<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-5.png" alt="Warga berdiri di bibir pantai dengan gelombang tinggi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Warga berdiri di bibir pantai dengan gelombang tinggi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) bernomor B/1152/XII/2020/Dittipidum terkait dugaan pelanggaran tahapan pemilu kepada Calon Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi.  Sebelumnya Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus melakukan kampanye di luar jadwal Pilkada 2020 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). ’’Dihentikan penyidikannya karena perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian dalam keterangannya, Minggu (13/12).  Andi menyatakan, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri telah menerbitkan SP3 pada 11 Desember 2020. Penerbitan SP3 itu dilakukan dua hari setelah hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 pada Rabu, 9 Desember 2020. ’’Penyidikan sudah dihentikan sejak kemarin, Jumat tanggal 11 Desember 2020,’’ ucap Andi.  Dalam Pilkada Sumbar, Mulyadi berpasangan dengan Ali Mukhni. Dia merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar nomor urut 01.  Penetapan tersangka terhadap Mulyadi, menyebabkan pasangan Mulyadi-Ali Mukhni dari survei tanggal 25–30 November 2020 masih 37 persen langsung turun menjadi 27–28 persen pada hari pencoblosan 9 Desember 2020. Pasangan Mulyadi-Ali Mukhni tidak unggul dalam hasil hitung cepat Pilgub Sumbar.  Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri menetapkan Cagub Sumbar Mulyadi sebagai tersangka. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono menyampaikan, Mulyadi diduga melakukan kampanye di luar jadwal pada Pilkada 2020 yang telah ditetapkan oleh KPU. ’’Setelah dilakukan gelar perkara, calon Gubernur Sumbar atas nama Mulyadi ditetapkan menjadi tersangka,’’ kata Awi, Sabtu (5/12).  Menurut Awi, Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) memiliki bukti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Mulyadi di Pilkada 2020 ini. Mulyadi diduga melanggar ketentuan dalam Pilkada 2020 yakni Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. ’’Kampanye di luar jadwal sesuai dengan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020,’’ ucap Awi. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RNjypTZrZpo  &nbsp;

Tak Terbukti Bersalah, Polri Terbitkan SP3 untuk Cagub Sumbar Mulyadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201203-WA0134.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi kembali mangkir dari panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan kepadanya dijadwalkan berlangsung pada Kamis (10/12). Ini merupakan kedua kalinya Mulyadi tidak memenuhi panggilan polisi.  "Tidak datang dia," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian saat dikonfirmasi, Jumat (11/12).  Selain itu, Mulyadi juga tidak memberikan alasan ketidakhadirannya. Di sisi lain, penyidik tetap melakukan pemberkasan terhadap kasus Mulyadi untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/12/2020/cagub-sumbar-mulyadi-jadi-tersangka-di-bareskrim-polri/">Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka di Bareskrim Polri</a>  "Penyidik tetap akan mengirim berkas perkara ke jaksa. Selanjutnya menerbitkan surat perintah membawa dan penangkapan," jelas Andi.  Sebelumnya, Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada serentak 2020. Dia diduga telah melakukan kampanye di luar jadwal.  "Ya betul Dittipidum Bareskrim menetapkan calon Gubernur Sumbar Mulyadi sebagai tersangka," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Sabtu (5/12).  Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menambahkan, penetapan tersangka kepada Mulyadi setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik menemukan ada unsur pidana yang dilakukan oleh Mulyadi.  "Rencana (Mulyadi) dipanggil untuk pemeriksaan di Bareskrim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020," sambung Awi.  Awi pun membenarkan jika kasus Mulyadi terkait kampanye di luar jadwal. "Terkait tindak pidama pemilihan yaitu kampanye di luar jadwal sesuai dengan Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 6/2020," jelasnya.

Tanpa Alasan, Cagub Sumbar Mulyadi 2 Kali Mangkir Panggilan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Argo-yuwono-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dyah Dwi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dyah Dwi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) <a href="https://www.jawapos.com/tag/bareskrim/">Bareskrim</a> Polri menetapkan calon gubernur Sumatera Barat (<a href="https://www.jawapos.com/tag/cagub-sumbar/">Cagub Sumbar</a>) Mulyadi sebagai tersangka. Mulyadi diduga melakukan kampanye di luar jadwal.  "Ya betul Dittipidum Bareskrim menetapkan calon Gubernur Sumbar <a href="https://www.jawapos.com/tag/mulyadi/">Mulyadi</a> sebagai tersangka," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Sabtu (5/12).  Sementara itu, Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiyono menambahkan, penetapan tersangka Mulyadi setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik menemukan ada unsur pidana yang dilakukan oleh Mulyadi.  "Rencana (Mulyadi) dipanggil untuk pemeriksaan di Bareskrim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020," sambung Awi.  Awi pun membenarkam Mulyadi terseret dalam kasus kampanye di luar jadwal. "Terkait tindak pidama pemilihan yaitu kampanye di luar jadwal sesuai dengan Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 6/2020," jelasnya.  Sebelumnya, paslon <a href="https://www.jawapos.com/tag/mulyadi-ali-mukhni/">Mulyadi-Ali Mukhni</a> dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan kampanye di luar jadwal. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kemudian menyepakati perkara itu dilimpahkan ke Bareskrim Polri untuk proses penyelidikan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/09/2020/mulyadi-ali-mukhni-kembalikan-sk-rekomendasi-ini-respons-pdip/">Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan SK Rekomendasi, Ini Respons PDIP</a></li> </ul> Mulyadi-Ali Mukhni merupakan paslon gubernur Sumbar nomor urut 1 yang diusung Partai Demokrat-PAN. Di Pilgub Sumbar terdapat empat paslon gubernur.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q45z07z0Cc0

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka di Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Rakernas-PDIP-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Sejumlah kader PDI Perjuangan mengibarkan bendera partai PDIP saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas I partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih pada tahun 2020 tersebut bertemakan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kader PDI Perjuangan mengibarkan bendera partai PDIP saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas I partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih pada tahun 2020 tersebut bertemakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sadarestuwati mengungkapkan sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima pengembalian surat keputusan (SK) dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni.  "Sampai hari ini rekomendasi belum dikembalikan‎," ujar Sadarestuwati kepada JawaPos.com, Sabtu (5/9). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/09/2020/gara-gara-puan-mulyadi-ali-mukhni-kembalikan-surat-rekomendasi-pdip/">Gara-gara Puan, Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan Surat Rekomendasi PDIP</a></li> </ul> Sadarestuwati menambahkan, PDIP tidak bisa memaksakan kehendaknya dalam mengusung Mulyadi dan Ali Mukhni. Sehingga mempersilakan pasangan tersebut apabila keberatan didukung oleh PDIP.  "Kalau memang mau mengembalikan tentunya PDIP mempersilakan karena itu menjadi hak beliau sebagai calon," imbuhnnya.  Sebelumnya, pernyataan yang menyindir masyarakat Sumatera Barat dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani berbuntut panjang. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan dari PDIP.  Ali Mukhni ‎mengatakan pihaknya sudah sepakat dengan Mulyadi untuk mengembalikan surat rekomendasi dukungan dari PDIP tersebut. "Ya, tadi kami sudah sepakati bersama Pak Mulyadi, kita mengembalikan SK dukungan dari PDIP," ujar Ali kepada wartawan, Sabtu (5/9).  Pernyataan Puan yang membuat heboh masyarakat Sumbar saat pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukni. "Rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukni. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," ujar Puan saat pengumuman kepala daerah gelombang V secara virtual, Rabu (3/9).

Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan SK Rekomendasi, Ini Respons PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/kabid-humas-polda-sumbar.jpg" alt="Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto. (Dok. Bid Humas Polda Sumbar via Padek.co)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto. (Dok. Bid Humas Polda Sumbar via Padek.co)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Sumbar menetapan dua orang tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Tak tanggung-tanggung, yang menjadi tersangka adalah bupati dan sekretaris daerah (Sekda). Mereka adalah Bupati Agam Indra Catri dan Sekda Martias Wanto.  “Sudah P-21," ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto kepada wartawan, seperti lansir Padek.co, Selasa (11/8).  Kombes Stefanus Satake Bayu menjelaskan, penetapan status tersangka kedua pejabat publik tersebut setelah penyidik melakukan pendalaman terhadap 18 saksi ahli. Mereka terdiri atas saksi IT, ahli bahasa, kriminolog dan labfor.  Adapun dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan Indra Catri dan Martias Wanto yakni terhadap Mulyadi, anggota DPR Fraksi Partai Demokrat. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/07/2020/jalan-amblas-di-kelok-10-jalur-kelok-44-agam-ditutup/">Jalan Amblas di Kelok 10, Jalur Kelok 44 Agam Ditutup</a></li> </ul> Kasus itu bermula dari laporan pendukung Mulyadi, No: LP/191/V/2020/SPKT-SBR tertanggal 4 Mei 2020. Dalam laporan itu, pendukung Mulyadi menyebut ada pencemaran nama baik terhadap Mulyadi di media sosial. Lantas dari laporan itu, penyidik menangkap tersangka yakni Eri Syofiar, Robi Putra, dan Rozi Hendra . Eri Syofiar dana Robi Putra ditangkap di Kabupaten Agam. Rozi Hendra ditangkap di Padang pada pertengahan Juni lalu.  Ketiga tersangka memiliki peran berbeda-beda. Eri Syofiar yang membuat akun palsu di facebook dengan nama Mar Yanto. Lalu tersangka Robi Putra yang bertugas mengunggah konten, dan tersangka Rozi Hendra yang memasok foto.  Dari hasil pemeriksaan, ketiga tersangka itu mendapat perintah dari Indra Catri dan Martias untuk merusak baik nama Mulyadi. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/05/2020/ada-10-tenaga-kesehatan-dinyatakan-positif-covid-19-di-agam/">Ada 10 Tenaga Kesehatan Dinyatakan Positif Covid-19 di Agam</a></li> </ul> Stefanus Satake Bayu menyebut, Bupati dan Sekda Agam dikenakan pasal yang sama. “Pasalnya sama, dengan kasus ujaran kebencian dan perbuatan tidak menyenangkan,” tegas Satake.  Sementara itu hingga berita ini dilansir, Indra Catri belum memberikan komentarnya. Pesan yang dikirimkan JawaPos.com belum dijawab.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U  &nbsp;

Dugaan Kasus Ujaran Kebencian, Bupati dan Sekda Agam Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-pemeriksaan-politikus-demokrat-untuk-telisik-aliran-duit-e-ktp_m_224893.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam dugaan kasus korupsi e-KTP. Mereka yang diperiksa ialah mantan Menpan RB, Taufiq Effendi dan Politisi Fraksi Demokrat yang saat proses penganggaran proyek e-KTP dulu menjabat sebagai anggota Komisi 5. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, pemeriksaan terhadap Taufiq untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung mengenai aliran dana yang sempat mencuat saat proses persidangan terdakwa lain. Sedangkan, Mulyadi mengenai adanya pertemuan dan relasi dengan anggota DPR lain yang berasal dari fraksi demokrat. "Untuk Mulyadi saksi baru juga diklarifikasi mengenai pengetahuannya tentang aliran dana terkait e-KTP," tukasnya. Untuk diketahui, usai diperiksa Taufiq mengaku sama sekali tidak mengenal kedua orang tersangka. Sedangkan Mulyadi mengaku sama sekali tidak ditanyai oleh penyidik mengenai kedua orang tersangka melainkan perihal Marzuki Ali. Sebagai informasi, lembaga antikorupsi menyebut saat ini penyidiknya terus melakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku yang lain. Sebab, lembaga antirasuah ini yakin dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ini ada pihak lain yang terlibat, selain para tersangka yang kini sudah menjalani proses hukum. "Kami akan melihat pengembangan pengembangan terhadap pelaku yang lain karena kami duga ada pelaku yang lain. Kami duga pelaku dalam kasus KTP elektronik ini atau orang-orang yang harus bertanggung jawab bukan hanya mereka yang sudah kami proses tapi tentu buktinya harus kuat dan kami sangat hati-hati menangani," ujar Febri pada awak media, Senin (4/6). Febri juga menyebut bahwa masa penahanan Irvanto akan habis dalam waktu dekat ini. Bila merujuk hal tersebut, berarti berkas perkara keponakan Setya Novanto pun akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Sehingga, saat ini KPK terus menajamkan fakta-fakta aliran dana yang sempat disebutkan oleh Irvanto, termasuk soal dan penganggaranan pengangga proyek yang bernilai fantastis di DPR saat itu. Sebelumnya, Irvanto dan Made Oka di tetapkan sebagai tersangka dan Diduga mereka bersama-sama menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Dalam kasus ini, mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK: Pemeriksaan Politikus Demokrat untuk Telisik Aliran Duit e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politikus-ini-ngaku-dicecar-soal-dugaan-aliran-duit-marzuki-ali_m_224797.jpeg" alt="Politukus Partai Demokrat, Mulyadi, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi e-KTP, Selasa (3/7)" width="100%">
<figcaption>Politukus Partai Demokrat, Mulyadi, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi e-KTP, Selasa (3/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Demokrat, Mulyadi rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi perkata dugaan korupsi e-KTP atas nama tersangka&nbsp;Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung. Usai diperiksa sekitar tiga jam lamanya, dia mengaku tidak mengetahui alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya untuk diperiksa sebagai saksi. "Saya sebetulnya sebelum datang juga bingung. Karena saya tidak pernah di komisi 2. Waktu periode yang lalu. Tak pernah di banggar. Bukan ketua fraksi atau partai. Makanya saya bertanya-tanya. Tadi dikonfirmasi ternyata mungkin ada yang bilang pak Mulyadi tahu tentang masalah pak Marzuki," ungkapnya pada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/7). Mulyadi menuturkan, saat proses penganggaran e-KTP, dirinya tidak mendengar mengenai itu. Ini karena posisinya yang saat itu berada di Komisi 5, sehingga membuat dirinya tak mengetahui hal tersebut. "Saya bilang saya tak pernah dengar, karena saya saat DPR periode yang lalu, saya ada di komisi 5 bidang infrastruktur. Dan tak pernah di banggar dan program e-KTP di komisi 2 dan mungkin koordinasi dengan banggar," tuturnya. Mulyadi sempat membeberkan beberapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepadanya. Kata Mulyadi, penyidik sempat menanyai Marzuki juga mengenai aliran dana, apa pernah mengalir ke kantong Marzuki. "Ditanya aja apa pernah dengar pak Marzuki terima uang? saya bilang nggak pernah. Yang terkait dengan e-KTP, jangankan yang terkait e-KTP, soal dia pernah terima uang aja kita nggak pernah dengar. Tadi saya sempat berpikir ini Mulyadi saya apa bukan," jelasnya. "Prinsipnya apapun informasi yang diterima KPK. tentu KPK ingin mengetahui itu kan kita beritahu yang kita tahu," tutupnya. Sebagai informasi, lembaga antikorupsi menyebut saat ini penyidiknya terus melakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku yang lain. Sebab, lembaga antirasuah ini yakin dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ini ada pihak lain yang terlibat, selain para tersangka yang kini sudah menjalani proses hukum. "Kami akan melihat pengembangan-pengembangan terhadap pelaku yang lain, karena kami duga ada pelaku yang lain. Kami duga pelaku dalam kasus KTP elektronik ini atau orang-orang yang harus bertanggung jawab bukan hanya mereka yang sudah kami proses, tapi tentu buktinya harus kuat dan kami sangat hati-hati menangani," ujar Febri pada awak media, Senin (4/6). Febri juga menyebut bahwa masa penahanan Irvanto akan habis dalam waktu dekat ini. Bila merujuk hal tersebut, berarti berkas perkara keponakan Setya Novanto pun akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Sehingga, saat ini KPK terus menajamkan fakta-fakta aliran dana yang sempat disebutkan oleh Irvanto, termasuk soal dan penganggaranan pengangga proyek yang bernilai fantastis di DPR saat itu. Sebelumnya, Irvanto dan Made Oka di tetapkan sebagai tersangka dan Diduga mereka bersama-sama menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Dalam kasus ini, mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Politikus Ini Ngaku Dicecar Soal Dugaan Aliran Duit Marzuki Ali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-hadir-besok-penyidik-panggil-ulang-politikus-partai-demokrat-ini_m_224569.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media , Senin (2/7)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media , Senin (2/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Mulyadi tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Untuk itu, lembaga antirasuah menjadwalkan pemanggilan ulang. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah besok penyidik menjadwalkan pemeriksaan ulang untuk Mulyadi. "Mulyadi akan dijadwalkan ulang besok (3/7) Selasa," ungkapnya pada awak media, Senin (2/7). Untuk diketahui, hari ini penyidik KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap Menkumham Yasonna Laoly. Usai diperiksa, dia mengaku sama sekali tidak mengenal Made Oka Masagung. Sementara mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni memilih bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Sementara itu, politikus PKS Tamsil Linrung tidak bisa memenuhi panggilan lembaga antirasuah dikarenakan ada kunjungan kerja. Hal senada juga dilakukan mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dia mengaku tengah berada di luar negeri maka meminta penjadwalan ulang. Sebagai informasi, lembaga antikorupsi menyebut saat ini penyidiknya terus melakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku yang lain. Sebab, lembaga antirasuah ini yakin dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ini ada pihak lain yang terlibat, selain para tersangka yang kini sudah menjalani proses hukum. "Kami akan melihat pengembangan pengembangan terhadap pelaku yang lain karena kami duga ada pelaku yang lain. Kami duga pelaku dalam kasus KTP elektronik ini atau orang-orang yang harus bertanggung jawab bukan hanya mereka yang sudah kami proses tapi tentu buktinya harus kuat dan kami sangat hati-hati menangani," ujar Febri pada awak media, Senin (4/6). Febri juga menyebut bahwa masa penahanan Irvanto akan habis dalam waktu dekat ini. Bila merujuk hal tersebut, berarti berkas perkara keponakan Setya Novanto pun akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Sehingga, saat ini KPK terus menajamkan fakta-fakta aliran dana yang sempat disebutkan oleh Irvanto, termasuk soal dan penganggaranan pengangga proyek yang bernilai fantastis di DPR saat itu. Sebelumnya, Irvanto dan Made Oka di tetapkan sebagai tersangka dan Diduga mereka bersama-sama menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Dalam kasus ini, mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tak Hadir, Besok Penyidik Panggil Ulang Politikus Partai Demokrat Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gerindra-urus-e-ktp-saja-pemerintah-masih-amatiran_m_215995.jpeg" alt="Ilustrasi e-KTP. Ribuan e-KTP diduga produk gagal tumpah dari truk pengangkut, tercecer di Jalan Raya Salabenda, Bogor, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-KTP. Ribuan e-KTP diduga produk gagal tumpah dari truk pengangkut, tercecer di Jalan Raya Salabenda, Bogor, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan e-KTP rusak tercecer di kawasan Bogor, Jawa Bogor. Hal ini pun menjadi perhatian karena diduga e-KTP tersebut bakal disalahgunakan. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat Mulyadi &lrm;mengatakan, &lrm;pemerintah boleh saja berdalih bahwa setumpuk barang bukti tersebut adalah e-KTP yang tidak bisa digunakan.  "Namun kami mencurigai, penemuan ini berpotensi menciderai proses demokrasi," ujar Mulyadi saat dihubungi, Senin (28/5). Mulyadi mempertanyakan ribuan e-KTP yang disebut-sebut dari Sumatera Selatan bisa dibuat di Bogor, Jawa Barat. Dia juga mempertanyakan, mengapa e-KTP yang disebut-sebut tidak bisa digunakan itu tidak langsung dimusnahkan. Tetapi, e-KTP itu justru dikumpulkan. "Dalam mengurus KTP saja pemerintah seperti masih amatiran. KTP yang menjadi unsur penting terkesan dikelola secara asal-asalan," katanya. Oleh sebab itu, Partai Gerindra mendesak aparat kepolisian dan instansi terkait agar mengusut peristiwa ini hingga. Dia juga mendesak pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini untuk memberikan penjelasan ke publik. "Jangan sampai kekhawatiran masyarakat tentang tudingan mafia identitas kependudukan dan upaya menuju kecurangan dalam Pilkada Juni 2018 serta Pemilu 2019 nantinya untuk kepentingan incumbent, dan partai pendukungnya," ungkapnya. Dia juga meminta penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu untuk mengecek. Sebab, sangat mungkin data yang ada pada e-KTP yang tercecer itu disalahgunakan untuk kepentingan pemilu. "Karena itu masyarakat Jabar khususnya yang dalam waktu dekat akan memilih kepala daerahnya untuk ikut serta mengawasi di TPS-TPS. Jangan sampai banyak pemilih siluman di Jawa Barat dengan mengunakan KTP jadi-jadian seperti KTP yang tercecer," ungkapnya. Saat ini pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pengurus Partai Gerindra di tingkat pusat. Melalui anggota DPR Fraksi Gerindra, mereka meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari Kemendagri dan instansi terkait lainnya.  &lrm;Mulyadi juga sudah memerintahkan kepada seluruh pengurus, kader, organisasi sayap dan laskar Partai Gerindra di Jawa Barat agar lebih bersiaga mengantisipasi kecurangan jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.  "Jangan sampai ada kecurangan dan penggelembungan. Kami ingin berkompetisi secara sehat, tidak menciderai demokrasi dan tidak menabrak konstitusi," tuturnya. "Kami percaya dan meyakini bahwa kecurangan tidak akan pernah menang. Ketua Umum kami Bapak Prabowo Subianto sudah seringkali memberi pesan, agar seluruh kader Partai Gerindra senantiasa berjuang dengan jujur, terhormat dan tidak menghalalkan segala cara. Sing becik ketitik. Sing ala, ketara," pungkasnya.&lrm;

Gerindra: Urus e-KTP Saja Pemerintah Masih Amatiran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/gerindra-klaim-poros-baru-sudah-sepakat-ini-dia-figur-yang-diusung_m_169709.jpeg" alt="Ketua DPD Gerindra Jabar, Mulyadi" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Gerindra Jabar, Mulyadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah sempat tarik-menarik, koalisi poros baru bentukan Gerindra, PAN, dan Demokrat akhirnya menemui kata sepakat. Klaim tersebut disampaikan Ketua DPD Gerindra Jabar, Mulyadi. Dia mengatakan PAN dan Demokrat telah mengusulkan satu nama yang akan menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar yang saat ini masih menjabat menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Dengan itu, kata Mulyadi, Gerindra akan mengusulkan kandidat yang menjadi kesepakatan diawal. Sementara jika PKS ingin bergabung di poros baru, lanjut dia, wajib mengikuti keputusan dari ketiga partai ini. "Karena tidak bisa mengusung sendiri kandidatnya, maka sebagai anggota terakhir yang bergabung di poros baru secara kewajaran PKS harus mengikuti formulasi koalisi dan parameter kandidat yg disepakati oleh PAN, Demokrat, dan Gerindra," ungkap Mulyadi kepada RMOLJabar (Jawa Pos Grup), Senin (20/11). Mulyadi menegaskan bahwa PKS harus mau mengikuti kesepakatan yang telah dibangun oleh ketiga partai ini. Jangan sampai, lanjutnya, PKS malah memaksakan skenario yang diinginkannya. "Tapi jika PKS bergabung dan tetap pada skenario sendiri, maka logika sederhana sekarang PAN dan Demokrat pun harus juga mengalah pada skenario PKS seperti yang terjadi pada Gerindra diawal, dan pertanyaannya adalah ada apa dengan PKS?" tandasnya.

Gerindra Klaim Poros Baru Sudah Sepakat, Ini Dia Figur yang Diusung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mulyadi

Berita Terkini