<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/DPR-RI-Mulyanto-4272855329.jpg" alt="Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto (Sumber: Humas DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto (Sumber: Humas DPR RI)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta tiga calon presiden dan calon wakil presiden, mengangkat dan menyoroti soal perpanjangan perizinan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam materi kampanye Pemilu 2024.<br /><br />Mulyanto berpendapat jika isu tersebut sangat strategis, mengingat perpanjangan izin kontrak sejatinya menjadi kewenangan Pemerintahan yang akan datang, dan bukan kewenangan pemerintah saat ini, apalagi diputuskan di tahun-tahun politik seperti saat ini.<br /><br />Seperti yang sudah diketahui, jika sesuai PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiataan Usaha Pertumbuhan Mineral dan Batubara di pasal 59 ayat (1) menyebutkan Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.<br /><br />&ldquo;Sementara Izin pertambangan PTFI sendiri berakhir pada tahun 2041 (dua termin periode perpanjangan)," ujar Mulyanto seperti yang dilansir JawaPos.com dari&nbsp;<a href="http://dpr.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://dpr.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1701317279416000&amp;usg=AOvVaw2kh4o7J9kP-V73KNfNYjdn">dpr.go.id</a>, Rabu (29/11).<br /><br />"Bila paling cepat pengajuan izin perpanjangan adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun maka pengajuan izin pertambangan tersebut baru bisa diajukan paling cepat pada tahun 2036. Ini kan masih cukup lama," imbuhnya.<br /><br />Diketahui bahwa izin usaha pertambangan PT. Freeport Indonesia untuk masa dua kali 10 tahun. Di mana tahap pertama sampai tahun 2031 dan perizinan seluruhnya baru akan habis pada tahun 2041/tahap kedua.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013267328/sesuai-target-progres-konstruksi-smelter-freeport-indonesia-di-gresik-capai-816-persen">Sesuai Target, Progres Konstruksi Smelter Freeport Indonesia di Gresik Capai 81,6 Persen</a></strong><br /><br />Karena hal tersebut, pemberian perpanjangan izin tahap pertama baru dapat diberikan paling cepat pada tahun 2026 mendatang, atau lima tahun sebelum termin pertama berakhir dan paling lama satu tahun. Atau bisa juga izin perpanjangan diberikan pada 2036 untuk izin tahap kedua yang akan habis pada 2041.<br /><br />Oleh karena hal itu, DPR RI Fraksi PKS ini, timbul pertanyaan urgensi pemerintah saat ini terburu-buru berencana memberikan izin perpanjangan, apalagi dengan menabrak peraturan perundangan yang ada.<br /><br />Ia juga menilai bahwa kebiasaan Pemerintahaan Jokowi memanjakan Freeport dengan melanggar aturan.<br /><br />"Sikap tersebut tentu tidak sehat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.<br /><br />Sebagai informasi, bahwa pemerintah tercatat melanggar UU No. 3/202 tentang Pertambangan Minerba dengan memberi ekspor konsentrat tembaga PT. Freeport Indonesia. Katanya, padahal sudah jelas jika hal tersebut melanggar UU Minerba.<br /><br />"Jadi terkesan berbagai perundangan yang ada itu gampang dilanggar oleh Pemerintah. Wajar bila publik jadi curiga upaya ini sarat kepentingan politik jangka pendek," papar Politisi PKS tersebut.<br /><br />"Selain itu kebiasaan mengubah-ubah aturan akan mendorong Indonesia menjadi negara kekuasaan bukan negara hukum sebagaimana diamanatkan Konstitusi. Ini kan preseden buruk. Saatnya para Capres mengoreksi ini," tuntasnya.<br /><br /><br />***</p>

Komisi VII DPR RI sarankan Capres-Cawapres di masa kampanye membahas isu perpanjangan perizinan PT Freeport Indonesia.

DPR RI Minta Capres-Cawapres di Masa Kampanye Bahas Isu Perpanjangan Perizinan PT Freeport Indonesia

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/AZK_6516.jpg" alt="Mulyanto PKS" width="100%">
<figcaption>Mulyanto PKS</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"> <div class="pG" tabindex="0" data-tooltip-contained="true" data-tooltip-align="b,l" data-tooltip-delay="1500" data-is-important="true">&nbsp;</div> <strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengaku heran dengan sikap Pemerintah yang terkesan memaksakan diri ingin memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik. Padahal program ini tidak direspons baik oleh masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Mulyanto sebaiknya Pemerintah menghentikan program ini. Bukan malah memperluas cakupan dan memperlonggar persyaratan pemberian subsidi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak setuju subsidi untuk pembelian motor listrik, apalagi subsidi untuk mobil listrik. Anggaran negara yang terbatas harus diarahkan secara tepat bagi mereka yang lemah secara ekonomi yakni kelompok yang termarjinalisasi oleh proses pembangunan,&rdquo; kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011824212/tak-dipedulikan-suami-saat-depresi-usai-ibu-dan-adiknya-meninggal-ayu-anjani-pilih-cerai">Tak Dipedulikan Suami saat Depresi Usai Ibu dan Adiknya Meninggal, Ayu Anjani Pilih Cerai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, semestinya jika subsidi diberikan untuk komoditas maka harus diarahkan pada subsidi barang publik. Seperti transportasi publik, baik bus listrik ataupun kereta api listrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulyanto mensinyalir ada kepentingan kelompok bisnis tertentu yang berkolaborasi dengan oknum pejabat Pemerintah di balik kebijakan ini. Sebab secara ekonomi, kata dia, nilai subsidi pembelian kendaraan listrik ini sangat besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga upaya apapun akan dilakukan agar anggaran subsidi ini bisa mengalir ke kantong kelompok bisnis itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Motor atau mobil listrik ini kan kebutuhan tersier bagi masyarakat. Konsumennya adalah orang berada. Jadi sangat tidak pantas diberikan subsidi ya,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau memang anggarannya ada sebaiknya subsidi diarahkan untuk keperluan publik yang lebih luas. Misalnya membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baru bagi masyarakat," sambung Mulyanto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyarankan Pemerintah jangan memaksakan diri melanjutkan program subsidi kendaraan listrik ini hanya karena untuk menyenangkan calon investor kendaraan listrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemerintah harus mengembalikan orientasi penggunaan anggaran untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah merencanakan pemberian subsidi motor listrik akan diperluas. Tidak hanya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), subsidi motor listrik direncanakan bakal diperuntukkan bagi masyarakat umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Bahlil usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo terkait implementasi subsidi kendaraan listrik di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Bahlil, peluang perluasan dilakukan karena jumlah realisasi masih jauh dari target yang ditetapkan. Oleh sebab itu, Pemerintah mempertimbangkan untuk memberi kemudahan untuk memperoleh subsidi motor listrik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita juga membahas tentang implementasi daripada motor listrik, karena antara target dan realisasi itu sangat kecil sekali. Setelah dilihat prosedurnya yang akan dipangkas dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyrakat untuk memperoleh motor listrik," kata Bahlil dalam tayangan video yang dikutip Selasa (1/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadinya kan kita berpikir bahwa itu (subsidi motor listrik) hanya untuk UMKM, tapi ternyata dari target 200 ribu hanya 1 persen aja yang terealisasi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat realisasi yang kecil, kata Bahlil, pemerintah kemudian melihat kembali beberapa prosedural yang ternyata dinilai tidak clear. Pasalnya, melalui subsidi motor listrik ini pihaknya juga berharap agar mendukung program hijau untuk Indonesia Bersih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, subsidi motor listrik diharapkan bisa meningkatkan populasi penggunannya sehingga bisa meminimalisir penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hal-hal itulah, kemudian pemerintah mempertimbangkan subsidi motor listrik dibuka untuk umum dengan satu KTP satu unit motor listrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tadi mempertimbangkan untuk setiap satu KTP satu unit motor listrik, tadi kita mempertimbangkan seperti itu. Kelihatannya ke depan akan dibuka untuk umum," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mulyanto mengaku heran dengan sikap Pemerintah yang terkesan memaksakan diri ingin memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.

Subsidi Motor Listrik Bakal Dibuka untuk Umum, Mulyanto Sebut Pemerintah Terkesan Memaksakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/mulyanto-ketagihan.jpg" alt="Mulyanto - Mulyanto untuk Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Mulyanto - Mulyanto untuk Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>DI</strong> waktu luang, Mulyanto merawat kebun hidroponik di halaman rumahnya. Hasil panennya dibagikan kepada para tetangga. Anggota Komisi VII DPR itu memiliki empat blok tanaman hidroponik. Satu blok terdiri atas 30 lubang. Total ada 120 lubang yang ditanami berbagai jenis sayuran. Mulai kangkung, pakcoy, kailan, hingga selada.<br /> <br /> Lantaran tidak terlalu luas, politikus PKS itu merawat sendiri tanamannya.<br /> <br /> ”Setiap hari saya lihat-lihat. Rasanya seru dan menyenangkan,” ucap legislator dengan tagline doktor nuklir melayani rakyat tersebut.<br /> <br /> Pria yang tinggal di Tangerang Selatan (Tangsel) itu mulai menanam hidroponik sejak Covid-19 melanda Indonesia. Sampai sekarang, dia ketagihan menanam sayuran. Para tetangga pun ikut menikmati hasil panen kebunnya.

Mulyanto Ketagihan Menanam Sayuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220515-WA0010_2.jpg" alt="Ilustrasi latihan unit pemadam kebakaran Kilang Pertamina Balikpapan beberapa hari sebelum kejadian ledakan dan kebakaran Plant 5 Unit Hydro Skimming Complex pada Minggu (15/5). Kilang Balikpapan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi latihan unit pemadam kebakaran Kilang Pertamina Balikpapan beberapa hari sebelum kejadian ledakan dan kebakaran Plant 5 Unit Hydro Skimming Complex pada Minggu (15/5). Kilang Balikpapan/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menyusul insiden kebakaran kilang minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu (15/5) kemarin, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta jajaran direksi Pertamina mengundurkan diri. Sebab, dinilai gagal menjaga keamanan operasional kilang sehingga insiden kebakaran atau ledakan terjadi lagi.<br /> <br /> "Beberapa waktu lalu kami pernah mengingatkan Pertamina agar mengaudit secara menyeluruh kilang-kilang yang sudah tua ini. Agar didapat gambaran yang lebih komprehensif langkah mitigasi resiko kebakaran kilang ini. Karena terjadi peristiwa serupa berarti jajaran Direksi tidak bisa mengendalikan operasional kilang agar berjalan dengan aman dan sesuai standar," kata Mulyanto, Senin (16/5).<br /> <br /> Wakil Ketua FPKS DPR RI ini pun menambahkan, kasus kebakaran kilang Pertamina juga sudah terlalu sering terjadi. Bahkan, peristiwanya terus berulang dalam kurun waktu 3 sampai 4 bulan.<br /> <br /> Karena itu, manajemen Pertamina harus membuat program perawatan dan perbaikan kilang secara berkala. Sebab kilang-kilang ini adalah aset vital strategis nasional yang harus dijaga dengan baik, terlebih rantai pasok tidak terganggu.<br /> <br /> "Saya rasa Pertamina sudah harus menyusun rencana kerja itu secara lebih akurat berbasis audit komprehensif di atas. Direksi Pertamina jangan cuek-cuek saja atas permintaan Komisi VII DPR RI tersebut," ujar Mulyanto.<br /> <br /> Dia tegas meminta agar jajaran direksi mendengar usulan ini demi kebaikan Pertamina sendiri. Namun, jika tidak berkenan, menurutnya sebaiknya direksi yang mengurus hal ini mundur atau diberhentikan. "Masa kebakaran kilang jadi rutinitas seperti ini, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Ketahanan energi nasional kita bisa terancam lemah," tandasnya.<br /> <br /> Seperti diketahui, ledakan terjadi di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur milik PT Kilang Pertamina Internasional pada Minggu (15/5) kemarin, ini merupakan kali kedua kilang tersebut terbakar yang sebelumnya terjadi pada 4 Mei 2022.<br /> <br /> Pasca terjadinya flash di Plant 5, Pertamina memastikan produksi BBM tetap berjalan sehingga tidak mengganggu suplai BBM ke masyarakat. "Selanjutnya, PT KPI bersinergi dengan PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) memastikan produksi dan suplai BBM ke masyarakat tetap dapat berjalan normal, tanpa ada kendala," ujar Area Manager Communication, Relation &amp; CSR Kilang Balikpapan Ely Chandra, Senin (16/5). <strong>(*)</strong>

Kilang Balikpapan Terbakar Lagi, Direksi Pertamina Diminta Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/AZK_6516.jpg" alt="Mulyanto PKS" width="100%">
<figcaption>Mulyanto PKS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta pemerintah memasukan riset Vaksin Nusantara sebagai salah satu anggota Konsorsium Riset Covid-19.<br /> <br /> Menurut Mulyanto,  pemerintah perlu memberi kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat yang ingin berpartisipasi mengatasi pandemi Covid-19. Apalagi upaya yang dilakukan tim riset Vaksin Nusantara sudah memenuhi standar penelitian.<br /> <br /> "Konsorsium Riset Covid-19 perlu melibatkan tim riset Vaksin Nusantara untuk melengkapi <em>platform</em> pengembangan vaksin Merah Putih yang telah ada. Sehingga pengembangan Vaksin Nusantara ini menjadi sinergis dan optimal," ujar Mulyanto kepada wartawan, Kamis (17/6).<br /> <br /> Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, konsorsium riset Covid-19 ini dapat menjadi payung ilmiah sekaligus <em>scientific proof</em> dalam pengembangan Vaksin Nusantara. Dengan demikian berbagai argumen filosofis keilmuan dan temuan teknis ilmiah yang muncul dapat dibahas secara objektif dalam Konsorsium. Hal ini sesuai dengan fungsi Konsorsium Riset sebagai forum evaluasi dan koordinasi ilmiah riset Covid-19.<br /> <br /> "Ini solusi yang produktif, ketimbang membiarkan polemik soal Vaksin Nusantara di media sosial. Karena kalau dibiarkan hanya memunculkan sikap pro-kontra non ilmiah, dukung-mendukung oleh elite, yang akhirnya merembes masuk ke wilayah sosial politik. Ujung-ujungnya hanya menambah bising atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan kontraproduktif," katanya.<br /> <br /> Selain itu, lanjut Mulyanto, kebersamaan dalam Konsorsium Riset akan membuat riset Vaksin Nusantara menjadi lebih akseleratif. Karena riset dilakukan melalui sinergi kelembagaan, SDM, jaringan, informasi ilmiah, sarpras dan dukungan pendanaan.   "Jangan seperti sekarang ini, pengembangan Vaksin Nusantara berjalan sendiri tanpa bimbingan kelembagaan yang kokoh," ungkapnya.<br /> <br /> Tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, komunikasi atas proses dan hasil riset Vaksin Nusantara menjadi tidak terkanalisasi dengan baik. "Akibatnya terjadi debat publik di medsos dan mobilisasi dukung-mendukung secara politik. Ini tidak sehat dan menghabiskan energi kita," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.<br /> <br /> Seperti diketahui, BRIN melalui Konsorsium Riset Covid-19 mengkoordinasikan 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.<br /> <br /> Karena itu, kata Mulyanto, akan menjadi sinergis dan produktif kalau konsorsium riset vaksin nasional memasukan tambahan riset vaksin Nusantara sebagai platform kedua belas riset Vaksin Merah Putih. Mulyanto menambahkan negara perlu intervensi untuk mendorong riset dan produksi vaksin domestik. Sehingga Indonesia tidak sekedar menjadi negara pengguna dan pembeli.<br /> <br /> "Indonesia bisa menjadi negara pembuat, yang berbasis keunggulan para inovator handal nasional. SDM dan lembaga riset kita mampu melakukan itu. Jangan kalah dengan para mafia impor vaksin," tandasnya.<br /> <br /> Mulyanto melihat peran BRIN sangat penting dalam mengatasi polemik di atas. Mengingat BRIN merupakan lembaga dengan tugas pokok dan fungsi merumuskan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi secara nasional.<br /> <br /> Untuk itu Mulyanto mendesak pemerintah untuk segera mengkonsolidasikan riset Vaksin Nusantara ini ke dalam Konsorsium Riset Covid-19, agar program riset vaksin domestik semakin konsolidatif dan segera dapat diproduksi secara massal. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;

Legislkator PKS Ingin Vaksin Nusantara Masuk Konsorsium Riset Covid

Mulyanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mulyanto

Berita Terkini

DPR RI Minta Capres-Cawapres di Masa Kampanye Bahas Isu Perpanjangan Perizinan PT Freeport Indonesia

Subsidi Motor Listrik Bakal Dibuka untuk Umum, Mulyanto Sebut Pemerintah Terkesan Memaksakan

Mulyanto Ketagihan Menanam Sayuran

Kilang Balikpapan Terbakar Lagi, Direksi Pertamina Diminta Mundur

Legislkator PKS Ingin Vaksin Nusantara Masuk Konsorsium Riset Covid

Download Aplikasi JawaPos.com