi pada individu terbaik jika ingin menjaga persaingan di kancah politik nasional.  "PPP harus berinvestasi pada individu terbaik yang paham zaman sudah berubah dan yang paham perubahan itu untuk kemaslahatan umat," tuturnya.  Kang Emil juga berharap, PPP menjadi agen dalam menjaga kondusivitas demokrasi tanah air karena masalah utama bangsa Indonesia saat ini adalah mudah bertengkar.  "Kalau diamati apa masalah Indonesia hari ini, adalah mudah bertengkar. Semua negara maju sudah selesai dengan pertengkarannya," kata dia.  "Kita, kapan bisa ngomongin roket ke bulan. Maka tugas partai mendidik demokrasi kepada masyarakat. Kedua pelayanan publik, jangan baiknya lima tahun sekali. Ketiga, merebut kekuasaan, ini yang paling ramai. Mudah-mudahan tiga fungsi partai seimbang," lanjut Kang Emil.

Kang Emil: Kalau PPP Masih Main Baliho, Itu Ketinggalan Zaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/kripto.jpg" alt="TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Berbagai persoalan aktual dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Grand Sahid Jakarta kemarin. Total ada sembilan isu yang dibahas pada acara yang berlangsung selama dua hari itu.  Acara dibuka kemarin siang (25/9) oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin juga hadir secara virtual. Acara tersebut terbatas untuk 250 peserta yang terlebih dahulu diseleksi dan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi.  Sembilan isu yang dibahas dikelompokkan dalam tiga kategori. Yakni, isu aktual (waqiiyah) yang meliputi hukum zat gelatin. Zat itu makin banyak digunakan pada makanan dan minuman. Kemudian, hukum produksi dan konsumsi daging berbasis sel serta hukum mata uang kripto atau cryptocurrency.  Ada juga musyawarah dalam hal hukum (qonuniyah) yang membahas tiga regulasi utama. Yakni, UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta posisi pajak dan perdagangan karbon (carbon tax and carbon trading) kaitannya dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).  Sementara itu, musyawarah tematik (maudluiyyah) akan membahas moderatisme NU dalam berpolitik, tata cara pengambilan hukum istinbath maqashidi, serta pandangan Islam terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).  Terkait dengan UU Penodaan Agama, dalam keterangan resmi yang dirilis panitia munas, akan dibahas definisi dan maksud klausul-klausul penting dalam undang-undang tersebut. Di antaranya, penodaan agama, pokok-pokok agama, serta penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok agama.  Dalam sambutannya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mendorong pemerintah membenahi sistem kesehatan nasional dengan belajar dari berbagai permasalahan yang muncul selama pandemi. Perbaikan sistem tersebut bisa berupa meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan (RS dan puskesmas), mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta memperkuat ekosistem kesehatan.  ”Saat ini sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional,” ujarnya.  Muktamar Digelar 23–25 Desember 2021  Munas-konbes NU juga menyepakati jadwal pelaksanaan muktamar ke-34. Rencananya, forum tertinggi NU tersebut diselenggarakan pada 23–25 Desember 2021. Keputusan itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam sidang pleno munas-konbes NU tadi malam (25/9).  Sebelumnya Kiai Said melakukan musyawarah terbatas bersama Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Am PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU Ahmad Helmy Faishal Zaini. Rapat tersebut membahas masukan dari sejumlah PWNU yang ingin muktamar dilaksanakan tahun ini.  Menurut Said, hal itu bertujuan untuk menjaga martabat NU serta keberlangsungan munas dan konbes secara tenang, damai, dan teduh. Namun, agenda tersebut bukan berarti tanpa syarat. Muktamar NU bisa diselenggarakan dengan catatan seluruh kegiatan muktamar akan mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan satgas Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah.

Munas dan Konbes NU Bahas Hukum Gelatin hingga Uang Kripto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/meredakan-konflik-mencegah-keruntuhan-peradaban_m_.jpg" alt="Munas Alim Ulama yang salah satu hasilnya merekomendasikan penyebutan nonmuslim untuk orang di luar agama Islam. Mereka tidak lagi boleh disebut kafir." width="100%">
<figcaption>Munas Alim Ulama yang salah satu hasilnya merekomendasikan penyebutan nonmuslim untuk orang di luar agama Islam. Mereka tidak lagi boleh disebut kafir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Segera setelah diumumkannya hasil Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar Patroman, Jumat pagi (2/3), serta-merta meruak perbincangan publik, baik perdebatan ilmiah maupun pertukaran caci-maki, mengenai sebutan ''kafir'' terhadap nonmuslim. Hal itu dipicu cuilan informasi yang sama sekali tidak menjelaskan keutuhan hasil pembahasan salah satu topik yang memang boleh dianggap paling penting dalam munas ini, yaitu Bahtsul Masail Maudlu'iyyah (tematik) tentang "Negara, Kewarganegaraan, Hukum Negara, dan Perdamaian". Sebagai bagian dari jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), saya tidak berkecil hati dengan keributan tanpa arah itu. Sebab, Nahdlatul Ulama sedang menempuh upaya yang jauh lebih bermakna daripada sekadar bertukar kata atau bahkan membangun citra. Topik bahtsul masail tersebut adalah topik raksasa karena signifikansinya terkait dengan masalah yang sedang menjadi pusat keprihatinan dunia. Yaitu, konflik tanpa ujung yang merebak di mana-mana terkait dengan Islam, baik di kawasan-kawasan dunia Islam sendiri (Timur Tengah, Afrika Utara dan Tengah, serta sebagian Asia Tenggara) maupun dunia nonmuslim (Eropa, Amerika, India, Tiongkok, dan bagian Asia Tenggara lainnya). Konflik menyemesta dengan daya rusak tak terperi itu, jika tidak segera ditemukan jalan keluar, akan berujung pada keruntuhan bagi seluruh peradaban dunia. Jelas bahwa Islam dan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/01/03/2019/hasil-munas-alim-ulama-konbes-nu-nonmuslim-jangan-lagi-disebut-kafir" target="_blank">umat Islam</a> tidak bisa dijadikan satu-satunya tertuduh. Seperti Tango, konflik tidak terjadi dengan aktor tunggal. Semua pihak yang terlibat berbagi kesalahan. Namun, upaya mengakhirinya harus segera dimulai. Tidak ada lagi waktu untuk saling menunggu. Nahdlatul Ulama, dengan segala keringkihannya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkehendak untuk ikut mengayunkan langkah menuju jalan keluar itu. Pada masa ketika melekatnya identitas agama pada negara masih menjadi basis dari format sistemik peradaban, konflik antaragama relatif terbatasi sebagai konflik di antara negara-negara tertentu dan hanya melibatkan kekuatan-kekuatan militer dari negara-negara yang bersangkutan, di medan-medan pertempuran yang terbatas. Bagi kerajaan Islam seperti Turki Utsmani, misalnya, norma permusuhan dan kewaspadaan kaum muslimin terhadap <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/02/03/2019/sekjen-pbnu-saya-sama-kiai-said-bolak-balik-dikafir-kafirkan" target="_blank">nonmuslim</a> mengemban qashd syar'i (tujuan syariat) terpeliharanya keamanan kaum muslimin sebagai warga kerajaan dari ancaman bahaya. Ancaman itu mungkin datang sewaktu-waktu dari kekuatan militer kerajaan-kerajaan non&Acirc;&shy;muslim di sekelilingnya dengan penjagaan para prajurit kerajaan di perbatasan. Pada masa kini, ketika seluruh masyarakat di segenap belahan dunia diwarnai keragaman, permusuhan dan konflik antaragama akan berujung pada kerusuhan sosial dengan skala dan sebaran yang tak terkendali yang pada gilirannya bisa meruntuhkan sama sekali segala sendi kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia. KH Achmad Shiddiq, rais am terpilih pada Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-27 di Situbondo, 1984, membuat karya bersejarah dengan meletakkan kerangka keagamaan yang otoritatif bagi kesejajaran nilai antara ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwwah wathoniyyah (persaudaraan sesama warga bangsa), dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan sesama umat manusia). Dalam muktamar tersebut dinyatakan pula bahwa NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk final upaya umat Islam Indonesia mengenai negara. Dengan kata lain, Nahdlatul Ulama memberikan legitimasi keagamaan yang otoritatif bagi keberadaan negara-bangsa modern berikut sistem hukum yang dihasilkan dalam sistem politiknya. Pada muktamar ke-32 di Makassar, 2010, Nahdlatul Ulama menegaskan perjuangan demi perdamaian dunia sebagai bagian dari sikap keagamaannya. Itu berarti, terhadap konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk yang melibatkan kelompok-kelompok dari kalangan umat Islam, baik konflik di antara mereka sendiri maupun kalangan nonmuslim, kewajiban agama menuntut diperjuangkannya resolusi konflik dan perdamaian, alih-alih melibatkan diri dalam konflik atas nama membela kelompok yang dianggap sepihak. Dalam munas kali ini, Nahdlatul Ulama meletakkan kerangka fikih (ithaar fiqhiy) bagi pandangan-pandangan di atas dengan membangun nalar fikih untuk menegaskan bahwa: Negara-bangsa adalah landasan kedaulatan yang sah bagi keberadaan suatu negara yang merdeka dan mandiri. Dengan kata lain, tidak mengakui kredibilitas seruan pihak mana pun untuk melebur negara-negara berpenduduk muslim yang ada saat ini menjadi satu khilafah Islamiah universal. Setiap warga negara memiliki status kewargaan penuh dengan hak dan kewajiban yang setara, terlepas dari perbedaan latar belakang agama. Kategori muslim dan kafir tidak relevan dalam status kewarganegaraan. Produk undang-undang atau kebijakan negara yang lahir dari proses politik modern mengikat seluruh warga negara. Jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, wajib ditaati secara syariat (mulzim syar'i). Sebaliknya, jika bertentangan dengan nilai-nilai Islam, umat Islam perlu meluruskannya dengan cara-cara konstitusional. Tidak boleh menjadikannya alasan untuk melawan pemerintah yang sah. Upaya memperjuangkan perdamaian adalah kewajiban agama karena merupakan upaya untuk mengakhiri fitnah. Sedangkan melibatkan diri ke dalam konflik berarti memperbesar fitnah. Dukung Piagam Abu Dhabi Sementara itu, peristiwa besar lain telah terjadi di Abu Dhabi pada awal Februari lalu (4/2). Yaitu, ditandatanganinya "Piagam Persaudaraan Umat Manusia" (Document of Human Fraternity) oleh Syaikhul Azhar Doktor Ahmad At Thayyib dan Paus Fransiskus. Piagam yang dinyatakan merupakan kelanjutan dan "didasarkan pada dokumendokumen internasional yang telah ada sebelumnya" itu menegaskan pandangan-pandangan yang telah diangkat dalam berbagai deklarasi dan dokumen internasional yang dilahirkan di lingkungan NU selama ini, terutama sejak 1984 sampai 2018. Karena itu, dalam pidato pembukaan munas, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan dukungan penuh terhadap piagam tersebut dan kehendak untuk bergabung dalam perjuangan bersama-sama Al Azhar dan Vatikan untuk mewujudkan visi mulianya. Itu merupakan bagian dari tekad yang telah dinyatakan dalam Deklarasi Nahdlatul Ulama dalam International Summit of Moderate Islamic Leaders (Nuktah Ke-16), yaitu untuk "menggalang konsolidasi komunitas ahlus sunnah wal jama'ah seluruh dunia agar sungguh-sungguh hadir sebagai pembawa kebaikan dan memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat manusia". Tantangan besar selanjutnya adalah upaya mentransformasikan pola pikir dari umat beragama yang dalam realitas hingga saat ini masih diwarnai pandangan-pandangan problematis. Langkah-langkah nyata untuk mengupayakan transformasi itu menuntut konsolidasi global dengan mengajak -sebagaimana dinyatakan Piagam Persaudaraan Kemanusiaan- semua pihak yang memiliki kehendak baik dari semua agama dan kebangsaan. Diperlukan pula strategi yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Strategi Lima Komponen Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Islam untuk Kemanusiaan (Al Islaam lil Insaaniyyah) yang diumumkan pada 22 Mei 2017 di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, menawarkan strategi dengan lima komponen: Pertama, identifikasi masalah dan penangkalannya. Elemen-elemen yang bermasalah dalam pandangan-pandangan keagamaan -karena tidak sesuai lagi dengan konteks realitas kekinian- harus diidentifikasi secara akurat agar tidak terjadi generalisasi terhadap agama hingga mengarah pada fobia. Artikulasi-artikulasi yang menguatkan pandangan-pandangan bermasalah tersebut harus ditangkal agar tidak terus menyebar di kalangan umat beragama. Kedua, resolusi konflik. Realitas konflik yang masih ada di berbagai kawasan senantiasa dijadikan pembenar untuk melestarikan pandangan-pandangan keagamaan yang problematis. Masyarakat internasional dituntut lebih gigih menjalankan upaya-upaya resolusi dengan membangun jembatan dialog. Bila perlu menerapkan tekanan global atas pihak-pihak yang terlibat agar menghentikan konflik. Ketiga, mengembangkan wacana alternatif. Artikulasi-artikulasi keagamaan yang mempromosikan perdamaian harus terus dikembangkan. Dalam hal ini, Piagam Persaudaraan Kemanusiaan merupakan wujud besar lahirnya wacana alternatif itu yang harus diikuti dengan pengembangan wacana-wacana lanjutan dan penyebaran seluas-luasnya di kalangan umat beragama. Keempat, penyesuaian sistem pendidikan agama. Pendidikan agama melibatkan bukan hanya peserta didik anak-anak, melainkan juga dewasa. Karena itu, upaya penyesuaian perlu segera dilakukan agar membawa dampak langsung pada pola pikir umat beragama. Elemen utama dari penyesuaian itu adalah mengenalkan cara pandang baru terhadap sejarah dan membangkitkan kesadaran tentang perubahan realitas peradaban. Tujuannya, peserta didik dan masyarakat bisa menangkap nilai-nilai sejati agama yang harus senantiasa mendapat ruang manifestasi dalam konteks realitas yang berubah-ubah. Kelima, gerakan sosial. Masyarakat perlu digalang dalam suatu gerakan untuk senantiasa memelihara harmoni sosial, menjaga kerukunan antarumat beragama, dan menangkal potensi-potensi perpecahan. Lebih-lebih upaya yang dengan sengaja dilakukan aktor-aktor tertentu untuk memicu konflik. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati seluruh umat manusia dan menurunkan pertolonganNya. Amin. (*) Banjar Patroman, 2 Maret 2019

Meredakan Konflik, Mencegah Keruntuhan Peradaban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sekjen-pbnu-saya-sama-kiai-said-bolak-balik-dikafir-kafirkan_m_.jpg" alt="Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (kanan) bersama Sekjen Ach. Helmy Faishal Zaini." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (kanan) bersama Sekjen Ach. Helmy Faishal Zaini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 untuk tidak menyebut nonmuslim sebagai kafir menimbulkan pro-kontra. Namun, PBNU menyatakan bahwa keputusan itu lebih bersifat ajakan. Sekjen PBNU Ach. Helmy Faishal Zaini mengungkapkan, keputusan itu merupakan respons atas kondisi masyarakat yang cenderung sangat mudah mengafir-kafirkan orang lain. "Bukan hanya kepada nonmuslim, tapi juga kepada sesama muslim yang berbeda jalan dalam perjuangan. Saya sama Kiai Said (Said Aqil Siroj, ketua umum PB NU, Red) juga bolak-balik dikafir-kafirkan orang," kata Helmy pada Jawa Pos seusai penutupan munas. Helmy mengatakan, NU ingin meluruskan pemahaman kafir yang selama ini berkembang. Keputusan bahtsul masail, kata Helmy, adalah respons ulama terhadap konsep kewarganegaraan yang dianut Indonesia. Mantan anggota DPR dari PKB itu menuturkan, konsep negara yang dianut Indonesia adalah darussalam. Karena itu, keputusan terkait konsensus nasional harus ditaati oleh siapa pun dan agama apa pun. "Dalam konteks itu, tidak ada dikotomi muslim-kafir. Makanya ada kon&Acirc;&shy;sep muwathonah dan citizenship," jelasnya. Dalam bahtsul masail, Helmy mengatakan bahwa para ulama sudah menyebutkan sejarah Islam. Nabi Muhammad menyebut mereka yang beragama dengan ahlul kitab. Sebutan kafir disematkan kepada mereka yang tidak bertuhan dan tidak beragama. Helmy mengatakan, keputusan itu akan disosialisasikan secara luas. Tujuannya adalah mengajak masyarakat mengubah cara pandang dalam melihat saudara nonmuslim sebagai saudara sebangsa. Apalagi dalam konteks muamalah. "Kita saling butuh. Mau beli beras, misalnya yang jual Tionghoa, ya tetap kita beli. Sebaliknya kalau toko beras lagi membangun, perlu tukang atau semen yang jual Haji Abidin, kan ya juga butuh. Masak beli beras harus cari yang satu agama," paparnya. Helmy juga menegaskan bah&Acirc;&shy;wa keputusan munas itu tidak un&Acirc;&shy;tuk mengubah atau menghapus konsep kafir di Alquran. "Ini kan belum-belum sudah ada hoaksnya. Katanya, NU mau menghapus surah Al-Kafirun, salah lagi (NU, Red)," katanya. Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj mengungkapkan, dalam konteks pemerintahan, tidak dikenal istilah kafir. Yang ada adalah istilah muwathonah atau citizenship. "Seluruh warga negara memiliki hak yang sama di hadapan konstitusi," katanya dalam pidato sambutan pada penutupan munas kemarin (1/3). Said menyandarkan penda&Acirc;&shy;patnya pada sejarah nabi. Saat periode Makkah, istilah kafir dialamatkan kepada penduduk Makkah yang masih menyembah berhala alias penganut paganisme, animisme, klenik, dan gnostisisme yang tidak memiliki kitab suci. Pascahijrah di periode Madinah, tidak ditemui lagi istilah kafir bagi penduduk Madinah yang tidak memeluk Islam. "Padahal, di Madinah sendiri ada tiga suku pemeluk Yahudi seperti Bani Nadhir, Qainuqa, dan Quraizah," kata Said. Penutupan Munas-Konbes NU Munas Alim Ulama dan Konbes Ke-8 NU ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Poin-poin rekomendasi yang dihasilkan dari tiga bahtsul masail, yakni waqiiyah (aktual), maudluiyah (tematik), dan qanuniyah (regulasi), diserahkan kepada Wapres sebagai representasi pemerintah. Dalam pidato penutupannya, Rais Am PB NU Miftakhul Akhyar menekankan kembali untuk selalu menjunjung tinggi hu&Acirc;&shy;bungan antarumat Islam, tetapi tidak melupakan hubungan antarmanusia. "Tanda-tanda dasar ukhuwah itu adalah senantiasa mendahulukan kepentingan saudaranya," paparnya. Wapres Jusuf Kalla optimistis misi perdamaian yang dibawa NU bisa menjadi solusi konflik yang terjadi di negara-negara muslim dunia. "Saya sedih ka&Acirc;&shy;rena puluhan tahun negeri-negeri muslim harus berjuang keluar dari penjajahan. Sekarang malah terlibat konflik berkepanjangan." Sikap MUI dan Tokoh Lintas Agama Sementara itu, Ketua MUI KH Muhyiddin Junaidi menyatakan, MUI akan mengkaji lebih dahulu rekomendasi bahtsul masail tersebut. Meski demikian, Muhyiddin mengingatkan bahwa kata kafir merupakan bahasa agama. Setiap agama memiliki istilah masing-masing untuk menyebut kaum di luar agama tersebut. Dia menjelaskan, dalam <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/01/03/2019/hasil-munas-alim-ulama-konbes-nu-nonmuslim-jangan-lagi-disebut-kafir" target="_blank">terminologi Islam</a>, ada tiga jenis orang yang disebut Alquran. Yakni, mukmin, kafir, dan munafik. "Bagi kita umat Islam, orang yang tidak beriman (kepada Allah SWT, Red) ya kafir. Itu terminologi agama," lanjutnya. Karena itulah, di Alquran ada surat yang menggambarkannya. Al Mu'minun, Al Kafirun, dan Al Munafiqun. Mungkin, lanjut dia, ada bahasa sosiologis yang dibuat dengan maksud tertentu. Misalnya, mengurangi tensi politik. Sebab, saat ini adalah tahun politik. Maka, dicari istilah yang lebih halus "Di waktu yang sama, kita harus tahu bahwa orang Kristen pun menyebut kita gembala (domba) yang tersesat, dan kita no problem," tutur Muhyidin. Karena itu, menurut dia, bila landasan penyebutan nonmuslim adalah kemasyarakatan, tidak cocok. MUI akan mengkaji dulu apa yang dimaksud bahtsul masail. Namun, bila merujuk pada Alquran, sebutannya sudah jelas: mukmin, kafir, dan munafik. Orang munafik bisa berasal dari orang mukmin maupun kafir. Pada zaman Nabi Muhammad, lanjut dia, penyebutannya adalah kuffar Quraisy. Sebab, ada Quraisy yang muslim. Penyebutannya bukan nonmuslim. Di Alquran pun jelas, wahai orang-orang kafir, bukan wahai orang-orang nonmuslim. "Jadi, saya kurang setuju kalau memang kafir itu harus diganti dengan berbagai macam alasan. Sebab, itu adalah terminologi agama yang sudah baku," ucapnya. Rekomendasi bahtsul masail itu mendapat apresiasi berbagai tokoh agama. Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom mengaku sangat berbahagia mendengar kabar tersebut. Menurut Gomar, fenomena mengafirkan orang adalah bentuk kekerasan teologis. Tentu tidak baik. Akibatnya, akan mengusik persaudaraan dan berpotensi memecah belah bangsa. "Makanya, saya sangat menghargai keputusan NU tersebut. Keputusan yang akan semakin mengukuhkan kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia," tutur dia. Tokoh agama Katolik Romo Benny Susetyo menyampaikan pernyataan senada. Menurut dia, keputusan NU menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar pada nilai kebangsaan, bukan agama. Itu sesuai dengan muktamar NU di Banjarmasin tahun lalu. Sementara itu, salah seorang anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Suhadi Sandjaja menjelaskan, pelarangan sebutan kafir pada warga nonmuslim di Indonesia tidak akan mengubah banyak hal. Menurut dia, kosakata tersebut hanya berkembang di kalangan internal umat muslim Indonesia. Pemeluk agama lain tidak pernah memakai kosakata itu untuk melabeli diri mereka sendiri ataupun warga yang berbeda agama. "Buat kami sebetulnya tidak terlalu berpikir sampai ke situ. Itu kan istilah yang digunakan umat muslim secara internal saja," ucapnya.&nbsp;

Sekjen PBNU: Saya sama Kiai Said Bolak-balik Dikafir-kafirkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hasil-munas-alim-ulama-konbes-nu-nonmuslim-jangan-lagi-disebut-kafir_m_.jpg" alt="Presiden Jokowi saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfrensi Besar NU di Banjar, Jawa Tengah, Rabu (27/2)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfrensi Besar NU di Banjar, Jawa Tengah, Rabu (27/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat, sejak Rabu (27/2) hingga hari ini (1/2) menghasilkan sejumlah keputusan penting. Salah satunya, kesepakatan untuk tidak menggunakan sebutan kafir kepada warga Indonesia nonmuslim. Sebagai gantinya, para kiai memilih kata muwathinun atau warga negara. Kesepakatan itu diambil dalam bahtsul masail maudluiyah yang dipimpin KH Abdul Muqsith Ghozali. Kiai Muqsith menjelaskan, NU ingin menekankan semangat untuk tidak gampang mengafirkan siapa pun. Menurut dia, kata kafir mengandung sisi negatif yang berupa kekerasan teologis. "Ini berpotensi menyakiti sebagian kalangan nonmuslim," katanya. Selain itu, tiap-tiap agama mengenal kata kafir untuk meng&shy;identifikasi orang-orang yang tidak seiman. Pria yang juga menjabat wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) itu mengungkapkan, sebelumnya NU sepakat untuk tidak menyebut WNI nonmuslim sebagai kafir harbi (orang kafir yang patut diperangi). Kata muwathinun dipilih sebagai pengganti karena menunjukkan kesetaraan status muslim dan nonmuslim dalam sebuah negara. "Dengan begitu, status mereka setara dengan warga negara lain," terang pengajar di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tersebut. Apalagi, menurut dia, banyak WNI nonmuslim yang memberikan sumbangsih terhadap kemajuan Indonesia. Bahkan, beberapa tokoh nonmuslim terlibat dalam pendirian negara Indonesia. "Sehingga penyebutan kafir ini saya rasa tidak bijaksana," katanya. Masalah lain yang dibahas dalam bahtsul masail adalah keharaman multilevel marketing (MLM), politisasi agama, penegasan status kewarganegaraan, hukum ketaatan pada aturan negara, penerimaan konsep negara-bangsa, serta penegasan dan penyeragaman persepsi tentang Islam Nusantara. Selain itu, dibahas produk-produk hukum perundang-undangan yang dihasilkan dengan proses politik modern tanpa melalui rumus-rumus syariat. Salah seorang tim perumus sidang, KH Afifuddin Muhajir, mengungkapkan, jika negara memerintahkan sesuatu yang diwajibkan syariat, sesuatu itu bertambah wajib. Jika negara memerintahkan sesuatu yang disunahkan syariat (mubah), hukumnya naik menjadi wajib. Lalu, jika negara memerintahkan sesuatu yang boleh (mubah) menurut syariat, ditinjau kemaslahatannya. "Kalau mengandung maslahat, wajib ditaati. Jika tidak, tidak wajib ditaati. Jika negara memerintahkan sesuatu yang dilarang syariat, wajib ditolak dan diluruskan lewat kanal-kanal yang tersedia di konstitusi," papar wakil pengasuh PP Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo itu. Salah satu tema menarik yang dijadwalkan adalah hukum politisasi agama. Sayang, masalah tersebut tidak dibahas karena keterbatasan waktu. Namun, Afifuddin menegaskan bahwa politisasi agama adalah haram. "Tapi, jika mengawal politik dengan tuntunan agama, itu wajib," jelasnya. Politisasi agama yang dimaksud Afifuddin adalah berkampanye menggaet dukungan dengan mengutip ayat-ayat suci Alquran yang sebe&shy;narnya tidak berhubungan dengan aktivitas politik tersebut. Namun, mengingatkan agar ca&shy;lon pemimpin harus jujur dengan mengutip ayat Alquran bahwa Allah bersama orang jujur bukan termasuk politisasi agama. Munas juga menghasilkan definisi standar tentang Islam Nusantara. Ketum PB NU KH Said Aqil Siroj mengungkapkan bahwa pertama-tama pengurus wilayah dan pengurus cabang harus memahami pengertian standar Islam Nusantara yang disepakati, baru mengatur strategi memahamkan masyarakat di wilayahnya. Mengenai bisnis MLM, dalam pandangan NU, bisnis yang ber&shy;skema piramida atau Ponzi adalah haram karena mengandung potensi penipuan (gharar). Bisnis jenis itu bisa merugikan konsumen maupun pelaku bisnis, terutama level terbawah. Baik yang dilakukan secara digital maupun tatap muka. Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah melakukan pemba&shy;hasan dengan fokus pada kasus-kasus aktual di masyarakat. "Hukum bisnis money game model MLM, baik menggunakan skema piramida, matahari, maupun Ponzi, adalah haram," tegas pemimpin sidang Asnawi Ridwan.&nbsp;

Hasil Munas Alim Ulama-Konbes NU: Nonmuslim Jangan Lagi Disebut Kafir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-manfaatkan-munas-nu-akan-menangkan-tokohnya-tanpa-dikampanyekan_m_.jpg" alt="Ketum PBNU, Said Aqil Siradj. Said Aqil memastikan jika acara Munas Alim Ulama tak bakal dijadikan alat politik" width="100%">
<figcaption>Ketum PBNU, Said Aqil Siradj. Said Aqil memastikan jika acara Munas Alim Ulama tak bakal dijadikan alat politik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) kedua. Kegiatan dihelat mulai 27 Februari hingga 1 Maret 2019. Acara dipusatkan di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Diperkirakan, lebih dari 50.000 orang akan berkumpul dalam acara yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) itu. Namun secara resmi, telah disebar 3.000 undangan bagi anggota NU di seluruh Indonesia. Melihat banyaknya anggota yang akan datang, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menegaskan acara tersebut tidak akan dimanfaatkan untuk menggiring suara untuk Pilpres nanti. Menurut dia, pihaknya akan terpanggil untuk memilih tokohnya tanpa harus diarahkan. &ldquo;NU bukan parpol. Tapi warga NU ada rasa terpanggil untuk memenangkan tokohnya. Tanpa diarahkan, tanpa dikampanyekan. Terpanggil, bukan dipanggil. Jadi terpanggil sendiri untuk mensukseskan tokohnya,&rdquo; ujar Said Aqil di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (3/1). Dia pun mengatakan, PBNU tidak akan mempengaruhi anggotanya meski berdasarkan hasil survei, elektabilitas pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin masih stagnan. &ldquo;Ya biarin saja. NU-nya tidak bisa,&rdquo; tandasnya. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menambahkan, perhelatan tersebut juga akan membahas berbagai isu strategis. Salah satunya, terkait RUU Pesantren yang belum terwujud hingga saat ini. &ldquo;Adapun acara ini juga akan diikuti para ulama pesantren, karena pembahasan Munas juga akan dibahas berbagai masalah-masalah, yaitu yang bersifat perundang-undangan, kekinian, kemudian juga tematik. Dikompilasi,&rdquo; terang Helmy pada kesempatan yang sama.

Tak Manfaatkan Munas, NU Akan Menangkan Tokohnya Tanpa Dikampanyekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/munas-ditutup-ppp-belum-umumkan-sosok-cawapres_m_204434.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani saat dijumpai wartawan" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani saat dijumpai wartawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-2 telah ditutup, Sabtu (14/4). Pada acara yang digelar selama dua hari di Hotel Patrajasa, Semarang itu, belum diumumkan figur atau kader partai yang akan diusung sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menuturkan, sejak awal munas partainya memang tak bertujuan untuk menentukan sosok kader PPP yang bakal maju sebagai cawapres di Pilpres 2019. Melainkan lebih ke kriteria figur tersebut. "Sama seperti yang sudah menjadi keputusan DPP, yaitu sosok dengan kapasitas dan kompetensi intelektual memadai, termasuk memahami isu nasional," ujarnya usai penutupan munas. Arsul menyebutkan, belum dibeberkannya nama cawapres pada acara tersebut lantaran para alim ulama menilai masih kentalnya aspek mudarat ketimbang manfaatnya untuk partai PPP. Pihaknya mempertimbangkan reaksi-reaksi yang muncul setelahnya. "Bisa saja menimbulkan respon dari parpol pengusung pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) lainnya," sambungnya. Ia pun menambahkan pihaknya telah sepakat untuk mengumumkan nama cawapres usai berlangsungnya pilkada nanti. Seperti diketahui, PDIP sebelumnya telah menyatakan niatnya untuk mengusung kembali Joko Widodo untuk maju pada Pilpres 2019. Dan PPP, menjadi salah satu dari lima parpol yang turut mendukung pencalonan kembali mantan wali kota Solo itu untuk kembali menjadi Presiden tahun depan. Meski begitu, Asrul tak menampik jika ada suara-suara yang mendorong Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy sebagai sosok cawapres pada Pilpres 2019 esok. Namun Arsul kembali menegaskan, demi terhindarnya kegaduhan politik, PPP masih harus memusyawarahkan hal tersebut. "Banyak yang berpendapat sekarang belum saatnya untuk menyebut nama cawapres. Musyawarah dengan partai koalisi dan Pak Jokowi harus dilakukan," tegasnya.

Munas Ditutup, PPP Belum Umumkan Sosok Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/urusan-cawapres-gus-rommy-ppp-tahu-diri_m_204285.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy saat memberikan keterangan kepada wartawan." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy saat memberikan keterangan kepada wartawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menyatakan partainya tak akan ngotot menyodorkan nama untuk dipilih sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019 nanti. Menurut Gus Rommy, sapaan Romahurmuziy, keputusan bukan berada pada pihaknya. Usai membuka Munas Alim Ulama PPP ke-2, di Patrajasa Hotel Semarang, Jumat (13/4), Rommy menuturkan partainya sampai saat ini masih tahu diri akan apa saja yang mempengaruhi terpilihnya figur PPP sebagai pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti. "Keputusan akhir bukan berada di kami. Ada banyak pertimbangan, tapi yang jelas ada di Pak Jokowi (Joko Widodo)," ujarnya. Seperti diketahui, PDIP sebelumnya telah menyatakan niatnya untuk mengusung kembali Joko Widodo untuk maju pada Pilpres 2019. Dan PPP menjadi salah satu dari lima parpol yang turut mendukung pencalonan kembali mantan wali kota Solo itu supaya kembali menjadi Presiden tahun depan. "Yang mau jadi wakilnya (Jokowi) itu banyak, kalau kita (PPP) mau tapi parpol lain tidak mau, bagaimana? Kalau parpol lain sudah mau tapi Pak Jokowi tidak mau? Ya itu sudah kita pertimbangkan," sambungnya. Oleh karenanya yang terpenting, menurut Rommy, saat ini adalah bagaimana menciptakan keadaan aman, tentram, dan damai. Mengingat selain Pilpres, masih ada Pilkada serentak dan Pileg yang harus turut diperhatikan. Maka dari itu, lanjut Rommy, Munas Alim Ulama PPP ke-2 ini juga bertujuan untuk membahas segala isu faktual yang merepresentasikan wilayah Indonesia. Bersama ratusan peserta yang terdiri dari para majelis syariah dan ulama, diharapkan mampu dipetiknya panduan demi terciptanya tahun-tahun politik yang aman dan tentram di masa-masa mendatang. Meski demikian, dirinya tak mau lantas menjadi pesimis. Ia pun meminta seluruh kader berkaca pada momen terpilihnya Hamzah Haz yang sukses mewakili PPP sebagai wakil presiden tahun 2001 silam. "Kita pernah menempatkan kader kita dan itu memang sejarah. Kalau Pilpres besok bisa terulang, ya karena demikian sejarahnya," tegasnya.

Urusan Cawapres, Gus Rommy: PPP Tahu Diri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#munas alim ulama

Berita Terkini